Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Kamis, 07 Juli 2016

Doa Lebaran Petani Rembang

, CNN Indonesia

Selasa, 05 Juli 2016

Manipulasi pt Semen Indonesia di Tambang Rembang

Wong Kendheng | 5 Juli pukul 12:36 · 


BERIKUT PELANGGARAN HUKUM DAN MANIPULASI YANG DILAKUKAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG

1) MELANGGAR Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, Menyatakan bahwa batu gamping tersebut di tetapkan sebagai “Cekungan Air Tanah” (CAT) Watuputih. 
Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia berada di kawasan CAT Watuputih.

2) MELANGGAR Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No.6 Tahun 2010 pasal 63 yang menyatakan Watuputih “Kawasan Imbuhan Air”.

3) MELANGGAR Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 pasal 19. Bahwa kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai “Kawasan Lindung Geologi”.

4) Bahwa sesuai Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 27, kawasan hutan di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang tidak diperuntukan sebagai kawasan industri besar.

5) Bahwa PT Semen Indonesia SECARA SEPIHAK menetapkan Kawasan Pabrik sebagai Objek Vital Nasional, namun kenyataannya tidak sesuai dengan Kepmen Perindustrian No. 620/M-IND/KEP/12/2012 tahun 2012 tentang obyek vital nasional sektor industri. 

6) AMDAL PT. Semen Indonesia telah mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi. Pasalnya data yang dicantumkan dalam AMDAL tidak sesuai dengan kondisi rill lapangan. Contoh tentang jumlah keberadaan gua, ponor, dan mata air yang tidak sesuai. Dalam AMDAL jumlah gua disebutkan ada 9 padahal di lapangan ada 64 gua, untuk mata air disebutkan ada 40 namun di lapangan tercatat ada 125 sumber mata air, kemudian dalam AMDAL tidak menyebutkan adanya ponor namun kenyataannya terdapat 28 titik ponor.

7) Banyaknya kesaksian palsu dari pihak PT. Semen Indonesia di sidang PTUN Semarang: (1) Dua akademisi UGM yang mengatakan bahwa Kendeng tidak ada sumber air dan termasuk karst muda; (2) Selain itu juga terdapat kesaksian palsu dari Camat Gunem dan salah satu guru di Gunem saat sidang di PTUN Semarang, mereka mengatakan bahwa Joko Prianto telah mengikuti sosialisasi, namun kenyataannya Joko Prianto saat itu tidak berada di Rembang.

8) PT. Semen Indonesia juga akan membuat angka pengangguran meningkat pasca konstruksi pabrik. Bahwa ketika pabrik sudah beroprasi, menurut AMDAL hanya akan membutuhkan 356 karyawan. Bohong besar jika PT. Semen Indonesia akan menyerap lapangan pekerjaan jika pabrik beroperasi. Lagipula kebanyakan karyawan berasal dari LUAR Rembang. 

9) Belum lagi dampak hancurnya mata air, hancurnya gunung, habitat, ekosistem, serta polusi udara yang akan dihasilkan jika pabrik beroperasi. Data dari PDAM Rembang menunjukan bahwa sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang sangat bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih yang mengalirkan rastusan mata air. Bahkan rastusan mata air ini juga dimanfaatkan oleh penduduk kabupaten sekitar seperti Blora, Pati dan Tuban.

10) Datangnya pabrik semen di wilayah Rembang membuat stabilitas kerukunan antar tetangga dan saudara di Tegaldowo, Timbrangan, dan Rembang secara keseluruhan semakin berkurang. Padahal sebelum masuknya PT.Semen Indonesia kami hidup damai berdampingan dengan penuh gotong-royong.

11) Tanah yang akan menjadi calon tambang belum sepenuhnya terbebaskan. Ada tanah kami yang belum dijual dan tidak akan pernah kami jual untuk PT. Semen Indonesia. Bahwa rumor yang disebar pihak semen tanah kami sudah dijual sepenuhnya itu bohong besar.

‪#‎KendengLestari‬ ‪#‎TolakPabrikSemen‬ ‪#‎DemiRembang‬

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=253911938317373&id=100010957056017

Senin, 04 Juli 2016

Gubernur Jateng Dapat Membatalkan Ijin Lingkungan pt Semen Indonesia; Sekarang Juga !

Catatan: Wong Kendeng
 

Sesuai dengan UU No.32/2009 pasal 37 ayat (2) menyatakan: Izin lingkunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

Kenyataannya :
-Izin Lingkungan mengandung cacat karena menabrak Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pasal 19 dan Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah.
-Kemudian, AMDAL PT. Semen Indonesia telah mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi. 
Pasalnya data yang dicantumkan dalam AMDAL tidak sesuai dengan kondisi rill lapangan. 
Contoh tentang jumlah keberadaan gua, ponor, dan mata air yang tidak sesuai. Dalam AMDAL jumlah gua disebutkan ada 9 padahal di lapangan ada 64 gua, untuk mata air disebutkan ada 40 namun di lapangan tercatat ada 125 sumber mata air, kemudian dalam AMDAL tidak menyebutkan adanya ponor namun kenyataannya terdapat 28 titik ponor.

-Selain itu juga terdapat kesaksian palsu dari pihak PT. Semen Indonesia yang diwakili oleh Camat Gunem dan salah satu guru di Gunem saat sidang di PTUN Semarang. mereka mengatakan bahwa Joko Prianto telah mengikuti sosialisasi, namun kenyataannya Joko Prianto saat itu tidak berada di Rembang.

Tunggu apa lagi gubernur, sudah saatnya anda buktikan bahwa Jateng memang Gayeng yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahwa membiarkan pabrik semen membangun sama saja membiarkan pelanggaran hukum! 

***

Minggu, 03 Juli 2016

Abaikan Proses Hukum; Kejahatan Korporasi Tambang Semen Indonesia

Meski nyata-nyata diprotes masyarakat, aktivis dan pecinta lingkungan; pt Semen Indonesia, sebuah BUMN Pertambangan Karst nekad tak menghentikan operasionalisasinya. 
Proses hukum tak dihormatinya, ini sebuah indikasi kuat pelecehan terhadap proses hukum di sebuah negara hukum. 
Dari perspektif HAM, berikut disertakan pula, Surat Komnas HAM RI yang telah dilayangkan ke Bupati Rembang; Oktober silam.
__________________________


 
Jakarta, 22 Oktober 2014

No : 2.680/K/PMT/X/2014
Lampiran : …………
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi penghentian aktivitas dan penarikan alat berat di tapak pabrik PT. Semen Indonesia di Kec. Gunem, Kab. Rembang


Kepada Yth. Bupati Rembang
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 8, Rembang, Jawa Tengah


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima pengaduan secara langsung dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) terkait dengan pembangunan pabrik dan rencana penambangan bahan baku semen PT. Semen Indonesia di Kawasan Cekungan Watuputih Kabupaten Rembang.

Berdasarkan pengaduan tersebut, pada 28 s/d 30 Mei 2014, Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM telah menerbitkan surat rekomendasi nomor 1.569/K/PMTA/VIII/2014 tanggal 14 agustus 2014 perihal rekomendasi atas pengaduan penolakan pendirian PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang salah satu poin rekomendasi di dalam surat tersebut yang ditujukan ke JMPPK adalah agar warga mempertimbangkan melakukan gugatan hukum atas AMDAL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 669.1/17/2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) tbk di Kab Rembang Prov Jateng pada 1 September 2014. Warga telah mengajukan gugatan atas penerbitan izin lingkungan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Semarang dengan nomor 046/G/2014/PTUN.

Pada tanggal 13 Oktober 2014 Komnas HAM melakukan pertemuan dengan puluhan warga masyarakat yang tinggal di tenda di dekat tapak pabrik PT. Semen Indonesia. Warga tersebut telah tinggal di tenda lebih dari seratus duapuluh hari (red. sejak 16 Juni 2014) dengan harapan supaya aspirasi mereka agar PT. Semen Indonesia menghentikan aktivitas pembangunan pabrik didengarkan.

Dengan pertimbangan untuk menghormati proses hukum dan fakta sosial di masyarakat yang membutuhkan ketenangan, rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum sebagaimana dijamin di dalam pasal 30 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Serta berdasarkan pada pemenuhan hak atas keadilan yang dijamin di dalam pasal 17 serta untuk menjaga terjaganya kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang dijamin di dalam pasal 9 ayat (3). 

Untuk itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi agar saudara meminta PT. Semen Indonesia agar untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem dan menarik alat-alat berat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo.
_____


-proses hukum belum selesai dan final karena menunggu hasil peninjauan kembali (PK) di MA.
-surat dari Komnas HAM tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan

Sabtu, 02 Juli 2016

Perpag Distribusikan Paket Sembako bagi Korban Banjir



PERPAG PEDULI: Perpag bersama PSMB-UPN tengah mendistribusikan paket sembako bagi korban banjir di Balai Desa Jatiroto, Buayan [Foto: MKGS] 

GOMBONG - Setelah melewati tahap tanggap darurat bencana, Persatuan Rakyat Penyelamat Karst (Perpag) bekerjasama dengan Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) – UPN Yogyakarta, mendistribusikan bantuan tak kurang dari 150 paket sembako (2/7). Bantuan ini didistribusikan kepada para korban bencana, yakni “banjir bandang” di tiga desa. Purbowangi Buayan, Sukomulyo Rowokele dan Jatiroto Buayan.

Tim PSMB-UPN Yogyakarta yang dipimpin Eko Teguh Paripurno (ET) juga terjun langsung ke lapangan menyertai Tim Perpag yang terdiri dari Satgas (Sugimin, Prayitno, Sutoyo, Slamet, Martoyo), Ketua Samtilar dan Wakil Ketua Lapiyo, unsur Pemuda Alex dan unsur Perempuan yang diwakili Siti Hanifah. 

Sebagaimana diketahui pada dua minggu lalu banyak wilayah terguyur hujan deras disertai angin kencang dan petir, menyebabkan banyak daerah dilanda bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Bencana alam berupa banjir bandang juga melanda beberapa  desa yang berada di Kawasan Karst Gombong Selatan. 

Meluapnya Kali Bantar yang berhulu di daerah Wagirpandan (Rowokele) bersebelahan dengan Gumelem yang masuk daerah Banjarnegara; juga tak luput dari bencana banjir bandang. Sebanyak 51 KK di desa Purbowangi Buayan, 37 KK di Desa Sukomulyo Rowokele dan 50 KK di Desa Jatiroto Buayan. 

Bencana banjir bandang ini bahkan sempat merusak dan menghanyutkan jembatan Desa Jatiroto yang merupakan jalur ekonomi vital yang menghubungkan akses warga dengan pasar Desa Purbowangi.

Kepedulian Perpag

Dalam sambutannya wakil ketua Perpag Lapiyo menyampaikan keprihatinan mendalam atas  bencana yang tak luput melanda beberapa desa di kawasan karst Gombong selatan. Meskipun terbilang sebentar, dampak banjir yang melanda telah secara signifikan menimbulkan dampat kerusakan meluas. Di desa Sukomulyo banyak rumah tergenang setinggi 60-150 cm, hingga menghancurkan perkakas dapur, perabot rumah dan bahkan tempat tidur.
“Perpag ikut peduli dan menggalang bantuan untuk ikut meringankan para korban”, kata Lapiyo dalam sambutannya. 

Menurut Lapiyo, terjadinya bencana alam yang menghancurkan ini tak lepas dari fenomena hancurnya ekologi lingkungan, kerusakan kawasan hulu yang menurunkan daya dukung lingkungan, berpengaruh pula pada kapasitas daerah aliran sungai guna menampung kucuran hujan dalam intensitas tinggi. Wajar jika Kali Bantar meluap dan tumpahan airnya menerjang rumah-rumah penduduk desa. 

“Apa yang bakal terjadi jika di kawasan ini dieksploitasi secara besar-besaran?”, tanya Lapiyo.

Menurut salah satu warga desa Sukomulyo, pelaksanaan bakti sosial Perpag yang menggandeng pakar mitigasi bencana berikut tim tanggap darurat dari PSMB-UPN Yogyakarta ini, dirasa tepat sasaran karena bantuan langsung diterimakan kepada para korban. 

Salah satu perangkat desa, Rohmadi Kadus Sukomulyo menerima baik pendistribusian bantuan paket sembako kepada warganya. Demikian pula Pj Kades Jatiroto. Sedangkan pendistribusian bantuan di desa Purbowangi secara langsung diterima oleh warga yang menjadi korban bencana.    
 

Warga Ungkapkan Alasan Tolak Eksplorasi Kawasan Karst Gombong

[Foto: ORi]
 
KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Tak ingin bernasib seperti di Klapanunggal, Bogor, Warga Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, kekeh menolak rencana eksplorasi karst Gombong Selatan untuk kebutuhan PT Semen Gombong. Salah satu warga dengan keras menolak adalah Mandireja (80).

Warga Dukuh Karangkamal RT 01 RW 08 desa setempat itu, meyakini jika penambangan tetap dilakukan maka sumber mata air di wilayah tersebut bakal rusak. Dia mencontohkan di kawasan karst Klapanunggal di perbatasan Kabupaten Karangan dan Bogor, Jawa Barat, yang saat ini telah rusak dan sumber mata airnya lenyap.

"Saya tidak hanya karena katanya orang, tetapi saya mengalami sendiri," kata pria yang telah dikaruniai sembilan anak, 32 cucu dan 13 buyut itu, kepada Kebumen Ekspres, belum lama ini di rumahnya di Desa Sikayu.

Sejak tahun 1960 hingga 1964, Mandireja, mengaku bekerja menambang batu gamping di Klapanunggal untuk kebutuhan bahan baku semen dari sebuah pabrik semen terkenal.

"Saya ingat betul, tahun 60an air masih sangat bagus disana. Tapi hanya sekitar tiga tahun setelah ditambang, airnya lenyap benar-benar lenyap. Bahkan ada danau yang airnya melimpah juga hilang," kisah Mandireja, dengan bahasa ngapaknya. 

Dia mengaku sangat khawatir, di wilayah Karst Gombong Selatan bernasib sama seperti di Klapanunggal. Oleh karenanya dengan tegas dia menolak rencana berdirinya PT Semen Gombong.

"Selama ini di Desa Sikayu belum pernah mengalami kekeringan. Tidak pernah kekurangan air. Jadi jangan sampai ini terjadi di Sikayu," ujar pria yang mengaku menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian.

Dia berharap, setelah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Semen Gombong dinilai tidak layak, Pemkab Kebumen mengambil sikap tegas dengan tidak menerbitkan izin beroperasinya PT Semen Gombong.

Pria yang sudah tidak muda lagi itupun rela berkali-kali ikut melakukan demo penolakan penambangan PT Semen Gombong. Tak hanya di Kebumen, tetapi juga ikut melakukan aksi massa di Semarang. "Ini demi lestarinya alam kita, mas," tegasnya.

Setelah berkali-kali warga yang tegabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Kars Gombong (Perpag) melakukan penolakan terhadap rencana penambangan PT Semen Gombong. Terakhir kalangan DPRD pun mengambil sikap dengan ikut-ikutan melakukan penolakan yang sama.

Komisi A DPRD Kebumen bahkan berinisiasi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri persoalan di kawasan Karst Gombong Selatan. Terutama penyusutan kawasan bentang alam karst (KBAK). Mengingat, pada tahun 2003 telah ditetapkan melalui keputusan menteri terkait KBAK di kawasan karst Gombong Selatan yang mencapai 48 km2. Namun kemudian menjadi tidak lebih dari 8 km2. Padahal selama ini PT Semen Gombong belum beroperasi.

“Apa yang menjadi aspirasi warga akan kami bawa karena kami pun mendukung pelestarian lingkungan di kawasan karst Gombong Selatan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhy Tri Hartanto.(ori)

https://www.facebook.com/asliwongkebumen/?fref=nf

Izin Lingkungan Penambangan Kars Gombong Selatan Tidak Layak

KEBUMEN – Bupati Yahya Fuad menyatakan izin lingkungan terkait penambangan kawasan kars Gombong Selatan tidak layak. Orang nomor satu di kabupaten berslogan Beriman ini pun mempersilakan investor dari PT Semen Gombong mengajukan keberatan atas keputusannya tersebut.

Mengingat, pada hasil positif berbeda dengan pengajuan studi analisis mengenai dampak lingkungan. Namun ketika studi analisisnya dilakukan pihak yang berbeda saat ini ternyata hasilnya berbeda, yakni negatif, berbeda dengan tahun 1990-an silam yang memberikan hasil positif.

“Kami juga telah mengeluarkan surat izin tidak layak,” kata Fuad saat buka bersama dengan wartawan di ruang Jatijajar kompleks pendapa rumah dinas bupati, Kamis (30/6). Buka bersama yang dilanjutkan tanya jawab itu dipandu Kabag Humas dan Protokol Drajat Tri Wibowo.

Hadir Kapolres Kebumen AKBP Alpen serta pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Slamet Mustolkhah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Supangat, Kepala Satpol PP RAI Ageng Sulistyo Handoko dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Pemkab Kebumen Edy Riyanto.

Lebih lanjut Bupati Fuad menjelaskan, kendati telah dinyatakan tidak layak, pihaknya tidak menutup 100 persen bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kebumen.

Pro Investasi

PT Semen Gombong pun dapat mengajukan izin ulang kepada Komite Amdal. Pihaknya tetap berharap investor masuk, agar kemajuan Kebumen bisa cepat. Hal tersebut sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan di Kebumen yang saat ini tercatat sebagai kabupaten termiskin nomor dua di Jateng.

Pemkab juga menyiapkan lahan seluas 150 hektare untuk pembangunan kawasan industri di wilayah selatan. Saat ini tengah dilakukan studi kelayakan serta pembuatan masterplan dan Detail Engineering Design (DED).

Adapun wilayah utara akan disiapkan sebagai kawasan industri aktif, di mana investornya diberi kesempatan untuk membuka pabrik di kantong-kantong kemiskinan. Misalnya industri di wilayah Karangsambung dan Karanggayam. Mengenai pengupahannya, Bupati Fuad membuat terobosan baru dengan tidak menggunakan upah minimum kabupaten (UMK), melainkan upah minimum desa (UMD).

UMK Kebumen saat ini Rp 1,3 juta per bulan. Sedangkan UMD nanti bisa dibuat hanya 80 persennya, dengan pertimbangan transportasi lebih dekat dan murah serta mendapat penghasilan yang tadinya hanya Rp 0.

Tindak lanjutnya akan dibuat perda inisiatif yang memberi kesempatan kepada investor untuk membangun pabrikpabrik yang disebut berada di kawasan lain tersebut. “Kami serius menciptakan kawasan industri sebagai perwujudan dari pro investasi,” tegasnya. (K5-49)


https://www.facebook.com/asliwongkebumen/photos/a.887691391320310.1073741828.728775390545245/1051585014930946/?type=3&theater