Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Rabu, 10 Februari 2016

Warga 5 desa di Kebumen tolak pembangunan pabrik Semen Gombong

Reporter : Parwito | Rabu, 10 Februari 2016 21:52

Warga Kebumen tolak pabrik Semen Gombong. ©2016 Merdeka.com/Parwito

Merdeka.com - Ratusan warga dari lima desa yang berada di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (10/2) menggelar aksi unjuk rasa menolak didirikannya pabrik semen di sekitar wilayah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah.

Kelima desa yang berunjukrasa yaitu; Desa Sikayu, Karangsari, Ronggodono, Banyumudal dan Nogoraji. Kelima warga desa tersebut menuntut agar izin penambangan untuk bahan semen yang akan ditambang oleh PT Semen Gombong dibatalkan.

Para peserta aksi yang terdiri atas warga desa tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) dan Komunitas Masyarakat Karst Kebumen (KMKK) menolak berdirinya perusahaan semen yang kabarnya milik Grup Arifin Panigoro tersebut.

"Operasi PT Semen Gombong yang rencananya berada di kawasan Karst Gombong (Perpag) Kebumen itu nantinya akan merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang ada. Akibatnya juga akan mengurangi daya dukung lingkungan sekitar," tegas Ketua Perpag Kebumen, Samtilar dalam orasinya disela-sela aksi Rabu (10/2).

Samtilar menegaskan, penolakan masyarakat di sekitar kawasan karst Gombong selatan selama ini, seharusnya telah cukup menjelaskan resistensi terhadap ancaman perusakan lingkungan yang bakal diakibatkan oleh operasionalisasi tambang batuan karst.

"Apalagi, setelah perubahan regulasi yang mengatur Kawasan Bentang Alam Karst [KBAK] Gombong Selatan (Kepmen ESDM) sehingga terbuka ruang untuk merubah kawasan lindung eco-karst menjadi kawasan budidaya tambang, kami melihat adanya indikasi manipulasi dalam penetapan KBAK yang baru," terangnya.

Sekertaris Perpag Kebumen Nanang Triadi membeberkan, terlebih dalam perubahan ini tak dilampiri detail peta batas-batas dan koordinat yang menjelaskan mana kawasan lindung dan mana kawasan budidaya.

"Modus dan inisiatif merubah regulasi perlindungan kawasan bentang alam karst yang tak partisipatif dan cenderung tertutup dari kajian kritis masyarakat luas, juga tak bisa diletakkan di atas isu otonomi daerah atau pun pertumbuhan iklim investasi daerah," jelasnya.

Kebijakan pembangunan yang berwatak demikian, jelas Nanang hanya akan membangkitkan resistensi luas di masyarakat. "Itu sebabnya, kenapa di berbagai tempat, khususnya di Jawa Tengah; hari ini masyarakat tengah menggalang kekuatan untuk berjuang mempertahankan ruang hidupnya," tandasnya.

Unjuk rasa digelar mulai siang hingga petang tadi dilakukan dengan aksi konvoi dengan mobil dan sepeda motor di sejumlah desa. Dimulai dari Desa Sikayu, Desa Karangsari, Desa Rogodono, Desa Banyumudal, Desa Nogoraji dan berakhir di Desa Mergosono.

Usai aksi konvoi, para pendemo juga memasang spanduk yang intinya penolakan atas berdirinya pabrik semen. Tulisan itu berbunyi antara Lain, 'Sedulur, ayuh bareng-bareng tolak pabrik semen Gombong', 'Tolak PT Semen Gombong, Aku Wis Makmur Karst Gombong Aja Digempur', 'Ora Wedi Semen Larang Sing Penting BUMI LESTARI Siapa Takut'.

Setelah menggelar aksi di sejumlah desa, warga rencananya akan mendatangi kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kebumen. Aksi unjuk rasa ini sendiri muncul usai Pemkab Kebumen melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) secara resmi mengumumkan izin lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Gombong melalui surat nomor 503/03/P-IL/II/2016.

Warga pun bereaksi keras dan menolak pemberian izin lingkungan terhadap rencana pendirian pabrik semen di Desa Sikayu, Kecamatan Buayan itu. Alasanya dengan berdirinya pabrik semen nanti dapat merusak Karst di sekitar Gombong Selatan, pencemaran lingkungan, dan persediaan air tanah akan habis.

http://www.merdeka.com/peristiwa/warga-5-desa-di-kebumen-tolak-pembangunan-pabrik-semen-gombong.html

Penolakan PT Semen Gombong Makin Gencar

10 Februari 2016 5:59 WIB 


Foto: moneter
KEBUMEN, suaramerdeka.com – Penolakan terhadap operasionalisasi PT Semen Gombong makin digencarkan oleh sebagian masyarakat dan aktivis lingkungan di Kawasan Karst Gombong Selatan. Penolakan itu menyusul pengumuman permohonan ijin lingkungan PT Semen Gombong yang dirilis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kebumen.
Pengumuman tertanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani Plt Kepala BPMPT Kebumen Aden Andri Susilo disebukan PT Semen Gombong mengajukan ijin lingkungan untuk industri semen dan industri kimia dasar. Antara lain tambang batu lempung di Desa Kretek, Jatiluhur, Jatiroto, dan Bumiagung Kecamatan Rowokel. Kebumen tambang batu gamping di Desa Banyumudal dan Sikayu Kecamatan Buayan.
Kemudian pabrik semen di Desa Nogoraji, Kecamatan Buayan, dan rencana jalan produksi melewati Desa Nogoraji, Jogomulyo, Semampir, Jatiroto, Banyumudal dan Purbowangi Kecamatan Buayan dan Desa Kretek Kecamatan Rowokele. Tambang batu lempung seluas 124 hektare, tambang batu gamping seluas 147,5 hektare. Adapun kapasitas produksi mencapai 1,9 juta ton klinker per tahun untuk produksi semen 2,3 juta ton per tahun. Investasi dengan modal Rp 125 miliar itu memiliki kebutuhan air yang cukup besar yakni 159,5 m3/jam atau 3.830 m3/hari. Sedangkan kebutuhan listrik 27,55 MW.
Rencana masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) akan melakukan aksi penolakan tambang semen di Kawasan Karst Gombong Selatan, Rabu (10/2). Aksi mulai dari Desa Sikayu, Nogoraji, Banyumudal dan sekitarnya. Mereka juga akan mendatangi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kebumen dan BPMPT Kebumen untuk menyatakan penolakan terhadap ijin PT Semen Gombong.
Sebelumnya, penolakan masyarakat terhadap eksploitasi karst Gombong selatan juga telah disampaikan pada agenda uji dokumen Amdal PT Semen Gombong di BLH Provinsi Jateng. Lebih dari 1.700 warga menandatangani sebuah petisi penolakan operasionalisasi tambang karst yang telah dilayangkan kepada presiden, kementrian dan berbagai pemangku kebijakan terkait.

(Supriyanto/CN39/SM Network)

http://berita.suaramerdeka.com/penolakan-pt-semen-gombong-makin-gencar/

Warga Demo Tolak PT Semen Gombong Beroperasi

10 Februari 2016 13:15 WIB 


Ratusan warga di kawasan Karst Gombong Selatan menggelar aksi demonstrasi menolak operasi PT Semen Gombong, Rabu (10/2). (suaramerdeka.com/ Supriyanto)
KEBUMEN, suaramerdeka.com - Ratusan warga di sejumlah desa di Kawasan Karst Gombong Selatan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak operasi PT Semen Gombong, Rabu (10/2). Dalam aksi yang diikuti lebih dari 500 orang itu mereka juga mendesak kepada Pemkab Kebumen untuk tidak menerbitkan ijin lingkungan PT Semen Gombong.
Unjuk rasa digelar dengan melakukan konvoi dengan mobil dan sepeda motor di sejumlah desa. Mulai dari Desa Sikayu, Karangsari, Rogodono, Banyumudal, Nogoraji dan Mergosono.
Para peserta aksi yang terdiri atas warga desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag), Komunitas Masyarakat Karst Kebumen (KMKK), Setam, memasang spanduk yang intinya penolakan atas berdirinya pabrik semen.
Tulisan itu berbunyi antara Lain, “Sedulur, ayuh bareng-bareng tolak pabrik emen Gombong”, “Tolak PT Semen Gombong, Aku Wis Makmur Karst Gombong Aja Digempur,” “Semen Dadi Petani  Mati, Semen Ora Sida Petani Sejahtera”…. Selain itu, secara bergantian perwakilan warga secara bergantian melakukan orasi.
Setelah menggelar aksi di sejumlah desa, warga rencananya akan mendatangi kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kebumen.
“Pemkab Kebumen tidak perlu pasang badan membela tambang semen atau pun menerbitkan ijin lingkungan tambang semen di Gombong selatan,” ujar Ketua Perpag Samtilar kepada Suaramerdeka.com di sela-sela aksi.
Samtilar menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten menolak terhadap operasionalisasi kegiatan tambang semen di wilayah karst. Sebab kegiatan ini jelas-jelas akan berdampak pada kerusakan ekologi kawasan karst.
(Supriyanto/ CN33/ SM Network)

http://berita.suaramerdeka.com/warga-demo-tolak-pt-semen-gombong-beroperasi/

Aksi Tolak Semen Gombong Menguat

Massa aksi tengah membentang spanduk penolakan tambang semen di depan kantor desa Sikayu Buayan [Foto: mkgs]

Aksi Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag] digelar secara simultan di desa-desa seputar kawasan bentang alam karst Gombong selatan (10/2). Yakni di desa Sikayu, Karangsari, Ragadana, Banyumudal, Nagaraji dan Mergosono. Dengan menggunakan 129 sepeda motor berboncengan , 3 mobil; massa aksi mengawali rute konvoinya dari posko sekretariat Perpag di Sikayu.

Aksi yang dimulai pada pagi hari jam 09.00 diawali dengan pengarahan wakil ketua Perpag Lapiyo di hadapan massa aksi. Termasuk dalam aksi kali ini, ratusan perempuan berpartisipasi dan dikoordinasi Siti Hanifah warga setempat. Puluhan spanduk penolakan rencana tambang semen dibawa dalam barisan untuk kemudian dibentang di beberapa titik sepanjang rute aksi. Pada tiap pemberhentian itu, digelar orasi secara bergantian.

Metode ini efektif menyeret partisipasi warga di desa-desa lain untuk bergabung setelah sebelumnya beberapa warga perwakilan desa ikut rapat sosialisasi aksi bersama. Hingga digelarnya aksi di depan tapak pabrik pt Semen Gombong, tak kurang dari 500 demonstran telah ikut bergabung.
“Kami tidak anti investasi, tetapi jika pilihan investor itu akan membangun industri semen, kami menolak”, teriak Hersito warga Nogoraji yang rumahnya tak jauh dari tapak pabrik.

“Operasionalisasi industri semen bukan saja butuh pasokan air yang besar setiap harinya. Tapi eksploitasi tambang karst jelas akan mematikan fungsinya sebagai resapan alam terbaik”, papar Siti Hanifah yang juga pegiat PNPM perdesaan. Dia menambahkan bahwa kaum ibu menjadi fihak yang paling dikorbankan dalam urusan pengguna air harian dalam pemenuhan kebutuhan domestik yang vital.

“Issue teknologi ramah lingkungan dalam industri semen, hanya lah dalih bohong”, tukasnya dalam orasi.      

Tak ada satu pun dari fihak pt Semen Gombong menemuai massa aksi ini selain petugas Satpam di posko gerbangnya. Beberapa orang cuma berdiri menonton dari teras kantor pt Semen Gombong dalam jarak ratusan meter. 

Namun aksi pagi itu berlangsung tertib. Massa aksi dipandu mobil komando melanjutkan konvoinya menyusuri jalanan desa Nogoraji melewati desa Mergosono yang disambut antusias warga...

Tanpa Semen Hidup, Tanpa Air Mati

Massa aksi di depan lokasi tapak pabrik pt Semen Gombong [Foto: mkgs]
___

Korelasi slogan yang diduplikasi dari twitter Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan dilansir di rapat warga sebelum ini; begitu menginspirasi kesadaran banyak orang. Ini seperti menggugah kesadaran pentingnya ekologi lingkungan dan ruang hidup bersama.

Dalam konteks perijinan operasionalisasi industri semen, khususnya pt Semen Gombong, kesadaran ekologis demikian menemukan taut dan momentum serta manifestasinya dengan kebangkitan aksi-aksi massa. Serbuan kekuatan kapital pada sektor tambang semen di Jawa khususnya, memang menggila.

Perlawanan massa rakyat anti tambang semen di berbagai daerah seperti Ajibarang, Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Wonogiri, Tuban, dan Gombong selatan sendiri; rupanya belum cukup menyadarkan pemerintah setempat dalam merumuskan kebijakan terkait tata kelola sumber daya alamnya. Padahal potensi alam di kawasan karst itu bukan lah melulu bahan tambang yang depositnya terbatas, rentan dan tak terbarukan.


Menanggapi aksi massa hari ini (10/2) yang pada intinya menolak ijin lingkungan pt Semen Gombong, plt Kepala BPMPT Kebumen pun masih terkesan menyikapinya dengan pendekatan prosedural belaka. Retorika pernyataannya menunjukkan lemahnya komitment pemerintah dalam hal menjaga kelestarian ekologi lingkungan ***

Rencana Pendirian Pabrik Semen di Grobogan Ditolak Warga

Reporter:  Dani Agus  /  @ 13:25:58  /  09/02/2016 

Perwakilan warga menyampaikan aspirasi pada anggota DPRD Grobogan terkait penolakan pendirian pabrik semen. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Perwakilan warga dari Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari dan Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan mendatangi kantor DPRD Grobogan, Selasa (9/2/2016) .
Tujuannya untuk mengadu terkait bakal adanya pendirian pabrik semen yang lahannya berada di dua desa tersebut.
Perwakilan warga sebanyak 10 orang itu diterima langsung oleh Plt Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. Ikut mendampingi dalam kesempatan itu, Ketua Komisi A Riyadi dan anggotanya Sukanto.
Hadir pula Ketua Komisi B Budi Susilo dan wakilnya Agus Siswanto. Dari pihak eksekutif terlihat, Kepala BPPT Grobogan Nur Iksan serta Sudarso dan Afi Wildani dari Bappeda. Terlihat juga Kapolsek Wirosari AKP Zainuri.
“Inti permasalahan yang kami adukan adalah terkait rencana pendirian pabrik semen milik PT Prima Vanda Listi (PVL) di wilayah kami. Kondisi ini membuat warga resah dan kami menolak pendirian pabrik semen,” tegas Kepala Dusun Kuniran, Desa Dokoro Suyoto saat menyampaikan aspirasinya.
Salah satu alasan utama penolakan adalah keberadaan mata air yang jadi sumber penghidupan warga. Air bawah tanah yang ada di dalam pegunungan Kendeng itu dikhawatirkan akan rusak jika di lokasi itu didirikan pabrik semen.
“Sumber air bawah tanah itu besar sekali manfaatnya buat kami. Oleh sebab itu, kami juga tidak ingin ada pabrik semen berdiri di sana,” cetus Nurkholis, warga Desa Kemadohbatur.


Dari pihak Bappeda menyatakan, pada tahun 2012 lalu, PT PVL sudah sempat mengajukan rencana pendirian pabrik semen di Desa Godan, Kecamatan Tawangharjo. Namun, hal itu tidak bisa diteruskan karena lokasinya merupakan kawasan bentang alam karst yang tidak dibolehkan adanya aktivitas penambangan dan pendirian pabrik besar. Kondisi itu mengacu pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang dimiliki.
“Akhirnya kita beri arahan agar mencari lokasi lain yang masih memungkinkan. Alternatif yang kita berikan di Desa Dokoro dan Tegalrejo, keduanya di Kecamatan Wirosari,” kata Sundarso.
Dikatakan, untuk mendirikan pabrik besar prosesnya cukup panjang. Jadi, meski lokasi itu sesuai RTRW namun masih ada beberapa proses perizinan yang mesti ditempuh dalam mendirikan pabrik tersebut.
Sementara itu, Kepala BPPT Nur Iksan menyatakan, dalam mengeluarkan izin ada banyak faktor yang jadi pertimbangan. Antara lain, adanya persetujuan warga di sekitar lokasi pendirian pabrik.
“Kalau ada penolakan warga tentu pemberian izin tidak bisa dilakukan begitu saja. Selain persetujuan warga, masih ada persyaratan lain yang mesti dipenuhi. Jadi, dalam mengeluarkan izin kami akan bertindak sesuai prosedur,” cetusnya.
Sementara itu, HM Nurwibowo berjanji akan membantu semaksimal mungkin agar aspirasi warga itu bisa terwujud. Sebab, jika pabrik itu berdiri maka warga khawatir akan kerusakan lingkungan alam yang ada.
“Aspirasi warga ini akan kita perjuangkan. Kami minta pihak eksekutif juga mempertimbangkan aspirasi warga terkait rencana pendirian pabrik semen,” katanya.
Meski perwakilan warga yang datang menyampaikan aspirasi hanya 10 orang, namun penjagaan di kompleks Kantor DPRD Grobogan terlihat cukup ketat. Indikasinya, ada belasan aparat keamanan yang berjaga di dalam dan di luar gedung. Bahkan, mobil water cannon Polres Grobogan juga disiagakan di luar kantor dewan.
“Memang sebelumnya ada informasi kalau warga yang datang jumlahnya ribuan. Namun, akhirnya kami minta agar yang datang perwakilan saja,” imbuh Nurwibowo.
Editor : Akrom Hazami

http://www.murianews.com/2016/02/09/71000/rencana-pendirian-pabrik-semen-di-grobogan-ditolak-warga.html#sthash.1IX5gB2C.gbpl&st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=/

Selasa, 09 Februari 2016

Press-Release

PERSATUAN RAKYAT PENYELAMAT KARST GOMBONG
[PERPAG]
Sekretariat: Ds Sikayu Kewunen Rt.01/02, Kec. Buayan, Kebumen 54474
Telp. HP: 087737736871 | email: perpkg@yahoo.com


Press-Release :

“Masyarakat Menolak: Pemkab Kebumen Tak Perlu Terbitkan Ijin Lingkungan pt Semen Gombong”

Menghidupkan investasi daerah itu tak harus dengan semata-mata mengeksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini mengeksploitasi batuan karst di Gombong selatan; yang pada gilirannya jelas mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penolakan masyarakat di sekitar kawasan karst Gombong selatan selama ini, seharusnya telah cukup menjelaskan resistensi terhadap ancaman perusakan lingkungan yang bakal diakibatkan oleh operasionalisasi tambang batuan karst.

Setelah perubahan regulasi yang mengatur Kawasan Bentang Alam Karst [KBAK] Gombong Selatan (Kepmen ESDM) sehingga terbuka ruang untuk merubah kawasan lindung eco-karst menjadi kawasan budidaya tambang, kami melihat adanya indikasi manipulasi dalam penetapan KBAK yang baru. Terlebih dalam perubahan ini tak dilampiri detail peta batas-batas dan koordinat yang menjelaskan mana kawasan lindung dan mana kawasan budidaya.

Modus dan inisiatif merubah regulasi perlindungan kawasan bentang alam karst yang tak partisipatif dan cenderung tertutup dari kajian kritis masyarakat luas, juga tak bisa diletakkan di atas issue otonomi daerah atau pun pertumbuhan iklim investasi daerah. Kebijakan pembangunan yang berwatak demikian, jelas hanya akan membangkitkan resistensi luas di masyarakat. Itu sebabnya, kenapa di berbagai tempat, khususnya di Jawa Tengah; hari ini masyarakat tengah menggalang kekuatan untuk berjuang mempertahankan ruang hidupnya.

Serbuan kapital di sektor pertambangan semen yang mengincar berbagai daerah seperti Ajibarang, Wonogiri, Blora, Rembang, Pati, Gombong; itu semua bukan kepentingan masyarakat luas. Tapi lebih merupakan kepentingan pemodal yang hanya mengenal hukum akumulasi dan laba profit semata. Sedangkan kepentingan masyarakat luas akan bumi, air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamNya; malah dikesampingkan !

Kami tidak bodoh untuk membiarkan kemenangan propaganda issue kenaikan pendapatan daerah sebagai dalih legitimasi serbuan tambang di Jawa Tengah khususnya ini. Dalih demikian telah usang. Selain tak berhitung betapa besar kerugian yang akan diakibatkan dari segala kegiatan ekstraktif tambang, khususnya tambang batuan karst. Kehancuran ekologi karst jelas mustahil bisa dipulihkan, direklamasi dengan cara dan teknologi apa pun. Termasuk dengan “teknologi ramah lingkungan” yang dipuja tak ubahnya sebagai sihir pengetahuan.     

Akan tetapi, Pemkab Kebumen melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu telah mengumumkan permohonan ijin lingkungan pt Semen Gombong (3/2) melalui surat No. 503/03/P-IL/II/2016; dan membantu proses terbitnya ijin operasionalisasi kegiatan tambang semen di wilayah kami. Dengan ini kami tetap secara konsisten menyatakan MENOLAK terhadap operasionalisasi tambang karst (juga batuan lempung) yang jelas-jelas bakal berdampak sangat merusak ekologi kawasan.     

Pemkab Kebumen tak perlu “pasang badan” membela tambang semen atau pun terbitkan ijin lingkungan tambang semen di Gombong selatan.

Aksi Persatuan Rakyat

Aksi Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag] digelar di desa-desa seputar kawasan bentang alam karst Gombong selatan (10/2). Yakni di desa Sikayu, Karangsari, Ragadana, Banyumudal, Nagaraji. Aksi dimulai pada pagi hari jam 07.00.

Dilanjutkan siang dengan menyertakan beberapa perwakilan guna mengantar surat penolakan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Kebumen.

Sebelum mendatangi kantor BPMPT, Perpag menggelar konferensi pers di Balai Wartawan Kebumen

Kebumen, 10 Februari 2015,

Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag]




Samtilar                                                             Nanang Triadi

            Ketua                                                                      Sekretaris

Minggu, 07 Februari 2016

Membaca Kritis Perubahan Tim Penilai Amdal pt Semen Gombong

Perpag menggelar rapat warga (6/2) di desa Sikayu Buayan Kebumen [Foto: mkgs]

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kebumen melansir pengumuman permohonan ijin lingkungan pt. Semen Gombong pada Rabu (3/2). Sontak maklumat ini bikin gaduh warga penduduk kawasan karst Gombong selatan.

Surat maklumat bernomor 503/03/P-IL/II/2016 yang ditandatangani Plt Kepala BPMPT Kebumen Aden Andri Susilo ini memicu kegaduhan sosial, terutama di kalangan masyarakat desa Sikayu Buayan yang hampir 80 persen pegunungan karst terumbu di wilayahnya bakal dijadikan areal tambang industri semen milik grup Medco Energy ini. Beberapa warga mendesak organisasi Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) untuk menyikapi. Samtilar, Lapiyo, Nanang Triadi dan beberapa organiser lain pun segera menggelar rapat warga.

Keterkejutan ini memang sangat beralasan. Pasalnya, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di desa Sikayu (19/12/2015) lalu telah menghasilkan kesepakatan moratorium ijin tambang karst di seluruh pulau Jawa. Di tengah kesibukan mengolah sawah pasca musim tanam, Perpag menggelar rapat warga (6/2) guna bermusyawarah dalam menentukan sikap.

“Sepertinya penolakan masyarakat (terhadap tambang semen - red) selama ini tidak dianggap”, cetus Lapiyo wakil ketua Perpag di rumahnya.

Pergantian Anggota Tim Penilai Amdal

BPMPT Kebumen dalam maklumat permohonan ijin lingkungan pt Semen Gombong itu juga merilis komposisi anggota Tim Penilai Amdal tanpa konfirmasi dan tanpa sepengetahuan tim. Masuknya nama Anggito Abimanyu menggantikan Moh. Sujangi (Lsm Forum DAS Lukulo) yang wafat seminggu sebelumnya; mengundang tandatanya.

Beberapa anggota Tim Penilai Amdal pt Semen Gombong dari kalangan masyarakat yang dikonfirmasi perihal masuknya nama Anggito Abimanyu, mengaku tak tahu menahu. Di luar itu, ada pula Marsinus Yosa yang semula direkrut masuk tim penilai Amdal, bahkan telah mengikuti Bintek Penilaian Amdal di BLH Provinsi Jateng; hingga hari ini namanya tak tertera lagi.


“Dalam banyak hal, tak keseluruhan anggota tim penilai Amdal dilibatkan di tiap tahapannya”, ujar Nanang Triadi yang juga anggota Tim Penilai. Dia menambahkan rekruitment wakil masyarakat dalam tim penilai Amdal ini terkesan cuma formalitas belaka. Dalam prakteknya cenderung manipulatif.