Merdeka.com - PT Semen Gombong, Kebumen, Jawa Tengah sudah kurang lebih bertahun-tahun mengobral janji ke ratusan kepala keluarga (KK) di Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Anak perusahaan PT Medco itu menjanjikan akan memberikan ganti rugi berbagai jenis tanaman ke sekitar 250 KK warga yang tanahnya digunakan membuka area eksplorasi produksi semen.
Meski janji sudah disampaikan oleh PT Semen Gombong sejak tahun 1969 dan dilakukan revisi dan pendataan ulang tanaman yang hilang kepada warga pada tahun 2014 lalu namun ganti rugi yang dijanjikan perusahaan milik Arifin Panigoro itu tak kunjung terealisasi.
Persoalan itu muncul saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowomendatangi Kawasan Pesisir di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Srati, Kecamatan Ayah dalam acara 'Ngopi Bareng Ganjar' bersama Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa se-Kebumen Kamis (28/10).
"Sebenarnya soal ganti tanaman itu dari tahun 1969 belum ada pembayarannya. Tahun 2014 kemarin sudah ada pendataan ulang tapi sampai sekarang ini hanya janji dan janji," tegas Kades Sikayu Supriyatin mengadu ke Ganjar.
Ganti rugi yang harusnya diberikan oleh PT Semen Gombong ke warga itu total nilainya sekitar Rp 7 miliar. Sebagai kompensasi tanaman yang berdiri di atas tanah seluas 32 hektare yang ditanam warga.
"Nilainya kira-kira sekitar Rp 7 miliaran untuk sekitar 250 KK. Jenis tanaman bermacam-macam antara lain jenis kayu meranti, mahoni, melinjo dan beraneka macam tanaman lainnya. Di atas lahan sekitar 32 hektar di Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen," jelasnya.
Camat Buayan Sutoyo menambahkan, janji yang diberikan oleh PT Semen Gombong itu sebetulnya sudah dimasukan ke salah satu pokok pembahasan Amdal yang saat ini sedang dibahas di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov Jawa Tengah.
Sutoyo berharap, salah satu dari berbagai persoalan akan beroperasinya PT Semen Gombong di 2 Kecamatan dan 10 desa di Kebumen, Jawa Tengah itu bisa diselesaikan oleh BLH Pemprov Jateng yang Kamis (29/10) petang tadi.
Pembahasan atau sidang Amdal ini sempat diwarnai aksi unjuk rasa warga Kebumen yang menolak didirikannya PT Semen Gombong di Kebumen, Jawa Tengah. "Semoga dengan adanya ahli-ahli yang terlibat dan membicarakannya, persoalan Amdal ini akan segera rampung. Harapannya bisa ada kepastian masalahnya," tegasnya.
Dua kecamatan yang warganya terdampak oleh proses berdirinya PT Semen Gombong itu adalah Kecamatan Buayan dan Kecamatan Rowokeling. Kemudian 10 desa yang berada di dua kecamatan itu di antaranya; Desa Nagaraji, Jogowangi, Purbowangi, Jatiroto.
Menanggapi aduan dan keluhan tersebut Ganjar menyatakan sempat bertemu dengan sang investor PT Semen Gombong. Mereka menyatakan akan memulai konstruksi pembangunan dan saat ini sedang dilakukan pembahasan Amdalnya.
"Sebenarnya ada permasalahan. Dulu investornya sempat ketemu saya. Dia ingin segera melakukan itu. Lalu saya tanya, kenapa anda tidak ingin melakukan itu? Ternyata di tahun 1998 itu akan dikonstruksi. Tapi krisis kemudian nggak jadi. Tapi itu apa karena saya tidak terlalu mendengar atau saya kurang perhatian memang tahun 98. Hari ini, penyusunan Amdal lagi dimulai," paparnya.
Ganjar malah justru mengajak warga Kebumen untuk terlibat dalam penyusunan Amdal bersama pakar untuk terlibat dalam perdebatan Amdal di BLH Pemprov Jateng.
"Karena Amdal itu kan di handel oleh BLH, tadi pagi. BLH menanyakan ke saya, bagaimana ini Pak Gub? Saya jawab saya ingin jadi Amdal ini sebagai contoh seterbuka-terbukanya Amdal. Ada kekhawatiran, tapi ini nanti akan mengakibatkan kekurangan sumber air. Nah yang ilmiah ini yang harus digerakan ayo! Terlibat mulai sekarang. Kita nanti akan terbuka, ahlimu mana? Jangan kira-kira," ajaknya.
Sebagai Gubernur Jateng, Ganjar siap menjadi penengah dan memfasilitasi antara warga dan pihak investor PT Semen Gombong sehingga Pemprov Jateng dalam hal ini menurut Ganjar berperan dan posisi sebagai wasit.
"Lha kalau sekarang yang nggak ahli jadi tiba-tiba ya jangan. Ahli kan banyak yang kontra juga. Ahli dari semen dan yang kontra-kontra itu datang berdebat. Tapi wasitnya pemerintah. Visible jalan, nggak visible nggak jalan," ungkapnya.
Belajar dari kasus semen di daerah lain, Ganjar berharap kasus PT Semen Gombong yang langsung ditangani dan berada di wilayah kewenangan Pemprov Jateng menjadi contoh kasus bahwa era demokrasi dan keterbukaan dalam hal pembangunan harus bisa menjadi contoh.
"Itulah yang di Rembang, barang kebacut. Saya terapkan semuanya. Di Pati juga begitu diambil alih oleh Kabupaten kita nggak bisa. Nah sekarang di Gombong karena di wilayah saya sendiri, BLH jalan saya minta ruang seterbuka-terbukanya, demokrasinya jalan, ilmiah. Kayak nyusun UMK itu lho. Tripartitnya semua bisa terlibat," paparnya.
Terkait upaya pemenuhan janji PT Semen Gombong soal ganti rugi tanaman senilai Rp 7 miliar kepada warga, Ganjar akan mempertemukan warga dengan pihak perusahaan itu. "Nah soal ganti rugi, kan saya bilang itu belum komit. Wes ketemu opo durung. Nah itu nanti tak tagih," ungkapnya.
Selain mengadu soal kasus PT Semen Gombong, Ganjar dan perangkat desa beserta kepala desa se-Kebumen itu juga membicarakan persoalan lain. Persoalan-persoalan itu seperti dana desa, infrastruktur dan potensi wisata di Kawasan Pesisir Kebumen, Jawa Tengah yang sampai saat ini stagnan alias jalan di tempat.
"Maksud saya pertemuan seperti ini bukan pertemuan bercanda. Pertemuan ini serius dan saya akan memberikan contoh. Cara menyelesaikan itu begini lho. Yang asyik-asyik ajalah. Kita bikin Jateng jadi gayeng," pungkas Ganjar saat dikonfirmasi wartawan usai acara 'Ngopi Bareng Ganjar tersebut.
http://www.merdeka.com/peristiwa/warga-kebumen-ngadu-ke-ganjar-soal-janji-utang-pt-semen-gombong.html
0 komentar:
Posting Komentar