Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

Rabu, 20 November 2019

PBB dan IMF Peringatkan Jokowi soal Tambang


Rabu, 20/11/2019 20:09 WIB

Presiden Jokowi mengaku diperingati oleh PBB dan IMF soal tambang batu bara. (Setkab).

Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pejabat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memintanya berhati-hati dengan industri tambang, khususnya sebagai batu bara sebagai bahan pembangkit tenaga listrik.

Curhatan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara bertajuk Indonesia Mining Award 2019 yang dihadiri para pengusaha tambang kelas kakap di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (20/11).

Kepala negara mengisahkan peringatan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guiterez di tengah pagelaran ASEAN Summit di Bangkok, Thailand pada 1-4 November lalu.

"Dia sampaikan kepada saya, Jokowi hati-hati dengan urusan pertambangan, hati-hati dengan batu bara. Dia mengajak saya agar Indonesia mengurangi penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik," ungkap dia.

"Ternyata arahnya ke sana, tapi saya jawab, sekarang masih dibutuhkan. Nanti kami switch (alihkan) ke energi baru terbarukan, baik yang sudah kami coba, seperti angin di Sidrap dan Jeneponto atau hydropower di Mambamo, Sungai Kayang, atau geothermal," terang dia.

Peringatan lain, kata Jokowi, disampaikan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva. "Saya kaget, kok dia katakan hal yang sama? Hati-hati penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik. Saya jawab sama, saya tahu, nanti akan kami arahkan ke penggunaan energi baru terbarukan," katanya.

Dari berbagai peringatan ini, Jokowi menekankan pemerintah sejatinya sudah tahu betul bahwa batu bara tidak bisa menjadi andalan satu-satunya dalam memenuhi bahan baku pembangkit listrik. Apalagi, pertambangan merupakan salah satu sektor yang kurang ramah lingkungan.

Sedangkan dunia, katanya, sudah bergerak ke penggunaan energi baru terbarukan yang jauh lebih ramah lingkungan. Selain itu, batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga akan habis suatu saat nanti.
"Ini semua sudah harus siap-siap dan hati-hati. Saya lihat masih banyak kerusakan lingkungan akibat kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang begitu cepat. Saya minta kita jaga kerusakan lingkungan akibat eksplorasi yang begitu banyak di negara kita," tuturnya.

Hanya saja, pengembangan energi baru terbarukan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, tidak bisa pula dilakukan oleh beberapa pihak saja.

Untuk itu, ia meminta para pengusaha tambang untuk ikut melestarikan lingkungan dari bisnis yang dilakukan. Tidak ketinggalan, juga melakukan hilirisasi agar komoditas yang diekspor ke luar negeri memiliki nilai tambah yang tinggi.

"Transformasi besar pada ekonomi Indonesia bisa dimulai dengan dunia pertambangan. Kalau tidak kita mulai, kapan lagi?" celetuknya.

7 LSM Kecam Rencana Pemerintah Hapus IMB dan Amdal


Rabu, 20 November 2019 12:34 WIB
Reporter: Muhammad Hendartyo
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2019. Angka itu turun dibandingkan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen pada 2018. TEMPO/Tony Hartawan

Jakarta - Ketua Bidang Kampanye Strategis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Arip Yogiawan menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah menghapus syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pengurusan perizinan investasi.

Pernyataan Arip itu mewakili tujuh lembaga swadaya masyarakat yakni YLBHI, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Yayasan Auriga Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA).

"Kami mengatakan keberatan dan jika betul rencana menghilangkan Amdal dan IMB dalam konteks pembangunan," kata Arip di Gedung YLBHI Jakarta, Rabu, 20 November 2019. "Ini proses mempercepat kerusakan ekologis dan sosial di Indonesia."

Karena bagaimanapun, kata Arip, IMB dan Amdal memiliki peran dalam keseimbangan ruang, ekologis dan budaya. IMB dan Amdal juga merupakan perangkat yang diamanatkan Undang-undang Dasar mensyaratkan bagi warga yang akan mengelola sumber daya alam.

Lebih jauh, Arip mengatakan sejumlah kegiatan eksplorasi alam yang menggunakan Amdal saja itu ada yang bermasalah bagi lingkungan.

"Bayangkan jika tidak perlu lagi membuat IMB dan Amdal. Ini memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup dan partisipasi rakyat. Dan bisa menimbulkan konflik," ucapnya.

Perwakilan Jatam, Merah Johansyah, menilai pemerintah keliru jika bilang tidak diperlukan Amdal dan IMB. Karena, menurut dia, eksplorasi alam pas memiliki dampak terhadap lingkungan. "Eksplorasi dilakukan di lokasi, bukan hanya di atas meja, jadi pasti ada dampaknya kegiatan tambang itu," katanya.

Deputi Direktur ICEL Raynaldo Sembiring juga heran dengan pernyataan pemerintah ihwal rencana penghapusan IMB dan Amdal tersebut. Ia mempertanyakan referensi negara mana yang digunakan pemerintah dalam menerapkan aturan itu.

Pasalnya, kata Reynaldo, sejumlah negara seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Thailand memiliki Amdal dan KLHS.

"Saya malu dengar pernyataan menteri dan wakil menteri ATR. Sudah gak tahu, asal ngomong," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra kompak menyebut IMB dan Amdal sebagai penghambat investasi. Itu sebabnya Kementerian ATR mengkaji kemungkinan menghapuskan syarat ini demi kemudahan investasi.

"Yang jelas dia menambah birokrasi, menambah proses lagi untuk orang mau investasi, rakyat mau mengembangkan tanahnya, jadi ketunda," kata Wakil Menteri ATR Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Sementara Surya mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jika RDTR sudah efektif, Surya mengatakan IMB dan Amdal tak perlu lagi lantaran sudah tercakup di dalamnya.

Meski begitu, dia pun mengakui perlu mitigasi lantaran tak semua daerah siap dengan RDTR. Kesamaan kualitas RDTR di setiap daerah pun belum bisa dipastikan.

"Jadi memang masih panjang prosesnya. Cuma ide itu penting supaya kita semua mulai mengerti posisi tata ruang dalam pembangunan kita seperti apa," ujar Surya yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini.

Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan kementeriannya masih berdiskusi ihwal rencana penghapusan IMB dan Amdal. Dia menyebut tujuan penghapusan ini berkaitan dengan percepatan penciptaan lapangan kerja. 

"Salah satu penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui investasi, oleh sebab itu investasi harus dipermudah," kata Sofyan secara terpisah.

Minggu, 22 September 2019

Cowong dan Eksistensi Leluhur Bumi


 COWONG: Penampilan Cowong dalam ritual "Slametan Suran" di pedukuhan Pagakwungu (21/9/2019) Desa Buayan, Kecamatan Buayan. Perhelatan hari kelima dari sepekan tradisi Cowongan ini mendapat apresiasi masyarakat luas [Foto: Arp]
 “Priito.. priito..  
Bojomu aseng pegatan.. bojomu aseng pegatan
Ayu endi, ayu endi
Kacek bagus karo sinome
 
Adang kupat mboya mendat 
Adang tumpeng mboya mateng
Sega mambu mboya kolu”

 “Kembang kelor.. kembang kelor..  
Sing ronce-ronce kembange  Sing ronce-ronce kembange 
Ana manuk.. ana manuk
Orok-orok.. orok ijo
Loro-loro, ana kembang widodokan
Sak lodhong wadhah lerekan
Ana sekul wayu kuning
Wertane nggolet panggonan
 
Gandrung Nini Cowong”
[Tembang Cowong Pagakwungu]

COWONG: Boneka "Nini Cowong" yang mencerminkan kecantikan perempuan sebagai "Ibu Buni" [Foto: Arp]

Selusin perempuan tetua, separuhnya masih berusia muda, melantunkan tembang-tembang yang tak cukup dengan sekali mendengar untuk sampai memaknainya. Ada elegi kegetiran, muatan satire; namun alih-alih melaruti suasana. Tembang-tembang itu malah terus mengalir dari sisi halaman sebuah rumah yang dikelilingi penonton pentas Cowongan (21/9) malam itu.

Bau asap kemenyan yang dibakar menebar ke seluruh halaman, tak pelak telah membangunkan suasana magis pelataran, namun penerangan lampu listrik dari beberapa arah agak mengurangi ritusnya.

Sesekali para perempuan pendendang menyela canda, sementara Sang Cowong sendiri dalam tuntunan dua orang perempuan lainnya tengah beranjak pergi dari arena saat rembulan mulai meninggi di angkasa. Tak ada pemujaan berlebih dalam muatan tembang-tembang Jawa, bahkan beberapa bernada seloroh jenaka namun tanpa pula menista..
“..Rembulane wis mencorong.. Nini Cowong digeol bokong..’  
Ungkapan “Nini Cowong” ini kental nuansa feminisnya. Partisipasi perempuan memang terasa dominan di pentas seni tradisi Cowongan. Bagi keseluruhan warga masyarakat dukuh Pagakwungu di desa Buayan, Cowongan telah jadi bagian dari kehidupan kebudayaannya. Dan itu tak ditemukan di 5 dukuh lainnya: Gandasuli, Gedur, Wanalela, Danasri.
“Sudah turun-temurun berlangsung disini..”, jelas Sanmarto salah satu pelestari. Ada Parto, Sardjan yang menambahkan bahwa Cowongan malam itu dihelat dalam rangka Slametan Suran.
“Kalau ritual mengundang hujan itu bisa nanti lain hari”, imbuh Parto.

Boneka Canthuk yang Cantik

Cowong adalah boneka canthuk yang dirias cantik menurut asumsi dan standar perempuan Jawa umumnya. Menurut pembuatnya, Rasman, 45, kepala Cowong terbuat dari tempurung kelapa yang sejak awal ditemukan memang sudah nggambar atau menunjukkan tampak pola raut wajahnya.

Rasman melukisinya dengan cat putih, beberapa garis berwarna hitam dibuat untuk menegaskan wajah cantiknya dan warna merah buat bibirnya. Ia mendandani boneka ini dengan pakaian dan aksesori perempuan, bahkan juga berbedak. Sedang untuk rambut yang digerai dibuat dari serpihan daun pisang raja hijau.   
“Tak ada perlakuan khusus dalam menyiapkannya selain dipertapakan selama semalam saja, sudah cukup”, terang Rasman dari balik saron yang jadi keahliannya menabuh gamelan.
Syarat dipertapakan ini dipercaya dapat menjadi musabab terjalinnya hubungan dengan indhang yang berasal dari leluhur nenek-moyang orang Pagakwungu.    
“Ini malam kelima dari pentas Cowongan kami di dukuh Pagakwungu”, Samijan menjelaskan di sela ia menjaga pentas dari sisi meja yang berisi aneka sesaji. Lelaki kelahiran desa Sikayu, tapi ayahnya asli Pagakwungu ini juga dikenal orang sebagai pawang ebeg.  

Hubungan dengan leluhur

Pelestarian tradisi Cowongan Pagakwungu ini nampak dipersiapkan dengan mulai melibatkan angkatan muda di desa yang berada di kawasan bentang alam karst wilayah Gombong selatan. Ada keinginan kuat untuk memelihara nilai kearifan yang dipedomani sebagai tata nilai kehidupan masyarakatnya.

Tata nilai itu adalah hubungan yang harmonis dan saling menjaga dengan alam sekitarnya, dengan bumi seisinya. Jika ada ungkapan dimana bumi itu diidentikkan dengan simbolisasi seorang ibu, maka Cowongan itu seperti cara orang mengaktualisasikannya. Boneka Nini Cowong menjadi media yang menghubungan dua dunia dengan dimensi yang berbeda.
“Nini Kuning dan Nini Ireng adalah dua indang leluhur kami”, tutur Sanmarto didampingi para tetua koleganya.
Tak diketahui referensi sejarah yang mampu menjelaskan eksistensi kedua indhang yang dipercaya hadir mewarnai perhelatan Cowongan Pagakwungu. Perhelatan ini sendiri diwarisi sebagai tradisi tutur turun-temurun dari para leluhur warganya.

Namun tak jauh dari tempat perhelatan ada sebah pundhen bernisan yang terawat keberadaannya. Beberapa kali di malam perhelatan itu Nini Cowong menyeret dua penuntunnya bertakjim ke pusara cungkup di sisi jalan dukuh... [arp]

Selasa, 28 Mei 2019

KEJAHATAN LINGKUNGAN | Ecocide Jadi Masukan Hukum Indonesia


Oleh ICHWAN SUSANTO - 28 Mei 2019

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Selasa (28/5/2019) sore, di Jakarta, meluncurkan buku Ecocide Memutus Impunitas Korporasi. Tampak narasumber dalam diskusi buku tersebut (dari kiri) Herlambang P Wiratraman (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM), Yati Andriyanti (Kontras), M Ridha Saleh (penulis buku dan Walhi Institute), dan moderator Yuyun Harmono (Walhi).

JAKARTA, KOMPAS – Ecocide, istilah yang mengacu kerusakan ekologis sangat masif, berskala besar, dan sulit terpulihkan, didorong jadi diskursus dalam penguatan konstruksi hukum nasional. Hal itu dilatarbelakangi berbagai kasus kerusakan dan kejahatan lingkungan oleh korporasi yang tak tersentuh oleh konstruksi hukum nasional saat ini.

Dalam diskusi dan peluncuran buku “Ecocide Memutus Impunitas Korporasi”, Selasa (28/5/2019) di Kantor Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, ecocide didorong untuk menjadi masukan dalam revisi atau amandemen UU no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perumusan teknis terkait elemen-elemen maupun definisi ecocide sendiri secara hukum akan menjadi pekerjaan rumah pakar hukum, pegiat lingkungan, pemerintah maupun penegak hukum.

Peluncuran buku itu menghadirkan Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Yati Andriyanti (Koordinator Kontras), Herlambang P Wiratraman (Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya), M Ridha Saleh (penulis buku dan Walhi Institute), serta moderator Yuyun Harmono (Walhi). Buku serupa pernah ditulis Ridha Saleh pada tahun 2005 dengan judul “Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran HAM yang juga diterbitkan Walhi.

Herlambang P Wiratraman sepakat agar ecocide diwadahi dalam hukum nasional di Indonesia. Ia melihat pembicaraan global terkait ecocide menguat serta kondisi Indonesia sudah sangat membutuhkan hukum lebih kuat dan menggiring para perusak lingkungan yang masif.
“Perubahan iklim sudah sangat terlihat di Indonesia hari ini.  Ada problem korporasi kita dalam beberapa kasus yang saya kira studi kasus kebakaran hutan dan lahan atau landclearing atau landgrabing atau oceangrabing terus terjadi. Itu langkah maju sangat urgent karena dampak tidak hanya ekologi tapi juga hak-hak manusia,” katanya.
Ada problem korporasi kita dalam beberapa kasus yang saya kira studi kasus kebakaran hutan dan lahan atau land-clearing atau land-grabing atau ocean-grabing terus terjadi.

Berbagai kerusakan lingkungan yang amat masif serta penyingkiran masyarakat karena terusir dan tercerabut hak-hak asasinya itu tak tersentuh oleh hukum nasional yang ada. Contohnya, kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2006 hingga kini.

Komisi Nasional HAM pada tahun 2012 menyatakan peristiwa tersebut tidak termasuk pelanggaran HAM berat bila mengacu pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ridha Saleh, penulis buku yang juga Komisioner Komnas HAM, saat memutuskan kasus Lumpur Lapindo saat itu, mengatakan tidak menemukan unsur kesengajaan Lapindo yang menyebabkan semburan lumpur tersebut.

Namun, imbuh Ridha Saleh, Komnas HAM saat itu memasukkan peristiwa Lumpur Lapindo sebagai ecocide. Rekomendasi lebih lanjut, ecocide dimasukkan dalam revisi/amandemen UU 26/2000.

Herlambang mengatakan kejahatan ecocide sedang menguat dalam pembicaraan globa. setidaknya, hal itu menjadi pembahasan dalam UN Human Rights Council serta diterapkan dalam International Crimincal Court (ICC).
“Di PBB sedang godok konvensi bisnis dan ham (legally binding treaty on business and human rights), sekarang baru guidance(the Guiding Principles on Business and human rights/UNGP) dan tidak ketat dipatuhi,” kata dia.
Di Den Haag, jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengambil kebijakan dengan mendorong kejahatan ecosida. Meskipun ruang lingkupnya masih sebatas bagian dari kejahatan perang sehingga terbatas cakupannya.

Herlambang P WiratramanPusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.Difoto 28 Mei 2019 usai diskusi buku Ecocide di Markas Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta.

Masih diperdebatkan

Yati Andriyanti, Koordinator Kontras  mengatakan konsep ecocide terus berkembang dan masih diperdebatkan. Wilayah diskusi seputar perbedaan ecocide dan kejahatan lingkungan, skala kehancuran, hingga pemulihan serta jaminan tidak terulang, menjadi elemen-elemen pembicaraan.

Merujuk pada ecocide yang masuk dalam kejahatan perang dalam ICC, ia mengatakan poin kunci terpenuhinya kejahatan tersebut adalah adanya niatan/intensi, tindakan serangan terhadap penduduk sipil, serangan terhadap obyek sipil, dan serangan terhadap lingkungan yang meluas dalam skala besar dan terus-menerus. Sementara itu proposal Polly Higgins terkait  Rome Statute, menghapus poin kunci “niatan/intensi”.
“Dalam kasus lingkungan, lingkungan dilihat sebagai dampak. Bukan pada kesengajaan atau niat. Proposal Polly (Higgins) bisa dipahami karena kerusakan lingkungan seringkali   merupakan dampak,” kata dia.
Ia pun merekomendasikan agar memasukkan ecocide dalam revisi UU 26/2000. Ia mendorong agar para pakar hukum, pegiat lingkungan, serta Komnas HAM perlu mengklasifikasikan elemen-elemen kejahatan ecocide tersebut agar aplikatif.

Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, pun sepakat memasukkan ecocide dalam revisi UU 26/2000. Diskursus terkait ecocide bisa menjadi masukan penting bagi revisi tersebut selain belum terselesaikannya berbagai pelanggaran HAM berat.

Selain itu, langkah itu dinilai penting di tengah fundalisme pasar (dan agama) yang dinilainya sangat menguat.
 “Pasar lebih mempengaruhi kebijakan negara daripada negara itu sendiri. Ini dibuktikan statement presiden sekarang ini. Hampir semua tolok ukur dengan investasi. Damai ukurannya investasi. Selalu seperti itu. Pada titik itulah kita bicara ecocide memutus impunitas korporasi. Tapi pada hulunya lah bagaimana korproasi tak berbuat jahat,” ungkapnya.
Sebagai langkah kampanye, ia menyarankan Walhi maupun Kontras untuk masuk dalam pertemuan internasional di Jenewa (United Nations Human Rights Council). Salah satunya adalah, membuat side event terkait kejahatan lingkungan dan HAM. Hal ini bisa menjadi strategi untuk menarik perhatian global dan pemerintah Indonesia.
 “Indonesia pasti akan kelabakan. Sama kelabakannya kalau (isu) Papua muncul,” ujarnya.

Senin, 15 April 2019

Deklarasi Rakyat Tolak Oligarki Tambang di Pilpres 2019


Apr 15th, 2019




Sabtu, (13/4) pukul 08.00 WITA, warga Sanga-Sanga Dalam RT 24 mulai berkumpul di pendopo desa sembari menunggu kedatangan warga lainnya dari kampung Muara Jawa serta mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Jatam, Walhi, dan Pokja dari Samarinda, dalam aksi “Deklarasi Rakyat Tolak Oligarki Tambang di Pilpres 2019”.
Sekitar pukul 10:14 WITA, warga Muara Jawa, berbagai LSM dan mahasiswa tiba di Sanga-Sanga Dalam. Semua massa aksi berkumpul dan menuju lokasi tambang yang telah dipilih.  Lokasi tambang ini dipilih karena telah memakan korban seorang anak. Di lokasi ini pula Wakil Gubernur Kalimantan Timur berjanji memasangi pagar agar tidak lagi memakan korban. Namun sampai saat ini tidak ada hasil yang diterima oleh warga Sanga-Sanga Dalam Rt 24.
Sanga-Sanga Dalam sendiri adalah salah satu kampung yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan tambang CV Sanga Perkasa menguasai 42 hektar di antaranya. Pada tahun 2014 ijin perusahaan berakhir, namun dapat beroperasi kembali pada tahun 2018, padahal ijin perpanjangan CV Sanga Perkasa yang diajukan telah melewati batas waktu. CV Sanga Perkasa membuat 2 lubang raksasa seluas 6 hektar dengan kedalaman mencapai 40 Meter dan jarak lubang dengan pemukiman warga hanya 300 meter. Imbas langsung yang dirasakan warga ialah saluran deainase kampung hancur, jalan kampung rusak oleh kegiatan tambang, banjir besar dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya.
Sepanjang perjalanan menuju lokasi aksi yang telah dipilih, massa aksi menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Setelah sampai, massa aksi mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu-lagu perjuangan. Aksi juga diisi dengan orasi-orasi politik oleh warga, organisasi serta mahasiswa yang hadir. Pak Akmal salah satu petani Muara Jawa dalam orasinya menyebutkan bahwa pemerintah merupakan bagian dari perusak lingkungan melalui ijin-ijin usaha yang dikeluarkan. Beliau juga menjelaskan bahwa ini semua merupakan kepentingan untuk memperkaya diri dari para pemodal.  Sedangkan rakyat dihadapkan dengan masalah lubang tambang dan kriminalisasi. Sambil bergantian orasi, sebagian massa aksi membentangkan kain hitam berukuran besar serta bertuliskan sebuah pertanyaan, “Apakah Penghancuran Alam Akan Usai Jika Kami Punya Presiden Terpilih?”
Merah sebagai koordinator Jatam Nasional dalam orasinya menyampaikan bahwa jawabannya adalah penghancuran alam ini akan terus berlanjut. Karena di balik pemilu ini ada oligarki-oligarki ekstraktif yang berkuasa di indonesia. Mereka terbagi dan saling mendukung setiap pasangan calon presiden.
Sekitar pukul 11.00 WITA, sekitar 7 orang polisi datang dan memerintahkan massa aksi bubar dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Namun massa berkeras bahwa tidak ada ketertiban yang diganggu di lubang tambang. Terjadi adu argumen antara massa aksi, salah seorang polisi memaki-maki warga. Sekitar pukul 11:30 WITA massa aksi membubarkan diri dan kembali ke lokasi termpat berkumpul. (pa)

Sabtu, 30 Maret 2019

Aliansi Masyarakat Peduli Karst Menolak Semen


Mar 30th, 2019



Senin, 25 Maret 2019, Aliansi Masyarakat Peduli Karst melakukan aksi menolak pembangunan pabrik semen yang ada di Kutai Timur dan Berau. Ratusan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Karst ini terdari dari 56 organisasi mahasiswa dan organisasi kedaerahan lainnya, dengan 6 tuntutan massa yang disuarakan pada aksi di depan kantor gubernur, yaitu: 1) Tolak pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur. 2) Tolak segala bentuk eksploitasi yang merusak alam. 3) Berikan hak atas tanah untuk mengembangkan ekonomi terbarukan yang ramah lingkungan. 4) Tolak RPJMD, R2WP3K, RT/RW Kalimantan Timur. 5) Tolak segala bentuk kriminalisasi gerakan. 6) Cabut semua IUP yang ada di Karst Sangkulirang Mangkalihat.

Sebelum memulai aksinya, ratusan massa aksi berkumpul di depan Museum Samarendah pukul 09:00 WITA. Pukul 10:45, massa aksi melakukan long march dari Taman Samarendah menuju titik aksi di depan kantor gubernur Kalimantan Timur dengan membawa bendera organisasi. Ketika melewati depan kantor DPD RI Kaltim, massa aksi melakukan jalan mundur sebagai wujud kemunduran berpikir dari gubernur yang menggadaikan kekayaan alam yang dimiliki Kaltim kepada pemilik modal. Setelah sampai di depan kantor gubernur, massa yang dipimpin oleh korlap secara bergantian melakukan orasi politik mewakili setiap organisasi yang tergabung di dalam aliansi AMPK.
Ketua senat fakultas hukum UNTAG Samarinda, dalam orasinya mengatakan bahwa jangan sampai kawasan karst yang merupakan sumber air akan menjadi sumber air mata jika pembangunan pabrik semen terjadi di diwasan Karst Sangkulirang Mangkalihat karena akan menghancurkan sumber air petani dan masyarakat disana.
Dilanjut oleh Rifki dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa pabrik semen akan menyerap tenaga kerja itu merupakan logika yang salah, dan kalau mau belajar dari kasus penolakan pabrik semen yang ada di Kendeng, warga disana berjuang selama 10 tahun dan sampai saat ini pembangunan semen tetap berlanjut, jadi kita harus menyadarkan masyarat Kaltim secara luas tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik semen.
Perwakilan dari HMI cabang Balikpapan yang ikut bersolidaritas ke Samarinda, dalam orasinya menyampaikan penolakan terhadap pabrik semen yang akan dibangun di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat dan Biduk-Biduk. Kalimantan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia tetapi nyatanya banyak konflik agraria yang terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Ini ditambah lagi dengan rencana pembangunan pabrik semen banyak rakyat yang terampas lahannya untuk kepentingan segelintir orang.
HMI Kaltara lewat perwakilannya mengatakan bahwa janji kampanye Isran Noor dengan jargon “Kaltim Berdaulat” nyatanya yang berdaulat harii ini adalah korporasi-korporasi perusak lingkungan.
Perwakilan mahasiswa Kutim yang terdampak langsung oleh pabrik semen berorasi dengan tegas mereka menolak adanya pabrik semen karena akan merusak pariwisata disana yang baru akan dikembangkan. Mereka menuntut agar memajukan sektor pariwisata yang lebih menjaga kelestarian alam dalam pendapatnya.
Ditengah orasi orasi politik yang disampaikan, ada sebuah truk kontainer yang melintas jalan dibajak oleh beberapa mahasiswa yang terlibat massa aksi, ini sekaligus mencerminan gaya organisasi yang tidak mampu mengorganisir anggotanya sendiri, dan penyakit heroisme yang menjangkiti mahasiswa.
Setelah beberapa perwakilan organisasi menyampaikan orasi politik secara bergantian. Massa aksi meminta agar Isran Noor sebagai gubernur Kaltim datang dan menemui massa. Karena terlalu lama menunggu dan tidak dihiraukan oleh gubernur, massa yang sebelumnya sudah memanas mencoba merobohkan gerbang yang ada di kantor gubernur dan akhirnya berhasil roboh berhadap-hadapan langsung dengan aparat dan saling dorong. Sekitar pukul 13:22 salah seorang massa aksi terkena pukulan di bagian kepala hingga bocor, dan terjadi pelemparan batu dan tanaman yang dicabut oleh massa aksi. Sementara itu dari pihak jurnalis yang terkena lemparan batu tidak terima dan terjadi keributan antara mahasiswa dengan beberapa jurnalis. Ada dua orang dari massa yang diamankan oleh aparat dan menerima kekerasan fisik. Salah satu diantaranya perempuan perwakilan dari GMKI, dia diseret oleh polwan kehalaman kantor gubernur dan tidak hanya mengalami kekerasan fisik namun aparat juga merampas atribut organisasi miliknya
Kericuhan ini mengakibatkan korban berjatuhan dari mahasiswa dan aparat. Salah seorang aparat terkena lemparan batu yang mengakibakan luka di bagian kepala, namun dari mahsiswa juga ada yang terluka di bagian kepala, memar di bahu dan lengan, serta memar di bagian rusuk karena terkena pukulan dari aparat yang mengakibatkan setidaknya sembilan orang menjadi korban. Selain itu beberapa mahasiswa ada yang jatuh pingsan dan sesak nafas.
Pihak kantor gubernur dan kepolisian berdialog dengan Humas aksi dan bersepakat menunggu 30 menit dari pukul 14:00. Ternyata sampai pukul 15;00 gubernur tetap tidak mau untuk menemui massa. Korlap meminta kepada ketua masing-masing organisasi untuk melakukan konsolidasi dengan humas aksi terkait kelanjutan aksi. Konsolidasi menghasilkan kesepakatan massa harus masuk ke kantor gubernur, kemudian terjadi lagi dorong-dorongan antara massa dan aparat kepolisian. Tidak adanya kejelasan dari gubernur akhirnya disepakati untuk menghentikan aksi dan melakukan konferensi pers.
Beberapa jurnalis sempat menolak untuk meliput konfresni pers karena insiden pelemparan batu yang mengenai salah satu wartawan. Setelah humas dan korlap meminta maaf atas insiden yang terjadi akhrinya konfrensi pers diliput. Seluruh organisasi hadir dalam konfrensi pers melalui perwakilannya.
Perlu diketahui dalam penyampaian orasi perwakilan organisasi, bahwa pembangunan pabrik semen, batu bara, perkebunan kelapa sawit dan perampasan lahan rakyat yang terjadi di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari akumulasi primitif di negeri kapitalisme terbelakang, dan semakin tinggi kapitalisme mengkonsolidasi kekuatannya maka praktik perampasan lahan dan penghancuran alam semacam itu akan sering terjadi. Penguasaan negara borjuis ditangan kapitalis birokrat hanya memperkuat agenda penguasaan sumber-sumber daya alam yang merupakan buah kebijakan pemerintah di negri kapitalisme terbelakang yang menghamba pada kepentingan imperialisme global. Dan dalam beberapa orasi masih memuat sentimen rasis seperti investor asing, cina. Seolah hanya menyalahkan investor dari negara imperialis dan membenarkan investor dalam negri yang sebenarnya sama-sama memiliki watak penindas memperkaya diri sendiri dengan merusak alam, contoh sederhananya adalah perusahaan Lapindo yang dimiliki Abu Rizal Bakrie yang menenggelamkan beberapa kecamatan. Dilain hal masih ada yang berharap pada pemerintah bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan membangun sektor pariwisata, seolah itu akan mensejahteraka dan menyelamatkan rakyat dari ketimpangan hari ini. Harapan agar pemerintah mensejahterakan rakyat dengan sektor pariwisata tidak bisa dibenarkan, karena persoalan pariwisata ini tidak terlepas dengan kepentingan kapitalis birokrat dengan pemodal untuk menumpuk kapital dalam penguasaan industri pariwisata, berharap pemerintah menjaga kelestarian alam yang tidak akan mungkin terjadi dibawah tatanan sistem kapitalisme yang selalu membutuhkan lahan baru untuk dieksploitasi demi menumpuk kapital.
Persoalan ini senada dengan penyampaian Aswin dari LSK dalam orasi terakhir sebelum evaluasi aksi. Aswin mengatakan bahwa hari ini pemerintah tidak sama sekali berpihak kepada rakyat. Semua janji lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan untuk rakyat hanyalah dalih bagi penguasa dan pemodal untuk mengeruk dan terus menumpuk kapital karena nyata dibalik kekayaan kaltim masih banyak yang hidup miskin sedangkan kekayaan tersentral di beberapa orang saja. Persekongkolan antara elit politik dan pemodal membuat rakyat semakin sengsara, dan persoalan ekspansi dan eksploitasi ini tidak terlepas dari sistem ekonomi politik yang ada hari ini yakni sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme dengan watak eksploitasi, ekspansi, dan akumulasinya kan terus memiskinkan rakyat dan menghancurkan ruang hidup, ini konsekuensi logisnya. Maka dari itu untuk menunjukkan kerpada rakyat  bahwa pemerintah tidak berkepentingan dalam mensejahterakan rakyat maka tugas kita hari ini adalah mendorong gerakan rakyat yang lebih maju dengan tidak memisahkan antara petani, buruh, mahasiswa dan sektor rakyat lainnya, mendorong kesadaran rakyat dengan kerja-kerja politik, dengan praktek-praktek yang revolusioner dan tentunya dengan kepemimpinan partai revolusioner.
Setelah itu, dilakukan evaluasi aksi. Dalam evaluasi, ada organisasi yang menyayangkan atas kericuhan yang terjadi dan tidak terpimpinnya massa dalam aksi sehingga substansi dari apa yang diperjuangkan tidak tersampaikan kepada mayarakat. Disepakati oleh aliansi bahwa setelah 7×24 jam, jika tidak ada sikap resmi dari gubernur maka akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk aksi selanjutnya yang lebih besar. Semua sepakat bahwa selama 7×24 jam ini akan diisi dengan kampanye kepada masyarakat tentang dampak jika pabrik semen didirikan,  dan nahaya-bahaya yang mengancam Kalimantan Timur. Pukul 17:00 masa membubarkan diri dan berjalan beriringan kembali menuju taman Samarendah.
Memperjuangkan lingkungan untuk keselamatan bumi dan manusia tidak bisa dilakukan satu dus hari saja, perjuangan ini akan menjadi perjuangan yang panjang. Maka dari itu, untuk kami mengajak seluruh gerakan rakyat, petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa untuk bersolidaritas dan bergabung menguatkan barisan menolak industri perusak lingkungan dan berbagai bentuk penindasan. (pa)

Kamis, 28 Maret 2019

Diteror Saat Meliput Tambang Emas Liar di Pulau Buru


OlehFRANSISKUS PATI HERIN
28 Maret 2019 06:03 WIB

KOMPAS/ FRANS PATI HERIN | Eksploitasi emas secara ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, yang dimulai November 2011, kian tidak terkendali, seperti terpantau pada Kamis (5/2/2015). Selain merusak lingkungan karena penggunaan merkuri berlebihan untuk proses penambangan, eksploitasi secara ilegal itu juga menyebabkan ratusan petambang tewas karena tertimpa tanah di lubang-lubang penambangan.

Cerita tentang tambang emas liar Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku, sudah saya ketahui sebelum mulai bertugas di Maluku pada 4 Januari 2014. Gunung Botak dikesankan seram. Gara-gara emas, tempat yang dulunya semerbak wangi minyak kayu putih itu berubah menjadi medan pembunuhan, perampokan, dan longsor yang menewaskan petambang.

Belum lagi isu prostitusi, transaksi narkoba, serta penggunaan merkuri dan sianida untuk pengolahan emas. Bikin saya penasaran ingin ke sana.
Saya lalu mengumpulkan sejumlah informasi sekunder tentang Gunung Botak sambil mencari koneksi untuk masuk ke sana. Beberapa teman jurnalis yang saya ajak mengatakan tidak berani. Petambang dan orang-orang yang mengambil untung dari aktivitas tambang liar yang mulai beroperasi sejak Oktober 2011 itu menganggap wartawan sebagai ancaman. Mereka tidak segan bertindak nekat. Wartawan yang masuk ke sana bisa celaka!

Penelusuran informasi itu akhirnya mempertemukan saya dengan Yusthinus T Malle, pakar logam berat yang juga Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, pada 17 Oktober 2014. Di ruangan kerjanya, Yusthinus menerima saya setelah kami berkomunikasi via telepon. Dalam pertemuan itu, ia menuturkan bahwa dirinya sudah meneliti pencemaran merkuri di Gunung Botak.

Air bekas pengolahan tambang emas tradisional di Gunung Botak yang menggunakan merkuri.

Penelitian itu dilakukan pertengahan 2014 bersama mahasiswa. Menurut Yusthinus, penelitian itu tidak mendapat dukungan dana dari pihak mana pun, termasuk kampus. Dana diperoleh dari hasil menggelar bazar, patungan para mahasiswa, serta uang pribadi Yusthinus. Pendek kata, penelitian ini murni, bukan pesanan.

Hasil penelitian, sejumlah perairan berikut sedimennya, baik di sungai maupun di teluk Pulau Buru, telah tercemar merkuri. Menurut dia, saya wartawan pertama yang diberi data itu. Informasi ini saya olah menjadi artikel dan terbit keesokan harinya, Sabtu (18/10/2014), dengan judul ”Teluk Kayeli di Buru Tercemar Merkuri”. Berita itu sempat heboh.

ARSIP KOMPAS
Berita ”Teluk Kayeli di Buru Tercemar Merkuri”

Dalam berita itu saya sempat menyinggung tragedi Minamata di Jepang akibat penggunaan merkuri. Merkuri merupakan logam berat yang dapat menyebabkan kerusakan dalam tubuh hingga menimbulkan mutasi genetika. Bayi yang lahir dari ibu yang terpapar merkuri dalam konsentrasi tinggi dapat mengalami cacat fisik dan mental. Yusthinus mewanti-wanti potensi ancaman ini.

Namun, beberapa pertanyaan saya belum terjawab lewat penelitian itu. Apakah ada sumber pangan yang tercemar merkuri? Apakah warga atau petambang telah terpapar merkuri dengan konsentrasi tinggi?
”Tahun depan sudah ada hasil itu. Nanti kita ketemu lagi,” kata Yusthinus yang membuat saya semakin penasaran.
Saya pun berjanji akan menemuinya kembali. Pada Februari 2015 akhirnya saya mendapatkan koneksi untuk masuk ke Gunung Botak. Berangkatlah saya dari Ambon, berlayar tujuh jam ke Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Pelayaran dilakukan malam hari.

“Hasil penelitian, sejumlah perairan berikut sedimennya, baik di sungai maupun teluk Pulau Buru, telah tercemar merkuri.”

Setelah mendarat, saya langsung menuju Gunung Botak yang menempuh jalan darat beraspal sejauh 50 kilometer. Jangan bayangkan jalannya mulus seperti di kota. Rute yang harus saya lalui rusak berat dan beberapa kali harus melewati sungai. Kami, termasuk kendaraan yang kami naiki, harus menumpang rakit agar bisa menyeberang sungai.

Kurang dari 10 kilometer menuju kaki Gunung Botak, nuansa tambang liar mulai terasa. Sejumlah mobil bergardan ganda danmotor trail tampak hilir mudik membawa material tambang. Kaki Gunung Botak ramai seperti pasar. Tampak berjejer kios penjual kebutuhan pokok, pembeli emas, jasa pengiriman uang, dan warung makan. Semuanya dalam bangunan darurat beratap terpal. Lalu, di mana tempat penggalian material emas?

Tempat penggalian itu berada di puncak Gunung Botak yang berjarak lebih kurang 3 kilometer dari kaki gunung. Cara untuk mencapai puncak harus menggunakan motor trail atau motor biasa yang dilengkapi ban trail. Belum lagi harus melewati beberapa pos yang dijaga aparat.

Mereka meminta sejumlah uang.


KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Lokasi tambang liar Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku, yang beroperasi selama tujuh tahun terakhir telah bebas dari petambang liar. Pada Rabu (17/10/2018), Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Royke Lumowa memimpin penyisiran di lokasi itu.

Saat ke sana, saya didampingi seorang aparat dengan pengamanan tertutup. Kamis (5/2/2015) siang, saya tiba di puncak Gunung Botak. Belum dua menit, tiba-tiba terdengar teriakan petambang yang melihat tebing runtuh. Tebing itu berada 30 meter dari tempat saya berdiri.

Di bawah tebing, puluhan petambang yang sedang menggali material lari berhamburan. Sayang, seorang di antaranya terlambat menghindar sehingga terkubur longsoran. Setelah longsor berhenti, para petambang yang sebelumnya berlarian kembali menuju titik longsor untuk menyelamatkan kawan mereka. Selama tiga menit menggali longsoran, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan si petambang.

Longsor semacam itu terjadi hampir setiap hari dengan korban jiwa tidak terhitung lagi. Ada yang jasadnya berhasil ditemukan. Namun, banyak juga yang hilang dan dibiarkan karena terkubur material pada kedalaman lebih dari 10 meter.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Eksploitasi emas secara ilegal di Gunung Botak kian tak terkendali seperti yang terpantau pada Kamis (5/2/2015). Sejumlah informasi menyebutkan, lebih dari 1.000 petambang tewas di tempat itu sejak aktivitas penambangan mulai dikerjakan pada November 2011.

Berdasarkan informasi intelijen yang saya peroleh dari sebuah lembaga, sejak Oktober 2011 hingga November 2015, sebanyak 1.087 petambang meninggal terbunuh dan 572 petambang tewas serta hilang akibat tertimbun longsoran.

Sekitar 1,5 jam saya berada di sana, lalu kembali dan menuliskan cerita itu. Keesokan harinya, Jumat (6/2/2015), foto saya terpilih sebagai foto utama halaman muka Kompas. Tentu saja saya merasa senang karena lewat pemberitaan itu, Gunung Botak mulai menjadi perhatian nasional.
Di balik semua itu, pertanyaan yang pernah saya utarakan kepada Yusthinus kembali hadir di benak. Sudah seberapa parah kondisi lingkungan di sana, terutama pangan dan warga, sebab berton-ton merkuri dibuang setiap hari ke sungai.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Ratusan hektar pohon sagu di kawasan Anahoni, sekitar lokasi bekas tambang emas ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, yang menjadi titik pengolahan emas menggunakan merkuri dan sianida, tercemar dan mati seperti terlihat pada Senin (12/9/2016). Hingga Senin (19/9/2016), kawasan itu belum juga ditata pemerintah kendati anggaran perbaikan lingkungan sudah dikucurkan sejak Desember 2015.

Wawancara Presiden

Ancaman keselamatan warga akibat penggunaan merkuri kemudian diingatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri acara penanaman padi di Pulau Buru. Seusai sambutan, wartawan diperbolehkan mewawancarai Presiden. Melihat langkah saya yang menghampiri Presiden, seorang aparat berusaha menghalangi saya. Saya masih ingat betapa paniknya wajah orang itu. Kenapa dia menghalangi saya?

Dia tahu saya wartawan Kompas. Dia juga tahu saya pernah menulis dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melanggengkan penambangan liar di Gunung Botak. Adu cepat terjadi dalam kerumunan itu, tetapi dia gagal menghalau saya. Saya kemudian bisa berdiri paling depan, berhadapan dengan Presiden. Saya lalu menyampaikan dugaan keterlibatan aparat itu. Dengan tegas, Presiden mengatakan, 
”Saya minta Kapolda segera menutup tambang liar.”
Melihat langkah saya yang menghampiri Presiden, seorang aparat berusaha menghalangi saya.
Perlakuan yang tidak mengenakkan itu saya laporkan kepada Mas Suhartono, yang di Kompas menyandang inisial HAR. Kebetulan, Mas HAR yang sehari-hari bertugas meliput di Istana Presiden ikut dalam rombongan Presiden saat itu. Mas HAR menyarankan saya segera pulang ke Ambon malam itu.
”Cepat pulang, ya. Ini bahaya,” ujarnya sebelum kembali ke Ambon dengan helikopter bersama rombongan.
Malam itu juga saya pulang naik kapal ke Ambon. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sepanjang perjalanan saya memilih tidak tidur.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Kondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar, seperti terlihat pada Minggu (8/11/2015). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.

Heboh nasional

Saya mencoba menghubungi Yusthinus, Jumat (6/11/2015). Saya teringat pertemuan kami hampir satu tahun lalu. Kala itu, dia mengatakan, penelitian terkait dengan kontaminasi merkuri pada pangan dan manusia akan dibuka tahun depan. Memang belum ada kepastian kapan waktunya, tetapi apa salahnya jika saya coba bertanya.

Yusthinus menjawab telepon saya. Dalam perbincangan kami, ia mengungkapkan kandungan merkuri sudah ditemukan pada ikan, siput, udang, dan tubuh manusia. Konsentrasinya berpuluh-puluh kali lipat. Saya wartawan pertama yang mendapatkan data itu.

Namun, Yusthinus tampaknya sedang sibuk sehingga pembicaraan kami tidak bisa berlangsung lama. Saya lalu mencari warung kopi untuk membuat desain tulisan. Sambil mencoret-coret, saya membatin, ”Ini belum kuat untuk tayang di harian Kompas. Paling-paling jadi berita kecil atau malah tidak dimuat.”

Dalam perbincangan kami, ia mengungkapkan kandungan merkuri sudah ditemukan pada ikan, siput, udang, dan tubuh manusia. Konsentrasinya berpuluh-puluh kali lipat.

Namun, sekitar pukul 16.00 WIT atau batas waktu mendaftarkan calon berita ke redaksi, saya nekat mendaftarkan artikel itu. Setelah rapat redaksi, editor Desk Nusantara, Mbak Yovita Arika atau Mbak Ika, menghubungi saya. Kata dia, tulisan itu menjadi headline halaman muka. Saya kaget. Tentu standar tulisan halaman satu harus sempurna. Saya pun diminta melengkapi datanya.

Selesai ditelepon Mbak Ika, saya kembali menelepon Yusthinus. Dua panggilan awal tak diangkat. Saya telepon lagi berulang-ulang sampai akhirnya dijawab. Ia menuturkan bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit menunggui istrinya yang melahirkan.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO
Gumpalan emas hasil penghancuran batuan dengan menggunakan tromol dan air raksa yang didapatkan dari berkarung-karung tanah yang digali dari Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku. Proses ini membuat kerusakan yang sangat masif serta pencemaran logam berat merkuri yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Foto diambil Rabu (11/11/2015).

Saya lalu meminta waktu bertemu di rumah sakit. Syukurnya, Yusthinus membolehkan. Kopi belum selesai diminum, saya bergegas menuju Rumah Sakit Sumber Hidup yang di Ambon lazim disebut Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku itu.

Di depan ruang instalasi gawat darurat, saya bertemu Yusthinus. Saya menjelaskan, tulisan yang saya ajukan ternyata dijadikan prioritas untuk diberitakan Kompas sehingga saya memerlukan tambahan data. Jawaban Yusthinus sempat membuat saya terdiam.

Katanya, ia ingin hasil penelitian itu dipublikasikan dulu di jurnal internasional sebelum dipublikasikan di media massa. Lagi pula saat itu dirinya tidak membawa data yang dibutuhkan.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO
Petambang emas skala kecil di Gunung Botak, Buru, Maluku, Rabu (11/11/15), menunjukkan kemasan 1 kilogram merkuri yang dijual bebas. Merkuri itu dijual Rp 300.000 per kilogram atau jauh lebih murah daripada merkuri legal produk impor seharga Rp 2 juta per kilogram. Merkuri murah itu diduga kuat diperoleh dari pengolahan batu sinabar yang juga ditambang dari daerah tersebut. Paparan logam berat merkuri berisiko bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Saya kembali memohon sambil menjelaskan betapa pentingnya data itu untuk menguatkan tulisan. Lewat artikel berbasis data, efeknya akan lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, Yusthinus mengajak saya ke sebuah warung kopi di depan rumah sakit itu. Tiba di sana, dia menelepon tiga mahasiswanya agar segera membawa data penelitian itu ke warung kopi tersebut.

Sekitar pukul 20.00 mereka tiba. Tiga laptop dibuka. Semua data dikeluarkan. Saya catat selama hampir satu jam. Setelah itu, akhirnya kami bubar. Saya pulang ke indekos untuk menyusun artikel, Yusthinus kembali ke rumah sakit menemani istrinya yang melahirkan secara sesar. Sementara para mahasiswa tadi masih melanjutkan minum kopi saat saya beranjak. Keesokan harinya, pada headline halaman depan Kompas terpampang judul ”Warga Buru Terpapar Merkuri”. Berita itu menghebohkan.

Berita ”Warga Buru Terpapar Mekuri” yang keluar sebagai berita utama di halaman depan harian Kompas.

Ditawari mobil

Pagi itu, telepon genggam saya berulang kali berdering, termasuk dari beberapa nomor yang tidak terdaftar di kontak saya. Salah satu penelepon, misalnya, meminta saya tidak menulis lagi tentang merkuri. Dia berjanji akan memberikan kepada saya dua mobil baru.
”Tinggal sodara pilih, Innova atau Avanza,” katanya. Telepon itu saya matikan.
Memang banyak petambang dan oknum aparat kaya raya dari tambang Gunung Botak. Mereka membeli mobil seperti membeli kacang goreng. Dari hasil menambang satu bulan, mereka bisa mendapatkan uang hampir Rp 1 miliar. Itu baru satu orang. Sementara petambang di sana diperkirakan lebih dari 20.000 orang.

Salah satu penelepon, misalnya, meminta saya tidak menulis lagi tentang merkuri. Dia berjanji akan memberikan kepada saya dua mobil baru. ’Tinggal sodara pilih, Innova atau Avanza,’ katanya. Telepon itu saya matikan.
Tak lama nomor baru kembali memanggil. Rupanya dari orang berbeda. Baru saja selesai menekan tombol menjawab panggilan langsung terdengar nada ancaman. Si penelepon mengancam akan menyusahkan saya. Dia menyebutkan merek sepeda motor saya, nomor pelat nomor polisi, alamat indekos, sampai tempat saya biasa nongkrong dan beli makan malam. Tidak meleset. Saya lalu menjawab begini, ”Kalau se tuangala, baru beta taku se (Kalau kamu Tuhan, maka saya takut).”
Selama di Maluku, saya belajar bahwa kita tak boleh kalah dari orang-orang seperti ini. Kita harus balik mengancam. Kendati saya bukan asli Maluku, selama bertugas di Maluku saya mengenal sejumlah tokoh dari etnis yang cukup disegani di Maluku. 
”Betabapa angkat orang Kei, se mau apa? (Bapa angkat saya orang Kei, kamu mau apa?),” saya balik mengancam. Dia sendiri akhirnya mematikan telepon itu.
NOEL FILKOSTIQ
Fransiskus Pati Herin, wartawan harian Kompas yang bertugas di Maluku dan Maluku Utara, saat meliput di lokasi tambang liar Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, Selasa (26/3/2019).

Kepala Desk Nusantara Mas Banu Astono menyapa saya pagi itu. Dia bilang begini, ”Frans, menarik kalau kamu bisa menggambarkan kondisi terakhir.”

Saya mengartikan bahwa ini adalah perintah secara tidak langsung agar saya kembali ke Gunung Botak. Saya mencari koneksi dan saya putuskan untuk berangkat malam itu.

Jadi target operasi

Berita di harian Kompas sudah tersebar pula ke telinga mereka yang berada di Gunung Botak. Pengamanan diperketat saat saya tiba di puncak Gunung Botak, Minggu (8/11/2015). Menyamar sebagai kaki tangan bos tambang, saya dikawal oleh aparat.

Begini kata dia, ’Mas Frans, berita Mas Frans membuat banyak aparat di Jakarta marah. Mas sekarang jadi TO (target operasi). Mas harus segera keluar dari Pulau Buru.’

Keesokan harinya foto yang saya kirim menjadi foto utama harian Kompas didampingi tulisan berjudul ”Ada Aparat Berjaga di Gunung Botak”. Saya ingin menunjukkan bahwa praktik ilegal itu dalam kawalan aparat.

Berita pagi itu semakin heboh. Tiba-tiba pengamat militer yang juga motivator, Aqua Dwipayana, menelepon saya. Begini kata dia, 
”Mas Frans, berita Mas Frans membuat banyak aparat di Jakarta marah. Mas sekarang jadi TO (target operasi). Mas harus segera keluar dari Pulau Buru.”
ARSIP KOMPAS
Berita ”Ada Aparat Berjaga di Gunung Botak” yang keluar di halaman depan harian Kompas.

Selanjutnya, telepon beruntun masuk, termasuk dari pimpinan kantor yang meminta saya keluar dari Namlea. Pesan singkat, baik berisi dukungan maupun ancaman, berdatangan dari banyak nomor. Anehnya, selama beberapa jam, jaringan internet di Namlea terputus. Saya bingung kenapa seperti itu. Entahlah.

Saya pulang malam itu dikawal seorang anggota TNI atas perintah Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayor Jenderal Doni Monardo. Tiba pagi hari di Ambon, saya diminta segera ke Makassar untuk mengamankan diri. Anggota TNI tadi mengantar saya sampai ke Bandara Pattimura, Ambon. Selama di ”pengungsian”, saya terus menulis tentang Gunung Botak. Selama 10 hari, tulisan saya menghiasi halaman muka harian Kompas. Tambang ilegal itu pun akhirnya ditutup.

Naik podium juara

Karya tulisan ataupun foto yang saya hasilkan dari liputan di Gunung Botak cukup banyak. Berdasarkan penelusuran pada Pusat Informasi Kompas, selama periode Januari 2014 hingga Maret 2019 diperoleh 118 karya saya yang terkait dengan Gunung Botak, baik artikel maupun foto yang terbit di harian Kompas. Itu belum termasuk tulisan pada kanal Kompas.id.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Kondisi bekas tambang emas liar Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku, seperti terpantau pada Selasa (26/3/2019). Tambang liar itu terakhir kali ditutup pada Oktober 2018. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Royke Lumowa bersama sejumlah pejabat lintas kementerian meninjau Gunung Botak sekaligus membicarakan langkah lanjutan seusai penutupan.

Suatu hari, saya menerima informasi bahwa Indonesian Mining Association (IMA) menggelar lomba karya jurnalistik artikel dan foto.
Saya ikut mengirimkan beberapa karya. Pada awal Januari 2019, saat dalam perjalanan dari Ambon ke Seram dengan kapal laut, saya menerima kabar bahwa saya diundang menghadiri Anugerah Jurnalistik IMA di Bandung, Jawa Barat, karena karya foto saya masuk nominasi.

Hasilnya, foto saya diumumkan sebagai pemenang pertama lomba itu, Sabtu (19/1/2019).

Saya tidak menyangka mendapat penghargaan ini sebab tujuan saya meliput bukan demi meraih penghargaan. Kerja saya, meski dengan segenap kemampuan, masih jauh dari sempurna. Minim pengalaman, minim jam terbang.

Saya hanyalah wartawan kampung yang ingin mengangkat isu-isu dari kampung. Isu dari pelosok Pulau Buru yang ditanggapi serius oleh pusat kekuasaan yang terpaut 2.000 kilometer dari Jakarta itu sudah cukup membuat saya bahagia. Setidaknya karya jurnalistik saya bermanfaat.
Hingga detik ini, saya selalu bangga menjadi wartawan kampung.

KOMPAS/ HERU SRI KUMORO
Fransiskus Pati Herin, wartawan harian Kompas yang bertugas di Maluku dan Maluku Utara, meraih peringkat pertama kategori foto dalam acara Anugerah Jurnalistik Indonesian Mining Association di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).

Source: Kompas.Id