Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Tampilkan postingan dengan label Karst. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Karst. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 01 Juni 2019

Nasib Warga yang Hidup di Sekitar Tambang dan Pabrik Semen di Maros


oleh Eko Rusdianto [Maros] di 1 June 2019


·       Warga yang tinggal di sekitar tambang dan pabrik semen Bosowa di Maros, sehari-hari hidup dengan debu.
·       Setelah perusahaan masuk, sebagian warga Ammasangeng relokasi ke Kampung Ammasangeng Baru. Kampung Ammasangeng Lama ada di konsesi Bosowa, berubah wujud jadi tempat penambangan.
·       Masih ada warga yang bertahan di Kampung Ammasangeng Lama. Mereka yang hidup di sana, tak bisa membuka jendela atau pintu karena debu masuk ke dalam rumah. Teras rumah pun dalam sehari harus mereka sapu berkali-kali.
·       Ada penelitian mengungkap, kampung-kampung sekitar tambang dan pabrik semen itu alami kondisi miris. Warga krisis air bersih. Mereka harus membeli air galon untuk keperluan sehari-hari. Sebelumnya, air bersih banyak tersedia dari aliran sungai di kawasan karst itu.

Jalan utama Desa Tukamasea dan Baruga di Kabupaten Maros, beraspal. Jalan sempit penuh debu. Beberapa orang lalu lalang, berjalan kaki, dan berkendera. Pohon-pohon kerdil di sisi jalan, daun tampak kelam. Kalau menyentuhnya, telapak tangan akan menghitam terkena semacam debu.

Di sisi jalan ada benteng dari batako. Meliuk mengikuti jalan, sekaligus jadi penanda batas dan jarak pandang untuk kampung dan pertambangan. Di bagian lain, ada pos jaga, dengan jalan berangkal batu lebar. Papan pengumuman yang menandakan wilayah itu milik PT Bosowa Mining. Plang berwarna biru itu menuliskan pula catatan lain: unit cruiser sekitar satu km. Unit marmer sekitar lima km.

Di jalan berangkal batu, ada kubangan besar. Truk-truk pembuangan limbah perusahaan dari pabrik Semen Bosowa berakhir di area itu. Sekitar 11 orang mendirikan bangunan reot, di sana. Tujuh laki-laki dan empat perempuan. Mereka adalah para pengepul barang bekas.

Mengepak apa saja yang bisa jadi uang. Marhana, perempuan 36 tahun ini seorang ibu rumah tangga. Punya dua anak. Dia perempuan gesit dan bekerja saban waktu. Badan tak bisa diam di rumah. Akhir Desember 2018, saya menemui dia di area pembuangan. Bersama pengepul lain, dia mengumpulkan bahan buangan yang dapat di daur dan berguna kembali.

Kalau beruntung, ada pula beberapa mengambil sisa semen yang dibuang dalam karung bekas. Semen itu disaring guna memisahkan dengan kerikil dan dijual Rp30.000 per karung atau sak. Beberapa orang penadah kemudian membawa kembali ke Makassar dan menjual dengan harga Rp50.000.

Mengumpulkan sisa semen buangan, harus cepat. Petugas keamanan acap kali mendapati mereka. Kemudian menimbun dengan tanah. Kalau demikian, para pengepul hanya pasrah. Bagi mereka, itu hari yang apes.

Beberapa menit menyaksikan para pemulung, kepala saya sudah mulai berat. Debu yang beterbangan hinggap rambut seakan kaku. Lubang hidung kotor. Ketika istirahat duduk di gubuk reot, tiba-tiba semua bergegas. Ada pemberitahuan, kalau tebing dekat pembuangan limbah itu akan diledakkan.

Pabrik PT. Semen Bosowa Maros, nampak tanaman sekeliiling dipenuhi debu. Jarak pabrik dengan perkampungan tak lebih dari satu km. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Jarak hanya beberapa ratus meter. Jarak dari kampung sekitar satu km. Kami memutar kendaraan dan berhenti di persimpangan jalan. Ini kali pertama saya melihat proses peledakan tebing karst.

Seorang petugas keamanan yang memakai handy talkie mengabarkan ke kawannya, kalau wilayah sudah aman. Hitungan mundur mulai. “Kalau mau rekam, yang itu. Itu yang mau yang meledak,” kata petugas kepada saya.

Ketika kepulan debu itu mulai tampak di tebing, beberapa detik kemudian suara menggelegar. Lebih keras dari guntur yang bersamaan dengan petir. Jantung berdegup cepat. Dalam jarak tertentu kaca mobil bisa pecah.
Bahkan, kaca jendela rumah mungkin retak. Priring yang tersusun baik di dapur bisa pecah. “Ini belum terlalu besar. Ini biasa saja,” kata petugas itu.

Di perkampungan sekitar pabrik Semen Bosowa, gelegar ledakan dinamit itu hal lumrah. Jadwal bisa setiap jelang pukul 12.00, atau dua kali dalam sehari. Getaran ledakan menyebabkan banyak kerugian warga, tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian.

Debu dari cerobong pabrik setiap hari menempel di pakaian, di atap bahkan sumur-sumur warga.

Sekitar 500 meter dari tembok pemisah pemukiman dengan pabrik Semen Bosowa, ada gapura yang dibangun pada 2014. Ia diteken langsung Melinda Aksa, selaku Direktur Bosowa Foundation. Kampung Ammasangeng Baru. Kampung yang juga didaulat perusahaan sebagai kampung Bosowa. Jalan masuk pakai rabat beton, sepanjang 300 meter. Ini Ammasangeng Baru. Kampung Ammasangeng Lama ada di konsesi Bosowa, sudah berubah wujud jadi tempat penambangan.

Tahun 1996, ketika perusahaan datang mereka membeli tanah warga Rp2.500 per meter. Ukuran sama dengan sebungkus rokok masa itu.
Kalau warga memiliki dua lokasi di Ammasangeng Lama, perusahaan akan membayar satu lokasi saja. Pertimbangannya, lokasi baru sudah ditentukan untuk pemukiman di Kampung Tanah Mentong (Ammasangeng Baru).

Tanah Mentong, mulanya hutan bambu. Nama kampung itu dikenal karena kala melalui batuan karst ini akan berbunyi. Sebagian warga memperkirakan kalau tanah di bawah mereka bermukim sekarang, terdapat aliran sungai besar atau setidaknya goa yang menghasilkan bunyi.

Aktivitas pemulung di tempat pembuangan pabrik PT Semen Bosowa Maros. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Meski demikian, ada beberapa warga yang tetap bertahan di Kampung Ammasangeng Lama. Mereka tak ingin beranjak karena keterikatan akan tanah. Risiko sungguh tinggi. Setiap hari warga di sekitaran tempat itu tak pernah membuka pintu rumah. Teras rumah harus terus disapu, karena banyak debu.

Di kampung lama, tanah mereka tetap ingin dikuasai perusahaan. Karyawan Semen Bosowa terus merayu warga melepas lahan seharga Rp15.000 per meter.

Di Ammasangeng Lama dan Ammasangeng Baru, serta Desa Baruga, paparan debu dan kebisingan membuat beberapa warga mengeluh penyakit pernapasan. Anak-anak hingga orangtua, batuk berbulan-bulan dan sesak napas.

Di tempat pembuangan, orang-orang mengingat masa lalu. Kenangan akan kampung lama. “Kalau ingat yang dulu, waktu belum ada perusahaan, enak iya. Karena nda susah begini ki. Ada sawah dan tanah toh,” kata Marwah, pengepul lain.

Marwah menunjuk aliran sungai di bawah tempat pembuangan. Sungai itu bernama Ammerrung. Sungai yang saban hari mengalirkan air dari dalam mulut goa. Sungai yang dulu jadi pemenuh utama air warga. Aliran tempat Macaca maura–monyet Sulawesi–juga acap kali turun minum.

Kini, sungai sudah melebar. Di salah satu badan sungai dibangun bendungan pabrik. Kawasan sekitar merupakan tempat pengambilan bahan baku semen. Sekarang, sungai itu jadi milik Semen Bosowa, akses warga hilang.

Ulfa Utami Mappe, peneliti dari Fakultas Sosiologi Universitas Hasanuddin, mengkaji wilayah itu selama setahun. Dalam tesisnya, “Perempuan Pengepul Limbah Pabrik PT. Semen Bosowa Maros: Suatu Tinjauan Ekofeminisme,” dia menuliskan perubahaan bentang alam tak membawa dampak kemakmuran di sekitar wilayah penambangan. Dia malah mendapati ironi. Sangat timpang.

Seharusnya, panambangan semen di Kecamatan Bantimurung, di mana warga hidup berdampingan dengan industri ikut maju, bukan jadi lebih buruk. 
 “Di Desa Tukamasea dan Baruga, untuk kebutuhan air saja, beberapa warga harus membeli air galon. Itu ironi,” katanya.
Data lain, Maros dalam Angka 2018 mencatat, dari 7.407 rumah di Kecamatan Bantimurung, terdapat 4.909 tak layak huni. Kondisi ini memposisikan Bantimurung sebagai peringkat pertama rumah tak layak di antara 14 kecamatan di Maros.

Selain persoalan akses dan lahan, dalam penelitian Ulfa juga terungkap banjir. Dalam penelitian itu, warga bernama Nirwana mengatakan, air membanjiri rumah saat musim hujan dampak irigasi Bosowa meluap. Pada musim hujan, dia dapat menampung air untuk konsumsi. 
 “Tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli air galon yang biasa dikonsumsi keluarga saat kemarau.”

Saat PT. Semen Bosowa Maros melakukan peledakan di tebing-tebing karst. Getarannya hingga ke rumah warga dan dapat memecahkan kaca jendela hingga piring. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

***
Saya sedang berada di rumah Marhana, mengunggu waktu berbuka puasa pada Selasa 21 Mei 2019. Berbincang di teras depan bersama anak dan tetangga. Anak-anak generasi yang lahir 1990 akhir atau awal 2000-an tak mengerti mengapa kampung mereka diberi nama Ammasangeng.

Dalam pengertian bebas, Ammasangeng berarti sesama sanak keluarga. Mereka tak tahu kenapa jembatan itu miring, tak mengerti bagaimana orang tua mereka pindah ke kampung baru.

Jared Diamond dalam Collapse menyatakan soal amnesia bentang alam. Dia menggambarkan, bagaimana perubahaan bentang alam selama 50 tahun. Perubahaan bentang alam berlangsung selama bertahun-tahun dan hanya penduduk tertualah yang bisa menyadari itu. Para tetua akan menyampaikan itu dalam penuturan sekalipun kadang tak dipahami keturunan mereka.

Yus Husni M. Thamrin dalam autobiografi “Aksa Mahmud Putra Ombak” menuliskan, pembangunan pabrik Semen Bosowa, mulai 1996 dan ujicoba 1998. Pada 6 April 1999, peresmian dan Maret 1999, perusahaan mulai produksi komersial.

Semen Bosowa Maros jadi perusahaan pertama dan utama Bosowa Corporation dalam industri semen. Pabrik semen Bosowa mulai 15 Juli 1996 dan beroperasi pertama kali 6 April 1999, dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun.

Sebelumnya, pada 1990, Semen Bosowa Maros mendapatkan konsensi seluas 1.100 hektar untuk cadangan bahan baku, 60 hektar untuk lahan pabrik, dan 40 hektar untuk perumahan karyawan yang berlokasi di Desa Tukamasea dan Desa Baruga. Kemudian perusahaan ini mendapatkan izin lingkungan setelah menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 10 Juni 1991, surat izin pertambangan daerah (SIPD) keluar 17 September 1994. Dalam surat disebutkan, wilayah pertambangan bahan baku semen berupa batu gamping (limestone) seluas 750 hektar.

Surat persetujuan penanaman modal dalam negeri Nomor 650/I/PMDN/1994, keluar 10 Oktober 1994 oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lahan pertanian di dekat pabrik Semen Bosowa, Desa Tukamasea, Maros. Petani berharap, pabrik tak menggenjot produksi semen pada Juni, agar debu tak menyelimuti bakal buah tanaman mereka. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Nilai investasi membangun pabrik semen itu mencapai Rp526 miliar pada 1996. Aksa mengajukan permohonan kredit dengan sindikasi beranggotan Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Nusa, dan Bank Umum Tugu.

Tahun 1994, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional melakukan penelitian lapangan dan menemukan kalau lokasi pabrik dan area pertambangan adalah hutan lindung.

Sejak saat itu, Aksa mencari lahan di wilayah lain, sebagai pengganti yang disebut sebagai hutan kesepakatan dengan luasan setara lahan untuk pabrik dan bahan baku. Maka ditentukanlah salah satu wilayah di Luwu–saat ini jadi Kabupaten Luwu Utara di Kecamatan Rampi.

Ketika pabrik semen ini mulai beroperasi komersial, gunung-gunung karst dalam wilayah konsesi amblas. Hilang dalam sekejab. Beberapa goa lenyap, termasuk Goa Barombong, yang memiliki aliran didrologi dan sungai bawah tanah besar.

Bagi Ulfa, melihat sejarah pembangunan pabrik semen Bosowa, maka wajar kajian mengenai pertimbangan gender dan lingkungan tak menjadi salah satu fokus. 
 “Penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehidupan perempuan,” katanya.
Kini, lansekap gunung karst di konsesi Bosowa telah berubah. General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan Bachry juga geolog mengatakan, karst terbentuk sekitar 50 juta tahun lalu. Dalam skala geologi disebut sebagai iosen. “Karst di Maros Pangkep adalah tipe tower. Ini bukan soal melihat gugusan gunung batu, tapi di dalamnya ada ilmu pengetahuan,” katanya.
“Dalam perut karst ada aliran air. Menjadi penampung air raksasa dan bisa menyimpan air hingga tujuh bulan, dari hujan terakhir.”

Mongabay berusaha mengkonfirmasi soal ini kepada perusahaan. Sejak 4 Desember 2018, Mongabay mengirim surat permintaan wawancara ke Bosowa. Bagian humas Semen Bosowa, meminta pertanyaan awal. Pertanyaan Mongabay kirim pada 3 Januari 2019. Namun, hingga berita ini turuntak ada jawaban.

Pada musim kemarau, petani di kawasan Karts dan sekitaran pabrik semen Bosowa mengairi sawahnya dengan menggunakan pompa air. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Sabtu, 30 Maret 2019

Aliansi Masyarakat Peduli Karst Menolak Semen


Mar 30th, 2019



Senin, 25 Maret 2019, Aliansi Masyarakat Peduli Karst melakukan aksi menolak pembangunan pabrik semen yang ada di Kutai Timur dan Berau. Ratusan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Karst ini terdari dari 56 organisasi mahasiswa dan organisasi kedaerahan lainnya, dengan 6 tuntutan massa yang disuarakan pada aksi di depan kantor gubernur, yaitu: 1) Tolak pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur. 2) Tolak segala bentuk eksploitasi yang merusak alam. 3) Berikan hak atas tanah untuk mengembangkan ekonomi terbarukan yang ramah lingkungan. 4) Tolak RPJMD, R2WP3K, RT/RW Kalimantan Timur. 5) Tolak segala bentuk kriminalisasi gerakan. 6) Cabut semua IUP yang ada di Karst Sangkulirang Mangkalihat.

Sebelum memulai aksinya, ratusan massa aksi berkumpul di depan Museum Samarendah pukul 09:00 WITA. Pukul 10:45, massa aksi melakukan long march dari Taman Samarendah menuju titik aksi di depan kantor gubernur Kalimantan Timur dengan membawa bendera organisasi. Ketika melewati depan kantor DPD RI Kaltim, massa aksi melakukan jalan mundur sebagai wujud kemunduran berpikir dari gubernur yang menggadaikan kekayaan alam yang dimiliki Kaltim kepada pemilik modal. Setelah sampai di depan kantor gubernur, massa yang dipimpin oleh korlap secara bergantian melakukan orasi politik mewakili setiap organisasi yang tergabung di dalam aliansi AMPK.
Ketua senat fakultas hukum UNTAG Samarinda, dalam orasinya mengatakan bahwa jangan sampai kawasan karst yang merupakan sumber air akan menjadi sumber air mata jika pembangunan pabrik semen terjadi di diwasan Karst Sangkulirang Mangkalihat karena akan menghancurkan sumber air petani dan masyarakat disana.
Dilanjut oleh Rifki dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa pabrik semen akan menyerap tenaga kerja itu merupakan logika yang salah, dan kalau mau belajar dari kasus penolakan pabrik semen yang ada di Kendeng, warga disana berjuang selama 10 tahun dan sampai saat ini pembangunan semen tetap berlanjut, jadi kita harus menyadarkan masyarat Kaltim secara luas tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik semen.
Perwakilan dari HMI cabang Balikpapan yang ikut bersolidaritas ke Samarinda, dalam orasinya menyampaikan penolakan terhadap pabrik semen yang akan dibangun di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat dan Biduk-Biduk. Kalimantan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia tetapi nyatanya banyak konflik agraria yang terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Ini ditambah lagi dengan rencana pembangunan pabrik semen banyak rakyat yang terampas lahannya untuk kepentingan segelintir orang.
HMI Kaltara lewat perwakilannya mengatakan bahwa janji kampanye Isran Noor dengan jargon “Kaltim Berdaulat” nyatanya yang berdaulat harii ini adalah korporasi-korporasi perusak lingkungan.
Perwakilan mahasiswa Kutim yang terdampak langsung oleh pabrik semen berorasi dengan tegas mereka menolak adanya pabrik semen karena akan merusak pariwisata disana yang baru akan dikembangkan. Mereka menuntut agar memajukan sektor pariwisata yang lebih menjaga kelestarian alam dalam pendapatnya.
Ditengah orasi orasi politik yang disampaikan, ada sebuah truk kontainer yang melintas jalan dibajak oleh beberapa mahasiswa yang terlibat massa aksi, ini sekaligus mencerminan gaya organisasi yang tidak mampu mengorganisir anggotanya sendiri, dan penyakit heroisme yang menjangkiti mahasiswa.
Setelah beberapa perwakilan organisasi menyampaikan orasi politik secara bergantian. Massa aksi meminta agar Isran Noor sebagai gubernur Kaltim datang dan menemui massa. Karena terlalu lama menunggu dan tidak dihiraukan oleh gubernur, massa yang sebelumnya sudah memanas mencoba merobohkan gerbang yang ada di kantor gubernur dan akhirnya berhasil roboh berhadap-hadapan langsung dengan aparat dan saling dorong. Sekitar pukul 13:22 salah seorang massa aksi terkena pukulan di bagian kepala hingga bocor, dan terjadi pelemparan batu dan tanaman yang dicabut oleh massa aksi. Sementara itu dari pihak jurnalis yang terkena lemparan batu tidak terima dan terjadi keributan antara mahasiswa dengan beberapa jurnalis. Ada dua orang dari massa yang diamankan oleh aparat dan menerima kekerasan fisik. Salah satu diantaranya perempuan perwakilan dari GMKI, dia diseret oleh polwan kehalaman kantor gubernur dan tidak hanya mengalami kekerasan fisik namun aparat juga merampas atribut organisasi miliknya
Kericuhan ini mengakibatkan korban berjatuhan dari mahasiswa dan aparat. Salah seorang aparat terkena lemparan batu yang mengakibakan luka di bagian kepala, namun dari mahsiswa juga ada yang terluka di bagian kepala, memar di bahu dan lengan, serta memar di bagian rusuk karena terkena pukulan dari aparat yang mengakibatkan setidaknya sembilan orang menjadi korban. Selain itu beberapa mahasiswa ada yang jatuh pingsan dan sesak nafas.
Pihak kantor gubernur dan kepolisian berdialog dengan Humas aksi dan bersepakat menunggu 30 menit dari pukul 14:00. Ternyata sampai pukul 15;00 gubernur tetap tidak mau untuk menemui massa. Korlap meminta kepada ketua masing-masing organisasi untuk melakukan konsolidasi dengan humas aksi terkait kelanjutan aksi. Konsolidasi menghasilkan kesepakatan massa harus masuk ke kantor gubernur, kemudian terjadi lagi dorong-dorongan antara massa dan aparat kepolisian. Tidak adanya kejelasan dari gubernur akhirnya disepakati untuk menghentikan aksi dan melakukan konferensi pers.
Beberapa jurnalis sempat menolak untuk meliput konfresni pers karena insiden pelemparan batu yang mengenai salah satu wartawan. Setelah humas dan korlap meminta maaf atas insiden yang terjadi akhrinya konfrensi pers diliput. Seluruh organisasi hadir dalam konfrensi pers melalui perwakilannya.
Perlu diketahui dalam penyampaian orasi perwakilan organisasi, bahwa pembangunan pabrik semen, batu bara, perkebunan kelapa sawit dan perampasan lahan rakyat yang terjadi di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari akumulasi primitif di negeri kapitalisme terbelakang, dan semakin tinggi kapitalisme mengkonsolidasi kekuatannya maka praktik perampasan lahan dan penghancuran alam semacam itu akan sering terjadi. Penguasaan negara borjuis ditangan kapitalis birokrat hanya memperkuat agenda penguasaan sumber-sumber daya alam yang merupakan buah kebijakan pemerintah di negri kapitalisme terbelakang yang menghamba pada kepentingan imperialisme global. Dan dalam beberapa orasi masih memuat sentimen rasis seperti investor asing, cina. Seolah hanya menyalahkan investor dari negara imperialis dan membenarkan investor dalam negri yang sebenarnya sama-sama memiliki watak penindas memperkaya diri sendiri dengan merusak alam, contoh sederhananya adalah perusahaan Lapindo yang dimiliki Abu Rizal Bakrie yang menenggelamkan beberapa kecamatan. Dilain hal masih ada yang berharap pada pemerintah bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan membangun sektor pariwisata, seolah itu akan mensejahteraka dan menyelamatkan rakyat dari ketimpangan hari ini. Harapan agar pemerintah mensejahterakan rakyat dengan sektor pariwisata tidak bisa dibenarkan, karena persoalan pariwisata ini tidak terlepas dengan kepentingan kapitalis birokrat dengan pemodal untuk menumpuk kapital dalam penguasaan industri pariwisata, berharap pemerintah menjaga kelestarian alam yang tidak akan mungkin terjadi dibawah tatanan sistem kapitalisme yang selalu membutuhkan lahan baru untuk dieksploitasi demi menumpuk kapital.
Persoalan ini senada dengan penyampaian Aswin dari LSK dalam orasi terakhir sebelum evaluasi aksi. Aswin mengatakan bahwa hari ini pemerintah tidak sama sekali berpihak kepada rakyat. Semua janji lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan untuk rakyat hanyalah dalih bagi penguasa dan pemodal untuk mengeruk dan terus menumpuk kapital karena nyata dibalik kekayaan kaltim masih banyak yang hidup miskin sedangkan kekayaan tersentral di beberapa orang saja. Persekongkolan antara elit politik dan pemodal membuat rakyat semakin sengsara, dan persoalan ekspansi dan eksploitasi ini tidak terlepas dari sistem ekonomi politik yang ada hari ini yakni sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme dengan watak eksploitasi, ekspansi, dan akumulasinya kan terus memiskinkan rakyat dan menghancurkan ruang hidup, ini konsekuensi logisnya. Maka dari itu untuk menunjukkan kerpada rakyat  bahwa pemerintah tidak berkepentingan dalam mensejahterakan rakyat maka tugas kita hari ini adalah mendorong gerakan rakyat yang lebih maju dengan tidak memisahkan antara petani, buruh, mahasiswa dan sektor rakyat lainnya, mendorong kesadaran rakyat dengan kerja-kerja politik, dengan praktek-praktek yang revolusioner dan tentunya dengan kepemimpinan partai revolusioner.
Setelah itu, dilakukan evaluasi aksi. Dalam evaluasi, ada organisasi yang menyayangkan atas kericuhan yang terjadi dan tidak terpimpinnya massa dalam aksi sehingga substansi dari apa yang diperjuangkan tidak tersampaikan kepada mayarakat. Disepakati oleh aliansi bahwa setelah 7×24 jam, jika tidak ada sikap resmi dari gubernur maka akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk aksi selanjutnya yang lebih besar. Semua sepakat bahwa selama 7×24 jam ini akan diisi dengan kampanye kepada masyarakat tentang dampak jika pabrik semen didirikan,  dan nahaya-bahaya yang mengancam Kalimantan Timur. Pukul 17:00 masa membubarkan diri dan berjalan beriringan kembali menuju taman Samarendah.
Memperjuangkan lingkungan untuk keselamatan bumi dan manusia tidak bisa dilakukan satu dus hari saja, perjuangan ini akan menjadi perjuangan yang panjang. Maka dari itu, untuk kami mengajak seluruh gerakan rakyat, petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa untuk bersolidaritas dan bergabung menguatkan barisan menolak industri perusak lingkungan dan berbagai bentuk penindasan. (pa)

Senin, 28 Januari 2019

Siaran Pers: Tegakkan Keadilan Hukum Untuk Kendeng !


Siaran Pers: 
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

Tegakkan Keadilan Hukum Untuk Kendeng !

Kredit Foto: Herno Joyo

Rembang, 28 Januari 2019

Hari ini (28/1/2019), kami warga Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang melayangkan surat kepada POLRES Rembang untuk mengingatkan segenap institusi kepolisian bahwa ada tugas yang belum mereka selesaikan, yaitu mengungkap peristiwa perusakan dan pembakaran tenda beserta mushola perjuangan kami, yang sekitar dua tahun lalu terakhir kali berdiri sebelum dirusak dan dibakar secara keji oleh sekelompok orang. Kami datang untuk melayangkan permohonan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) terkait persitiwa yang telah kami laporkan baik di Polda Jawa Tengah dan Polres Rembang tersebut. Surat tersebut pun telah diterima oleh petugas POLRES Rembang yaitu Nur Eko S sekitar pukul 11.30 WIB tadi. 
Warga yang mengirimkan surat ialah Ngatiban selaku Pelapor di temani beberapa warga dari Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan yaitu Sukinah, Sujito, Bungkarni dan Dulah. Surat juga di tembuskan ke pihak Irwasda dan Dit. Propam Polda Jateng, Irwasum dan Div.Propam Polri, Kompolnas dan Komnas HAM.

Tenda perjuangan tolak pabrik semen sebelumnya telah kami dirikan pada 16 Juni 2014 bertepatan dengan peletakkan batu pertama pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia. Namun pada 10 Februari 2017 lalu, sekitar pukul 19.30 WIB, sekelompok orang secara keji telah secara sengaja dan terorganisir merusak dan membakar tenda dan mushola perjuangan kami tersebut. Pada saat itu, tindakan keji tersebut dilakukan tepat didepan 5 orang ibu-ibu dan 2 orang bapak-bapak penolak pabrik semen yang kebetulan piket untuk berjaga. 

Namun ketujuh warga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena pelaku yang sangat banyak yaitu sekitar 70an orang dan membuat ketujuh warga takut dan hanya bisa menangis ketakutan. Gerombolan pelaku itu juga sempat membentak-bentak dan berusaha mengusir warga yang berjaga didalam tenda.

Atas kejadian tersebut, warga penolak pabrik semen telah melakukan pelaporan ke POLDA Jawa Tengah pada ke-esokan harinya (11/2/2017) dan ke POLRES Rembang pada lusa harinya (12/2/2017). Bahkan telah terbit surat laporan polisi (LP) dengan nomor : LP/A/17/II/2017/Jtg/Res Rbg. Ketujuh warga yang menjadi saksi sekaligus korban ditambah 1 orang warga penolak pabrik semen telah memenuhi undangan POLRES Rembang untuk memberikan petunjuk dan keterangan. Terakhir, pihak penyidik memberikan SP2HP pada 23 Maret 2017. 

Namun, setelah itu tidak ada lagi perkembangan dari kasusnya. Padahal berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009, disebutkan “Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan”. Dalam hal ini, jangankan untuk dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi, bahkan POLRES Rembang mengabaikan hak Pelapor atas akuntabilitas dan transparansi penyidikan.

Di akhir bulan pembuka tahun 2019 ini, kami warga Pegunungan Kendeng tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan siapapun yang telah diserahi kewajiban konstitusional untuk mengurusi negara ini dan menegakkan keadilan bagi lingkungan, keadilan bagi pegunungan kendeng, dan keadilan bagi kami selaku pemilik sah kedaulatan di bumi Indonesia. Selain itu kami juga turut mengingatkan pemangku-pemangku kewenangan lainnya seperti Presiden, Gubernur dan segenap jajaran pemerintahan yang sampai saat ini masih mengingkari keadilan untuk Kendeng sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng. 

Pada intinya, pabrik semen dan penambangan beserta segala ketidakadilan dan mudharatnya harus dijauhkan dari Pegunungan Kendeng. Sampai kapanpun kami akan menagihnya dengan semangat Kendeng Lestari !

Narahubung: Ngatiban [081348479183]

Senin, 14 Januari 2019

Perpag dan Aksi Penyelamatan Kawasan Karst [2]

  • Catatan Kerja Perpag Merevitalisasi Ponor Sawi 

    • KERIGAN PONOR: Kerjabakti atau "kerigan" Perpag merevitalisasi ponor tetap dilanjutkan setelah 2 kali lubang galian mengalami longsor. Meski presentase keterlibatannya terbilang tak signifikan namun banyak warga terlibat, termasuk pemuda dan -ada juga perempuan- berpartisipasi dalam "kerigan" ini. [Foto: MKGS]   

      Barangkali yang dilakukan Perpag merevitalisasi ponor hanyalah perkara kecil dibanding problem-problem yang mengancam kelestarian pegunungan karst berikut ekosistemnya. Terlebih jika ingat bahwa jumlah ponor, yang berkorelasi langsung dengan pasokan dan ketersediaan air; begitu banyaknya. Untuk wilayah Desa sikayu saja, jumahnya bisa mencapai ratusan ponor. 

      Jika dicermati, hampir di setiap cerukan di pegunungan karst ini terdapat lubang ponor. Keseluruhannya terbentuk secara alami, karena elemen-elemen alam di sana punya hukum gerak material sendiri. Ponor bisa saja terbentuk awalnya dari munculnya air -misal dari hujan- yang terhimpun ke tempat rendah, menggenang, meresap ke dalam tanah atau di sela celah batuan karst; lalu mencari aliran sungai di bawahnya. Ada juga yang membentuk cekungan maupun "statis-pool" berupa tandon air dalam tanah.

      Dari beberapa penelusuran gua dalam kawasan karst Gombong Selatan bisa ditemukan lorong tegak, banyak aliran air, sungai bawah tanah, bahkan air terjun serta tandon-tandon maupun kolam di dalam perut bumi. Ponor di bagian permukaan terluar, seringkali berhubungan dengan temuan-temuan di kedalaman itu. Dan ketika sebuah ponor tertutup, bisa karena sampah hutan atau lumpur sedimentasi- maka fungsi ponor menjadi mati. Matinya ponor ini dialami oleh, salah satunya Ponor Sawi.  

      PONOR LAIN: Seorang warga tengah menunjukkan ponor lainnya (di latar belakang) yang telah direvitalisasi sebelumnya dengan membuat pagar "Jaro" untuk meminimalisir masuknya sampah maupun lumpur yang berpotensi menutup lubang ponor [Foto: MKGS]

      Upaya revitalisasi dengan penetapan waktu 2 hari kerigan yang dijadwalkan dari hasil rembug Sabtu (5/1) oleh pegiat Perpag lintas dukuh di sekretariat Perpag, ternyata memang tak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar menggali ponor yang ambrol. Hari pertama, Minggu (6/1) terbilang ada 25 orang bekerja sejak pagi hingga lewat tengah hari. Lalu 7 orang melanjutkan pada hari berikutnya disusul 17 orang ikut turun ke lapangan pada hari Selasa (8/1) pada hari dimana galian pada titik ponor telah dipenuhi genangan air.

      Target kerja penggalian hingga mencapai celah aliran sungai bawah tanah rupanya bakal tertunda pula. Mesin pompa air pun diusung ramai-ramai dari desa ke lokasi yang dirimbuni hutan bambu; yang karennya cukup banyak sampah terserak. Dan pekerjaan kolektif ini –orang menyebutnya sebagai kerigan- pun kembali dilakukan pada Minggu (13/1) berikutnya. Setelah mesin sedot menghabiskan genangan air, pekerjaan galian baru bisa dilakukan hingga kedalaman 7 meter. Kali ini tak sepenuhnya berbentuk “piramida terbalik”, karena pada kedalaman itu, bagian tengah harus dibuat lebih tegak pada sisi tebingnya.


      Menyiapkan Embung



      EMBUNG: Dalam "Kerigan Ponor" warga membagi kerjanya untuk menyiapkan embung berukuran 10x8x0,8 meter. Selain untuk tampungan air, embung ini juga dipersiapkan untuk melakukan uji aliran air sungai bawah tanah dengan metode "water-tracing" [Foto: MKGS]

      Mobilisasi warga pada Kerigan Ponor Sawi tak melulu mengerjakan galian gerbang ponor yang tersumbat sedimentasi selama puluhan tahun. Dalam misi ini, Perpag bermaksud memperjelas peta aliran sungai bawah tanah yang terbangun secara alamiah di zona Banjiran.

      Pakar karstologi Dr Ko pernah membuat ressume atas penelitian yang intens di KBAK Gombong Selatan dalam rentang yang cukup lama. Ko membuat rekomendasi pentingnya menjaga keunikan hidrologi karst yang terdapat di bawah bentangan alam pegunungan karst yang di ujung selatan menjorok tepian samudera. Rekomendasi Ko mendasarkan pada tesis hasil penelitiannya, bahwa formasi karst di kawasan itu didominasi oleh jenis karst terumbu. Fakta ini menempatkan KBAK Gombong Selatan sebagai kawasan karst yang paling unik di Asia-Pasifik.

      Menyadari pentingnya menjaga suplai untuk cadangan air tanah, maka Perpag menilai bahwa pekerjaan merevitalisasi Ponor Sawi merupakan kerja strategis dalam proyeksi masa mendatang. Ponor di zona Banjiran ini tak hanya akan bisa mengendalikan banjir luncuran maupun banjir genangan air permukaan. Ia akan menjadi bagian dari tata air sungai bawah tanah yang berfungsi sepenuh-penuhnya.

      Di sisi lain, sinyalemen warga yang hampir menjadi keyakinan empiris bahwa sungai di bawah Ponor Sawi berhubungan dengan sumber air di Lepen Jumbleng, yang keberadaannya telah menghidupi masyarakat sekitarnya; memang perlu diperjelas secara ilmiah untuk memperkuat argumen resistensi masyarakat terhadap ancaman eksplorasi tambang semen.

      Artinya, inisiatif Perpag membangun embung mini berkapasitas 76 meter kubik ini akan menyokong upaya pemetaan sungai bawah tanah. Tentu, pekerjaan saintis ini bakal dilakukan oleh peneliti yang punya kompetensi. Tetapi gambaran dan sarana pendukung awalnya telah mulai disiagakan. Yakni bahwa embung ini diproyeksikan untuk menyokong kerja pemetaan aliran sungai bawah tanah; dengan metode “water-tracing”. []

      Senin, 07 Januari 2019

      Perpag dan Aksi Penyelamatan Kawasan Karst [1]


      • Catatan Kerja Perpag Merevitalisasi Ponor Sawi 


      PONOR: Ponor Sawi yang tengah direviltalisasi tergenang air karena lubang di dasar galian kembali tertutup galian yang longsor. Warga terus melakukan upaya-upaya lanjutan untuk membuat lubang ponor terbuka dan menemukan kembali tembusan menuju sungai bawah tanah [Foto: Perpag]  

      Kerja Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) merevitalisasi ponor di kawasan karst Gombong selatan yang dimulai sejak pekan ketiga Desember 2018 menemui kendala teknis amblesnya galian. Ponor Sawi, salah satu dari 4 ponor aktif di zona Banjiran 2 didapati tertutup kembali oleh longsoran galian yang dilakukan sebelumnya; bersamaan dengan luncuran air hujan yang masuk lubang ponor.

      Padahal pekerjaan gotong-royong ini telah menghasilkan ditemukannya kembali celah sungai bawah tanah yang berada pada sekira 5 meter di bawah dasar galian. Celah ini diketahui melalui tusukan bambu sepanjang beberapa ruas dan telah dapat menembus jalur lain di bawahnya. Dan hampir bisa dipastikan jalur di bawah itu adalah celah memanjang dari badan sungai dalam perut bumi yang dicari.
      "Dari dasar galian telah dapat ditembus adanya sungai itu. Tapi karena lubang sempit dan rongga di bawahnya gelap, kami tak melihat adanya aliran air", papar Agus Fujianto.
      "Pekerjaan dihentikan pekan lalu karena muncul semburan gas dari bawah celah", ujar Joni menimpali.
      Tak diketahui apakah gas ini beracun atau tidak, namun para penggali menilai terlalu beresiko jika harus melanjutkan pekerjaan hingga temuan celah sungai bawah tanah bisa kembali ditembus.
      “Jadi, pekerjaan penggalian mulut ponor dihentikan saat itu juga”, ujar H Samtilar. Ketua Perpag ini juga ikut terlibat dalam kerja revitalisasi.
      Perihal keyakinan akan adanya sungai bawah tanah di lokasi Ponor Sawi ini didasarkan pada kenyataan 30-40 tahun silam. Ponor Sawi, di zona yang disebut Banjiran 2 masa itu, juga pernah digali karena tertutup longsoran material yang terbawa arus air permukaan.

      Model galiannya kala itu dibuat bentuk piramida terbalik (kukusan_Jw) dan berhasil mengaktifkan ponor ini sebagaimana fungsinya. Namun dalam perjalanan masa berikutnya, bagian bawah Ponor Sawi tertutup material sedimen dan sampah hutan yang terbawa arus banjiran.


      Zona Banjiran

      Disebut Banjiran lantaran selama berpuluh tahun di sekitar zona itu muncul genangan air, terutama setelah hujan turun. Tipografi lokasi ini secara harfiah merupakan ceruk bumi yang memanjang sekira 400 meter dan memiliki tikungan diantara dua kaki di bawah lereng perbukitan karst wilayah hulu pedukuhan Karangkamal, Desa Sikayu. Diantara zona di kedua tikungan ini diberi penandaan dengan sebutan Banjiran 1 dan Banjiran 2.

      Zona Banjiran berada sekira 700 meter jauhnya dari lokasi Gua Pucung yang diyakini sebagai salah satu simpul tata-air kawasan Karst Gombong selatan. Di zona Banjiran 2 ini lah Ponor Sawi berada pada sekitar 20 meter tak jauh dari satu ponor lagi yang titiknya lebih rendah di ujung lainnya yang telah dipasang turap bambu untuk meminimalisir luncuran sampah. 

      Di sekitar lokasi Ponor Sawi banyak tumbuh rumpun bambu jenis Ampel dan Petung; dua jenis bambu yang tak begitu populer namun rebungnya -terutama Rebung Petung- dikenal enak dimasak sayur atau dibuat gulai. Beberapa pohon getah putih khas perbukitan karst juga masih bisa dijumpai di sekitarnya. Yang lain adalah pohonan seperti jati, mahoni, albasiah; perdu-perdu dan sedikit tanaman budidaya jenis holtikultura yang ditanam warga. Namun tak jauh dari tikungan Banjiran terdapat pula lahan sawah yang biasa ditanami padi Gaga.. []

      Selasa, 01 Januari 2019

      Revitalisasi Ponor, Kerja Ekologi Perpag di Akhir Tahun


      PONOR: Revitalisasi ponor yang diprakarsai Perpag (Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong) dilakukan secara gotong-royong dengan pelibatan luas warga Desa Sikayu, Buayan. Pekerjaan ini, meskipun tak dilakuan setiap hari, telah dimulai sejak Kamis (20/12/2018); hingga pergantian tahun baru 2019. [Foto: Agus Fujiyanto]

      Apa yang dilakukan Perpag (Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong) di penghujung tahun 2018 memang mesti diapresiasi semua pihak. Kesanggupan organisasi ini dengan mendorong pelibatan luas masyarakat, terutama kalangan pemuda desa; tak cuma jargon belaka.

      Malam itu, beberapa pemuka adat dan pegiat organisasi mendatangi rumah Agus Fujiyanto untuk membahas kabar silam amblesnya beberapa ponor di kawasan hulu Desa Sikayu.

      Ponor adalah celah permukaan bumi yang berfungsi sebagai gerbang resapan air permukaan tanah untuk kemudian masuk dalam suatu sistem hidrologi dan membentuk tata air di dalam perut bumi. Secara kasat, ponor ini bisa dianalogikan sebagai lubang biopori yang dalam skala kecil bisa berfungsi sebagai lubang resapan air tanah. 
      Manfaatnya dalam skala makro akan menjaga pasokan serta ketersediaan air tanah. Fungsi turunan lainnya, ponor punya kemampuan dan dapat berfungsi sebagai pengendali ancaman banjir bandang pada musim curah hujan tinggi.

      Meski di kawasan karst Gombong selatan, terutama di Desa Sikayu, belum ada data pasti mengenai berapa jumlah ponor yang ada di sana, sebagaimana disinyalir Agus Fujiyanto; namun penduduk meyakini jumlahnya bukan lagi puluhan tetapi bilangannya mencapai ratusan. Keyakinan ini diamini ketua Perpag sendiri, H Samtilar. Juga para tetua lainnya seperti Siabu, Sutoyo, Sumeri, Joni, Srawin dan lainnya.

      Perbincangan malam itu di perbukitan karst Desa Sikayu sampai pada cerita seputar amblesnya beberapa ponor yang tentu saja tak selesai kalau hanya dibahas. Dalam konteks apa yang mesti dilakukan, akhirnya para tetua menyerahkan tugas ini kepada Agus malam itu, untuk bersama pemuda lainnya agar aktif dan terlibat langsung dalam pekerjaan revitalisasi ponor ini.

      Hasilnya, ada sekitar 30-an relawan desa tergabung dalam tim kerja, yang meski tak setiap hari, namun secara tetap maupun bergiliran secara gotongroyong memulai pekerjaan penggalian ulang ponor agar bisa kembali berfungsi. Pekerjaan kolektif ini dilakukan mulai Kamis (20/12) hingga melampaui pergantian tahun baru 2019.


      Ponor Sawi Banjiran 2

      BANJIRAN 2: Ponor Sawi atau disebut pula Ponor Banjiran 2 yang pernah runtuh ini tengah direvitalisasi; dipenuhi limpahan air. Tim pekerja berencana akan melakukan tusukan bor untuk membuka akses ke aliran sungai bawah tanah di kedalamannya [Foto: Agus Fujiyanto] 

      Banyak kisah tutur seputar keberadaan ponor di kawasan bentang alam karst (KBAK) Gombong selatan, dan juga di luar kawasan lindung eco-karst ini; lengkap dengan narasi dalam bentuk legenda maupun cerita rakyat setempat.

      Selain cerita tutur yang sisanya masih lekat dalam ingatan kolektif para sepuh Desa Sikayu, Ponor Sawi, atau disebut juga Banjiran 2, merupakan ponor aktif yang diduga kuat memiliki tembusan mengaliri sumber air permukaan Lepen Jeblosan di dusun Karangkamal. Itu sebabnya Ponor Sawi menjadi salah satu pilihan buat direvitalisasi.

      Secara kasat ponor ini terpeta berada di sebelah timur Gua Pucung yang merupakan salah satu “pusat” tata air (hydrosistem) karst Gombong selatan dan ketinggian sumber airnya sekitar 5 meter masih di bawah permukaan sumber air Gua Pucung. Anehnya, hasil uji Water-Tracing yang dilakukan bagi riset akademik (dengan pelibatan kawal pemuda Perpag) dan dimula dari Gua Pucung tak muncul eksesnya di Lepen Jeblosan.

      Artinya, diduga kuat aliran sungai yang berada di bawah Ponor Sawi merupakan aliran sungai bawah tanah lain yang berbeda dengan keluaran, misalnya, Gua Candi ke Kali Sirah maupun sumber-sumber air permukaan lainnya. Tim penggalian revitalisasi mensinyalir bahwa sungai di bawah Ponor Sawi memiiki aliran tersendiri yang bersumber dari tandon lain di Desa Banyumudal.. []   

      Jumat, 07 Desember 2018

      Amdal Ditolak, Gombong Batal Miliki Pabrik Semen

      Jumat, 7 Desember 2018  15:31 WIB
      Foto: Okezone
      KEBUMEN - Realisasi pendirian pabrik semen di Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kebumen saat ini sudah tertutup peluangnya setelah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)nya ditolak oleh tim penilai dokumen. Bahkan, pasca penolakan tersebut pihak investor hingga kini tak berusaha mengajukan dokumen amdal yang baru. 
      "Perlu diluruskan bahwa bukan status Geopark Nasional yang kini disandang oleh kawasan Karst Gombong Selatan yang menutup peluang pendirian pabrik semen, melainkan penolakan terhadap dokumen amdalnyalah yang menjadi  dasar hukum bahwa di lokasi itu tak bisa didirikan pabrik semen," ujar Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kebumen, Djoenedi Fatoerachman MSi, di ruang kerjanya, Jum'at (07/12/2018).
      Menurut Djoenedi, pernyataannya tersebut merupakan jawaban atas berulangkalinya protes dengan unjuk rasa maupun audiensi oleh Perpag (Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, dalam dua bulan terakhir ini. 
      Dalam protes-protes tersebut Perpag menduga adanya upaya untuk melanjutkan rencana pendirian pabrik semen tersebut. Selain itu, Perpag juga menilai Pemkab Kebumen tak punya komitmen untuk menolak pabrik semen tersebut. 
      "Padahal dengan adanya penolakan terhadap dokumen amdal tersebut maka Pemkab Kebumen menganggap persoalan terhadap pro kontra pendirian pabrik semen oleh PT Semen Gombong tersebut telah selesai dan bahwasanya pabrik  semen tak bisa didirikan. Kami pun punya komitmen yang sama dengan Perpag bahwasanya Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong Selatan harus dilestarikan," ujar Djoenedi.
      Hingga Jum'at (07/12/2018) protes Perpag terhadap rencana pendirian pabrik semen di Nogoraji menurut Djoenedi belum berakhir. Karena, Perpag meminta beraudiensi lagi dengan Pemkab Kebumen pada Senin (10/12/2018). (Dwi)
      Sumber: KR Jogja 

      Jumat, 09 November 2018

      Aksi Jemput Paksa Warnai Kesepakatan Pengajuan Luasan Kawasan Karst Kebumen

      Muhamad Ridlo
      09 Nov 2018, 22:00 WIB

      Perwakilan Pemda dan DPRD Kebumen serta masyarakat melihat langsung Kali Sirah, sungai yang mengalir dari mata air Gua Pucung (Liputan6.com/Perpag/Muhamad Ridlo)

      Kebumen - Hari yang ditunggu sejak demonstrasi menolak pabrik semen dan penambangan pegunungan karst Gombong Selatan, 25 Oktober 2018 lalu, itu pun tiba. Sejak pagi, ratusan warga pun telah berkumpul di Balai Desa Sikayu Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah.

      Hari ini mereka menunggu perwakilan Pemda Kebumen dan DPRD Kebumen untuk melakukan pertemuan lanjutan sekaligus kunjungan lapangan ke sejumlah situs gua dan mata air pegunungan karst. Akan tetapi, hingga waktu yang dijadwalkan, pukul 08.30 WIB, rombongan yang ditunggu tak tampak batang hidungnya.

      Warga justru memperoleh kabar, pukul 09.40 WIB, rombongan Pemda Kebumen yang diwakili oleh Bappeda dan Dinas Perkim LH justru tiba di desa Banyu Mudal. Perwakilan Pemda enggan hadir di Desa Sikayu sebagaimana nota kesepakatan tertanggal 25 Oktober 2018 usai demonstrasi warga penolak pabrik semen.

      Padahal, nota kesepakatan itu, sudah ditandatangani oleh Pemda, Bappeda, DPRD, dan Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong Selatan (Perpag) sebagai penolak pabrik semen. Disebut, pertemuan lanjutan bakal digelar di Desa Sikayu.

      Namun, rombongan Pemda dan DPRD ingkar kesepakatan. Mereka justru bertahan di desa Banyu Mudal, yang bukan merupakan lokasi yang hendak ditinjau.
      "Perwakilan Pemda tetap tidak mau datang ke Desa Sikayu dan hanya mengeluarkan jawaban-jawaban yang tidak menemukan titik temu," ucap Ketua Perpag Kebumen, Samtilar.
      Pukul 10.15 WIB, 15 orang perwakilan masyarakat yang jenuh dengan jawaban diplomatis perwakilan Pemda lantas menghubungi para pemuda yang ada di Desa Sikayu untuk menjemput perwakilan Pemda.

      Akhirnya sekitar 100 orang menjemput "paksa" utusan Pemda Kebumen tersebut. Setelah didatangi seratusan lebih orang, akhirnya Pemda dan DPRD mau datang ke Desa Sikayu.

      Kepala Desa Sikayu, Teguh Priyatin langsung menyambut dengan sejumlah poin penting soal Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong Selatan. Dia menolak ada penambangan dalam bentuk apa pun di wilayah Sikayu.
      "Jangankan penambangan besar, penambangan desa saja tidak kami izinkan, imbauan kepada masyarakat untuk mengawal agenda ini dengan kondusif pungkasnya," ucap dia, dikutip dari keterangan tertulis Perpag Kebumen, lembaga yang didirikan untuk melindungai pegunungan Karst dan menolak pabrik semen.
      Sumber: Liputan6.Com 

      PERPAG GOMBONG: GEOPARK TIDAK MENJAMIN KAWASAN TERSEBUT BEBAS DARI PERTAMBANGAN

      NOVEMBER 9, 2018
      Peninjauan ke lapangan untuk melihat langsung kondisi air yang dimanfaatkan oleh warga di Gombong Selatan, 8/11/2018 (dok. KM)
      KEBUMEN (KM) – Pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, DPRD Kebumen dan Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG) perihal peninjauan kembali luasan wilayah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di Gombong Selatan dilakukan di Balai Desa Sikayu, Kamis 8/11.
      Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti nota tuntutan masyarakat Desa Sikayu, Desa Karang Sari, Desa Negoroji dan beberapa masyarakat desa lainnya terkait soal kelanjutan kesepakatan pasca aksi demonstrasi yang dilakukan pada 25 Oktober lalu yang berisi peninjauan dan pengajuan kembali luasan wilayah KBAK.
      Pertemuan tersebut dihadiri Pemerintah Daerah Kebumen yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM LH).
      Dalam pertemuan itu, Kepala Desa Sikayu Teguh Priyatin menyampaikan tidak akan ada izin penambangan di KBAK Gombong Selatan.
      “Tidak akan ada penambangan unsur apapun di wilayah Sikayu, jangankan penambangan besar, penambangan desa saja tidak kami izinkan,” tegasnya.
      Ketua ORMAS PERPAG Haji Samtilar menuding BAPPEDA, sebagai perwakilan PEMDA, tidak beritikad baik.
      “Perwakilan dari PEMDA [awalnya] tidak mau langsung datang ke Sikayu tetapi malah datang ke Desa Banyu Mudal. Harapan kami dari masyarakat untuk mengkaji ulang bersama-sama antara PEMDA, DPRD dan masyarakat terkait luasan wilayah KBAK Gombong Selatan karena selama ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah jarang sekali melibatkan masyarakat. Untuk agenda kali ini kami mengharapkan PEMDA dan DPRD meninjau langsung ke Gua Pucung karena aliran air yang ada di bawahnya, termasuk Kali Sirah, sumber airnya berasal dari Gua Pucung,” katanya.
      BAPPEDA Kebumen mengatakan bahwa kawasan tersebut akan dijadikan geopark nasional.
      “Kami sudah mengajukan kawasan geopark untuk menjadi wilayah kawasan lindung internasional. Kami sudah menyampaikan kepada Mas Nanang (PERPAG) silahkan ajukan nama untuk mengawal terbentuknya kawasan geopark nasional, khususnya untuk wilayah Karang Sambung sampai ujung selatan wilayah kecamatan Ayah,” paparnya.
      Namun hal tersebut langsung disanggah oleh perwakilan dari PERPAG Nanang.
      “Kami bukan anti terhadap geopark tetapi yang akan kita bicarakan adalah untuk meninjau dan mengajukan kembali luasan KBAK. Yang nyatanya kita juga sama melihat beberapa fakta di daerah lain yang dijadikan wilayah geopark. Kita ambil contoh saja kawasan Gunung Sewu. Di sana sudah ditetapkan sebagai wilayah geopark bahkan terdapat museum karst tetapi kenapa di Wonogiri ada izin pertambangan? Artinya geopark tidak menjamin kawasan tersebut bebas dari pertambangan. Ada dua hal penting yang harus kita sepakati hari ini yaitu kapan akan diadakannya peninjauan dan penyelidikan KBAK Gombong Selatan? Kedua kami meminta komitmen dari pemerintah daerah untuk benar-benar berpihak kepada masyarakat,” harapnya.
      Perwakilan Komisi A DPRD Kebumen Supriyanti mengatakan, hasil mediasi dengan ESDM berkaitan dengan luasan KBAK yang tadinya 48 km bergeser menjadi 40 km.
      “Itu juga sudah kami diskusikan dengan badan geologi dari Bandung untuk pengajuan kembali harus diajukan oleh daerah yang artinya PEMDA Kebumen harus mengawal pengajuan kembali kepada pihak PEMPROV Jawa Tengah. Harapan kami tidak ada tanya jawab tapi insya Allah hari ini kami siap untuk kunjungan lapangan langsung ke wilayah karst,” katanya
      Pertemuan ini diahiri oleh penandatanganan nota kesepakatan yang berisi PEMDA Kebumen akan mengajukan surat kepada Pemprov Jawa Tengah terkait peninjauan kembali luasan wilayah KBAK Gombong Selatan paling lama bulan November tahun 2018.
      Perwakilan Komisi A dan BAPPEDA kemudian melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat langsung kondisi air yang dimanfaatkan oleh warga yang berada di Kali Sirah, Goa Winong, Gua Candi, Gua Jebloskan dan terahir di Gua Jumbleng.
      Namun, sejumlah anggota Komisi A yang hadir ada yang pamit awal dengan alasan rapat. Sebelumnya, mereka sendiri telah menyampaikan permintaan maaf karena beberapa anggota Komisi A tidak hadir lantaran ada rapat paripurna pada hari itu juga. Peninjauan langsung ke lokasi hanya dihadiri oleh tiga anggota DPRD Komisi A yakni Supriyati, Qoriah Dwi Puspa, dan Eni Handayani, serta anggota BAPPEDA Laila Nur Tsani, Hans, dan Sukadin. Sementara perwakilan Dinas PERKIM LH yakni Siti Durhotul dan Septio B.
      Reporter: Evie
      Editor: HJA
      Sumber: KupasMerdeka.Com