Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Rabu, 11 Januari 2017

Sudah 24 Hari, Warga Rembang Bertahan di Depan Kantor Gubernur Jateng Tuntut Ganjar Patuhi Putusan MA!


Sudah 24 hari lamanya Warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) Rembang bertahan di depan Kantor Gubernur Jateng.
Selama ini, warga Rembang bertahan di depan Kantor Gubernur karena ingin menagih janji Ganjar Pranowo untuk menghentikan pabrik semen di Rembang ketika langkah hukum tertinggi (PK Mahkamah Agung) telah memenangkan warga Rembang.
Dalam Putusan PK Mahkamah Agung, Gubernur Jawa Tengah diminta untuk segera mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia. Itu artinya pabrik semen di Rembang harus segera mengakhiri umurnya di Rembang.
Warga Rembang akan terus bertahan di depan kantor gubernur sampai Ganjar Pranowo mencabut izin PT. Semen Indonesia di Rembang dan menghentikan segera pabrik semen di Rembang. Demi alam lestari, kesejahteraan sejati, kedaulatan pangan dan petani, terpenuhinya sumber air, seharusnya Ganjar Pranowo segera mematuhi putusan Mahkamah Agung.
Warga Rembang terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung untuk bersolidaritas. Bagaimanapun juga ancaman kerusakan alam akibat pabrik semen juga merupakan tanggungjawab kita semua.
Berikut adalah dokumentasi hari ke-24 (11/01/2017) Warga Rembang bertahan di depan kantor gubernur Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang. Sumber dokumentasi JM-PPK.
Tolak Pabrik Semen!

Tim KLHS Gelar Pembuktian Masalah Polemik Semen Rembang

, CNN Indonesia


Tim KLHS akan mengecek dan membuktikan apakah keberadaan pabrik semen dan aktivitas penambangan di Rembang mengancam kelestarian lingkungan.. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)
Yogyakarta, CNN Indonesia -- Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam waktu dekat akan melakukan pembuktian di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang menjadi lokasi pendirian pabrik PT.Semen Indonesia.

Sikap Tim KLHS itu diambil setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pihak di Rektorat Kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, kemarin. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

"Kami akan segera melakukan cek dan pembuktian di lapangan, terkait apakah pabrik semen dan aktivitas penambangannya mengancam kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya atau tidak. Minggu ini kami kejar," ujar Ketua KLHS Prof.DR.Sudharto.

Kepada Tim KLHS, perwakilan warga juga menyerahkan data berupa bukti foto dan video yang menunjukkan keberadaan goa serta sungai bawah tanah di kawasan Pegunungan Kendeng. Bukti itu sekaligus menunjukkan kepada publik dan Pemerintah bahwa penolakan warga atas pendirian pabrik semen bukan tanpa alasan.

"Data dan bukti kami berikan kepada Tim KLHS agar semuanya jelas. Kami siap mengantar dan mendampingi Tim KLHS ke tempat-tempat yang terancam kelestariannya jika ada aktivitas penambangan", kata Koordinator JMPPK Gunretno didampingi wakilnya Joko Prianto.

Menanggapi rencana pembuktian di lapangan oleh tim KLHS, Gunretno berharap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut terjun di lokasi melihat alam pegunungan Kendeng sehingga bisa menilai apakah perjuangan yang dilakukan warga Kendeng tersebut berlebihan atau tidak.

"Pak Gubernur Ganjar kalau bisa ikut sekalian cek ke lapangan bersama Tim KLHS. Jadi tidak hanya beropini saja di media massa seakan juru bicara pabrik Semen", tambah Gunretno kepada CNNIndonesia.com.
Polemik Semen Rembang seharusnya selesai dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut izin lingkungan pabrik milik PT.Semen Indonesia. Namun belakangan polemik menjadi berkepanjangan ketika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tanpa diketahui mengeluarkan izin baru --yang kemudian dia anulir sebagai sebuah adendum setelah dicibir banyak tokoh masyarakat. (gil)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170111084028-20-185481/tim-klhs-gelar-pembuktian-masalah-polemik-semen-rembang/

Senin, 09 Januari 2017

Pak Jokowi, Pilih Rakyat atau Pilih PLTU ? [2]

UKPWR: Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Warga Batang yang tergabung dalam paguyuban UKPWR, kembali melakukan aksi penolakan terhadap proyek PLTU Batubara Batang . Proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 1000 MW yang digadang-gadang sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Sejak tahun 2011, yang berarti sudah sejak lima tahun silam warga Batang konsisten dengan perjuangan mereka untuk menolak proyek PLTU Batubara di tanah dan laut mereka. Warga berharap aksi yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi untuk peninjauan proyek PLTU Batubara Batang ini, mampu menggugah kesadaran Presiden Jokowi atas berbagai permasalahan yang ada bahkan sejak sebelum pembangunan dimulai. Namun RI-1  yang sudah dinantikan kedatangannya sedari pagi di atas kapal oleh warga tidak kunjung datang hingga tengah hari. Polisi Air yang menjaga keamanan aksi pun tidak dapat memberi keterangan yang jelas terkait jadi atau tidaknya kunjungan Presiden hari ini. Warga akhirnya menyampaikan aspirasinya dan menyerahkan pesan-pesan warga yang sudah terkumpul dalam sebuah toples kepada Polisi Air yang sedang berjaga tersebut.

Paguyuban UKPWR terdiri dari 5 desa (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban) dengan mayoritas warganya adalah petani dan nelayan. UKPWR yang pernah melakukan kunjungan riset ke beberapa wilayah dimana terdapat PLTU Batubara; tidak ingin mengalami nasib  serupa dengan petani dan nelayan seperti di sekitar PLTU Batubara di Cilacap, Cirebon, dan Jepara. Warga yang tinggal di sekitar PLTU tersebut banyak mengeluhkan udara yang kotor, gangguan pernapasan, penyusutan secara drastis hasil laut karena aktivitas PLTU dan berkurangnya lahan yang bisa digarap petani. Sehingga menimbulkan banyak masalah serta dampak sosial lain. Ditambah, janji manis terbuka luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal ternyata hanya janji semata.

Selain masalah yang kelak muncul setelah PLTU Batubara ini mulai beroperasi, warga UKPWR juga telah mengalami banyak pelanggaran HAM, seperti dari perampasan lahan yang masih sah milik warga yang membuat warga tidak lagi dapat bertani di lahan sendiri, intimidasi dan tindakan represif aparat maupun preman bayaran perusahaan. Bahkan ada 7 warga yang dikriminalisasi tanpa alasan jelas.

Pembangunan PLTU Batubara Batang juga sudah menyalahi aturan yang menetapkan sepanjang pesisir Ujungnegoro-Roban sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Batang melalui SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 523/283/2005, yang berarti sejatinya pembangunan PLTU batubara di kawasan ini sangat tidak dibenarkan. SK ini diperkuat dengan penetapan Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029.


Berbagai Upaya Ditempuh UKPWR


TOPLESS: Topless berisi tuntutan-tuntutan petani dan nelayan UKPWR yang ditulis sendiri oleh warga. Sedianya topless ini akan diserahkan kepada Presiden Jokowi yang batal melakukan peninjauan PLTU Batang hari itu [Foto: Uli]
____________

Sudah berkali-kali warga melakukan aksi, mendirikan tenda perlawanan, bertemu langsung dengan pemenang tender di Jepang, J-Power dan Itochu, dan menemui JBIC (Japan Bank for International Corpration) sebagai penyedia pendanaan proyek, sampai beraudiensi dengan parlemen Jepang. Upaya untuk mengadu secara langsung ke Presiden sebagai kepala negara yang masih dipercaya warga mampu memihak dan menyelamatkan rakyatnya seperti pada janji kampanyenya pun dilakukan. Tetapi kunjungan warga ke Istana dan tidak ditemui Jokowi. Mengirimi surat resmi melalui lembaga pendamping juga tidak mendapat respon berarti, mengirim ratusan surat tulisan tangan warga, hingga berkunjung ke rumah Jokowi di Solo juga sudah dilakukan, tapi hingga kini tidak ada satu statement atau tindakan Jokowi pun yang memihak rakyatnya ini.

"Sudah berbagai macam cara kita lakukan untuk dapat berkomunikasi langsung dg Presiden dan menyampaikan betapa PLTU Batubara sesungguhnya menyengsarakan rakyat. Tapi entah kenapa Bapak Presiden kita ini selalu saja seperti tidak punya waktu untuk rakyatnya ini. Jika seorang Presiden yang katanya 'dari rakyat untuk rakyat'  selalu punya waktu untuk meninjau proyek demi proyek, mengapa untuk rakyat yang memilihnya sendiri justru tidak?", ujar Sabrina relawan SKWB.

"Tolong, Pak, hentikan PLTU sekarang juga. Karena sangat mengganggu dari sisi ekonomi. Sekarang saja tangkapan ikan sudah mulai menyusut. Lautnya jadi banyak lumpur semenjak pembangunan di area laut dimulai. Nelayan itu setiap hari harus ke laut mencari ikan biar dapat penghasilan, jadi kami selalu butuh laut. Beda dengan orang2 seperti bapak2 itu di pemerintahan, kerja atau tidak kerja tetap ada pemasukan yang pasti", ibu Rokiban, seorang istri nelayan Roban menambahi. 


Energi Kotor dan Resistensi Masyarakat Luas


Dari sudut pandang yang lebih luas, PLTU Batubara menyumbang jutaan ton gas rumah kaca dan gas beracun (seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen oksida) yang berdampak pada kerusakan lingkungan secara global. Ini juga tidak sesuai dengan janji Indonesia pada dunia untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% pada tahun lalu.

Kerusakan alam, kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan, konflik berkepanjangan, dan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat rupanya juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. 

Di tahun 2016, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat ada 450 konflik agraria. Selain masalah PLTU Batang, banyak juga kasus kriminalisasi petani dan polemik di Pegunungan Karst. Salah satunya di Pegunungan Kendeng Utara.

Hari ini di lain tempat, para petani pegunungan Kendeng Utara juga menuntut keberpihakan pemerintah pada rakyat alih-alih kepentingan modal. Masa yang berkolaborasi dengan mahasiswa se-Semarang juga masyarakat yang peduli lainnya melakukan aksi di depan kantor gubernur Jawa Tengah. Aksi warga sendiri sudah dilakukan setiap hari selama hampir satu bulan di depan kantor gubernur. Properti aksi bahkan sempat dirusak Satpol PP Kota Semarang karena dianggap mengganggu ketertiban umum dengan dasar hukum Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Padahal aksi Sedulur Sikep itu bukan aksi PKL. 

Alasan warga pegunungan Kendeng melakukan aksi adalah menuntut Ganjar Pranowo sebagai gubernur untuk mematuhi keputusan MA yang sudah dimenangkan warga dan menghentikan segala aktivitas PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng yang  merusak lingkungan dan tidak menyejahterakan rakyat.

Dengan menumpuknya permasalahan lingkungan, seharusnya pemerintah yang bernawacita menyejahterakan rakyatnya mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan berinvestasi pada energi yang ramah lingkungan dan memprioritaskan ketahanan pangan. Dalih bahwa pembangunan ini untuk kepentingan umum patut dipertanyakan lagi jika dampaknya justru lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Maka dari itu, penolakan terhadap segala pembangunan yang merugikan harus tetap dilakukan sebagai wujud kritis dan kepedulian masyarakat atas negara.
[uli]

Pernyataan Sikap Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Semarang Tentang konflik PT. Semen Indonesia di Rembang



Perjuangan para petani melawan pendirian pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang belum menemukan titik akhir. Hingga saat ini, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan warga, yakni mencabut Izin Lingkungan, Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen yang telah dikeluarkan Gubernur sebelumnya melalui SK No. 660.1/17 tahun 2012. Padahal, putusan tersebut keluar sejak 5 Oktober 2016 setelah warga melakukan tahapan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa sekaligus terakhir di Mahkamah Agung.
Kondisi semakin diperparah dengan adanya Surat Keputusan (SK) tentang izin lingkungan baru yang secara diam-diam dikeluarkan oleh Gubernur pada tanggal 9 November 2016. Para pakar hukum berpendapat, keluarnya SK tersebut merupakan upaya “mengakali” hukum yang dilakukan Gubernur untuk merestui pembangunan pabrik semen di Rembang. Karena itulah, sejak 19 Desember 2016 sampai hari ini, warga yang telah berjuang lebih dari dua tahun dalam proses peradilan bertahan di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka bertekad tak akan pulang sampai putusan MA itu dilakasanakan.
Penolakan pabrik semen di Rembang merupakan murni perjuangan warga untuk memperoleh keadilan dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Hal itu telah dibuktikan oleh warga danJMMPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dengan melakukan berbagai upaya baik litigasi maupun non-litigasi sejak tahun 2014. Namun belakangan, kami melihat persoalan ini dikeruhkan oleh pemberitaan media Semarang yang cenderung menggiring opini publik: bahwa perlawanan terhadap pabrik Semen Indonesia (yang notabene milik Badan Usaha Milik Negara) di Rembang ditunggangi kepentingan asing.
Beberapa media di Semarang juga kerap memproduksi berita yang berpihak pada pendirian pabrik semen. Hal ini jelas memperuncing konflik dan berpotensi mengadu domba masyarakat yang pro dan kontra adanya pabrik. Padahal, secara substansial, persoalan di Rembang bukanlah tentang berapa banyak masyarakat yang setuju atau tidak setuju adanya pabrik semen, melainkan tentang pendirian pabrik PT. Semen Indonesia yang sejak awal telah menyalahi aturan dan mengancam kelestarian lingkungan.
Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Permhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Semarang menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mematuhi Putusan Mahkamah Agung dengan mencabut Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 tahun 2012 dan semua turuannanya, serta hentikan seluruh kegiatan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang;
2. Meminta kepada media khususnya di Semarang untuk tidak memproduksi berita yang berpotensi memperuncing konflik dan mengadu domba warga yang pro dan kontra PT. Semen Indonesia di Rembang;
3. Meminta kepada media untuk memberikan informasi secara benar dan berimbang terhadap permasalahan PT.Semen Indonesia di Rembang;
4. Mendorong kepada seluruh Pers Mahasiswa khususnya di Semarang dan Jawa Tengah untuk mengawal kasus ini;
5. Mendorong Pers Mahsiswa di Semarang untuk bersolidaritas dan berjejaring dalam aksi-aksi menuntut dilaksanakannya putusan MA terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang
Semarang, 7 Januari 2017.
LPM yang tergabung dalam pernyataan sikap:
1. LPM Hayamwuruk (FIB Universitas Diponegoro)
2. LPM Menteng (Universitas Wahid Hasyim)
3. LPM Edukasi (FITK UIN Walisongo)
4. LPM Gema Keadilan (FH Universitas Diponegoro)
5. LPM Lentera (Fiskom Universitas Kristen Satya Wacana)
6. LPM Frekuensi (FST UIN Walisongo)
7. LPM Vokal (Universitas PGRI Semarang)
8. LKM SA-freedom press (Universitas Sultan Agung)
9. LPM Uninews (Universitas Muhammadiyah Semarang)
10. LPM Missi (FDK UIN Walisongo)
11. LPM Benteng Kampus (Stikom Semarang)
12. LPM Refrens (Fisip UIN Walisongo)
13. LPM Invest (FEBI UIN Walisongo)
14. LPM White Campus (Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang)
15. LPM Edents (FEB Universitas Diponegoro)
16. LPM Justisia (FSH UIN Walisongo)
17. LPM Praga (Universitas Katolik Soegijapranata)
18. BP2M (Universitas Negeri Semarang)
19. LPM Momentum (FT Universitas Diponegoro)
20. SKM Amanat (UIN Walisongo)
21. LPM Dimensi (Politeknik Negeri Semarang)


Ttd.
Sekjen PPMI DK Semarang
Ahmad Amirudin

Pers Release JMPPK: Patuhi Putusan MA!



Pangkur :

Ndika para Wakil rakyat
Niki wanci kawula nagih janji
Mring pangandikan rumuhun
Sumadya merjuwangna
Nasipe para kawula aning dhusun
Kang Niki nembe kaancam
Pabrik semen PTSI

Setelah 22 hari warga Kendeng bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut dihentikannya aktivitas pabrik semen di Rembang belum juga ditanggapi oleh Gubernur, hari ini warga beserta segala elemen masyarakat yang bersolidaritas dan mendukung perjuangan warga Kendeng untuk mengetuk rumah rakyat di Kantor DPR Jawa Tengah untuk mengadu kepada wakilnya.
Seperti telah diketahui, pasca Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan tuntutan warga Kendeng atas kasus pabrik semen di Rembang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum juga menghentikan aktivitas PT. Semen Indonesia di Rembang. Sebaliknya pada tanggal 9 November 2016 Gubernur Jawa Tengah justru diam-diam menerbitkan ijin lingkungan baru pada PT. Semen Indonesia di Rembang. Tindakan tersebut merupakan siasat untuk meneruskan kehadiran pabrik semen di Rembang, sekaligus pembangkangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan perjuangan warga. Gubernur ditengarai juga mengeluarkan berbagai pernyataan yang mengindikasikan bahwa pabrik semen di Rembang boleh jalan terus. Oleh karena itu, warga bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan tidak akan pulang sebelum Gubernur melaksanakan Putusan MA.
Di kampung halaman warga, terhitung 939 hari sudah warga bertahan di Tenda Perjuangan di Gunung Bokong, Rembang sejak alat berat datang untuk membangun pabrik semen di Rembang. Sama seperti
saudara-saudaranya yang bertahan di depan Kantor Gubernur, mereka bertekad tidak akan membongkar tendanya sampai pabrik semen angkat kaki dari Kendeng. Penolakan atas kehadiran pabrik semen di pegunungan Kendeng tersebut didasari atas keinginan untuk menjaga dan melestarikan alam dan ruang hidup warga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Terlebih karena warga menenggarai adanya kejanggalan dan manipulasi data di dalam AMDAL yang menjadi dasar bagi dikeluarkannya ijin lingkungan.
Dalam perjuangannya warga telah mencoba mengadukan masalah ini ke berbagai lembaga negara, termasuk menempuh jalur hukum, berupa gugatan ke PTUN yang berlanjut ke tingkat banding hingga KASASI dan Peninjauan Kembali. Dari awal warga mendesak agar pembangunan pabrik dihentikan terlebih dahulu. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Komnas HAM juga pernah menerbitkan rekomendasi penghentian pembangunan pabrik semen hingga selesainya proses menghasilkan keputusan hukum yang tetap. Tapi rupanya hal tersebut tidak dihiraukan dan pembangunan terus saja dilanjutkan. Kini saat putusan dari lembaga hukum tertinggi memenangkan tuntutan warga, atas nama investasi senilai 5 triliun berbagai pihak justru memaksakan dilanjutkannya pabrik semen tersebut.
Meskipun tidak sebanding dengan besarnya nilai kelestarian alam, investasi senilai 5 triliun bukanlah nilai yang kecil. Sebagai BUMN, investasi tersebut sebagian besar adalah milik negara yang diperoleh dari pajak yang dibayar oleh warga negara. Oleh karena itu, investasi tersebut seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bermartabat dan menghormati aturan hukum yang ada. Kekhawatiran akan kerugian atas investasi sebesar 5 triliun seharusnya tidak perlu terjadi, jika dari awal PT. Semen Indonesia menjalankan proses pembangunan pabrik di Rembang dengan prinsip kehati-hatian dan menghormati segala peraturan yang ada, termasuk mendengarkan permintaan warga dan rekomendasi Komnas HAM untuk menghentikan sementara pembangunan pabrik semen sampai keluarnya keputusan hukum tetap. Prinsip kehati-hatian seharusnya dijalankan dari awal, bukan dengan mengintimidasi dan mengkriminalisasi warga saat Putusan MA, tiba-tiba memerintahkan pencabutan ijin lingkungan atas pabrik. Ironis memang, warga yang telah memiliki kekuatan hukum oleh lembaga hukum tertinggi justru dicurigai sebagai alat kepentingan asing dan tidak nasionalis.
Berpegang teguh pada tujuan perjuangan mempertahankan pelestarian alam dan penghormatan terhadap hukum, maka warga beserta segala elemen masyarakat yang besolidaritas dan mendukung perjuangan warga menyerukan kepada wakil rakyat di DPR agar:
1. Sebagai Lembaga Legeslatif DPR mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk segera mematuhi putusan MA dan mendorong adanya moratorium tambang pabrik semen.
2. Memastikan bahwa keuangan negara berupa investasi yang ditanamkan dalam pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dikelola dengan baik dan benar.
3. Menghentikan intimidasi dan usaha-usaha ke arah kriminalisasi terhadap warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Rembang.
Salam Kendeng
Lestari !

Narahubung JM-PPK :
Gunretno : 0813 9128 5242
Joko Prianto : 0823 1420 3339

Press-Release | Pak Jokowi, Pilih Rakyat atau PLTU?


BATANG - Warga Batang yang tergabung dalam paguyuban UKPWR, kembali melakukan aksi penolakan terhadap proyek PLTU Batubara Batang. Proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 1000 MW yang digadang-gadang sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Sejak tahun 2011, yang berarti sudah sejak lima tahun silam warga Batang konsisten dengan perjuangan mereka untuk menolak proyek PLTU Batubara di tanah dan laut mereka. Warga berharap aksi yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi untuk peninjauan proyek PLTU Batubara Batang ini, mampu menggugah kesadaran Presiden Jokowi atas berbagai permasalahan yang ada bahkan sejak sebelum pembangunan dimulai.
Paguyuban UKPWR terdiri dari 5 desa (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban) dengan mayoritas warganya adalah petani dan nelayan.

Warga yang pernah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah yang terdapat PLTU Batubara, tidak ingin mengalami nasib  serupa dengan petani dan nelayan di sekitar PLTU Batubara di Cilacap, Cirebon, dan Jepara. Warga yang tinggal di sekitar PLTU tersebut banyak mengeluhkan udara yang kotor, gangguan pernapasan, penyusutan secara drastis hasil laut karena aktivitas PLTU dan berkurangnya lahan yang bisa digarap petani dan menimbulkan banyak masalah sosial lain. Ditambah, janji manis terbuka luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal ternyata hanya janji semata.

Selain masalah yang kelak muncul setelah PLTU Batubara ini mulai beroperasi, warga UKPWR juga telah mengalami banyak pelanggaran HAM, seperti dari perampasan lahan yang masih sah milik warga yang membuat warga tidak lagi dapat bertani di lahan sendiri, intimidasi dan tindakan represif aparat maupun preman bayaran perusahaan. Bahkan ada 7 warga yang dikriminalisasi tanpa alasan jelas.


Pembangunan PLTU Batubara Batang juga sudah menyalahi aturan yang menetapkan sepanjang pesisir Ujungnegoro-Roban sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Batang melalui SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 523/283/2005, yang berarti sejatinya pembangunan PLTU batubara di kawasan ini sangat tidak dibenarkan. SK ini diperkuat dengan penetapan Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029.


 Sudah berkali-kali warga melakukan aksi, mendirikan tenda perlawanan, bertemu langsung dengan pemenang tender di Jepang, J-Power dan Itochu, dan menemui JBIC (Japan Bank for International Corpration) sebagai pendana proyek, sampai beraudiensi dengan parlemen Jepang. Upaya untuk mengadu secara langsung ke Presiden sebagai kepala negara yang masih dipercaya warga mampu memihak dan menyelamatkan rakyatnya seperti pada janji kampanyenya pun dilakukan, berkunjung ke Istana dan tidak ditemui, mengirimi surat resmi melalui lembaga pendamping juga tidak mendapat respon berarti, mengirim ratusan surat tulisan tangan warga, hingga berkunjung ke rumah Jokowi di Solo juga sudah dilakukan, tapi hingga kini tidak ada satu statement atau tindakan Jokowi pun yang memihak rakyatnya ini.

"Sudah berbagai macam cara kita lakukan untuk dapat berkomunikasi langsung dg Presiden dan menyampaikan betapa PLTU Batubara sesungguhnya menyengsarakan rakyat. Tapi entah kenapa Bapak Presiden kita ini selalu saja seperti tidak punya waktu untuk rakyatnya ini. Jika seorang Presiden yang katanya 'dari rakyat untuk rakyat'  selalu punya waktu untuk meninjau proyek demi proyek, mengapa untuk rakyat yang memilihnya sendiri justru tidak?", ujar Sabrina relawan SKWB.

Ibu Rokiban, seorang istri nelayan Roban menambahi, "Tolong, Pak, hentikan PLTU sekarang juga. Karena sangat mengganggu dari sisi ekonomi. Sekarang saja tangkapan ikan sudah mulai menyusut. Lautnya jadi banyak lumpur semenjak pembangunan di area laut dimulai. Nelayan itu setiap hari harus ke laut mencari ikan biar dapat penghasilan, jadi kami selalu butuh laut. Beda dengan orang2 seperti bapak2 itu di pemerintahan, kerja atau tidak kerja tetap ada pemasukan yang pasti".

Dalam sudut pandang yang lebih luas, PLTU batubara menyumbang jutaan ton gas rumah kaca dan gas beracun (seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen oksida) yang berdampak pada kerusakan lingkungan secara global. Ini juga tidak sesuai dengan janji Indonesia pada dunia untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% pada tahun lalu.

Kerusakan alam,  kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan, konflik berkepanjangan, dan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat rupanya juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Di tahun 2016, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat ada 450 konflik agraria. Selain masalah PLTU Batang, banyak juga kasus kriminalisasi petani dan polemik di Pegunungan Karst, salah satunya di Pegunungan Kendeng Utara. Hari ini di lain tempat, para petani pegunungan Kendeng Utara juga menuntut keberpihakan pemerintah pada rakyat alih-alih kepentingan modal. Masa yang berkolaborasi dengan mahasiswa se-Semarang juga masyarakat yang peduli lainnya melakukan aksi di depan kantor gubernur Jawa Tengah. Aksi warga sendiri sudah dilakukan setiap hari selama hampir satu bulan di depan kantor gubernur. Properti aksi bahkan sempat dirusak satpol PP Kota Semarang karena dianggap mengganggu ketertiban umum dengan dasar hukum perda Kota Semarang No 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. 

Alasan warga pegunungan Kendeng melakukan aksi adalah menuntut Ganjar Pranowo sebagai gubernur untuk mematuhi keputusan MA yang sudah dimenangkan warga dan menghentikan segala aktivitas PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng yang  merusak lingkungan dan tidak menyejahterakan rakyat.

Dengan menumpuknya permasalahan lingkungan, seharusnya pemerintah yang bernawacita menyejahterakan rakyatnya mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan berinvestasi pada energi yang ramah lingkungan dan memprioritaskan ketahanan pangan.

Dalih bahwa pembangunan ini untuk kepentingan umum patut dipertanyakan lagi jika dampaknya justru lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Maka dari itu, penolakan terhadap segala pembangunan yang merugikan harus tetap dilakukan sebagai wujud kritis dan kepedulian masyarakat atas negara.

Narahubung:
- Sabrina Aulia Nisa, SKWB (Solidaritas Untuk Keadilan Warga Batang)
085727476333

Kamis, 05 Januari 2017

Tebang Satu Tanam Lima di Kostajasa

LASKAR BIRU: Aksi Penanaman Pohon Komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa di salah satu dari 5 lokasi Desa Wonoharjo (Rowokele). Dalam gambar nampak aksi yang berlangsung (5/1) di bekas bukit longsor Dukuh Wonosari [Foto: Arp] 

ROWOKELE – Tak mudah membangun kesadaran banyak orang dan merumuskan komitmen sosial yang jadi ikatan bersama dalam tindakan. Ini semacam manifesto pada tingkat praksis yang pada fase realisasinya disinergikan dengan pendirian usaha-usaha gotong-royong melalui sebuah koperasi. Dan adalah Kostajasa (Koperasi Taman Wijaya Rasa) yang kini menjadi perekat sosial itu.

Begitulah, maka pada Kamis (5/1) digelar aksi Penanaman Pohon Komitmen Bersama Hutan Rakyat – Kostajasa itu. Aksi yang melibatkan tak kurang dari 400 partisipan ini digelar di Desa Wonoharjo (Rowokele) dan berlangsung di 6 titik sekaligus; pada pedukuhan yang berbeda.

Sebagaimana diketahui, Desa Wonoharjo ini menjelang akhir tahun 2015 lalu terlanda bencana longsor, bersamaan dengan bencana serupa yang melanda beberapa desa di wilayah Sempor; juga banjir bandang yang menerjang desa Jatiroto tetangganya di ujung utara pegunungan karst Gombong selatan.

Desa Wonoharjo dikenal luas sebagai penghasil buah duku dan kokosan juga penghasil cengkih. Desa di kawasan perbukitan ini cukup memiliki resistensi terhadap bencana. Spirit gotong-royong merupakan kearifan tradisi dan modal sosial yang penting, termasuk manifestnya pada tindakan kolektif paska kejadian.

Beberapa yang dijadikan pilihan lokasi penanaman pohon memang titik rawan yang pernah mengalami bencana longsor sebelumnya.


Pomeo “Tebang Satu Tanam Lima”

Terasa benar pada aksi Penanaman Pohon Komitmen Bersama Hutan Rakyat – Kostajasa, bagaimana partisipasi warga dari berbagai elemen. Aksi yang dibuka di Dukuh Wonosari ini didukung kekompakan pemuda, termasuk perempuan dan kalangan pelajar SD di desa itu. Aksi ini juga mendapat dukungan luas dari desa lain termasuk organ Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag), Komunitas "Kebumen Bae-Lah", Kadang Tani Alas serta Komunitas Pemuda Likuran (Karanganyar).

UNTUNG KARNANTO: Koordinator aksi Untung Karnanto, tengah memberi keterangan pers di tengah aksi penanaman pohon [Foto: Arp] 

Koordinator aksi Untung Karnanto menjelaskan ihwal proses bagaimana membangun prakarsa yang secara sosial mencakupi dua aspek budaya dan ekonomi, yakni diawali dari riset di 5 wilayah berbeda; di kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen sendiri.

“Tahun 2006 saya masuk kawasan ini, dan waktu itu tanpa sponsor”, kisahnya saat diwawancara. Prakarsa pendirian Kostajasa sendiri bukan topdown melainkan ditumbuhkan seiring pembangunan kesadaran akan pentingnya ekologi bumi dan kelestarian lingkungan; dimana hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia.

Satu dekade Kostajasa berkembang sebagai sebuah koperasi yang memiliki perspektif lingkungan serta kelestarian dan keberlanjutannya. Secara internal dan antar komunitas hutan lestari yang tersebar di kabupaten Kebumen, berlaku pomeo unik “Tebang Satu Tanam Lima”.

“Ini yang jadi komitmen, makanya kegiatan hari ini disebut Penanaman Pohon Komitmen Bersama”, papar lelaki gondrong yang sering dipanggil Kaki Langka ini. Maknanya, sebagaimana pohon, komitmen ini juga tumbuh di hati para anggota Kostajasa.

Sayangnya, pada kegiatan penanaman pohon hari itu Bupati Kebumen, M Yahya Fuad, SE yang datang terlambat dan hujan lebat; sehingga batal berpatisipasi menanam pohon di hutan Wonoharjo...