Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Selasa, 16 Februari 2016

Industri Semen Kelebihan Kapasitas Produksi 30%

Selasa, 16 Februari 2016 | 18:37

Buruh melakukan bongkar muat semen di Pelabuhan Rakyat Paotere Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/2). (Antara Foto)

Jakarta - Industri semen nasional diperkirakan mengalami kelebihan kapasitas produksi hampir 30% pada 2016, seiring beroperasinya enam pabrik baru. Mulai beroperasinya pabrik-pabrik tersebut membuat total kapasitas semen naik menjadi 92 juta ton, sedangkan permintaan semen domestik diperkirakan sekitar 65 juta ton pada tahun ini.
“Total kapasitas pabrik semen yang siap beroperasi tahun ini sekitar 92 juta ton, sedangkan permintaan masih jauh dari kapasitas terpasang,” kata Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso seperti dikutip dari Investor Daily, Selasa (16/2).
Widodo menjelaskan, tambahan kapasitas tersebut berasal dari empat pabrik yang akan beroperasi total tahun ini, yaitu Semen Merah Putih, Semen Jawa, Semen Bima, dan Conch Semen. Dari beroperasinya pabrik-pabrik semen tersebut akan ada tambahan kapasitas sebanyak 9,1 juta ton.
“Selain itu, akan ada tambahan lagi dari dua pabrik semen, yakni Semen Tiga Roda dan Semen Bosowa sebanyak 7,4 juta ton. Dengan demikian, ada tambahan kapasitas produksi sekitar 16,5 juta ton,” kata dia.
Meski demikian, lanjut dia, penyerapan semen di dalam negeri masih belum bisa mengimbangi penambahan kapasitas produksi industri. Diperkirakan, penyerapan semen di dalam negeri pada tahun ini hanya 65 juta ton, tumbuh 7,54% dibanding tahun sebelumnya 60,44 juta ton.
“Untuk itu, podusen mengharapkan pembangunan infrastruktur bisa berjalan lancar, baik dari anggaran pemerintah maupun anggaran para investor BUMN,” kata dia.
Dengan demikian, tambah Widodo, produksi semen di dalam negeri bisa diserap dengan baik, karena produsen semen telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk pembangunan pabriknya.
Di sisi lain, kata Widodo, produsen akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk menyiasati hal ini. Salah satunya adalah dengan menggenjot ekspor ke sejumlah negara.
“Ekspor rencananya ditujukan ke negara-negara di Afrika, Srilanka, Bangladesh, Timur Tengah, Australia, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste,” terang dia.
Berdasarkan data ASI, total ekspor semen nasional pada 2015 mencapai 1,00 juta ton, naik 280% dari tahun sebelumnya 265,16 ribu ton. Sebanyak 561,76 ribu ton berupa ekspor dalam bentuk semen, dan sisanya 445,74 ribu ton ekspor clinker.
Sementara itu, total permintaan semen di dalam negeri pada tahun lalu mencapai 60,44 juta ton, naik 0,9% dari tahun sebelumnya 59,90 juta ton.
Widodo memperkirakan, permintaan semen tahun 2016 akan tumbuh lebih besar dibanding tahun lalu seiring mulai berjalannya program pembangunan infrastruktur pemerintah. Kenaikan permintaan sudah mulai terlihat pada Januari 2016.
Penjualan semen sepanjang Januari 2016 naik 4,4% menjadi 5,14 juta ton dibanding periode sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong tingginya permintaan di pulau-pulau utama di Indonesia.
"Ini menunjukkan bahwa program pemerintah untuk memulai pelaksanaan pembangunan perumahan dan infrastruktur mampu terlaksana lebih awal. Dan tentunya juga akibat berlanjutnya pembangunan proyek power plan , smelter, dan lainnya," kata Widodo.
Widodo menjelaskan, pertumbuhan permintaan semen tertinggi ada di Sulawesi. Berdasarkan data ASI, permintaan semen di pulau itu pada Januari 2016 tumbuh 19% dibanding periode sama 2015 menjadi 424 ribu ton. Pertumbuhan tinggi juga terjadi di Sumatera sebanyak 15,8% menjadi 1,09 juta ton, disusul Jawa yang naik 5,3% menjadi 2,88 juta ton. Sementara di Bali dan Nusa Tenggara, permintaan semen naik 1,6% menjadi 320 ribu ton.
Meski demikian, permintaan semen di beberapa daerah justru menurun. Tercatat, permintaan semen di Kalimantan pada bulan kemarin turun 31% menjadi 305 ribu ton dibanding Januari 2015. Permintaan semen di Maluku dan Papua juga melemah 13% menjadi 115 ribu ton.
"Namun secara total, permintaan semen di bulan Januari mengalami kenaikan 4,4%. Meski dibanding Desember 2015 turun 5,6%," kata Widodo.
Dia menjelaskan, penurunan dibanding Desember tersebut lebih karena banyak anggaran pembangunan pemerintah yang harus diselesaikan pada kuartal IV. Akibatnya, permintaan pada bulan terakhir 2015 tersebut sangat tinggi mencapai 5,45 juta ton.
Widodo berharap, pertumbuhan permintaan semen akan berlanjut di Februari, dan bahkan bisa lebih tinggi lagi. Optimisme tersebut muncul karena adanya proyek pembangunan sejuta rumah dan pembangunan pedesaan senilai Rp 47 triliun yang mulai dilaksanakan tahun ini.
Eva Fitriani/EVA

http://www.beritasatu.com/ekonomi/349635-industri-semen-kelebihan-kapasitas-produksi-30.html

Tuban: Di Ambang Bencana !

oleh: Rizza Rezpect
Gambar 1. Nyteris javanica dengan anaknya yang difoto di Gua Lawa Kemandang yang jaraknya sekitar 500 m dari penambangan Semen Gresik. (Foto: C. Rahmadi)

Mungkin banyak yang tahu bagaimana nasib kawasan karst di Indonesia saat ini. Ada beberapa kawasan yang saat ini sudah tidak tertolong lagi seperti Padalarang, Cibinong, Ciampea, Nusakambangan, Ajibarang, Tuban dan kawasan lain yang mungkin belum saya tahu. Namun, semua kawasan tersebut bernasib tak lebih dari onggokan batu yang tidak banyak orang yang peduli dengan kerusakan maupun kehancurannya.
Di Jawa sendiri, masih banyak kawasan yang TERANCAM aktivitas penambangan; terutama tambang semen. Seperti yang diposting oleh Mas Sunu tentang adanya rencana penambangan karst di daerah dekat Grobogan dan yang paling seru adalah masuknya HOLCIM INDONESIA ke daerah TUBAN yang notabene sudah ada aktivitas penambangan Semen Gresik.
Kenyataan seperti ini bertolak belakang dengan statement Menteri LHK saat berkunjung [diikuti beberapa pejabat Dirjen di Kementeriannya] ke Desa Sikayu, Buayan; menemui masyarakat luas yang menolak tambang pt Semen Gombong di kawasan karst Gombong Selatan. Dialog interaktif yang dihadiri 5.000 an warga sekitar, menghasilkan desakan moratorium ijin tambang karst khususnya di seluruh Jawa. Tetapi kenyataan hari ini membuktikan bukan saja kebohongan, tetapi kenyataan yang berkebalikan.   
Saya sempat mengunjungi beberapa gua di Tuban salah satu yang menarik adalah Gua Lawa Kemandang yang letaknya tidak lebih dari 1 km dengan penambangan Semen Gresik (Lihat Peta). Sementara gua vertikal dengan kedalaman sekitar 10 meter ini dihuni oleh ribuan kelelawar dari berbagai jenis. Salah satu jenis yang paling menarik adalah temuan Nycteris javanica yang konon sangat jarang ditemui di gua-gua di Jawa dan biasanya populasinya sangat kecil. Gua ini letaknya persis dibelah oleh batas penambangan Semen Gresik yang sekitar 20 meter dari gua terdapat patok batas konsesi.
Gambar 2. Lokasi penambangan Semen Gresik dengan lokasi Gua Lawa Kemandang yang dihuni oleh ribuan kelelawar dan ratusan kecoak gua. Akankah berakhir?? (Provided by GOOGLEEARTH)
_____
Saya membayangkan jarak gua dengan ‘ban berjalan’ saja kurang dari 500 m (lihat gambar). Bayangkan 5-10 tahun ke depan… Gua ini akan terbelah dan otomatis gua hancur dan hancurlah habitat berbagai jenis kelelawar dan arthropoda seperti kecoak yang jumlahnya ratusan. Sedangkan kelelawar sendiri sangat berperan dalam mengendalikan hama untuk pertanian dan beberapa juga membatu penyerbukan dan penyebaran biji. 
Bayangkan saja seandainya kelelawar habis dari Tuban, seperti Gua Ngerong dll yang jumlahnya jutaan pasti bencana ekologis yang tak pernah terbayangkan akan membayangi daerah Tuban dan sekitarnya. Bayangkan jika hama pertanian tidak ada lagi yang memakan, populasinya akan membludak dan tidak terkendalai dan habislah lahan pertanian sperti sawah yang hancur tak menghasilkan beras karena tak menghasilkan daun karena digerogoti wereng coklat. Bayangkan seandainya tidak ada kelelawar pemakan buah, siapa yang mau menyerbuki buah Durian yang kita sukai, siapa yang mau menyebarkan biji jambu dan siapa yang akan menyebarkan dan menyerbuki Mangrove yang membentengi pantai utara dari ABRASI dan bahkan TSUNAMI …
Mungkin orang anggap itu suatu hal yang mustahil, namun itu akan terjadi seandainya kita mau melihat dengan seksama gejala alam yang terjadi di sekeliling kita.
Gambar 3. Ribuan kelelawar di Gua Lawa kemandang yang bepotensi mengendalikan hama pertanian dan sekaligus menyedikan makan bagi berbagai jenis hewan di bawah tempat bertenggernya (C. Rahmadi)
_____
Rencana pembukaan penambangan HOLCIM INDONESIA di Tuban telah membuat Edi Toyibi salah satu pejuang karst di Tuban miris. Demonstrasi yang digerakkannya untuk membendung rencana penambangan telah banyak membuahkan bencana bagi dirinya, dari yang disebut vokal lah, tidak pro pembangunan dan akhirnya dicoret dari daftar pegawai Pemda; tidak menyurutkan semangatnya untuk menyelamatkan kelestarian karst nya..
Apa yang bisa kita perbuat??? Apa kita hanya diam sementara teman kita berjuang di garis depan untuk meyelamatkan tanah lahirnya dari bencana penambangan. Amdal sepertinya sudah berjalan dan saya dengar dari Pak Eko Haryono; Amdalnya dilaksanakan oleh ITS. Mungkin tidak banyak rekomendasi yang mampu membendung terlaksananya proyek penambangan ini, karena apalah arti 5 jenis kelelawar, 50 jenis arthropoda bagi pembangunan.. Namun sebenarnya mereka telah harus berterima kasih dengan kelelawar dan berbagai jenis arthropoda gua, karena bagaimanapun kecilnya mereka.. Mereka diciptakan untuk menjadi bagian dari KESEIMBANGAN EKOSISTEM.
Mungkin saya berkhayal bisa menghentikan rencana penambangan bernilai jutaan dolar dengan satu jenis baru laba-laba gua sperti yang terjadi di Australia atau sekelompok kelelawar yang menghuni gua di kawasan rencana penambangan. Namun saya tidak pernah mampu membayangkan apalagi mengkhayalkan dampak penambangan yang makin menambah sesak Tuban. Mungkin judul film COLATERAL DAMAGE bisa menjadi ilustrasi bencana ekolologis di masa yang akan datang dan orang tidak akan pernah menyadari bahwa semua itu dampak dari penambangan saat ini.
Warga Tuban akan makin menangis dengan sulitnya mencari air karena matinya berbagai sumber mata air dan petani sekitar RENGEL mungkin akan menangis karena tidak ada lagi air yang mengairi dan apalagi membawakan PUPUK GRATIS dari GUA NGERONG. Mereka harus berjuang mengairi sawah dengan memompa air dari Sungai Bengawan SOlo dengan menghabiskan ratusan ribu untuk membeli bensin dan menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk membeli pupuk untuk sawahya…. Mungkin ini sekedar ilustrasi ..
Namun saat ini apakah kita hanya diam, sementara komunitas kita terlalu besar hanya untuk diam, apakah kita tidak bisa menyuarakan suara kita. Saat ini kita punya banyak orang yang kompeten di bidangnya, ada Pak Eko Haryono yang bisa bicara GEOMORFOLOGI ada Pak ADjie yang bisa bicara dampak penambangan bagi HIDROLOGI, ada Mas Bodong yang bisa berjuang dengan KLHnya …ada HIKESPI yang nota bene official organisasi di Indonesia untuk Speleologi …
Mungkin kita bisa merapatkan barisan untuk bisa lebih menyuarakan perlunya melestarikan karst. 

Diedit oleh: MKGS

Moratorium Tambang Karst Gombong

Selasa, 16 Februari 2016 10.15 WIB

Ilustrasi. (KBR/Rafik)
Akhir tahun lalu, ribuan warga di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah berkumpul di Desa Sikayu, Kecamatan Buayan. Mereka berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan pejabat Bupati Kebumen.
Dialog itu membahas kabar yang sudah meresahkan warga sejak beberapa tahun lalu, yaitu rencana pembangunan tambang karst atau kapur dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Karst Gombong Selatan. Penolakan warga yang kencang selama bertahun-tahun akhirnya membuat Menteri Lingkungan mendatangi lokasi itu.
Dialog itu menyepakati perlunya ada usulan penghentian sementara atau moratorium pemberian izin tambang karst di seluruh wilayah di Jawa. Usulan muncul dari Menteri Siti Nurbaya, dan akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Tapi moratorium izin tambang karst tak kunjung muncul. Justru Badan Penanaman Modal di Kabupaten Kebumen kini kabarnya sedang aktif membantu proses perizinan lingkungan bagi PT Semen Gombong untuk mendapat izin dari Gubernur Jawa Tengah. Perusahaan itu mengajukan permintaan izin pembangunan tambang kapur dan pabrik semen seluas lebih dari 300 hektar di Kecamatan Buayan.
Penolakan pabrik semen Gombong Kebumen, terus muncul sampai kini, menjelang diprosesnya permohonan izin lingkungan pabrik itu.
Kawasan bentang alam karst Gombong Selatan sudah ditetapkan sebagai kawasan eco-karst oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan dikukuhkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kawasan ini merupakan karst terumbu yang dilarang untuk ditambang.
Karst Gombong merupakan areal tangkapan air hujan terbaik. Bahkan, Pejabat Bupati Kebumen menyebut kawasan karst di sini mebentuk sistem hidro geologi paling unik se-Asia Pasifik. Setiap meter kubik karst bisa menyimpan ratusan liter air. Pegunungan karst merupakan tandon air terbesar di bumi.
Penolakan pembangunan pabrik semen dan tambang kapur di kawasan pegunungan karst sebelumnya ramai di banyak daerah, seperti Rembang, Pati, Aceh Tamiang, Sukabumi, dan lain-lain. Bukan karena mereka tidak butuh semen. Tetapi dibanding semen, warga lebih memilih air dan lingkungan yang lestari. 

http://portalkbr.com/02-2016/moratorium_tambang_karst_gombong/78717.html

Senin, 15 Februari 2016

Warga Rembang Dirikan Mushola Tenda Di Tapak Pabrik pt Semen Indonesia

oleh: Eggy Yunaedi
Warga Rembang akan meresmikan Musholla tenda di tapak pabrik PT. Semen Indonesia,rencana pada hari Senin, 15 Februari 2016, pukul 10.00 WIB.
Berlokasi di Tenda Perjuangan Gunung Bokong dengan penceramah Zaim Ahmad Ma'shoem (Gus Zaim) Pembina Pondok Pesantren Kauman Lasem Rembang dan diisi Shalawat oleh Ustad Gufron.
Kepala Desa Timbrangan Nyono mengatakan, tujuan mendirikan musholla adalah sebagai tempat ibadah untuk dulur-dulur yang sedang berjuang.
"Musholla adalah simbol rumah Tuhan. Semoga perjuangan kami dilindungi Tuhan Yang Maha Esa," kata Nyono .
Selain itu, menurut Abdulah warga Desa Tegaldowo, selama ini dulur-dulur yang berjuang mempertahankan agar tanah mereka tidak ditambang dan pabrik semen tidak berdiri di Rembang, terpaksa harus tinggal di tenda selama 24 jam secara bergantian sejak 16 Juni 2014 hingga hari ini. Mereka bertekad tidak akan pernah "mundur" atau meninggalkan tenda jika pembangunan pabrik semen tidak dihentikan dan semua alat berat ditarik mundur. 
Dan sangat disadari bahwa ibadah merupakan bagian terpenting dari perjuangan ini. Menyatukan jiwa dan rasa dengan Gusti Allah akan menguatkan semangat dan tekad untuk terus berjuang di jalan Allah. Berjuang atas dasar cinta yang tulus pada negeri ini. 
Untuk itu warga mengupayakan berdirinya mushola tenda agar kegiatan ibadah/sholat bisa berjalan dengan baik dan dapat dilakukan secara berjamaah. Doa yang dipanjatkan secara bersama-sama akan besar gaungnya. Semoga Gusti Allah meridhoi semua upaya kita, agar Pegunungan Kendeng tetap lestari.
"Kami mengajak berbagai kalangan untuk datang dalam peresmian mushalla tenda," tambah Joko Prianto.

[Siaran Pers] Tidak Clean and Clear, 721 Izin Pertambangan Dicabut di 12 Provinsi

Ilustrasi. Berantas Mafia Tambang. Massa dari koalisi anti-mafia tambang mengangkat spanduk bertuliskan dukungan kepada KPK saat berunjuk rasa di halaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3/15). Dalam aksinya mereka mendukung KPK untuk memberantas korupsi di sektor tambang, hutan, perkebunan, kelautan, dan kekayaan alam lainnya. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, 15 Februari 2016 – Pada hari Senin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa selama dua tahun terakhir 721 izin pertambangan dicabut atau tidak diperpanjang di 12 provinsi (1), 70% di antaranya adalah untuk pertambangan batubara. Pencabutan ini adalah bagian dari proses koordinasi dan supervisi (Korsup Minerba) KPK (2).
Koalisi Anti Mafia Tambang (3), menyerukan kepada KPK untuk melanjutkan pengawasan terhadap sektor mineral dan batubara untuk memastikan reformasi tata kelola secara total.
"Hanya sebagian kecil yang tercakup dalam tahap pertama Korsup Minerba. KPK harus menunjukkan keseriusan mereka dengan melanjutkan koordinasi dan supervisi sektor pertambangan dan meningkatkan tingkatnya untuk juga mencakup Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mencapai lebih dari 70% dari produksi nasional," kata Pius Ginting, juru bicara Koalisi.
Gubernur dari 12 provinsi diundang ke KPK pada hari Senin, 15 Februari, untuk mendengar hasil dari proses supervisi di wilayah mereka dan membahas langkah-langkah aksi berikutnya. Mereka juga disajikan indeks kinerja, yang disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang.
Sulawesi Tengah mendapatkan skor tertinggi dengan dengan indeks 68, dan pencabutan 12 izin yang tidak clean and clear dan penurunan yang signifikan wilayah tumpang tindih pertambangan dengan kawasan konservasi. Kalimantan Selatan berada pada posisi terakhir dengan hanya satu izin bermasalah yang dicabut dan skor indeks 32.
Koalisi menuntut KPK untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dan menyerukan kepada KPK untuk meningkatkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
"Jumlah izin dicabut atau tidak dilanjutkan sejauh ini hanya sekitar 20% dari total jumlah yang direkomendasikan untuk ditutup and belum clean and clear. Beberapa di antaranya beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dan beberapa berada di daerah konservasi, "kata Timer Manurung dari koalisi Koalisi Anti Mafia Tambang.
"Saat ini, pemerintah tidak memiliki instrumen yang dapat diandalkan untuk memverifikasi validitas laporan produksi dan pajak perusahaan. Selama periode pengawasan, penerimaan negara dari sektor batubara mineral dan di 12 provinsi meningkat sebesar Rp 10 triliun. Walau angkanya besar, ini tidak cukup, kerugian negara masih tinggi dan kita perlu meningkatkan pengawasan di sektor pertambangan," lanjut Timer.
Tata kelola yang buruk di sektor ini adalah masalah yang serius. Banyak perusahaan pertambangan mulai beroperasi tanpa memberikan jaminan reklamasi.
"Banyak bekas lubang tambang hanya ditinggalkan begitu saja, dan mengakibatkan kecelakaan fatal dan bencana lingkungan. Di Kalimantan Timur, setidaknya 19 anak tenggelam dan tewas di lubang tambang yang ditinggalkan sejak tahun 2011," kata Pius.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Timer Manurung. Email: timer [at] auriga [dot] or[dot]id
Pius Ginting. Email: pius [dot] ginting [at] gmail [dot] com


Catatan untuk editor:
(1) Ke-12 provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
(2) Korsup Minerba melibatkan proses kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan KPK untuk menilai legalitas izin pertambangan. Isu yang diinvestigasi termasuk gagalnya pembayaran pajak dan royalti, tidak adanya NPWP dan izin yang tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya seperti kehutanan dan perkebunan. Koordinasi dan pengawasan sektor mineral dan batubara pada tahap awal dilakukan di 12 provinsi dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak di Indonesia. Pada awal 2014, ada 10.922 IUP atau 60 persen dari total nasional.
Para Bupati, Walikota, dan Gubernur dari 12 provinsi diberi serangkaian rencana aksi yang telah disepakati sebelumnya. Rencana aksi tersebut termasuk manajemen perizinan, kewajiban keuangan korporasi, serta pengembangan industri hilir.
Para pemimpin pemerintah daerah di 12 provinsi secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan rencana aksi mereka. Setiap tiga bulan, mereka harus menyampaikan laporan kemajuan kepada Kementerian. Seluruh proses berada di bawah pengawasan KPK.
(3) Koalisi Anti Mafia Tambang didukung oleh Auriga, Walhi, Jatam, SAINS dan CSO daerah termasuk Sampan. Bersama dengan jaringan CSO daerah, Koalisi terlibat dalam koordinasi dan pengawasan sektor mineral dan batubara dan KPK.

Tolak pabrik Semen Gombong, muncul petisi ke Jokowi & Ganjar


Demo tolak pabrik semen. ©2014 Merdeka.comReporter : Parwito | Senin, 15 Februari 2016 15:42
Merdeka.com - Penolakan terhadap pembangunan, Pabrik Semen di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ternyata tidak hanya dilakukan oleh ratusan warga di lima desa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Namun, juga muncul petisi penolakan pembangunan yang sudah terbengkalai izinnya sejak tahun 1996 tersebut.

Ratusan netizen juga telah memberikan dukungan terhadap petisi yang ada di situs atau laman www.change.org berjudul; 'Tolak Tambang Semen di Kawasan Karst Gombong Selatan' itu.

Sampai Senin (16/2) pukul 13.42 WIB siang ini, sudah sebanyak 475 netizen yang memberikan dukungan terhadap petisi yang ditujukan pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Berikut isi lengkap petisi yang dibuat oleh Aris Supanji, salah satu anggota Tim Advokasi Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) Kabupaten Kebumen, Jateng :

Penolakan masyarakat di kawasan karst Gombong selatan terhadap operasionalisasi pt Semen Gombong yang akan mengeksploitasi batuan karst dan lempung sebagai bahan baku semen; tengah memasuki fase krussial. pt Semen Gombong sendiri saat ini telah membangun lapak pabrik di desa Nagaraji, Buayan.

Aksi-aksi penolakan masyarakat seputar kawasan karst Gombong selatan yang diorganisasikan ke dalam wadah Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag], telah "memaksa" pejabat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; turun ke desa Sikayu Buayan (19/12) untuk suatu peninjauan lapangan dan menemui serta berdialog langsung dengan warga.

Lebih dari 5.000 warga berkumpul di halaman rumah Wakil Ketua Perpag, Lapiyo; yang sekaligus digunakan sebagai pos sekretariat Perpag. Pada saat itu lah, Sang Menteri berjanji untuk membuat usulan ke Presiden Jokowi untuk suatu moratorium ijin tambang karst, bukan hanya di Gombong selatan, melainkan juga di seluruh pulau Jawa.

Ketua Perpag, Samtilar dan beberapa perwakilan warga juga menyampaikan penolakan terhadap rencana penambangan karst di kawasan ini. Hasil dialog yang dimoderatori Pj Bupati Kebumen, Arief Irwanto ini pada intinya menghasilkan usulan moratorium ijin tambang karst di Jawa yang akan diusung ke hadapan Presiden.

Sepintas, usulan moratorium ijin tambang karst demikian memang jelas sesuai dengan tuntutan masyarakat melalui Perpag. Juga sesuai dengan fakta lapangan bahwa bakal areal eksploitasi oleh pabrik Semen Gombong adalah Kawasan Bentang Alam Karst [KBAK] Gombong Selatan, sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepmen ESDM dan dikukuhkan dengan penetapan kawasan eco-karst oleh Presiden SBY. .

Penting dicatat pula bahwa batuan karst di kawasan ini tergolong "karst terumbu" yang dilarang untuk ditambang. Selain itu, bentang karst terumbu ini merupakan areal tangkapan hujan terbaik, yang pada gilirannya membentuk sebuah sistem hydro-geologi atau pun tata air, bahkan disinyalir sebagai sistem paling unik di kawasan Asia-Pasifik seperti dikemukakan Pj Bupati pada dialog bersama Menteri LHK.

Penolakan masyarakat terhadap eksploitasi batuan karst Gombong selatan juga telah disampaikan pada agenda uji dokumen Amdal pt Semen Gombong di BLH Provinsi Jawa Tengah beberapa bulan lalu. Bentuk penolakan lain adalah bahwa lebih dari 1.700 warga menandatangani sebuah Petisi Penolakan operasionalisasi tambang karst yang telah dilayangkan kepada Presiden, Kementrian dan berbagai pemangku kebijakan terkait.

Apa lacur? Dalam perkembangannya bahkan pada 3 Februari 2016 ini Badan Penenaman Modal dan Perijinan Terpadu [BPMPT] Kabupaten Kebumen telah mengumumkan ijin lingkungan PT. Semen Gombong. BPMPT Kebumen juga secara pro-aktif membantu proses ijin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah. Jika tak ada tanggapan masyarakat, padahal sesungguhnya masyarakat MENOLAK sejak lama; maka dalam waktu dekat ijin lingkungan PT. Semen Gombong bakal segera terbit.

Merilis penggalan puisi Wiji Thukul; hanya ada satu kata: LAWAN!

Berbagai komentar dari para netizen tersebut diantaranya dari Aria Wijaya Rudolva Kusuma menyatakan; "Menolak Tambang karst, demi kebumen lebih baik
#menolak Tunduk". Kemudian, Okti liliani menyatakan; Kelestarian dan keaslian lingkungan itu penting untuk masa depan dan anak cucu di masa yang akan datang.

Lalu, netizen Puspita Ningrum berkomentar; "Kearifan lokal tetap harus dijaga, kepentingan warga sekitar karst gombong adalah hal utama yang harus diperhatian. Kegelisahan mereka mengenai hal ini tentunya memiliki makna krusial bukan?". Firdaus Candra Ganseha mengomentari; Saya takut di masa depan Kebumen khususnya area Rowokele Buayan Gombong Ayah dan sekitarnya krisis air. Dan Sutanto Putro menyatakan; "Saya menolak semen di karst gombong. Kami telah melakukan kajian ilmiah hidrogeologi karst dikawasan tersebut dan menemukan adanya sistem hedrologi sungai bawah tanah di iup semen. Aktivitas penambangan tersebut berdampak negatif dari sisi lingkungan (abiotik, biotik, cultural).
[bal]

KPK Akan Terjun ke Daerah Cek Ribuan Izin Usaha Tambang yang Bermasalah

Senin 15 Feb 2016, 13:53 WIB | Dhani Irawan - detikNews

Pimpinan KPK Laode M Syarif dan Agus Rahardjo (Foto: Grandyos Zafna-detikcom)

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan menerjukan timnya melakukan pengecekan ribuan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di sejumlah daerah di Indonesia. Tim KPK akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Ada lebih dari 5000 izin usaha pertambangan diidentifikasi, 3.900-an masih bermasalah. Kita akan ambil langkah-langkah terkoordinasi dan cepat. KPK akan turunkan tim bersama Kementerian ESDM dan Kemendagri agar 3.900-an itu bisa diselesaikan dalam waktu tidak lama," kata Agus saat jumpa pers di kantornya bersama Tjahjo dan Sudirman, Senin (15/2/2016).

Di tempat yang sama, Sudirman menyebut sejak 2011 pemasukan keuangan negara sampai Rp 10 triliun di bidang mineral dan batu bara serta kewajiban pengusaha tambang terindikasi senilai Rp 23 triliun. Sudirman menyebut IUP dengan kategori non clear and clean berjumlah 3.966.

"Kita dukung lagi struktur industri lebih sehat dengan cara meyakinkan pelaku bisnis agar benar-benar memiliki persyaratan legal, menjaga lingkungan, menjaga keselamatan kerja dan secara finansial sehat," kata Sudirman.

Sementara itu, Tjahjo menyebut dalam pertemuan dengan KPK ada 21 gubernur yang hadir dari 32 gubernur yang diundang. Tjahjo pun mendorong agar koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK berjalan dengan baik.

"Pada prinsipnya kerja sama ini ingin dipercepat penjabaran UU 23 dan UU Minerba yang ada, ingin tertata izin usaha pertambangan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kewajiban keuangan pelaku usaha minerba, pelaku industri, pengolahan hasil tambang termasuk penjualan dan pengangkutan," kata Tjahjo.

Menurut Sudirman ada momentum gubernur baru agar menata daerahnya tentang izin usaha pertambangan. Apabila nantinya ada yang tidak memenuhi syarat tentu akan dicabut izinya.

"Kalau sama sekali tidak memenuhi syarat ya dicabut. Motifnya jelas, ada sanksinya mulai teguran tertulis, pembekuan sementara dan sampai pencabutan IUP," kata Sudirman.

Sementara itu Tjahjo menambahkan, Presiden Jokowi pernah mengungkap tumpang tindih perizinan di sejumlah provinsi di luar Jawa. Dari permasalahan tersebut diharapkan KPK dapat menindaklanjutinya.

"Presiden Jokowi pernah mengungkapkan rata-rata per provinsi di luar Jawa 3000-an tumpang tindih perizinan kehutanan, perkebunan, pertambangan. Ini minta dipercepat. KPK dapat mempercepat agar yang salah ya salah harus segera diproses," sebut Tjahjo.

Dalam pertemuan tertutup tersebut hadir 21 dari 32 gubernur yang diundang, khusus untuk Bali dan DKI Jakarta tidak diundang lantaran tidak ada izin tambang. Beberapa gubernur yang tampak hadir yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry dan lainnya. 


(dhn/fdn)

http://news.detik.com/berita/3142241/kpk-akan-terjun-ke-daerah-cek-ribuan-izin-usaha-tambang-yang-bermasalah