Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]
Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]
Rabu, 16 September 2015 | 01:51 PT Semen Gombong berencana beroperasi tahun ini. Namun, aksi koorporasi ini ditentang warga yang khawatir desanya mengalami kekeringan.
Mata Air Alang Ujung. Mata air terbesar di Kebumen menjadi sumber air kebutuhan warga (Guruh/Varia.id)
Varia.id, Kebumen – Desa Banyumudal dikenal sebagai surga air di Kebumen, Jawa Tengah. Banyu dalam bahasa Jawa berarti air dan mudal bermakna luber atau meluap. Seperti namanya, desa ini memiliki air yang melimpah hasil serapan pegunungan Karst Gombong Selatan.
Namun, belakangan ini Desa Banyumudal terancam tak lagi dikenal sebagai surga air setelah PT Semen Gombong berencana beroperasi. Warga setempat khawatir, setelah pabrik semen beroperasi akan berdampak terhadap ketersediaan air.
“Pertimbangannya ya itu, masalah air, nanti air menjadi sulit,” tutur Petani Sikayu, Karto. Dia menambahkan saat ini petani bisa memanen padi setahun dua kali karena air yang melimpah.
Petani lainnya, Meri mengaku bisa kehilangan muka kalau tahu nanti anak-cucunya bertanya tentang kelangkaan air di desanya. “Kalau anak cucu saya, seumpa air menjadi langka mereka akan menyalahkan saya. Itu dulu karena kakek saya, menjual lahan untuk pabrik semen,” katanya.
Di dalam proposal analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang diajukan PT. Semen Gombong menyebutkan perusahaan ini akan menambang batu gamping di lahan seluas 99,7 hektar di Desa Sikayu dan Banyumudal. Areal penambangan hanya sebagian dari total lahan yang sudah diberikan izin dari pemerintah kepada PT Semen Gombong seluas 147,5 hektar.
Semen Gombong menyebutkan, peraturan menteri tentang Kawasan Bentang Alam Karst memungkinkan mereka hanya bisa menambang batu gamping di kawasan seluas 147,5 hektar dari potensi 255. Dari penambangan seluas itu, PT. Semen Gombong memperkirakan dapat menghasilkan 2 juta ton batu gamping per tahun. Untuk batu lempung, mereka akan menambang di tanah seluas 124 hektar dengan kapasitas produksi 500 ribu ton setiap tahun.
Menurut Koordinator Masyarakat Karst Gombong Selatan, Supriyanto kawasan yang akan menjadi lokasi pertambangan merupakan karst yang menyerap air. Ia mencatat terdapat lebih dari 200 gua di bawah perbukitan karst Gombong Selatan.
Gua-gua itu membentuk berbagai jejaring sungai bawah tanah. Lebih dari 32 mata air tetap mengalir di musim kemarau.
Mata air itu kebanyakan memiliki kapasitas rata-rata 0,8-10 liter per detik. Mata Air Krowokan di Desa Banyumudal misalnya, memiliki kapasitas 0,6 liter per detik. Sementara, mata air Ubalan di yang sama mencapai kapasitas 3,8 liter per detik.
Sementara, mata air dengan kapasitas terbanyak tercatat adalah mata air Langin Ujung di desa Buayan dengan debit 160 liter per detik dan Sendang Pelus dengan debit 130 liter per detik.
“Dengan limpahan air itu, masyarakat tidak pernah mengalami krisis air bersih meski kemarau,” ungkap Supriyanto.
Air yang mengalir dari 32 mata air berguna untuk irigrasi pertanian dan bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kebumen. Berdasarkan catatan PDAM Kebumen, pihaknya menyedot sebanyak 25 liter per detik untuk mengairi kecamatan terpadat di Kebumen, yaitu Gombong.
Semen Gombong sendiri rencananya membutuhkan konsumsi air 45 liter per detik. Dalam rencana pendirian, PT. Semen Gombong menyebut air itu akan dipasok dari PDAM Kebumen.
Namun, ketersediaan air untuk kebutuhan pabrik semen ini dinilai sangat besar. Jika dipaksakan, maka kebutuhan air untuk keperluan warga akan berkurang.
Saat ini warga di 11 kecamatan di Kebumen mengandalkan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan perikanan dari kawasan karst tersebut.
“Kawasan bentang alam karst gombong sebagai sumber mata air untuk wilayah kecamatan Ayah, Buayan, Rowokele, Gombong, Karanganyar, Adimulyo, Kuwarasan, Puring, Petanahan dan Klirong,” lanjut Supriyanto
Petugas penjaga air PDAM di mata air Ledeng di Desa Banyumudal, Waras juga menimpali. Ia mengaku pasokan air untuk keperluan pabrik semen sangat besar. Sebab, kebutuhan air PDAM untuk Gombong sendiri tidak cukup dari mata air di Banyumudal. “Tidak cukup. Untuk Gombong saja mesti digabung dengan waduk Sempor,” ujarnya.
Dengan perkiraan tersebut, penolakan beroperasinya PT Semen Gombong pun makin meluas. Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Mitra Argo, Hersito di desa Nogoraji mengklaim para petani menolak rencana pembangunan PT. Semen Gombong karena mengancam mata pencaharian mereka. “Mayoritas menolak. Cita-cita kita jangan sampai jadi pabrik ini,” ujarnya.
Selain soal air, Hersito mengaku warga sekitar menolak karena khawatir akan dampak polusi suara dan udara dari olahan semen. “Wah, sudah tidak nyaman sekali (kalau semen jadi). Mobil besar ke sana ke mari,” ungkapnya.
Selain itu, warga juga khawatir aktivitas penambangan mengakibatkan wabah penyakit dan hama wereng. Pasalnya, aktivitas penambangan semen akan berdampak pada hilangnya gua dan mengganggu habitat kelelawar. Kelelawar di sini berfungsi menjaga keseimbangan hama wereng.
Sampai informasi ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari PT. Semen Gombong. Ketika Varia.id mengunjungi kantor PT. Semen Gombong di Desa Nogoraji, Jumat 14 Agustus 2015, tak tampak aktivitas di perkantoran. Saat itu hanya ada petugas kebersihan kantor yang mengatakan, hanya tim AMDAL yang berkantor di situ.
Setelah itu, Varia.id juga berusaha menemui Site Manajer PT. Semen Gombong Tineke Sunarni di rumahnya di Jatiroto, Rowokele, Kebumen. Akan tetapi hanya terdapat penjaga rumah. Hingga kini, tidak ada tanggapan.
Dalam pelbagai kesempatan kepada media, PT Semen Gombong membantah penambangan semen akan merusak gua-gua alami. PT Semen Gombong mengklaim penambangan hanya menambil 3-5 persen dari total kawasan karst Gombong seluas 4.894 hektar. Terlebih, lokasi tambang di timur karst tidak akan bersinggungan dengan gua-gua yang berada di kawasan barat.
Sementara, Pemkab Kebumen mendorong PT Semen Gombong segera beroperasi. Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo beralasan, operasional PT Semen Gombong akan mendongkrak perekonomian Kebumen. “Saya kira akan banyak berpengaruh pada aspek perekonomian, Pendapatan Asli Daerah, juga efek berantai,” ujarnya.
Adi menambahkan, PT Semen Gombong dapat menciptakan lapangan kerja. Dalam rencana pembangunan, PT Semen Gombong menyebutkan, pembangunan pabrik semen dapat menyerap tenaga kerja hingga 2.300 orang.
Adi Pandoyo menambahkan, pemerintah kabupaten menyerahkan sepenuhnya persoalan kelayakan lingkungan PT Semen Gombong pada komisi AMDAL Jawa Tengah. “Saya pikir, dari AMDAL itu yang nanti menyampaikan, Karen itu ahlinya, dari aspek bagiamana mempertahankan air dengan semen jadi,” ujar Adi. Ia hanya berharap, tidak ada dampak buruk ketika PT Semen Indonesia mulai beroperasi.
Adi menambahkan, kecamatan-kecamatan di Kebumen tidak akan kekurangan air bersih. Sebab, Pemkab Kebumen akan mendorong PDAM memanfaatkan waduk Wadaslintang di perbatasan Kabupaten Wonosobo.
Lokasi PT Semen Gombong
Tunggu Keputusan AMDAL
PT Semen Gombong semula merencanakan proyek mulai beroperasi pada pertengahan 2015. Pada 10 Desember 2014, PT Semen Gombong melakukan konsultasi publik di ruang pertemuan pabrik PT Semen Gombong, Nogoraji. Pertemuan itu diwarnai perdebatan soal dampak air dan dampak lingkungan.
Selain itu, PT Semen Gombong diminta menjamin proses penilaian, pembahasan sampai dengan penetapan AMDAL secara transparan dan akuntabel.
Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Mitra Argo, Hersito yang hadir dalam pertemuan itu mengeluhkan, ia tidak mendapatkan informasi terbaru soal rencana pembangunan proyek itu. “Saya pernah melihat ada tim AMDAL, tapi mereka tidak menemui warga,” ujar Hersito.
Hersito mengaku, suara warga memang tidak bulat. Menurutnya, sebagian kecil masyarakat menerima PT Semen Gombong. “Kadang-kadang ada yang tergiur. Setelah bertemu dengan kita, iya, tenaga lokal kan memang semusim pada waktu pembangunan pabrik, Setelah itu ya, ia punya kewenangan untuk memilih soal tenaga yang punya keahlian,” ujar Hersito
Kini, PT Semen Gombong masih berjibaku dengan proses AMDAL. Jika komisi AMDAL Jawa Tengah meloloskan, perusahaan ini akan langsung memulai proses pembangunan pabrik semen.
Calon Lokasi Tambang Kapur PT Semen Gombong (Guruh/Varia.id)
Sempat berhenti karena krisis moneter. proyek semen di Karst Gombong Selatan kembali bangkit. Masyarakat di sekitar pun resah akan dampak lingkungan dari operasi tambang dari PT Semen Gombong ini.
Varia.id, Kebumen – Meri, petani Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah menyesal sudah menjual tanah perkebunannya pada 1995 silam. Saat itu, Meri bersama warga lainnya menjual lahannya kepada PT. Meta Epsa Pribumi Drilling. “Menyesal sekali. Mau bagaimana lagi, semua sudah terlanjur,” ujarnya sambal menerawang masa lalu.
Pada 1991, PT. Meta Epsa Pribumi Drilling membidani PT. Semen Gombong. Bermodalkan total Rp 25 miliar, perusahaan itu mengambil ancang-ancang untuk melakukan penambangan bahan baku semen di Kebumen, Jawa Tengah. Pada 1995, perusahaan itu mulai mengupayakan pembebasan lahan di tiga wilayah; Rowokele, Buayan, dan Ayah.
Meri menyesal menjual sebagian lahannya untuk PT Semen Gembong karena baru-baru ini ia memahami dampak dari kegiatan penambangan. Rumah tinggalnya tak sampai 100 meter dari kawasan tambang. “Kalau sudah beroperasi, kami khawatir akan terjadi kekeringan. Pastinya nanti kami yang tinggal di sekitar pabrik akan kebisingan, dan terdampak polusi udara,” katanya.
Meri mengaku tertipu saat pembebasan lahan dilakukan satu dekade lalu. Ketika itu, aparat desa mengumpulkan warga untuk acara sosialisasi soal pembebasan lahan.
“Kami tidak tahu. Tanda tangan itu kami kira hanya daftar hadir. Ternyata ada persetujuan melepas tanah,” kata Meri.
Selain itu, warga juga sempat menolak dengan tawaran harga pembebasan lahan. Saat itu satu meter tanah dihargai Rp 1500. Akan tetapi protes dari sebagian warga tak berlangsung lama. Kepala dusun yang saat itu terlibat dalam kegiatan sosialisasi pembebasan lahan menyarankan warga untuk segera melepas lahannya.
“Tuh lihat, sudah ada yang melepas lahan, kalau tanahmu tidak dilepas, nanti akan terkepung pabrik,” ujar Meri menirukan cara perangkat desa menakut-nakuti warga. Satu per satu, warga pun melepas lahannya.
Lahan Seharga Sandal Jepit
Warga melepaskan sebagian lahannya kepada PT Semen Gembong dengan berat hati. Setelah kesepakatan terjadi, warga hanya berani bergunjing dan mengeluh di belakang karena harga yang ditawarkan terlalu murah.
“Seharga sandal jepit, saat itu kan sandal jepit Rp 1.500,” ucap Tokoh masyarakat Sikayu, Samtilar.
Pendirian pabrik PT Semen Gombong di Kebumen bukan waktu yang sebentar. Sejak 1995 rencana operasi sudah dimulai. Setahun setelah urusan pembebasan lahan selesai, perusahaan ini mendapatkan izin lingkungan AMDAL dengan no Kep-34/MENLH/8/1996.
Setelah itu, krisis ekonomi mendera. PT Semen Gombong sempat menghentikan rencana operasinya.
Di dalam dokumen proposal AMDAL PT Semen Gombong yang diperoleh Varia.id menyebutkan krisis ekonomi 1999 membuat dampak investasi tidak kondusif. Krisis saat itu berdampak terhadap penambangan batu gamping dan batu lempung.
“Pembangunan dan pengoperasian pabrik semen Gombong tidak dapat direalisasikan,” tulis dokumen tersebut.
Lahan lokasi berdirinya pabrik semen menjadi mangkrak. Warga pun menggunakannya untuk bertani. Bertahun-tahun berlalu, warga tak mengerti terhadap perkembangan proyek.
Pada 2012, PT. Semen Gombong kembali merencanakan penambangan bahan baku semen dengan target ambisius. Kali ini, PT. Semen Gombong berencana memproduksi sebanyak 2,3 juta ton semen per tahun. Angka ini naik 0,8 juta ton per tahun dibandingkan dari rencana pada 1996.
Dalam dokumen yang sama, PT. Semen Gombong mengaku tertarik kembali melakukan eksplorasi akibat laju kenaikan permintaan semen. “Permintaan semen di dalam negeri terus meningkat setiap tahun,” tulis dokumen itu.
Semen Gombong meyakini kebutuhan semen dalam negeri akan terus meningkat hingga 2020. Dari sekitar 47,7 juta ton pada 2011 menjadi sekitar 101 juta ton pada 2020. Artinya, dalam 10 tahun diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan semen lebih dari 100 persen.
Varia.id pun menyambangi kantor PT Semen Gombong di Desa Nogoraji untuk mengkonfirmasi proses pelepasan lahan dan penolakan warga. Akan tetapi, saat itu tak terlihat aktivitas di dalam kantor. Halnya serupa juga Varia.id dapatkan saat menyambangi kediaman Site Manajer PT. Semen Gombong, Tineke Sunarni di Jatiroto, Rowokele.
Sementara dalam pelbagai kesempatan kepada media, PT Semen Gombong menjanjikan pembangunan wilayah transisi seluas 50 meter yang ditanami pohon-pohon sebagai pembatas tambang dan pabrik serta pemukiman warga. PT Semen juga berjanji akan menutup kembali proyek galian mereka. Setelahnya, PT Semen Gombong akan melakukan penghijauan.
6 Agustus 2015 0:03 WIB Category: SmCetak, Suara Kedu
KAWASAN Karst Gombong Selatan merupakan perpaduan antara hutan,
pantai dan pegunungan kapur yang menyimpan sejuta keindahan alam yang
menakjubkan. Selain banyaknya gua yang menjadi lokasi berkembangbiak
burung walet dan serwiti, kawasan yang membujur dari Pantai Pasir hingga
Pantai Logending itu juga memiliki keindahan pantai yang luar biasa. Kawasan yang berbukit bukit dan berada di bibir pantai, hingga
menjadi dinding alam yang melindungi masyarakat di lima desa di
sekitarnya yakni, Desa Pasir, Srati, Karangduwur, Argopeni dan Desa
Ayah, di Kecamatan Ayah dari ganasnya ombak laut selatan. Yang pasti,
keindahan alam pantai hutan Gombong Selatan sulit ditemukan di daerah
lain.
Saat ini, keindahan kawasan itu sudah dengan mudah diakses melalui
media internet. Para pecinta fotografi turut berperan dalam
mempromosikan keindahan alam melalui media sosial seperti Instragram,
Facebook, Path, maupun Twitter. Bahkan komunitas masyarakat mancanegara
sudah ada yang tertarik meneliti kondisi hutan pantai tersebut. Tidak mudah untuk menyaksikan keindahan itu. Jika ingin menelusuri
sepanjang timur hingga barat butuh waktui selama dua hari dengan
berjalan kaki. Melalui bantuan dari pemandu warga setempat, penelusuran
dapat dimulai dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Pasir Kecamatan
Ayah, yang berada di timur karst. Dari petak 58 F wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sikayu, dapat
disaksikan kawasan yang dikenal sebagai Karang Pengantin dan Gua Wora
Wari di Gunung Si Kethek. Juga bisa disaksikan indahnya Pantai
Karangkuda. Tetapi, untuk dapat menyaksikan sejumlah keindahan itu harus
melalu jalan setapak di atas tebing dan batu-batu karang lautan Hindia
Belanda. Promosi Saat memasuki kawasan hutan di balik bukit, di atas Gua Wora Wari
terdapat fosil batu Gong Bonang. Konon saat tertentu batu tersebut akan
mengeluarkan bunyi layaknya gong. Di kawasan hutan yang rimbun dengan
tanaman Accasia Mangium tanaman tahun 2006 juga dihuni sejumlah kera.
Pantai Srati atau yang dikenal sebagai Pantai Pecaron juga tidak kalah
indah. Pantai Pecaron yang terletak di Desa Srati, Kecamatan Ayah,
Kebumen sudah sejak beberapa tahun sepi dari aktivitas nelayan. Maklum sedikitnya 30 perahu yang dahulu memarkir perahu di pantai
tersebut beralih ke berlabuh di pantai Menganti di Desa Karangduwur.
Setelah ditinggalkan para nelayan lokasi pantai Pecaron kini sepi.
Bangunan yang biasa dipakai untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga
kosong tidak lagi berfungsi. Namun di sisi lain, karena tidak ada perahu jukung yang diparkirkan,
lokasi tersebut tampak lebih lapang. Dua tebing di sisi kanan dan kiri
juga menambah elok panorama di lokasi tersebut. Kepala Desa Srati
Riyadin mengatakan, saat ini pihaknya tengah gencar mempromosikan objek
wisata Pantai Pecaron dan Bukit Silayur yang tidak jauh dari Pantai
Pecaron. Dari bukit tersebut, wisatawan bisa menyaksikan sunrise dan sunset
sekaligus. Saat ini, pihaknya sedang melakukan perbaikan fasilitas
berupa pelebaran jalan menuju ke arah Bukit Silayur. Saat liburan
Lebaran, pihaknya menggelar event untuk menarik wisatawan dengan
menggelar lomba mancing dan musik dangdut. Terbukti selama Lebaran
ratarata jumlah pengunjung mencapai 1.500 pengunjung per hari. Sedangkan
saat hari Minggu pengunjung mencapai 2.000 orang. Sementara itu, Pantai Sawangan yang memiliki air terjun langsung dari
sungai atau telaga. Sayangnya, keindahan itu nampaknya belum tergarap
secara maksimal. “Para pengelola wisata, terutama Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan nampaknya lebih fokus dan intens mengurus objekobjek wisata
yang sudah mantap dan menghasilkan,” ujar Ketua Gerakan Nasional
Kehutanan dan Lingkungan (GNKL-NU) Kebumen M Sudjangi. (Supriyanto- 78) http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/keindahan-karst-gombong-selatan-belum-tergali/
Petani usai panen padi dengan latar bukit bukit karst Gombong / Karangbolong (Foto: Rasyid Gumoong)
Oleh Emil Salim
PRAJURIT tua tak pernah mati, mereka hanya memudar hilang”. Kalimat
Jenderal Mac Arthur melintas di ingatan saat membaca laporan Otto
Soemarwoto, Kajian Pro-Kontra Rencana Pembangunan Pabrik PT Semen
Cigombong (April 2003).
Sebuah perusahaan berencana membangun pabrik semen di Desa Nagaraji,
Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bahan baku
semen berupa batu gamping terletak di kawasan gua karst Gombong Selatan.
Kebanyakan penduduk daerah rendah pendapatannya. Pengusaha beranggapan
pembangunan pabrik bermanfaat bagi daerah karena mengurangi kemiskinan
dan menaikkan pendapatan asli daerah. Tetapi, pembangunan pabrik semen
juga merusak gua karst Gombong, merusak habitat tempat bersarang burung
walet dan kelelawar serta menghancurkan fungsinya sebagai “waduk alam”
penyimpan air.
Muncul persoalan yang mempertentangkan “pembangunan semen” melawan
“pelestarian gua karst Gombong”. Pengusaha telah mengantongi izin
pemerintah (1996) tentang “Analisis mengenai Dampak Lingkungan” (amdal)
sehingga syarat legal dipenuhi. Namun, banyak pihak menentang
pembangunan pabrik semen yang dianggap bakal merusak lingkungan kawasan
karst Gombong.
DALAM laporannya Bung Otto berpendirian soal pro-kontra pembangunan
pabrik semen harus dilihat dari kaca mata “Pembangunan Berkelanjutan”.
Sejak Presiden Soeharto menyepakati keputusan “Konferensi Tingkat Tinggi
Bumi” di Rio, Brasil, 1992, Indonesia menganut kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang intrinsik masuk dalam pembangunan nasional rumusan
Bappenas.
Bila “pembangunan konvensional” menempuh hanya satu jalur pembangunan
ekonomi, “pembangunan berkelanjutan” merajut tiga unsur yang menyatu,
yakni sustainabilitas ekonomi, sustainabilitas sosial, dan
sustainabilitas ekologi-lingkungan. Agar usaha ekonomi berlanjut, perlu
diperhitungkan dampaknya pada keberlanjutan kehidupan masyarakat sosial
yang ditopang keberlanjutan fungsi ekologi-lingkungan sebagai sistem
penunjang kehidupan makhluk alam.
Ekonomi tidak bisa berlanjut di tengah masyarakat yang menderita
dampak negatif pembangunan berupa penggusuran penduduk, marginalisasi
penduduk setempat karena tidak berpendidikan dan karena miskin tidak
punya jaminan meminjam kredit perbankan. Pembangunan ekonomi serta
sosial tidak bisa berlanjut bila sistem ekologi-lingkungan yang
mendukung kehidupan alami amburadul, rusak, dan cemar.
Dalam mengkaji pro dan kontra pembangunan pabrik semen Gombong ini,
Bung Otto memakai tolok ukur pembangunan berkelanjutan yang mencakup
ketiga unsur ekonomi, sosial, dan ekologi-lingkungan. Unsur ekonomi
mencakup ikhtiar memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja,
mengembangkan eko-wisata. Unsur sosial memuat penanganan masalah gender
dan masalah sosial akibat penutupan penambangan semen setelah bahan
bakunya habis. Unsur ekologi-lingkungan meliputi konservasi karst
Gombong Selatan, melestarikan volume dan kualitas air, menggunakan
proses dan teknik produksi yang memperkecil pencemaran udara yang
berdampak pada pemanasan global, dan mengembangkan produksi semen dengan
cara-cara yang ramah lingkungan.
Unsur ekonomi, sosial, dan ekologi-lingkungan seyogianya terungkap
melalui kajian amdal yang program penanggulangannya termaktub dalam
“Rencana Kelola Lingkungan” (RKL) maupun “Rencana Pemantauan Lingkungan”
(RPL). Kajian kritis terhadap hasil amdal yang disetujui Pemerintah
tahun 1996 dan diuji di lapangan menunjukkan berbagai kelemahan
prinsipiil. Yang paling serius adalah tak digunakannya pendekatan
ekosistem yang mencakup ruang lingkup kawasan karst ini.
Dari sudut sustainabilitas ekonomi, kehadiran pabrik semen tidak
otomatis mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja penduduk
setempat karena rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk lokal
sehingga mudah termarginalisasi oleh pendatang. Hal-hal ini tidak
digubris RKL yang disusun.
Dari sudut sustainabilitas sosial, rendahnya indeks kesempatan
perempuan masuk angkatan kerja dan menduduki jabatan kunci menunjukkan
adanya diskriminasi perempuan di kabupaten Kebumen, sehingga dibutuhkan
upaya khusus guna menanggapinya. Namun, hal ini tidak disinggung dalam
RKL.
Dari sudut sustainabilitas ekologi-lingkungan tampak kelemahan pokok
hasil amdal yang mengabaikan fungsi karst Gombong Selatan sebagai “waduk
alam” yang amat penting karena mampu menyimpan air di Jawa Tengah
selatan yang dikenal kering. Kawasan karst bagai busa yang menampung dan
menyimpan air hujan untuk dialirkan dalam danau, air di bawah kawasan
karst, dan sungai sepanjang tahun.
Akibat tekanan pertambahan penduduk pada dekade mendatang, Jawa akan
menjadi “pulau kota” (tahun 2020). Dan air tawar menjadi bahan paling
langka sehingga kemampuan alam melestarikan sumber air menjadi amat
penting.
“Sumbangan” Indonesia pada pencemaran udara global sudah amat besar.
Jika di masa depan Indonesia masih tidak aktif mengendalikan emisi
karbon dari kebakaran hutan dan pembakaran minyak bumi untuk energi,
transportasi, dan industri, maka “sumbangan” Indonesia kian berarti bagi
pencemaran udara. Hal ini meninggikan suhu global sehingga menaikkan
permukaan laut yang bakal menenggelamkan pulau-pulau kecil di Indonesia,
Malaysia, dan Filipina.
Ia juga mengubah iklim kawasan Asia. Kenaikan
suhu bumi juga memperbesar pengeringan air permukaan dan berpengaruh
buruk pada pola pertanian kita yang masih banyak mengandalkan aliran air
permukaan daratan. Semua ini menaikkan nilai air bawah tanah yang
dihasilkan kawasan karst Gombong Selatan.
TEKNOLOGI produksi semen di Indonesia boros energi dan menimbulkan
emisi CO2 yang menyumbang pada kenaikkan suhu global. Kini, para
produsen semen berbagai negara, antara lain Jepang, sudah menerapkan
pola produksi blended cement yang bisa menurunkan separuh emisi CO2.
Tidak tampak dalam RKL rencana mengurangi emisi CO2. Khusus dalam
menanggapi dampak “penutupan penambangan bahan baku semen” ketika bahan
baku habis, tidak ada dalam RKL usaha memelihara keberlanjutan
pembangunan kawasan ini.
Sehingga Bung Otto menyimpulkan, suatu pola pembangunan berkelanjutan
yang secara sadar memuat unsur keberlanjutan ekonomi, sosial, dan
ekologi-lingkungan tidak bisa menerima kehadiran pembangunan pabrik
semen di Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Pola pembangunan berkelanjutan yang didambakan perlu tertuang dalam
rencana induk pengembangan kawasan karst Gombong. Rencana ini perlu
disusun sebagai hasil musyawarah yang melibatkan semua pemuka masyarakat
Kebumen di tempat dan di perantauan dan kita semua yang sadar akan
kekhasan fungsi karst serta ancaman kelangkaan air kelak. Rencana ini
perlu difokuskan pada penyelamatan kawasan karst Gombong yang sekaligus
menjadi sentra penggerak pembangunan kawasan dan mencakup lima bidang
kegiatan.
Pertama, pengembangan pariwisata seperti wisata gua, wisata bahari,
dan eko-wisata yang didasarkan prinsip “pembangunan oleh masyarakat”.
Bentuk wisata berupa menelusuri gua, berjalan-kaki, berkuda, dan
bersepeda. Penginapan berupa “inap dan sarapan”, home-stay mengutamakan
rumah-rumah rakyat bertoilet bersih serta dihindarinya pengembangan
hotel berbintang.
Kedua, agro-perhutanan, mengembangkan agro-ekosistem terpadu dengan
struktur tajuk bertingkat yang mencakup tumbuhan, hewan ternak, dan
ikan. Sistem dibangun atas dasar pencagaran terintegrasi bermuatan
kearifan ekologi penduduk.
Ketiga, pengembangan laboratorium geologi mencakup ilmu speleologi,
hidrologi, bio-speleologi, dan sebagainya untuk kawasan alam tropis dan
bekerja sama dalam jaringan lembaga ilmu pengetahuan Karangsambung,
Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan.
Keempat, pelestarian dan
pembudidayaan burung walet yang melibatkan masyarakat serta pakar burung
walet sebagai stakeholders.
Kelima, pengembangan energi-terbarukan
berupa mikroair, solar-matahari, angin, biomassa yang terdesentralisasi
sehingga menunjang pembangunan di atas.
Dengan lima pokok Rencana Induk ini, dari kawasan karst Gombong dapat
ditembakkan “peluru” contoh pola pembangunan berkelanjutan yang tidak
lagi mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan tetapi
menyatu dan terpusat meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Prajurit
tua memang tak pernah mati. Mereka hanya melepaskan tembakan jika perlu.
Emil Salim, Mantan Menteri Lingkungan Hidup
Sumber : Kompas, 5 Juni 2003
(https://www.facebook.com/groups/138821779543097/)
Aksi
warga Rembang dan berbagai elemen di luar gedung PTUN Semarang, Kamis
(16/4/15) saat sidang pembacaan putusan gugatan warga Rembang. Foto :
Tommy Apriando
Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang,
pekan lalu, berbagai kalangan hadir menggelar eksaminasi publik terhadap
putusan PTUN Semarang terkait izin lingkungan pendirian pabrik dan
pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah. Mereka antara lain,
perwakilan warga Rembang menolak pabrik dan pertambangan PT. Semen
Indonesia (SI), Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK),
pakar hukum, lingkungan, dan pakar kebencanaan serta perwakilan
organisasi masyarakat sipil.
Herlambang P. Wiratrama, penggagas eksaminasi dari Fakultas Hukum
Unair Surabaya mengatakan, eksaminasi penting untuk menguji putusan PTUN
Semarang terkait gugatan Joko Suprianto cs yang menggugat Gubernur
Jateng terkait izin SI. Hasil putusan tidak diterima dengan alasan
daluarsa. Padahal, penjelasan warga penolak menyatakan, mereka tak
pernah mendapatkan sosialisasi dan pemberitahuan izin lingkungan.
“Ini akan menjadi pembelajaran hukum dan publik terhadap suatu kasus ,
mendorong partisipasi publik sekaligus peradilan yang profesional,”
katanya. Dia mengatakan, surat izin lingkungan baru diketahui masyarakat 14
Juni 2015. Pada 5 Juni 2015, warga mengirim surat ke Badan Lingkungan
Hidup (BLH) menanyakan soal penambangan. Dalam balasan BLH menyebutkan,
SK Gubernur Jateng. Tidak lama berselang, warga dan Walhi mengajukan
pertanyaan dan keberatan kepada gubernur.
Pada September 2015, ada tujuh lembaga menggugat gubernur soal izin
lokasi ke PTUN. Dalam putusan, argumentasi majelis hakim menuliskan, ada
sosialisasi terkait SK yang ditempel di BLH, kecamatan, dimuat di
koran, dan internet, hingga gugatan dianggap daluarsa. Jadi, katanya,
perlu argumentasi menjawab daluarsa itu.
“Apakah pengumuman di kantor kecamatan, balai desa dan situs website
BLH Jateng dianggap sosialisasi atau bukan? Argumentasi hukum hakim
lebih banyak dipenuhi asumsi formalitas, bukan substansial. Faktanya,
proses hukum hanya menyampaikan formalitas hukum. Hakim tidak pernah
menggali pikiran lebih cerdas agar tidak melanggar hak-hak masyarakat,”
kata Herlambang.
V. Hadiyono dari Fakultas Hukum Soegijapranata mengatakan, putusan
PTUN sepintas tidak ada kejanggalan. Masyarakat dianggap tahu
sosialisasi, melalui wayang dan silaturahmi. Kegiatan ini, menjadi
acuan hakim menghitung waktu 90 hari. “Persoalannya, apakah keputusan
hakim sudah adil atau belum? Apakah sosialisasi menangkap semua
kebutuhan hak dan kewajiban masyarakat, terutama yang terdampak?”
Sosialisasi semacam itu, katanya, tidak ada dan hanya terkait aturan
pendirian pabrik semen.
“Apakah ada azas keseimbangan antara semen, pemerintah dan masyarakat. Jika mengacu good governance ada azas transparansi, dan fairplay yang diacu dalam pembuatan putusan PTUN.”
Ketika pengadilan hanya memeriksa dokumen, katanya, maka bisa
dianggap tidak adil, tanpa melihat kondisi lapangan. Jadi, perlu memaksa
hakim sidang lapangan. “Fakta lapangan menemukan ada gua dimusnahkan
dengan dinamit. Artinya, ada upaya penghilangan bukti awal. Hakim harus
memeriksa iud facti tidak hanya iud juris, perlu ada argumentasi kuat agar hakim mau sidang lapangan. Itu mutlak harus diminta.”
Sedangkan Prof. Sudharto P Hadi, Pakar Lingkungan Undip mengatakan,
sosialiasi izin lingkungan harus utuh, berbeda dengan kala akan
operasional pabrik dan pertambangan. Dalam UU PPLH Pasal 39 ayat 2,
dikenal pengumuman bukan sosialisasi. Pengumuman dengan cara mudah
diketahui masyarakat. Wayangan, katanya, pengumumam terkait operasional
semen bukan soal izin lingkungan. “Apakah pengumuman di balai desa itu
mudah diketahui dan diakses masyarakat? Pengumuman terkait Amdal
seharusnya formal biasa melalui media massa. Itu saja tidak cukup perlu
penyampaian langsung kepada masyarakat.”
Prof. Esmi Warassih dari Undip mengatakan, azas keterbukaan
pemerintah belum terpenuhi dalam sosialisasi. Izin lingkungan menyangkut
hajat hidup orang banyak, karena bisa berdampak luas. Untuk itu,
katanya, harus ada kesetaraan hak dan kewajiban antara pemerintah dan
masyarakat. “Harus ada respon masyarakat setuju dan tidak terhadap
pendirian pabrik dan pertambangan. Respon ini partisipasi, jika hanya
diumumkan, bagaimana cara masyarakat merespon? Lalu bagaimana dampak
budaya masyarakat? Dalam putusan PTUN Semarang azas proporsionalitas
juga tidak dipenuhi.”
Dia juga tidak setuju sosialisasi. “Itu model top down, tidak
ada partisipasi, jikapun ada, partispasi semu, tidak ada respon
masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan. Dalam putusan ini tidak ada
masyarakat diajak bicara. Sosialisasi mesti ada persetujuan, masukan,
bukan sekadar diumumkan,” kata Esmi.
Iman Prihandono, Pakar Hukum Unair mengatakan, dalam konteks hukum internasional, ada free prior informed and consent (FPIC).
Prinsip ini, menekankan masyarakat terdampak harus bebas dari tekanan,
tak dalam todongan senjata. “FPIC ada di konvensi indegenous people, dan self determination untuk hak atas pembangunan. FPIC adalah prinsip umum yang harus dipakai dan jadi acuan.”
Franky Butar-butar, pengajar hukum pertambangan dan lingkungan Unair
menambahkan, dalam Amdal diisyaratkan partisipasi masyarakat. Pelibatan
masyarakat, katanya, harus didasarkan prinsip informasi lengkap.
Menurut Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institute, majelis
lebih mengedepankan prosedur. Majelis hakim, katanya, tak
mengeksplorasi lebih jauh tujuan penyampaian. “Tidak ada bukti foto,
kecuali dokumen. Tidak ada permintaan terkait notulensi, kecuali daftar
hadir. Para saksi tidak ditanya apakah mereka paham isi sosialisasi dan
metode apa yang digunakan. Semua itu tidak muncul dalam pembahasan yang
dituliskan di putusan.”
Dia melanjutkan, majelis tidak mengikutkan putusan MK Nomor
10/PUU-X/2012 terkait pengujian pasal terkait tambang dan batubara.
Mekanisme hanya bersandar pada formal prosedural bertentangan dengan UUD
1945. Pengumuman di Balai Desa, katanya, bisa gugur berdasarkan
putusan MK. “Menurut saya, penemuan hukum dalam putusan ini sangat minimal. Majelis hanya mengacu pada dokumen seadanya,” ucap Myrna.
Eko Teguh Paripurna dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Yogyakarta mengatakan, kasus Rembang harus melihat dimana keberpihakan.
Keberpihakan dimulai dari rantai kebijakan. “Artinya, dalam konteks
ini, hakim bertindak sebagai perangkat bisnis kebijakan. Apakah ini
peradilan yang sesungguhnya atau bukan?”
Sedangkan, Widodo, peneliti dari Komisi Yudisial mengatakan, dalam
kasus lingkungan ketua majelis minimal harus memiliki sertifikasi
lingkungan hidup. Jika tidak, bisa disebut unproffessional conduct dan putusan menjadi cacat hukum.
Pukul 15.00, sidang eksaminasi ditutup. Hasil eksaminasi akan
diserahkan kepada PTUN Semarang, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial,
institusi akademik dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dari para
narasumber, Prof. Benny Riyanto, Dekan Fakultas Hukum Undip, tak
bersedia menandatangani dokumen eksaminasi karena dianggap tak obyektif.
Kami warga Kec. Giriwoyo, yang tergabung dalam Paguyuban AJA KWATIR
Giriwoyo, menghadap Bapak Bupati untuk menegaskan tentang pendapat kami
mengenai pertambangan di Giriwoyo.
1. Kami warga menolak adanya pertambangan di Giriwoyo apapun bentuknya. 2. Kami memilih menjadi petani daripada menjadi buruh pabrik semen.
3. Kami sudah sejahtera dengan tanah yang kami memiliki sekarang untuk
bertani, berternak dan tanah dapat kami wariskan ke anak cucu. 4. Kami mencintai desa kami, sebagai pijakan pijakan hidup dan kelangsungan hidup.
Berdasarkan pertimbangan inilah maka, kami menuntut tanggung jawab
pemerintah, khususnya Bupati Wonogiri yang telah telah berusaha untuk
merekayasa peraturan, agar desa kami dipakai sebagai areal pertambangan
yang di jual ke investor asing atau investor manapun juga. Dengan
adanya rencana pertambangan dan pendirian pabrik semen, membuat kami
resah dan menjadikan warga desa saling curiga, kami tidak anti
pembangunan, yang kami perlukan adalah pembangunan PERTANIAN.
Untuk
itu kami yang tergabung dalam paguyuban AJA KWATIR, Terdiri dari
Paguyuban Sendang Bodro Sejati, Paguyuban Guo Kisworo, Paguyuban Save
Pegunungan Sewu, Paguyuban Manunggal Roso, Paguyuban Guo Sejati m Dll.
menuntut kepada Bapak Bupati Danar Rahmanto untuk :
1. menyatakan Giriwoyo bukan wilayah pertambangan.
2. mencabut ijin usaha pertambangan yang telah di keluarkan yaitu ijin
usaha pertambagan ( IUP ) EKSPLORASI BATU GAMPING kepada PT. Ultratech
Mining Indonesia No.545.21/006/2011 tertnggal 28 Septrmber 2011 3. Mengembalikan kerukunan warga desa, karena pemerintah yang membuatnya.
Kecintaan akan Desa kami ini kembali di tegaskan dengan adanya potensi
desa yang kami miliki dengan jalan mensurvey lokasi yang dijadikan
wilayah eksplorasi pertambangan PT Ultratech Mining Indonesia dalam
wilayah IUP ( Ijin Usaha Pertambangan )
Hasil Temuan kami kurang
lebih ada 60 sumber mata air, 8 Telaga, 48 Ponor, 27 goa, 15 sumur,
teresebar di desa Tirtosworo, desa Guwotirto, Desa Sejati dan Kelurahan
Girikikis, yang harus dilestarikan. untuk itu data tersebut kami
sertakan, tak terpisahkan dari tuntutab ini.
Demikianlah tuntutan
ini kami sampaikan pada saat kami mengadakan aksi diam dan pawai damai
serta audensi ke Bupati Wonogiri, pada tanggal 3 Juni 2015.