Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Perparah Kerusakan Ekologi di Jawa

Kamis, 18 Februari 2016 16:54

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

Konferensi pers Walhi di Kantor Walhi Yogyakarta, Jalan Nyi Pembayun, Kotagede, Yogyakarta Kamis (18/2/2016). 

TRIBUNJOGJA.COM JOGJA - Krisis ekologi makin parah terjadi di pulau jawa, hal itu merupakan dampak dari politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrastuktur.

Kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan infrastuktur itu tercermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), keduanya merupakan resep membahayakan bagi kehidupan dan libgkungan hidup di Jawa.

"Jawa diobrak abrik investasi, ini merusak kelangsungan ekologi jawa, kalau seperti ini percepatan membunuh jawa sangat nyata," ujar Manajer Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Muhnur Satyahaprabu dalam konferensi pers di Kantor Walhi Yogyakarta, Jl Nyi Pembayun Kotagede Yogyakarta Kamis (18/2/2016).

Berdasarkan data 2015 setidaknya ada 1.071 desa di Jawa Barat yang mengalami banjir, tanah longsor dan rob di Jawa Barat yang menjadikannya daerah paling rawan kedua di Indonesai setelah Aceh.

Wahyudin dari Walhi Jawa Barat menambahkan ancaman lingkungan di Jawa Barat makin nyata dengan adanya proyek-proyek baru seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung yang akan memangkas daerah tangkapan air yang menjadi sumber air di Waduk jatiluhur.

"Padahal Jaituluhur adalah penyuplai air di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bekasi," jelas Wahyudin.

Di Jawa Tengah sendiri selama 2015 terdapat 152 orang meninggal akibat bencana Ekologi yang menjadi jumlah terbanyak, belum lagi industri tambang semen yang menyebar di kawasan ekosistem karst yang ada di bagian utara jawa seperti Pati Rembang dan Wonogiri bahkan terbaru di Gombong Kebumen juga sudah ada izin usaha yang sedang diajukan.

Sementata di Jawa Timur selain kasus Lapindo yang kembali menyeruak juga ada kasus Salim Kancil yang menyadarkan masyarakat bahwa oenambangan pasir besi liar sangat mebahayakan di Jawa Timur.

"Saat ini kebijakan pemerintah membuka lebar ruang investasi tetapi tidak didahului dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup," tambah Mahyudin.

Dia menambahkan saat ini 70% pembangunan masih ada di Jawapadahal harusnya ada pemerataan pembangunan ada di Indonesia, bukan hanya di Jawa.

Sementara pemerintah juga harus menghentikan kebijakan yang akan merusak ekologi jawa dengan lebih parah seperti kebijakan kehutanan yang mengizinkan izin pinjam pakai untuk eksplorasi tambang seperti di Jawa Timur, ada 3,983 ha sehingga setidaknya ada 608,913 ha hutan dalam keadaan kritis.

"Jika kebijakan pemerintah masih jawa sentris maka akan pulau jawa akan lebih cepat kolaps," pungkasnya. (tribunjogja.com)

http://jogja.tribunnews.com/2016/02/18/kebijakan-ekonomi-pemerintahan-jokowi-perparah-kerusakan-ekologi-di-jawa/