|
Jakartakita.com – Lebih
dari 200 akademisi, tokoh agama dan kebudayaan serta aktivis sosial
menyampaikan keprihatinan terhadap penanganan krisis ekologi dan sosial
di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kepada Presiden Joko Widodo.
Mereka tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria,
Lingkungan dan Kebudayaan.
“Kami berharap kepada Presiden untuk
menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di
Pulau Jawa, dengan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
mencegah berlanjutnya krisis social dan ekologis melalui kebijakan yang
progresif disertai implementasi yang tepat”, papar Dr. Soeryo Adiwibowo,
koordinator Forum yang juga pengajar di Institut Pertanian Bogor.
Dia juga mengatakan bahwa Proyek-proyek
pembangunan di Jawa, secara khusus industri semen, waduk, pembangkit
listrik tenaga uap berbasis batubara, dan penambangan mineral lain masih
belum memberikan keadilan lingkungan dan sosial pada rakyat khususnya
masyarakat terdampak.
“Bahkan di beberapa tempat masih belum
menghormati hak-hak rakyat atas tanah permukiman dan pertanian yang
telah dikuasai turun-temurun,” tambahnya
Eko Cahyono, Direktur Sajogyo Institute
menuturkan bahwa salah satu contohnya adalah rencana pembangunan
industri semen yang akan menyebabkan krisis ekologi dan menimbulkan
ketidakadilan lingkungan dimana Volume air yang dihasilkan oleh mata
air-mata air yang ada di pegununungan karst ini dalam satu hari mencapai
sekitar 51.840.000 liter air. 10% diantaranya dimanfaatkan untuk
kebutuhan masyarakat dan sisanya didistribusikan ke lahan pertanian.
Dengan adanya rencana pembangunan
industri semen di Pati mengancam hak pangan warga. Lahan yang akan
digunakan untuk pabrik seluas 180 hektar, 95 hektarnya berupa lahan
pertanian produktif milik 569 orang/KK di tiga Desa.Lahan untuk tapak
pabrik dan tapak tambang akan menggunakan kawasan hutan produksi Perum
Perhutani sekitar seluas 484,96 hektar yang telah dikelola oleh 267
petani hutan.
Banyak kebijakan pembangunan yang
berdampak rusaknya lingkungan, belum lagi konflik argaria di pulau jawa
ini relatif tinggi. Untuk itu Forum ini meminta Presiden menugaskan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses
tukar-menukar kawasan hutan di Pulau Jawa dengan tidak menerbitkan
keputusan mengenai tukar-menukar tersebut kecuali untuk kepentingan
bencana alam.
“Kami mendesak agar Presiden segera
memimpin pelaksanaan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan membentuk jaringan
pemantau yang beranggotakan unsur pemangku kepentingan secara transparan
dan akuntabel”, kata Profesor Esmi Warassih dari Universitas
Diponegoro.
Forum ini juga berharap Presiden dapat
menugaskan Menteri BUMN untuk mengevaluasi praktik penanganan konflik
yang dilakukan oleh Perum Perhutani, serta keabsahan tukar-menukar
kawasan hutan di areal Perum Perhutani. Menugaskan Menko Bidang
Perekonomian dan Menteri LHK untuk memeriksa kembali kelayakan
lingkungan seluruh rencana industri semen, penambangan emas, penambangan
pasir besi, waduk dan pembangkit listrik tenaga uap di Pulau Jawa.
0 komentar:
Posting Komentar