17 Maret 2016 | 12:34
1000-an petani Jambi akan memulai aksi jalan kaki ke Ibukota
Republik Indonesia, Jakarta, pagi (17/3) ini. Mereka akan menempuh jarak
kurang lebih 1000 kilometer. Dan diperkirakan akan memakan waktu 40
hari.
Seribuan petani ini mewakili petani-petani yang sedang tercekik
konflik agraria di Jambi, seperti Suku Anak Dalam (SAD), petani dusun
Mekar Jaya (Sarolangun), petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari), dan
petani Tanjung Jabung Timur.
Mungkin diantara kita ada yang bertanya, kenapa petani Jambi harus berjalan kaki sejauh itu?
Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Jambi, Utut Adianto, menjelaskan
ada tiga alasan kenapa petani Jambi harus memikul resiko perjuangan
berat dengan berjalan kaki dari Jambi ke Jakarta.
Yang pertama, kata Utut, konflik agraria yang melilit para petani ini
sudah berlangsung lama, bahkan ada yang sudah puluhan tahun, tetapi tak
kunjung selesai.
“Konflik agraria yang dialami SAD dengan PT.Asiatic Persada
(AMS/Wilmar Group) sudah sejak tahun 1986. Tetapi sampai sekarang tidak
selesai,” ungkapnya.
Sedangkan Konflik agraria antara petani Kunangan Jaya I dan II
(Batanghari) dan petani Mekar Jaya (Sarolangun) dengan PT.Agronusa Alam
Sejahtera dan PT.Wanakasita Nusantara (Barito Group) serta PT.Restorasi
Ekosistem Indonesia (REKI) sudah sejak tahun 1990–an.
Alasan kedua, lanjut Utut, berbagai jalan sudah ditempuh oleh petani
untuk mengusahakan penyelesaian konflik tersebut, mulai dari negosiasi,
aksi massa, hingga aksi pendudukan. Namun, hingga kini belum ada
penyelesaian tuntas atas konflik itu.
“Semua level pemerintahan sudah kami datangi untuk menyelesaikan konflik ini. Sesuai dengan pepatah orang Jambi:
berjenjang naik betanggo turun. Tetapi tidak selesai juga,” katanya.
Karena itu, petani memilih ke Jakarta, tempat para pemangku kebijakan
tertinggi di Republik ini. Petani berencana mendatangi Kantor
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR RI, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, dan Istana Negara.
Alasan ketiga, kata Utut, aksi jalan kaki sejauh 1000 kilometer
adalah sebuah kampanye politik untuk memberitahu kepada seluruh rakyat
dan pemerintah Indonesia, bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi
“darurat agraria”.
“Konflik agraria yang dialami petani Jambi ini hanyalah sebagian
kecil dari segunung kasus konflik agraria di seantero Indonesia. Bahkan
rute yang kami lalui nanti, dari Jambi, Sumsel, dan Lampung, adalah
daerah yang bergolak karena konflik agraria,” tutur Utut.
Utut merujuk pada data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun
2015 terjadi 252 kasus konflik agraria di Indonesia, yang menyeret
108.714 keluarga. Jika diakumulasi dalam satu dekade terakhir, terjadi
1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang
melibatkan 1.085.817 keluarga.
“Artinya, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, kata Utut, situasi “darurat agraria” itu ditunjukkan oleh
struktur kepemilikan tanah yang makin timpang. Indeks gini kepemilikan
tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72.
Lalu, menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), hanya 0,2 persen
penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian
besar dalam bentuk tanah. Sementara 85 persen rumah tangga petani di
Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah.
Karena itu, Utut menegaskan, aksi jalan kaki petani Jambi ke Jakarta
bukan hanya untuk kepentingan petani yang berkonflik di Jambi, tetapi
untuk seluruh kaum tani Indonesia.
“Kami berjuang untuk kepentingan kaum tani Indonesia agar segera
diwujudkan keadilan agraria. Kami ingin agar Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA
1960 ditegakkan,” tandasnya.
Untuk itu, Utut selaku pimpinan STN Jambi, organisasi yang menaungi
dan memimpin perjuangan petani ini, mengajak gerakan tani dan rakyat di
seluruh Indonesia mendukung perjuangan petani Jambi.
Mahesa Danu
http://www.berdikarionline.com/ini-alasan-petani-jambi-jalan-kaki-ke-jakarta/
