TOLAK
TAMBANG: Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Buayan dan
Rowokele saat menggelar aksi menolak rencana penambangan PT Semen
Gombong di depan Gedung DPRD Kebumen, Senin (2/5).(suaramerdeka.com/
Supriyanto)
KEBUMEN, suaramerdeka.com – Sekitar 500 warga yang berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Buayan dan Rowokele menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kebumen, Senin (2/5). Kedatangan ratusan warga yang tinggal di Kawasan Karst Gombong Selatan itu tidak lain untuk menolak rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT Semen Gombong.
Berdasarkan pengamatan Suara Merdeka, aksi unjuk rasa kali ini merupakan yang terbesar dari aksi-aksi serupa dan dilakukan warga gabungan dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag). Ratusan warga yang terdiri laki-laki dan perempuan itu diangkut dengan sejumlah truk dan mobil bak terbuka lainnya. Sekitar pukul 10.30, rombongan warga berhenti di depan Masjid Agung Kebumen lalu berjalan kaki menuju halaman gedung DPRD Kebumen.
Dalam aksinya, warga membawa spanduk warna hitam bertuliskan: Tolak ijin penambangan PT Semen Gombong. Karena akan membaca bencana alam dan bencana kemanusiaan!!!. Tak hanya itu, sejumlah poster dibawa antara lain bertuliskan: Bupati Pro Penambang Bunuh Kami, Gubernur Pro Pembongkar Karst Pembunuh Makhluk, Pak Bupati Penuhi Permintaan Kami Tolak Pabrik Semen, Kebumen untuk anak cucu,
bukan untuk pabrik semen.
Aksi tidak hanya diikuti oleh warga setempat, tetapi sejumlah elemen juga turut mendukung aksi tersebut. Antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebumen, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(Walhi) dan sejumlah aktivis pergerakan juga memberikan dukungan. Secara bergantian mereka melakukan orasi yang intinya adalah penolakan terhadap penambangan oleh PT Semen Gombong adalah harga mati.
Peserta aksi juga meminta kepada Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad dan Gubernur Jateng Ganjar Prabowo untuk menghentikan proses perijinan Analisis Dampak Lingkungan(Amdal) PT Semen Gombong. Pasalnya, jika PT Semen Gombong beroperasi akan merusak lingkungan hidup dan sumber air masyarakat di wilayah kawasan karst Gombong.
Semestinya, pemerintah melindungi kepentingan rakyat bukan melindungi kepentingan pemodal besar. Pemerintah diminta mendukung perekonomian berkelanjutan ketimbang ekonomi pertambangan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Nanang Triyadi menyampaikan bahwa aksi tersebut bersamaan dengan presentasi perkembangan Amdal PT Semen Gombong di kantor gubernur Jateng. Untuk itu, masyarakat menyampaikan aspirasi sehingga sidang yang berlangsung bisa berpihak kepada rakyat.
“Kami yakin Amdal PT Semen Gombong sangat tidak layak dan sangat merugikan masyarakat. Seperti sungai-sungai bawah tanah yang ada di kawasan tambang tidak tercamtum dalam dokumen Amdal PT Semen Gombong.”Untuk itu, kami ingin menyuarakan kebenaran yang seharusnya ditegakkan di negeri ini,” ujar Nanang Triyadi kepada wartawan usai aksi.
(Supriyanto/ CN40/ SM Network)
0 komentar:
Posting Komentar