Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Tampilkan postingan dengan label Surat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Surat. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 Maret 2019

Warga Kendeng Kirim 'Supersemar' untuk Ganjar

CNN Indonesia | Selasa, 12/03/2019 03:04 WIB

Ilustrasi (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) memberikan surat "Supersemar" kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Surat itu meminta Ganjar untuk segera menjalankan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo pada Agustus 2016 lalu.
"Kami sengaja memberikan Supersemar alias Surat Super Seko Semar kepada Pak Ganjar selaku Gubernur Jateng untuk segera menjalankan rekomendasi KLHS. Kendeng harus lestari, tidak diizinkan untuk penambangan," ujar salah seorang aktivis JMPPK, Jumadi di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/3).
Saat ini, kata Jumadi, banyak perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan Kendeng. Dengan adanya rekomendasi KLHS, lanjutnya, mau tak mau izin tersebut harus dicabut. 
"Ya, mau enggak mau, yang sudah keluar izinnya harus dicabut. Yang ada di kawasan Kendeng, izin tambang harus digugurkan", tambah Jumadi.
Jumadi menyebutkan beberapa poin rekomendasi KLHS yang dimaksud. Salah satunya menyebut soal tidak diizinkannya kegiatan pertambangan hadir di wilayah Pegunungan Kendeng. Kegiatan pertambangan dianggap tidak mampu memberikan nilai ekonomis berkelanjutan.

Selain itu, Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang ada di Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai bentang alam karst sebagai kawasan lindung geologi. 

"Keberadaan pabrik semen milik PT Semen Indonesia harus segera dibongkar meski kegiatan produksi yang dilaksanakan menggunakan material bahan baku dari Tuban," kata Jumadi. (dmr/asr)
Sumber: CNN Indonesia 

Selasa, 20 November 2018

Yateno dan Gunretno



Saya banyak belajar kearifan dari keduanya.. Herlambang P. Wiratraman
Foto: Wawan Dwi/Jawa Pos Radar Jember
RadarJember

Mengenal mas Yateno, Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) yang baru saja pula terpilih sebagai Ketua Umum Paguyuban Petani Jawa Timur (Papanjati). Bicara apa adanya, selalu kritis, kerap meledak-ledak bila ada ketidakadilan persis di depan mukanya.
Ia pernah 'diculik' di stasiun Banyuwangi, saat hendak naik kereta ke Surabaya ketika membawa bukti-bukti soal penembakan di awal tahun 2000. Beruntung ada Cak Munir (alm) yang bekerja keras memaksa Polres mengakui penahanannya, sehingga ia pun berhasil dikeluarkan.

Sepertinya, sejak peristiwa itu, mas Yateno tak lagi mengenal kata takut, sakit, karena hidupnya berikut keluarganya sudah berpuluh-puluh tahun teraniaya. Empat kali ganti Bupati, yang diterima hanya penindasan!

Mbah Musinem, bapaknya, pernah bercerita penderitaan yang dialami semasa hidupnya untuk membesarkan anak-anaknya. Hampir 20 tahun mengenalnya, ia tak berubah, tetap teguh pendirian memperjuangkan hak-hak warga kampung untuk tetap bisa bertani, sekolah dan menikmati kesejahteraan sosialnya.

Kisahnya, bisa disimak dari video berikut: "Prahara Tanah Bongkoran" 


Tak jauh beda. Kang Gunretno. Namanya mungkin lebih dikenal, karena selama ini memimpin perlawanan melalui JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng). Dengan bahasa Jawa, ia menuturkan segala bentuk perjuangan, melalui kearifan-kearifan sosial-lokal sebagai Sedulur Sikep. Aksi cor semen, revitalisasi kebudayaan gunung, ritual sosial dipertahankan, sebagai basis keyakinan warga untuk tetap bertahan menghadapi tambang-tambang yang merusak Pegunungan Karst Kendeng.

Di berbagai kesempatan, termasuk dalam kuliah kelas lalu, syahdu melantunkan tembang Ibu Bumi. “Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili”.

Gunretno, pula Gunarti, Gunarto, saudara-saudaranya memang punya kultur perlawanan panjang nan menyejarah. Mereka, meyakini bentuk perlawanan terhadap sebuah otoritas yang menindas dapat dilakukan tanpa kekerasan.
Mengutip profilnya di Kompas, "Seperti digambarkan orang-orang di sekelilingnya, Gunretno tak pernah bisa tinggal diam tiap kali terjadi ketidakberesan. Padahal, sering kali apa yang diperjuangkannya justru bukan demi kepentingan Komunitas Sedulur Sikep." 


Baik mas Yateno dan kang Gunretno, telah sama-sama saling berkunjung. Mereka kembali dipertemukan melalui agenda Kuliah Bersama Rakyat (KBR) II, di FH Unair (14/11/2018) dan di FH UNEJ (15/11/2018). Bagi saya, keduanya merupakan manusia-manusia dengan jiwa petarung, pemikir, dan sekaligus pencerah bagi kehidupan sosial di sekitarnya. Mereka, menempatkan hukum dan Negara Hukum secara terhormat, bukan seperti lawan-lawannya yang kerap memanipulasi hukum, mempermainkan warganya, dan menghancurkan kelestarian lingkungan.

Saya yakin, kasus serupa banyak terjadi di negeri ini, seiring dengan masifnya eksploitasi sumberdaya alam dan korupsi, yang disertai kekerasan, penyingkiran dan pemenjaraan.

Menyimak kuliah mereka di kelas kemarin, sekalipun menyampaikannya dengan kebahagiaan, namun sejatinya cerita-cerita yang mengalir dari tuturnya seakan menyayat hati, menangis haru, yang sekaligus 'menampar' kita semua. Kampus-kampus kita memerlukan ajaran-ajaran dari lokal demikian, untuk meneguhkan keberpihakan kaum intelektual yang berkemampuan mengabdikan diri untuk warga bangsanya. Mereka telah berbuat untuk kemanusiaan dan ekologi, sementara kita belum banyak.

Ad honorem, Mas Yat dan Kang Gun!

Dukuh Dempok Wuluhan, 20 Nov 2018.

Sabtu, 17 November 2018

S.O.S. Gunung Talang


Pemerintah dan sebuah konsorsium milik Turki memaksakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan mengerahkan aparat bersenjata.


Secara teori, panas bumi termasuk energi ramah lingkungan. Setidaknya tiga negara di sungai Rhein seperti Jerman, Perancis, atau Swiss meyakini demikian. Namun karakter Indonesia yang vulkanis, membuat panas bumi berada di dataran-dataran tinggi (pegunungan) seperti Gunung Talang, Karaha Bodas di Jawa Barat, Gunung Slamet di Jawa Tengah atau Gunung Rajabasa di Lampung Selatan.

Dataran tinggi atau gunung berarti sumber tangkapan air (catchment area). Dan tak perlu lulus ITB atau ITS untuk meramalkan dampaknya bagi pertanian dan kehidupan ribuan warga di bawahnya. Ini dibuktikan di Gunung Slamet


Fakta inilah yang menakutkan warga Gunung Talang yang menggantungkan hidupnya dari pertanian dan mereka buktikan dengan aneka hasil bumi
__________


SERUAN SOLIDARITAS.....

Gunung Talang dalam bahaya

Saat ini kondisi Gunung Talang kembali mencekam dikarenakan datangnya 2 mobil dari anggota kepolisian korps brimob ke lokasi pembangunan projek geotermal yang ditenggarai akan membekingi PT. Hitay Daya Energi memaksa melakukan eksplorasi geotermal di lahan pertanian masyarakat.

Pada 16 Oktober 2018, Komnas HAM telah melakukan mediasi atas pengaduan masyarakat namun tidak terdapat titik temu apapun dengan perusahaan dan kementrian ESDM. Saat itu, pengadu meminta kementrian ESDM untuk membuktikan surat persetujuan masyarakat atas lahan pertanian masyarakat seluas 27.000 Ha yang telah ditetapkan sebagai izin panas bumi.

Selain itu, pihak ESDM tidak mampu memberikan kajian ataupun laporan evaluasi terhadap geotermal yang bermasalah dibeberapa wilayah lainnya sehingga masyarakat akan tetap mempertahankan lahan pertaniannya dari pembangunan geotermal yg berpotensi merusak tanah dan lingkungan di Gunung Talang.

Mari bersama-sama membantu masyarakat salingka gunung talang untuk mempertahankan tanah dan lingkungannya dari pembangunan geotermal dengan mengirimkan sms untuk mendesak kepolisian untuk berhenti membekingi perusahaan yang rentan akan menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat sebagaimana yang terjadi pada Maret 2018 di Gunung Talang dengan sms di bawah ini.

Yth. Bapak Presiden RI
Bapak Kapolri
Bapak Kapolda
Hentikan segala intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap masyarakat salingka gunung talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam proyek geotermal Gunung Talang-Bukit Kili. Tarik mundur semua aparat yg berada di lokasi dan hentikan pembekingan terhadap PT Hitay Daya Energi.

Silahkan dikirim ke nomor dibawah ini:
Presiden: 08122600960
Kapolri : 082299911987
Kapolda: 0811148586
Kapolres: 081321609999

Release:DandhyDwiLaksono 

Senin, 03 April 2017

Siaran Pers | Surat Terbuka KNPA Kepada Presiden Jokowi


Siaran Pers: 

Surat Terbuka KNPA Kepada Presiden Jokowi Menyikapi Pengabaian Negara Terhadap Nasib Petani dan Kelestarian Pegunungan Kendeng Demi Investasi Semen  

illustrasi: grafis (awan kurniawan)

Jakarta (kpa.or.id) – Salam Sejahtera, kami adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), aliansi organisasi masyarakat sipil yang mencita-citakan terwujudnya reforma agraria sejati bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Bapak Presiden, Pegunungan Kendeng merupakan kawasan ekosistem karst yang esensial dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karakter hidrogeologi karst sangat unik, memiliki lapisan tanah tipis dan potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya petani di Jawa Tengah. Namun masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng menjadi rentan dan terancam dampak bencana ekologis antara lain berupa pencemaran air tanah, banjir, dan kekeringan akibat pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Pegunungan Kendeng.
Selain akan menggusur lahan, penambangan pabrik juga akan merusak area Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Hal ini ironis karena CAT Watuputih telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden RI Nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT yang dilindungi. Berdasarkan konstitusi pasal 33 ayat 3 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber-sumber agraria yang harus dilindungi oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Konstitusi dalam pasal 28 H juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sebuah hak asasi yang harus dipenuhi oleh pengurus Negara. Tetapi hal ini ternyata masih berupa amanat konstitusi dan Undang-undang yang tidak dilaksanakan.
Para petani Kendeng, perempuan dan laki-laki, masih terus berjuang mempertahankan lingkungan hidup, tanah, air, dan  mata pencaharian. Mereka telah menempuh berbagai upaya menolak tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Mulai dari dialog, gugatan hukum di pengadilan, aksi long march, hingga aksi dipasung semen.
Pada rangkaian aksi saat ini, rakyat Indonesia harus berduka akibat meninggalnya Ibu Patmi, salah seorang Kartini Kendeng di tengah perjuangan panjang rakyat Kendeng. Hingga akhir nafasnya, beliau tetap teguh berjuang mempertahankan wilayah pegunungan Kendeng dari ekspansi industri pabrik semen PT Semen Indonesia yang akan mengancam sumber-sumber agraria dan lingkungan hidup masyarakat Rembang. Kematian Ibu Patmi menjadi bagian dari ketidaktegasan dan lambatnya Bapak Presiden dalam menyikapi Gubernur Ganjar Pranowo yang terus memaksakan kebijakan untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang, dan secara nyata telah mengabaikan putusan pengadilan tertinggi, melanggar hukum, dan perintah Presiden.
Kematian bu Patmi dalam aksi pasun semen jilid II merupakan preseden buruk bagi kebijakan pembangunan rezim pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Dimana Negara selalu mengutamakan kepentingan investasi modal, namun disisi lain abai dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak. Bu Patmi gugur dalam perjuangannya mempertahankan pegunungan wilayah Kendeng agar tetap lestari dan terhindar dari pengrusakan pabrik semen.
Paska meninggalnya bu Patmi, seorang perwakilan sedulur sikep yaitu Gunarti bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara demi mengadukan nasib petani Kendeng yang tidak kunjung mendapat keadilan hingga saat ini harus menelan pil pahit karena tidak ditanggapi oleh Presiden. Presiden  mengatakan bahwa urusan daerah bukanlah urusan Presiden. Hal ini sungguh mengecewakan. Seharusnya Presiden membuka nurani bahwa keteguhan hati para petani Kendeng mengadukan nasib mereka ke Istana karena Ganjar Pranowo telah menyalahi wewenangnya sebagai kepada daerah dan mengabaikan nasib petani Kendeng. Presiden sesugguhnya memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan ini, karena Gubernur Jawa Tengah telah melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan izin lingkungan yang cacat hukum, substansi dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.
Sikap yang ditunjukan oleh Jokowi tersebut sangat bertolak belakang dengan program Nawacitanya di mana pada poin kedua disebutkan bahwa akan “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.”
Aksi yang dilakukan petani Kendeng saat ini adalah salah satu dari sekian banyak aksi yang telah mereka lakukan. Petani telah banyak menyelenggarakan aksi-aksi protes. Salah satunya pada tanggal 13 April 2016 sebanyak 9 petani perempuan Kendeng (9 Kartini Kendeng) melakukan aksi protes pengecoran kaki didepan istana negara Jakarta. Dari rangkaian aksi-aksi tersebut, akhirnya mendapatkan perhatian dari bapak Presiden. Sehingga pada tanggal 2 Agustus 2016, Bapak Presiden bertemu dengan para petani Kendeng dan telah menyepakati bahwa:
  1. Perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP);
  2. Selama satu tahun proses KLHS semua izin yang berkaitan akan dihentikan. Artinya terhitung sejak dikeluarkan pernyataan tersebut, segala bentuk operasi di wilayah pabrik Semen Rembang harus dihentikan;
Kesepakatan itu juga diperkuat dengan jaminan dari KSP, dimana pada November 2016 lalu KSP bertemu para pihak di Provinsi Jawa Tengah. KSP menegaskan kembali bahwa selama proses pembuatan KLHS, semua izin harus dihentikan. Pemerintah juga menjamin proses dialog atau rembug yang sehat selama penyusunan KLHS berlangsung.
Akan tetapi pada tanggal 9 November 2016, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo megeluarkan SK Izin lingkungan No. 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Semen. Gubernur beralasan bahwa izin baru yang dikeluarkan hanya berupa amandemen karena perusahaan telah berganti nama dari PT. Semen Gresik menjadi PT. Semen Indonesia. Selain itu juga termasuk perubahan luasan tambang dari yang sebelumnya seluas 520 hektar menjadi seluas 293 hektar.
Padahal sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan Peninjauan Kembali (PK) gugatan warga Rembang dan para pihak pengguggat lainnya (termasuk Walhi) dengan nomor register 99 PK/TUN/2016 pada 5 Oktober 2016 yang lalu. Dalam amar putusan MA menyatakan bahwa:
  1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jateng;
  3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.
Pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA sebetulnya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”. Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan PT Semen Gresik harus dibatalkan. Tidak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama atau perubahan luasan. Dengan demikian, maka hukuman pembatalan izin tetap melekat. Berdasarkan itu, Gubernur Jawa Tengah secara sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi putusan MA.
Kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan bersama oleh semua pihak tersebut tidak dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo terus mengakali putusan MA dan seluruh kesepakatan tentang KLHS dengan melakukan berbagai macam cara.
Pada 16 Januari 2017 Ganjar Pranowo menerbitkan SK Nomor 660.1/4 Tahun 2017 yang mencabut SK Nomor 660.1/30 Tahun 2016. Pada hari itu juga, Ganjar Pranowo memerintahkan Addendum ANDAL, RKL, RPL kepada PT SI. Berdasarkan proses addendum yang melanggar hukum tersebut, pada 23 Februari 2017 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia.
Terbaru, tanggal 24 Maret lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan mengirim surat kepada Menteri LHK soal tak terdapat indikasi sungai bawah tanah di CAT Watuputih. Kami sangat menyayangi pernyataan tersebut. Oleh karna itu kami perlu menanggapi, karna pernyataan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM seharusnya mengutamakan sikap kehati-hatian dalam membuat pernyataan terkait status kawasan CAT Watuputih, mengingat status CAT Watuputih adalah KAWASAN LINDUNG GEOLOGI berdasarkan fungsinya sebagai resapan air tanah sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NO.14 TAHUN 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 Pasal 19/a. Hal ini juga mengingat status CAT Watuputih telah ditetapkan oleh Presiden sebagai salah satu CEKUNGAN AIR TANAH (CAT) dengan luas 31 Km2 berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDEN NO.26 TAHUN 2011.
Pengabaian Konflik Agraria
Bahwa kasus konflik agraria wilayah pegunungan Kendeng merupakan salah satu dari banyak kasus yang saat ini telah masuk ke Istana. Namun untuk menyelesaikan satu kasus ini saja pemerintah saat ini seperti tidak punya itikad baik dan justru terkesan menghindar dari tanggung jawab.
Saat ini, dukungan solidaritas untuk Kendeng telah berlangsung dan meluas di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat lebih dari 50 kota di seluruh Indonesia yang menggelar aksi dan solidaritas mendukung perjuangan petani Kendeng. Dukungan solidaritas yang telah berlangsung di banyak daerah tersebut merupakan simbol mosi ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintahan saat ini yang tidak punya kemauan poliitik dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria yang sedang berlangsung. Konflik Kendeng merupakan salah satu konflik dari ribuan konflik agraria mendera rakyat Indonesia. Kendeng menjadi simbol bagaimana tidak berpihaknya Negara kepada rakyat demi mengakomodir kepentingan investasi modal.
Presiden telah berkomitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria sebagai jalan untuk mensejahterakan dan keadilan ekonomi bagi rakyat yang diterjemahkan melalui program redistirbusi tanah 9 juta hektar. Namun, dalam pengamatan kami selama tiga tahun ini, tidak sampai 5% persen kebijakan tersebut direalisasikan. Ironisnya, selama tiga tahun berjalan terhitung sedikitnya 4.526.434 juta hektar lahan rakyat yang telah dirampas untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh rezim pemerintahan saat ini.
Kendeng merupakan salah satu anomali dari kebijakan pemerintahan saat ini, Pembangunan pabrik semen di wilayah pegunungan karst Kendeng dikatakan oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (mendapat keuntungan dari operasi tambang dan pabrik), namun di sisi lain mengabaikan prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan pemenuhan hak masyarakat atas tanah airnya. Langkah ini sungguh ironis, di saat Pemerintah Jokowi menjanjikan pelaksanaan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar tanah untuk memenuhi hak petani atas tanah dan pengusahaan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Sekaligus menjanjikan pula pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pada sisi lain sistem pembangunan ekonomi politik agraria (SDA) yang dijalankan justru kerapkali mengancam dan menggusur petani serta tanah garapan untuk kebijakan eksplorasi, eksploitasi dan monopoli perusahaan atas kekayaan agraria.
Hak-hak petani atas tanah juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya. Hak agraria petani Rembang juga dilindungi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.
Penerbitan izin untuk pembangunan pabrik semen oleh pemerintah Jawa Tengah di wilayah pegunungan Kendeng Rembang sangat jelas tidak memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi dan ekologis yang lebih utuh dan luas. Para Sedulur Sikep menggantungkan hidupnya sebagai petani. Dalam keseharian warga Kendeng membutuhkan tanah, sekaligus air sebagai tiang penopang keberlangsungan hidup. Petani Kendeng dan warga Rembang, haruslah ditempatkan sebagai warga negara yang memiliki hak dasar sebagai pemilik, pengolah, sekaligus penjaga keberlanjutan sumber-sumber agraria.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jelas telah merampas hak-hak agraria warga Rembang. Sejak awal kebijakan pembangunan pabrik semen di Rembang memang telah dipaksakan dan sarat kepentingan ekonomi semata. Sehingga berbagai cara dilakukan pemerintah daerah agar ekspansi tambang dan pembangunan pabrik semen di Rembang maupun di Jawa Tengah umumnya terus dilakukan. Di banyak tempat, kebijakan ini menimbulkan konflik agraria baru di lokasi-lokasi lainnya, yang menjadi area target perusahaan semen, yakni Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kebumen, dan Wonogiri..
Sehubungan dengan itu, kami Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menuntut kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk bertindak cepat dengan menindak keras Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kami juga meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan langkah-langkah berikut ini:
  1. Memastikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dikoordinir dan dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutahan (KLHK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpihak kepada masa depan petani dan kelestarian wilayah pegunungan Kendeng.
  2. Memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo sebagai pihak pemberi izin untuk mematuhi putusan PK MA dengan mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Penambangan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
  3. Menjamin dan memastikan aparat pemerintah di daerah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) sekaligus memberikan sanksi.
  4. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah untuk segera mencabut SK Gubernur No. 660.1/6 Tahun 2017 yang memberikan legitimasi hukum maupun politik terhadap operasi perusahaan semen di Rembang;
  5. Memerintahkan Gubernur dan Bupati Rembang untuk menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agraria (bumi; tanah, air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sebagai sumber keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya, baik sebagai petani maupun warga sedulur Sikep;
  6. Memastikan segala bentuk pembangunan selaras dan tidak mengingkari kebijakan reforma agraria, kedaulatan pangan dan perlindungan hak-hak petani yang memegang prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan;
  7. Memerintahkan Kapolri untuk segera menghentikan tindakan represif kepada warga Rembang dan Pati yang mempertahankan hak-hak mereka.
  8. Memastikan dan memerintahkan Gubernur dan Bupati untuk mengkaji ulang izin industri ekstraktif di Jawa Tengah, di Pulau Jawa dan secara Nasional.
  9. Memastikan upaya pemulihan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang muncul pada warga Rembang dan Pati, terutama perempuan dan anak-anak, akibat tindakan manipulatif dan represif perusahaan dan aparat Negara yang menciptakan terror, intimidasi dan konflik pada kehidupan mereka.
Melalui surat terbuka ini, kami juga menyerukan kepada seluruh elemen rakyat dan organisasi masyarakat sipil jaringan KNPA di seluruh Indonesia untuk mendukung dan bersolidaritas pada perjuangan rakyat Kendeng. Demikian surat bersama ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.
Jakarta, 3 April  2017

Hormat Kami,
KOMITE NASIONAL PEMBARUAN AGRARIA:
  1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  4. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  5. Sajogyo Institute (Sains)
  6. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
  7. Solidaritas Perempuan (SP)
  8. Bina Desa
  9. Sawit Watch (SW)
  10. Yayasan PUSAKA
  11. Serikat Petani Indonesia (SPI)
  12. Aliansi Petani Indonesia (API)
  13. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
  14. Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS)
  15. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
  16. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
  17. Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (Huma)
  18. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
  19. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
  20. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  21. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
  22. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)
  23. LBH Jakarta
  24. Jaringan Kerja Tani (JAKATANI) Pandeglang
  25. Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS)
  26. Serikat Tani Indramayu (STI)
  27. Serikat Petani Majalengka (SPM)
  28. Solidaritas Pemuda Peduli Desa untuk Demokrasi Banten
  29. Pergerakan Petani Banten (P2B)
  30. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat
  31. Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember
  32. Payuguban Petani Aryo Blitar (PPAB)
  33. Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas)
  34. Forum Perjuangan Rakyat (FPR)
  35. Serikat Petani Lumajang (SPL)
  36. Serikat Petani Tulungagung (SPT)
  37. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)
  38. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB) Batu
  39. Perkumpulan Alha-Raka Jombang
  40. LSDP (Lembaga Studi Desa untuk Petani) – SD INPERS Jember
  41. Kelompok Kajian dan Pengembangan Masyarakat (KKPM) Malang
  42. Yayasan Cakrawala Timur Surabaya
  43. Sitas Desa Blitar
  44. Kelompok Kajian dan Advokasi TANTULAR Mojokerto
  45. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Salatiga
  46. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
  47. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA) Banyumas
  48. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
  49. Pengurus Pusat Serikat Tani Merdeka (PP. SeTAM) Yogyakarta
  50. Forum Pejuang Petani Kendal (FPPK)
  51. Lidah Tani Blora
  52. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
  53. Omah Tani Batang
  54. Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
  55. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
  56. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
  57. LBH Semarang
  58. Perkumpulan Lestari Mandiri (LESMAN) Boyolali
  59. Yayasan Trukajaya Salatiga
  60. LPH YAPHI Solo
Narahubung:
Dewi Kartika, (081394475484)
Nur Hidayati, (081316101154)
Arip Yogiawan, (081214194445)
Eko Cahyono, (082312016658)

Jumat, 10 Februari 2017

Mushola Warga Dibakar Pekerja Pabrik Semen, Al Qur'an Ikut Terbakar


Kronologi Pembakaran Tenda Perjuangan dan Mushola Warga Tolak Semen di Rembang*

Mushola yang dibakar sekelompok pekerja pt. Semen dimana peralatan sholat, mukena, sajadah dan bahkan Kitab Suci Al-Qur'an ikut terbakar. Indeks timer menunjukkan waktu mushola dibakar [Foto: Kiriman Warga]  
Pasca aksi "TEGAKKAN HUKUM, TUTUP PABRIK PT SI" hari ini Jum'at, 10 Februari 2017, sekitar pukul 19.50 wib; sebanyak 50-an orang pekerja semen datang di lokasi tenda perjuangan yang berada di dekat pintu masuk menuju tapak pabrik semen pt. Semen Indonesia. Para pekerja semen tersebut antara lain: Sulat (Tegaldowo), Jamin (Karanganyar), Maimun (Timbrangan), Juwahir (Timbrangan).
Di tenda saat itu ada 8 (delapan) warga, termasuk ibu-ibu yang tengah berjaga, setelah aksi, berada di dalam tenda perjuangan pabrik semen. Tiba-tiba mereka berteriak memaksa warga yang sedang berada di dalam tenda untuk keluar dan meninggalkan tenda, mengancam akan merobohkan tenda dan membakar tenda perjuangan dengan alasan mengganggu pekerjaan mereka di pt Semen Indonesia. Ibu-ibu yang di dalam tenda ketakutan dan keluar tenda.
Selanjutnya mereka membongkar portal ‘segel’ yang telah didirikan warga tolak semen pada Jumat 10 Februari 2017 siang. Mereka kemudian membongkar tenda yang didirikan oleh warga pro-semen, dilanjutkan dengan membongkar dan merobohkan dapur dan tenda perjuangan tolak pabrik semen.
Setelah itu, pukul 19.55 WIB, pekerja semen bersama-sama mengangkat mushola yang dibangun warga pada 15 Februari 2016 lalu, yang di dalamnya berisi mukena, sajadah, peci dan kitab suci Alquran. Tenda perjuangan dan mushola serta peralatan ibadah yang berada di dalamnya dibakar. Dalam hitungan menit, pukul 20.11 WIB tenda dan mushola ludes dilalap api.
Rembang, 10 Februari 2017.
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)
Joko Prianto
[indeks timer foto, menunjukkan waktu tindakan mereka - foto kiriman warga]

Jumat, 30 Desember 2016

Mereka Payung Kita !

Penulis: Kafha
Terus terang, berlebihanlah kalau saya itu mendukung para Sedulur Kendeng, terutama ibu-ibu petani itu! Apalagi membela! Jelas bukan kapasitas saya. Sesungguhnya yang terjadi pada saya adalah “ngalap berkah”. Saya ingin memperoleh cipratan berkah dari mereka. Saya ingin mendapat resonansi kemuliaan Sedulur-sedulur Kendeng.
Mereka itu petani. Mereka adalah orang-orang mulia. Mereka tak punya apa-apa selain ketulusan berderma untuk anak-cucu. Yang mereka kerjakan adalah mempertahankan hak hidup generasi mendatang. Sama sekali bukanlah untuk kepentingan sesaat seperti: terbukanya lapangan pekerjaan atau peluang kesejahteraan ragawi semata.
Berhari-hari, mereka rela beratap terpal, kemudian berlanjut hanya berteduh di bawah payung. Mereka juga ikhlas berjalan kaki dengan jarak tempuh 150 km. Jadi, betapa mulianya mereka dan betapa bodohnya saya jika sampai tak bergegas mendekat serta sujud takzim di bawah telapak kaki mereka. Sungguh merugilah hidup ini, jika sampai melepas kesempatan untuk mencium telapak dan punggung tangan mereka.
Mereka memang bukan orang-orang sekolahan. Namun, selama bertenda dan berpayung di depan kantor Gubernur Jawa Tengah itu, mereka telah memperlihatkan adat sopan-santun yang sangat mengerti etika. Artinya, keadiran mereka di Kota Semarang sesungguhnya sedang mengajari kita yang mendaku sebagai kalangan terdidik atau kaum terpelajar untuk menghargai alam. Memahami alam. Bahkan menghayati irama alam. Bahwa kemarahan alam akan jauh lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Kehadiran para sedulur tak lain untuk mencegah murka alam.
Jelas sudah, bahwa kitalah yang sedang membutuhkan kehadiran petani Kendeng itu. Lantaran mereka, murka Tuhan akibat ulah penguasa brengsek yang gemar merusakbinasakan alam jadi tertunda. Karena keikhlasan mereka untuk menderita, Jawa Tengah tak diazab Tuhan. Nah, tunggu apa lagi? Masihkah kita berlagak gagah di hadapan para Sedulur Kendeng? Masihkah kita akan berdalih bahwa petani-petani itu bodoh? Sehingga Pegunungan Kendeng pun boleh dikangkangi PT Semen Indonesia? Masihkah kita berpangku tangan tak bergegas duduk di sebelah mereka? Atau tegakah kita berpaling dari ibu-ibu mulia itu? Tegakah kita dengan justru berpihak pada penguasa pabrik Semen Indonesia?
Astaghfirullah!
Ungaran, 30 Desember 2016: 06.07

Kamis, 28 Juli 2016

[Press-Release] : Amdal Aba-Abal Rakyat Jadi Tumbal

Pers Rilis
Jaringan Masyarakat Peduli pegunungan Kendeng (JM-PPK)
"AMDAL ABAL-ABAL RAKYAT JADI TUMBAL"



Hentikan Pembunuhan Petani oleh Industri Semen


[Pocung] 

Dhatan mingkuh
Anengga Tyas dadi luluh
Kersa rerembagan
Aturan tan den selaki
Songsong Agung kulo ngkrantos tedhak ndiko.


Makna dari tembang: Tak gentar,Menunggu kerelaan hati, Maulah bermusyawarah, Aturan tak diingkari, Sang Pemimpin kami menunggu kedatanganmu.

Jakarta,28 Juli 2016, hari ketiga, kami para PETANI Rembang masih disini, di depan Istana Negara, berdiri tegak menyangga "tenda", lambang kehidupan, tempat kita bernaung dan berteduh dari terik matahari, dari hujan badai, yang kini terancam tercerabut dari tanah nenek moyang kami akibat "pembangunan industri semen yang membabibuta tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah". Masih tetap lantang kami menyuarakan ketidakbenaran dan berbagai pelanggaran yang ditabrak HANYA DEMI PEMBANGUNAN SEMU. Semu, karena sesungguhnya kehidupan mayoritas rakyat khususnya di Jawa Tengah adalah BERTANI. Bertani itu mensejahterakan rakyat. Bertani adalah tulang punggung negeri ini, menjamin pasokan pangan bagi seluruh rakyatnya. 
Negeri ini terhampar luas dengan tanah yang subur dan pantai yang panjang dengan berlimpah hasil keanekaragaman hayati. TIDAK SEHARUSNYA KEBIJAKKAN PEMBANGUNAN YG DIBUAT PEMANGKU NEGERI INI KELUAR DARI JATI DIRI BANGSA INI SEBAGAI NEGARA AGRARIS DAN MARITIM. Disini, kami bagian dari rakyat, yang mencintai tulus negeri ini, TIDAK INGIN MELIHAT INDONESIA RAYA KOYAK HANYA KARENA SALAH KEBIJAKKAN. Betapa inginnya menjadikan Indonesia mandiri dan berdaulat dalam pangan. Tidak seharusnya ada kemiskinan seandainya tanah yang subur ini dikelola dan diberdayakan dengan cara yang benar.

Kehidupan petani tak bisa dilepaskan dari keberadaan tanah sawah dan ladang. Kedaulatan petani atas dua hal inilah yang menjadi identitas petani. Namun kini hal itu terasa makin jauh dari genggaman petani. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan industri pertambangan yang "DIPAKSAKAN ENTAH UNTUK KEPENTINGAN SIAPA". Alam diciptakan untuk memenuhi kehidupan kita dan anak cucu nanti, bukan untuk keserakahan penguasa.


Seperti telah diketahui bersama, begitu saratnya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia untuk memuluskan usahanya membangun pabrik semen dan rencana menambang batu kapur di Rembang.

BERIKUT PELANGGARAN HUKUM DAN MANIPULASI YANG DILAKUKAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG


1) MELANGGAR Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, Menyatakan bahwa batu gamping tersebut di tetapkan sebagai “Cekungan Air Tanah” (CAT) Watuputih. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia berada di kawasan CAT Watuputih.

2) MELANGGAR Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No.6 Tahun 2010 pasal 63 yang menyatakan Watuputih “Kawasan Imbuhan Air”.

3) MELANGGAR Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 pasal 19. Bahwa kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai “Kawasan Lindung Geologi”.

4) Bahwa sesuai Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 27, kawasan hutan di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang tidak diperuntukan sebagai kawasan industri besar.

5) Bahwa PT Semen Indonesia SECARA SEPIHAK menetapkan Kawasan Pabrik sebagai Objek Vital Nasional, namun kenyataannya tidak sesuai dengan Kepmen Perindustrian No. 620/M-IND/KEP/12/2012 tahun 2012 tentang obyek vital nasional sektor industri. 

6) AMDAL PT. Semen Indonesia telah mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi. Pasalnya data yang dicantumkan dalam AMDAL tidak sesuai dengan kondisi rill lapangan. Contoh tentang jumlah keberadaan gua, ponor, dan mata air yang tidak sesuai. Dalam AMDAL jumlah gua disebutkan ada 9 padahal di lapangan ada 64 gua, untuk mata air disebutkan ada 40 namun di lapangan tercatat ada 125 sumber mata air, kemudian dalam AMDAL tidak menyebutkan adanya ponor namun kenyataannya terdapat 28 titik ponor.

7) Banyaknya kesaksian palsu dari pihak PT. Semen Indonesia di sidang PTUN Semarang:
  1. Pernyataan Saksi Ahli dari Pihak Pabrik semen yaitu Saudara Eko Haryono dari UGM yang mengatakan bahwa Kendeng tidak ada sumber air dan termasuk karst muda,dan tidak produktif, tidak mempunyai kekuatan bukti karena Pak Eko Haryono tidak kelapangan dan dikenakan sanksi oleh UGM.
  2. Selain itu juga terdapat kesaksian palsu dari Camat Gunem dan salah satu guru di Gunem saat sidang di PTUN Semarang, mereka mengatakan bahwa Joko Prianto telah mengikuti sosialisasi, namun kenyataannya Joko Prianto saat itu tidak berada di Rembang.


8)Penyerapan tenaga kerja Pasca Kontruksi yang dijanjikan PT. Semen Indonesia sebanyak 1200 orang,terbukti pasca pembangunan kontruksi selesai tidak bisa menyerap tenaga kerja masyarakat lokal.Itu BOHONG BESAR. 

9) Belum lagi dampak hancurnya mata air, hancurnya gunung, habitat, ekosistem, serta polusi udara yang akan dihasilkan jika pabrik beroperasi. Data dari PDAM Rembang menunjukan bahwa sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang sangat bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih yang mengalirkan rastusan mata air. Bahkan rastusan mata air ini juga dimanfaatkan oleh penduduk kabupaten sekitar seperti Blora, Pati dan Tuban.

10) Datangnya pabrik semen di wilayah Rembang membuat stabilitas sosial kerukunan antar tetangga di desa Tegaldowo, Timbrangan, dan Rembang secara keseluruhan semakin memprihatinkan. Padahal sebelum masuknya PT.Semen Indonesia kami hidup damai berdampingan dengan penuh gotong-royong.

11) Tanah yang akan menjadi calon tambang belum sepenuhnya terbebaskan. Ada tanah kami yang belum dijual dan tidak akan pernah kami jual untuk PT. Semen Indonesia. Opini yang disebar pihak semen, bahwa tanah kami sudah dijual seluruhnya.

Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan KLH Antung Deddy Radiansyah menyebutkan, kelemahan amdal itu di antaranya tidak menyebut keberadaan air dalam goa-goa di lokasi penambangan. Sementara survei KLH dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan tiga ponor tempat masuknya air ke goa.

”Amdal pabrik semen di Rembang tidak lengkap karena tidak menggambarkan data lapangan secara utuh. Banyak informasi lapangan yang tidak terungkap,” tuturnya.

Kelelawar-kelelawar penghuni goa yang adalah pengusir hama, kata Antung, juga tidak tampak diperhitungkan. Siklus ekosistem juga tak tergambarkan, demikian pula tidak ada gambaran rantai makanan secara utuh. Padahal, mengetahui keseimbangan ekosistem karst itu penting, sekaligus tahu daya lenting ekosistemnya.

”Amdal lengkap penting untuk mengetahui seberapa jauh ekosistem bisa diubah. Sementara amdal Rembang tak memperhitungkan biota utuh,”
Apabila kita berani bertaruh dengan alam,maka gejala alam akan menjadi bencana: kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. 
Setidaknya di kurun waktu 2014-2016 sudah tiga kali banjir bandang menerjang pemukiman dan memporakporandakan tanaman warga di kecamatan Gunem. Maka, tidak ada pilihan selain HARUS menghentikan pembangunan pabrik semen, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga sehingga bencana alam terhindarkan. 
Agar kehidupan BERTANI tetap lestari dan pasokan panganpun tetap terjamin. 
Menghilangkan ekosistem berarti mematikan seluruh makhluk hidup, di Pulau Jawa pada khususnya petani Gunem yang kehidupannya sebagai petani akan tercerabut seperti juga dulur-dulur tani yang lain jika pabrik semen jadi berdiri dan beroperasi.

Untuk itu kami meminta Presiden Republik Indonesia sejalan dengan kewenangannya segera melakukan tindakan cepat, tepat dan efektif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk menyelamatkan CAT Watuputih, maka:

- Presiden Republik Indonesia dimohon untuk segera menemui perwakilan masyarakat dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng
- Presiden Republik Indonesia HARUS segera Menghentikan pendirian pabrik semen di Rembang.


Kordinator JM-PPK REMBANG
Joko Prianto (082314203339)


https://www.facebook.com/atma.kickme/posts/983924658372687

Senin, 04 Juli 2016

Gubernur Jateng Dapat Membatalkan Ijin Lingkungan pt Semen Indonesia; Sekarang Juga !

Catatan: Wong Kendeng
 

Sesuai dengan UU No.32/2009 pasal 37 ayat (2) menyatakan: Izin lingkunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

Kenyataannya :
-Izin Lingkungan mengandung cacat karena menabrak Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pasal 19 dan Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah.
-Kemudian, AMDAL PT. Semen Indonesia telah mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi. 
Pasalnya data yang dicantumkan dalam AMDAL tidak sesuai dengan kondisi rill lapangan. 
Contoh tentang jumlah keberadaan gua, ponor, dan mata air yang tidak sesuai. Dalam AMDAL jumlah gua disebutkan ada 9 padahal di lapangan ada 64 gua, untuk mata air disebutkan ada 40 namun di lapangan tercatat ada 125 sumber mata air, kemudian dalam AMDAL tidak menyebutkan adanya ponor namun kenyataannya terdapat 28 titik ponor.

-Selain itu juga terdapat kesaksian palsu dari pihak PT. Semen Indonesia yang diwakili oleh Camat Gunem dan salah satu guru di Gunem saat sidang di PTUN Semarang. mereka mengatakan bahwa Joko Prianto telah mengikuti sosialisasi, namun kenyataannya Joko Prianto saat itu tidak berada di Rembang.

Tunggu apa lagi gubernur, sudah saatnya anda buktikan bahwa Jateng memang Gayeng yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahwa membiarkan pabrik semen membangun sama saja membiarkan pelanggaran hukum! 

***

Minggu, 03 Juli 2016

Abaikan Proses Hukum; Kejahatan Korporasi Tambang Semen Indonesia

Meski nyata-nyata diprotes masyarakat, aktivis dan pecinta lingkungan; pt Semen Indonesia, sebuah BUMN Pertambangan Karst nekad tak menghentikan operasionalisasinya. 
Proses hukum tak dihormatinya, ini sebuah indikasi kuat pelecehan terhadap proses hukum di sebuah negara hukum. 
Dari perspektif HAM, berikut disertakan pula, Surat Komnas HAM RI yang telah dilayangkan ke Bupati Rembang; Oktober silam.
__________________________


 
Jakarta, 22 Oktober 2014

No : 2.680/K/PMT/X/2014
Lampiran : …………
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi penghentian aktivitas dan penarikan alat berat di tapak pabrik PT. Semen Indonesia di Kec. Gunem, Kab. Rembang


Kepada Yth. Bupati Rembang
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 8, Rembang, Jawa Tengah


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima pengaduan secara langsung dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) terkait dengan pembangunan pabrik dan rencana penambangan bahan baku semen PT. Semen Indonesia di Kawasan Cekungan Watuputih Kabupaten Rembang.

Berdasarkan pengaduan tersebut, pada 28 s/d 30 Mei 2014, Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM telah menerbitkan surat rekomendasi nomor 1.569/K/PMTA/VIII/2014 tanggal 14 agustus 2014 perihal rekomendasi atas pengaduan penolakan pendirian PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang salah satu poin rekomendasi di dalam surat tersebut yang ditujukan ke JMPPK adalah agar warga mempertimbangkan melakukan gugatan hukum atas AMDAL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 669.1/17/2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) tbk di Kab Rembang Prov Jateng pada 1 September 2014. Warga telah mengajukan gugatan atas penerbitan izin lingkungan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Semarang dengan nomor 046/G/2014/PTUN.

Pada tanggal 13 Oktober 2014 Komnas HAM melakukan pertemuan dengan puluhan warga masyarakat yang tinggal di tenda di dekat tapak pabrik PT. Semen Indonesia. Warga tersebut telah tinggal di tenda lebih dari seratus duapuluh hari (red. sejak 16 Juni 2014) dengan harapan supaya aspirasi mereka agar PT. Semen Indonesia menghentikan aktivitas pembangunan pabrik didengarkan.

Dengan pertimbangan untuk menghormati proses hukum dan fakta sosial di masyarakat yang membutuhkan ketenangan, rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum sebagaimana dijamin di dalam pasal 30 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Serta berdasarkan pada pemenuhan hak atas keadilan yang dijamin di dalam pasal 17 serta untuk menjaga terjaganya kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang dijamin di dalam pasal 9 ayat (3). 

Untuk itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi agar saudara meminta PT. Semen Indonesia agar untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem dan menarik alat-alat berat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo.
_____


-proses hukum belum selesai dan final karena menunggu hasil peninjauan kembali (PK) di MA.
-surat dari Komnas HAM tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan

Rabu, 29 Juni 2016

Pemkab Kebumen Keluarkan SK Penolakan Pendirian PT Semen Gombong, Berikut Petikannya



Rabu, 29 Juni 2016

Gambar salinan surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen menolak pendirian PT Semen Gombong

JAKARTA, POTRETNEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen secara resmi mengeluarkan surat bernomor :660.1/038/KEP/2016 tentang Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung Serta Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Semen oleh PT Semen Gombong di Wilayah Kabupaten Kebumen.

Surat tersebut secara langsung ditandatangani Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Masagus Herunoto, tertanggal 24 Juni 2016 yang salinannya ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekdaprov Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Kemudian, tembusan surat yang sama juga dikirimkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jawa tengah, Kepala Biro Bina Produksi Setdaprov Jawa Tengah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Direktur PT Semen Gombong dengan alamat di Desa Nogosari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

Dalam surat keputusan (SK) tersebut disebutkan bahwa, ketidaklayakan lingkungan hidup rencana kegiatan penambangan batu gamping dan batu lempung serta pembangunan dan pengoperasian oleh pabrik PT Semen Gombong.

Ketidaklayakan lingkungan hidup penambangan dan pendirian pabrik semen tersebut berdasarkan pada, huruf (a) Rencana kegiatan penambangan batu gamping akan dilakukan hingga kedalaman 25 meter di atas muka air tanah meski diperkirakan tidak menggangu kuantitas air tanah di sekitar lokasi penambangan. Namun demikian, penggagahan pada batu karbonat berdampak mengubah infiltrasi air hujan yang menyuplai air bawah tanah.

Pada huruf (b) SK tersebut ditulis, secara hidrogeologis daerah IUP eksplorasi batu gamping, PT Semen Gombong berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Banyu Mundal yang berbatasan dengan CAT Kroya disebelah Barat dan CAT Kebumen-Purworejo berada di sebalah Timur, IUP Eksplorasi Batu Gamping PT Semen Gombong sebelah Barat Laut, Utara,dan Timur Laut banyak terdapat banyak sumber mata air di antaranya Kalisari, Banyu Mundal, dan Sungai Sirah yang dipergunakan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kehidupan warga di sekitarnya.

Alasan yang dikemukakan pada huruf (c) yakni, penambangan batu gamping di daerah IUP eksplorasi batu gamping PT Semen Gombong dipastikan akan menggangu sistem hidrogeologi dan suplai air yang berada di sekitarnya khususnya di daerah Banyu Mundal.

Diktum (d) dikatakan, secara keilmuan daerah IUP ekplorasi batu gamping PT Semen Gombong merupakan zona penyanggah kawasan karst yang terdapat banyak goa.

Bagian (e) alasan yang disampaikan ialah, Amdal rencana kegiatan penambangan batu gamping dan batu lempung serta pembangunan dan pengoprasian pabrik hsemen PT Semen Gombong, Pemerintah Kabupaten Kebumen menggunakan studi Amdal Terpadu antara kegiatan penambangan batu gamping dengan kegiatan pabrik semen sehingga ketidaklayakan lingkungan hidup aspek geologi, hidrogeologi, ekosistem karst maka dari itu kegiatan pabrik PT Semen Gombong tidak dapat dilaksanakan.

Menanggapi adanya surat keputusan bupati melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tentang penolakan PT Semen Gombong, Wakil Ketua Perpag (Persatuan Penyelamat Alam Karst Gombong) Lapiyo melalui sambungan telepon, Senin (27/6/2016) mengatakan, SK penolakan berdirinya dan pengoperasian PTSemen Gombong oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup merupakan harapan seluruh masyarakat Gombong.

Dia menegaskan, Perpag mendesak dan membuka mata hati para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kebumen untuk segera menyurati Bupati Kebumen agar membuat keputusan mengembalikan KBAK (Kawasan Bentang Alam Karts) ke bentuk semula. 

***
http://www.potretnews.com/artikel/nusantara/2016/06/29/pemkab-kebumen-keluarkan-sk-penolakan-pendirian-pt-semen-gombong-berikut-petikannya#sthash.FPRysQfj.dpuf