Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Kamis, 02 Mei 2019

Sexy Killers : Pertambangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan? [1]

oleh Jalal* - 2 May 2019

  • Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.
  • Adanya perdebatan wacana penghentian total pertambangan di dunia melihat dampak kerusakan lingkungan atau mendorong pertambangan yang berkelanjutan ramah lingkungan
  • Karena hasil tambang tetap dibutuhkan dunia, berkembang konsep pertambangan berkelanjutan dengan berbagai persyaratan dan indikatornya, seperti efisiensi ekonomi, dampak sosial masyarakat dan lingkungan
  • R.G. Eggert dalam bukunya menekankan aspek lingkungan justru menjadi bagian sangat penting dalam konsep keberlanjutan pertambangan

***

”….pertanyaannya bukan setuju atau tidak setuju pertambangan, melainkan bagaimana cara menambang agar dapat tercapai pembangunan berkelanjutan.”
Otto Soemarwoto

Tambang: Sebuah Pedang Bermata Dua

Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Di satu sisi ia menyediakan sumber energi dan materi penting yang menjadikan kemajuan umat manusia menjadi mungkin. Hasil tambang dan turunannya terdapat pada semua produk yang dimanfaatkan manusia modern. Di sisi lain, pertambangan juga dikenal sebagai sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Lantaran sifatnya yang kerap ditemukan di lokasi-lokasi terpencil, pertambangan banyak dilakukan di kawasan yang sensitif secara ekologi; selain juga bersisian, bersinggungan, atau bahkan berada di dalam kawasan yang dihuni oleh masyarakat-masyarakat tradisional. Apabila dikelola dengan benar, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bisa diminimalkan, selain juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif seperti peluang bisnis, peluang kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah dan nasional, dan kemajuan-kemajuan lain yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan yang buruk menghasilkan kerusakan lingkungan yang parah. Lubang-lubang bekas tambang dengan air asamnya merupakan gambaran yang bisa dilihat di seluruh bagian dunia. Penggusuran penduduk secara paksa, serta konflik dengan masyarakat adalah dampak pertambangan yang banyak dilaporkan. Demikian juga, kekayaan dari pertambangan yang seharusnya bisa dinikmati oleh negara dan warganya banyak yang hilang lantaran korupsi.

Sayangnya, harus diakui bahwa kinerja buruk pertambangan dalam pengelolaan lingkungan, sosial dan ekonomi masih sangat banyak terjadi, kalau bukan malah merupakan gambaran dominan. Karenanya, secara umum pertambangan memang dikenal sebagai sektor yang tidak baik. Film Sexy Killers—yang pada saat tulisan ini dibuat sudah diklik lebih dari 20 juta kali di YouTube, plus entah berapa ratus acara menonton bersama—menggambarkan sisi buruk pertambangan batubara yang sudah lama diketahui secara luas. Dalam dunia yang sedang berharap-hadapan dengan perubahan iklim, tambang dan pembangkit listrik tenaga batubara memang tidak popular.

Film dokumenter Sexy Killer yang menceritakan tentang industri batubara dari hulu ke hilir, dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, ekonomi sampai kesehatan masyarakat. Foto : watchdoc

Alih-alih memperbaiki praktik dan kinerjanya yang buruk, sejumlah besar perusahaan pertambangan malah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kosmetikal untuk memberi kesan positif kepada publik, sambil terus mempertahankan cara beroperasi yang membawa dampak negatif. Tentu saja, hal yang demikian bukan saja menghambat perbaikan industri pertambangan, melainkan juga membuat publik dan para pakar skeptis atas kemungkinan perubahan itu.

Salah satu pakar dalam bidang ini, Stuart Kirsch, menulis artikel bertajuk Sustainable Mining di dalam jurnal Dialectical Anthopology Vol.34/1 2010, dengan membeberkan bukti-bukti kuat soal keburukan pertambangan.
Dia menyatakan “The mining industry moves more earth than any other human endeavor. Yet mining companies regularly claim to practice sustainable mining. Progressive redefinition of the term sustainability has emptied out the concept of its original reference to the environment. Mining companies now use the term to refer to corporate profits and economic development that will outlast the life of a mining project. The deployment of corporate oxymorons like sustainable mining is one of the key strategies corporations use to conceal harm and neutralize critique.”
Berbeda dengan pendirian tersebut, The Plundered Planet: Why We Must—and How We Can—Manage Nature for Global Prosperity, buku karya Paul Collier yang terbit 3 tahun sebelum artikel Kirsch memang dimulai dengan menyediakan gambaran suram tentang sektor pertambangan di Afrika. Namun kemudian meyakinkan pembacanya bahwa pertambangan yang berkelanjutan itu bukan saja mungkin, melainkan sangat penting bagi kemakmuran dan keberlanjutan dunia.

Buku tersebut sangatlah popular dan menjadikan sentimen positif terhadap isu ini sangat menguat. Dengan semakin banyaknya jumlah manusia, kebutuhan materi dan energi yang berasal dari pertambangan—material dasar, material turunan, serta hasil pemanfaatan kembali—jelas juga akan meningkat. Karenanya, memastikan bahwa pertambangan yang berkontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang diserukan Collier, adalah keniscayaan.

PLTU di dekat pemukiman warga di Desa Muaramaung, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumsel. Warga terkena dampak buruk asap batubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Tafsir Awal atas Keberlanjutan Pertambangan

Pada tahun 2005, dua tahun sebelum seruan Collier, tiga orang praktisi pertambangan, Vasudevan Rajaram, Subijoy Dutta, dan Krishna Parameswaran menyunting sebuah buku bunga rampai, Sustainable Mining Practices—A Global Perspective. Buku tersebut menjelaskan seluruh konsep dan praktik pertambangan yang berkelanjutan yang telah dilakukan pada saat itu.
Secara konseptual, buku tersebut menyajikan perdebatan tentang apakah pertambangan mungkin dinyatakan berkelanjutan, mengingat pertambangan adalah sektor yang mengambil materi yang tak terbarukan. Kalau pendiriannya bahwa apapun yang memanfaatkan materi tak terbarukan itu mustahil dinyatakan berkelanjutan, maka perdebatannya tentu sudah selesai.

Tetapi, dalam dunia keberlanjutan, memang dikenal paradigma  complementarity versus substitutability. Kalau yang pertama mengasumsikan bahwa seluruh bentuk sumberdaya harus tersedia karena sifatnya yang saling melengkapi, yang kedua berpendirian bahwa sesungguhnya beragam sumberdaya itu bisa saling menggantikan, setidaknya sampai batas-batas tertentu.

Karena ternyata istilah pertambangan berkelanjutan tetap dipergunakan, itu berarti paradigma substitutability-lah yang dianut. Buku tersebut menyatakan eksistensi pertambangan berkelanjutan dengan mengacu pada tiga kesepakatan yang dirumuskan oleh Douglas Yearley, yaitu: 
 “ 1. Integrated approaches to decision making on a full, life-cycle basis that satisfy obligations to shareholders and that are balanced and supported by sound science and social, environmental and economic analysis within a framework of good governance; 2. Consideration of the needs of current and future generations; and 3. Establishment of meaningful relationships with key constituencies based on mutual trust and a desire for mutually beneficial outcomes, including those inevitable situations that require informed trade-offs.”    
Tentu, kesepakatan tersebut tidak memuaskan bagi mereka yang melihat bahwa pertimbangan pertama menyatakan “…satisfy obligations to shareholders…” walaupun ada pernyataan diimbangi dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan analisis ekonomi, sosial dan lingkungan. Bagaimanapun pernyataan itu seperti memberikan bobot yang sama antara kepentingan pemilik modal dengan keseluruhan kepentingan lainnya. Butir kedua yang menggunakan kata consideration juga kerap dipandang tidak memadai, lantaran kata tersebut tidak merujuk pada hasil—seperti misalnya dalam definisi pembangunan berkelanjutan, yang menjamin generasi mendatang untuk bisa memenuhi kebutuhannya—melainkan hanya pada proses.

Lebih jauh daripada perdebatan konseptual, ketika membicarakan isu-isu apa saja yang masuk ke dalam pertambangan berkelanjutan, buku tersebut menyebutkan tentang reklamasi, penutupan tambang, dan pascatambang sebagai isu pertama. Jelas bahwa para penulisnya memahami bahwa keberlanjutan pertambangan sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi yang ada setelah pertambangan berhenti beroperasi.

Batubara, di tambang timbulkan masalah lingkungan dan kesehatan warga, di hilir, antara lain, pembangkit batubara, juga ciptakan beragam masalah. Apakah para calon pemimpin daerah, tak ada yang peka masalah rakyat ini? Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Aspirasi tentang Lingkungan dan Masyarakat

Di tahun 2009, J. A. Botin menyunting bunga rampai Sustainable Management of Mining Operations. Botin kembali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan yang berkelanjutan bukanlah operasinya yang terus-menerus di satu tempat, karena di tempat tersebut material yang diambilnya pasti akan habis atau tidak lagi ekonomis untuk diambil. R. G. Eggert, yang menulis bab ketiga buku tersebut, What Sustainability and Sustainable Development Mean for Mining, menjelaskan bahwa ada empat prinsip pertambangan berkelanjutan: “1. Facilitate the creation of mineral wealth; 2. Ensure that mineral development occurs in an economically (socially) efficient manner; 3. Distribute the surpluses from mining fairly; and 4. Sustain the benefits of mining even after a mine closes.”

Berbeda dengan rumusan Yearley, Eggert menegaskan pentingnya efisiensi ekonomi dan sosial dalam menghasilkan mineral dari pertambangan. Eggert juga menekankan tentang distribusi surplus dari pertambangan secara adil, selain menegaskan bahwa manfaat pertambangan harus terus bisa dirasakan setelah pertambangan selesai.

Prinsip keempat tersebut semakin mengokohkan pentingnya penutupan dan pascatambang sebagai bagian penting dari keberlanjutan pertambangan.  Rumusan prinsip dari Eggert tersebut agaknya jauh lebih bisa diterima dibandingkan dengan yang sebelumnya diajukan Yearley. Hanya saja, prinsip itu malah tidak disebut sama sekali soal aspek lingkungan secara eksplisit.
Lingkungan, oleh Eggert kemudian dimunculkan dalam salah satu di antara tujuh pertanyaan untuk menguji keberlanjutan pertambangan. Ketujuh pertanyaan tersebut—yang dikutip Eggert dari publikasi International Institute for Sustainable Development di tahun 2002—adalah: “1. Engagement: Are engagement processes in place and working effectively? 2. People: Will people’s well-being be maintained or improved? 3. Environment: Is the integrity of the environment assured over the longer term? 4. Economy: Is the economic viability of the project or operation assured, and will the economy of the community and beyond be better off as a result? 5. Traditional and Non-Market Activities: Are traditional and non-market activities in the community and surrounding area accounted for in a way that is acceptable to the local people? 6. Institutional Arrangements and Governance: Are rules, incentives, programs, and capacities in place to address project or operational consequences? And, 7. Synthesis and Continuous Learning: Does a full synthesis show that the net result will be positive or negative in the long term, and will there be periodic reassessments?”

Dengan demikian, sesungguhnya aspek lingkungan jelas menjadi bagian sangat penting dalam konsep keberlanjutan pertambangan, yaitu dengan memastikan terjaganya integritas (daya dukung dan daya tampung) lingkungan. Ketika berbicara tentang masyarakat, pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pertambangan yang berkelanjutan adalah pertambangan yang minimal memertahankan kesejahteraan masyarakat, kalau bukan malah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakatnya harus meningkat, dan aktivitas tradisional masyarakat bisa terus terjaga.

Tetapi, hal itu adalah aspirasi di tingkat yang abstraksinya sangat tinggi. Prinsip dan pertanyaan panduan tentu masih sangat jauh dari strategi, program, eskekusi, dan kinerja. Bagian kedua dari seri tulisan ini akan menunjukkan tentang bagaimana tafsir yang lebih mutakhir atas pertambangan berkelanjutan, dan bagaimana isu kesejahteraan masyarakat ditempatkan.

Dua orang anak berjalan di kawasan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon I di Desa Kanci, Astanajapura, Cirebon, Jabar, pada awal Maret 2017. Menurut Greenpeace, PLTU berbahan batubara berpengaruh pada kesehatan karena mencemari udara karena asapnya mengandung polutan berbahaya. Foto : Donny Iqbal/Mongabay Indonesia

Artikel ini merupakan bagian pertama dari tiga tulisan opini.
* Jalal, Reader on Corporate Governance and Political Ecology Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Artikel ini merupakan opini penulis.

Senin, 15 April 2019

Deklarasi Rakyat Tolak Oligarki Tambang di Pilpres 2019


Apr 15th, 2019




Sabtu, (13/4) pukul 08.00 WITA, warga Sanga-Sanga Dalam RT 24 mulai berkumpul di pendopo desa sembari menunggu kedatangan warga lainnya dari kampung Muara Jawa serta mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Jatam, Walhi, dan Pokja dari Samarinda, dalam aksi “Deklarasi Rakyat Tolak Oligarki Tambang di Pilpres 2019”.
Sekitar pukul 10:14 WITA, warga Muara Jawa, berbagai LSM dan mahasiswa tiba di Sanga-Sanga Dalam. Semua massa aksi berkumpul dan menuju lokasi tambang yang telah dipilih.  Lokasi tambang ini dipilih karena telah memakan korban seorang anak. Di lokasi ini pula Wakil Gubernur Kalimantan Timur berjanji memasangi pagar agar tidak lagi memakan korban. Namun sampai saat ini tidak ada hasil yang diterima oleh warga Sanga-Sanga Dalam Rt 24.
Sanga-Sanga Dalam sendiri adalah salah satu kampung yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan tambang CV Sanga Perkasa menguasai 42 hektar di antaranya. Pada tahun 2014 ijin perusahaan berakhir, namun dapat beroperasi kembali pada tahun 2018, padahal ijin perpanjangan CV Sanga Perkasa yang diajukan telah melewati batas waktu. CV Sanga Perkasa membuat 2 lubang raksasa seluas 6 hektar dengan kedalaman mencapai 40 Meter dan jarak lubang dengan pemukiman warga hanya 300 meter. Imbas langsung yang dirasakan warga ialah saluran deainase kampung hancur, jalan kampung rusak oleh kegiatan tambang, banjir besar dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya.
Sepanjang perjalanan menuju lokasi aksi yang telah dipilih, massa aksi menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Setelah sampai, massa aksi mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu-lagu perjuangan. Aksi juga diisi dengan orasi-orasi politik oleh warga, organisasi serta mahasiswa yang hadir. Pak Akmal salah satu petani Muara Jawa dalam orasinya menyebutkan bahwa pemerintah merupakan bagian dari perusak lingkungan melalui ijin-ijin usaha yang dikeluarkan. Beliau juga menjelaskan bahwa ini semua merupakan kepentingan untuk memperkaya diri dari para pemodal.  Sedangkan rakyat dihadapkan dengan masalah lubang tambang dan kriminalisasi. Sambil bergantian orasi, sebagian massa aksi membentangkan kain hitam berukuran besar serta bertuliskan sebuah pertanyaan, “Apakah Penghancuran Alam Akan Usai Jika Kami Punya Presiden Terpilih?”
Merah sebagai koordinator Jatam Nasional dalam orasinya menyampaikan bahwa jawabannya adalah penghancuran alam ini akan terus berlanjut. Karena di balik pemilu ini ada oligarki-oligarki ekstraktif yang berkuasa di indonesia. Mereka terbagi dan saling mendukung setiap pasangan calon presiden.
Sekitar pukul 11.00 WITA, sekitar 7 orang polisi datang dan memerintahkan massa aksi bubar dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Namun massa berkeras bahwa tidak ada ketertiban yang diganggu di lubang tambang. Terjadi adu argumen antara massa aksi, salah seorang polisi memaki-maki warga. Sekitar pukul 11:30 WITA massa aksi membubarkan diri dan kembali ke lokasi termpat berkumpul. (pa)

Selasa, 09 April 2019

Bagaimana perusahaan memanipulasi adat untuk merampas tanah di Papua

Gecko Project \ Apr 9, 2019

Perbincangan dengan Dr. Sophie Chao


Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Kehadiran perkebunan berskala industri menimbulkan risiko besar bagi masyarakat adat di Papua yang budaya dan sumber penghidupannya bergantung pada hutan yang membentang luas di Tanah Hitam tersebut.
Pada Januari lalu, Mongabay dan The Gecko Project menerbitkan sebuah artikel investigasi yang menyibak transaksi-transaksi di balik proyek perkebunan raksasa di Papua sebagai bagian dari seri Indonesia Dijual.

Antropolog Sophie Chao telah mempelajari suatu relasi yang penuh dengan konflik antara masyarakat adat di Papua dan perusahaan perkebunan di mana masyarakat adat dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka.

Sophie Chao adalah seorang akademisi bergelar doktor sekaligus peneliti riset pasca-doktoral (postdoctoral research associate) di University of Sydney, Australia. Salah satu fokus dari penelitiannya terkait dengan dampak agrobisnis terhadap masyarakat dan lingkungan di kawasan Asia-Pasifik dan Melanesia. Ia telah menghabiskan waktu selama satu tahun untuk meraih gelar doktoralnya dengan mempelajari sekaligus tinggal bersama dengan masyarakat adat Marind-Anim di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Kabupaten tersebut menarik perhatiannya karena menjadi target dalam perluasan perkebunan berskala besar. Sebelumnya, Dr. Sophie pernah bekerja untuk Forest Peoples Programme, sebuah organisasi nirlaba di Inggris yang melakukan kerja-kerja advokasi terhadap perusahaan dan pemerintah terkait dengan penghormatan prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia (HAM) dalam sektor pembangunan perkebunan.

Hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan perkebunan di Papua, khususnya Merauke, diwarnai dengan berbagai konflik. Pemerintah telah menargetkan kabupaten tersebut untuk pengembangan perkebunan gula, kayu, dan sawit. Sementara itu, kehidupan masyarakat adat di Papua sangat bergantung pada hutan yang sedang dihancurkan dan dijadikan lahan-lahan perkebunan. Maka, “pembangunan” pun punya makna yang berbeda. Ketika kata itu kerap kali dielu-elukan sebagai suatu upaya terhadap perbaikan kesejahteraan maupun kualitas manusia, namun di sisi lain, kata tersebut justru jadi dalih bagi banyak perusahaan perkebunan yang sebetulnya tengah menggusur lahan-lahan pangan lokal dan mata air. Dan penghancuran terhadap hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pun ikut memberikan efek-efek negatif bagi masyarakat adat di tempat lain.

Penelitian Dr. Sophie menyelidiki sebab-sebab mendasar dari konflik tersebut sekaligus memaparkan perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat adat di Papua secara drastis.

Pada Januari, The Gecko Project dan Mongabay mempublikasikan  Kesepakatan rahasia hancurkan surga Papua, sebuah artikel investigasi yang mengungkap kisah suram di balik proyek raksasa pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel. Boven Digoel sendiri adalah kabupaten yang bertetangga secara langsung — persis di bagian utara — dengan Merauke, Provinsi Papua. Kini, masyarakat adat yang tanahnya dirampas oleh proyek tersebut telah mulai merasakan dampak buruknya. Kami berbincang dengan Dr. Sophie untuk memahami lebih dalam tentang kompleksitas persoalan antara kehidupan masyarakat adat di Papua bagian selatan dan industri agrikultur yang sedang menekan mereka.

The Gecko Project dan Mongabay: Budaya masyarakat adat di Papua terhubung begitu erat dengan alam. Menurut Anda, apakah hal itu menjadi suatu kekhasan yang sangat kuat ditemukan di Papua dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia?

Dr. Sophie Chao: Banyak komunitas adat di Indonesia percaya bahwa binatang dan tumbuhan memiliki jiwa, niatan, dan pikiran. Tampaknya, itu adalah motif yang berulang. Hutan bagi masyarakat adat Marind dan banyak komunitas adat lainnya di Indonesia, termasuk Orang Dayak di Kalimantan, adalah suatu ekologi yang hidup (a sentient ecology) atau ‘ekologi diri’ (an ecology of selves). Sebagian memang mencakup manusia, namun tidak semuanya selalu manusia. Tetapi, seluruhnya berpartisipasi dalam membentuk ruang yang dinamis tersebut, yaitu hutan — melampaui batas-batas manusia. Marind memiliki kepercayaan pada roh-roh leluhur yang dapat mewujudkan dirinya pada berbagai bentuk tanaman dan hewan. Mereka adalah bagian dari wilayah adat (bentang alam dan budaya) masyarakat adat Marind. Sehingga, hutan menjadi semacam buku sejarah yang hidup (a living history book) dan itu pula dihidupkan oleh para roh, termasuk roh-roh yang termanifestasikan ke dalam bentuk tanaman maupun hewan di sekitar mereka.

Lalu, bagaimana suatu ikatan batin (keterhubungan) dengan alam itu, kemudian turut mempengaruhi persepsi mereka terhadap perusahaan perkebunan yang merambah dan mencaplok tanah-tanah mereka?

Saya menemui banyak komunitas adat yang telah menyerahkan tanah-tanah mereka kepada perusahaan sawit. Sebagian bahkan ikut menandatangani kontrak penjualan tanah-tanah suku lain tanpa persetujuan. Situasinya begitu karut marut. Ketergantungan mereka terhadap hutan pun semakin berkurang akibat laju deforestasi dan ekspansi perkebunan monokultur. Idiom lain yang dipahami oleh masyarakat adat dari dampak negatif ekspansi sawit terhadap lingkungan, — pencemaran air, kabut asap, dan limbah pabrik — adalah bahwa itu merupakan bentuk pembalasan dari roh-roh hewan dan tumbuhan atas kegagalan mereka melindungi berbagai hewan dan tumbuhan tersebut dari kekuatan luar yang merusak, yaitu sawit. Orang-orang memakai istilah bahwa wilayah adat mereka telah menjadi ‘kering.’ Air yang telah memberikan kehidupan sudah habis, termasuk sungai, air tanah, maupun darah dari binatang atau getah pada tumbuhan. Layaknya sungai, tubuh orang-orang pun ikut kering. Buaya dan ikan mabuk akibat racun yang berasal dari pabrik — pestisida dan pupuk. Ketika saya bertanya kepada orang-orang Marind apa dampak terburuk dari ekspansi sawit, mereka mengatakan sawit membunuh hutan. Atau, secara khusus, sawit membunuh pohon sagu. Tumbuhan tersebut merupakan pusat kosmologi bagi masyarakat adat Marind sebab sagu tak lain adalah makanan pokok mereka. Maka, penghancuran kebun sagu dan hutan berimplikasi pada sumber penghidupan dan subsistensi masyarakat adat Marind.

Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Menurut Anda, mengapa prosesnya menjadi begitu karut marut ketika perusahaan datang ke wilayah adat? Apakah itu disebabkan oleh ketiadaan proses dalam penentuan hak siapa yang berada di mana dan apakah masyarakat sendiri dapat memutuskan untuk menerima perusahaan atau tidak?

Kurangnya informasi adalah satu persoalan besar. Masyarakat menandatangani kontrak tanpa tahu implikasi hukumnya. Mereka tidak diberi tahu konsekuensi negatif yang dapat muncul. Beberapa dari mereka percaya bahwa tanah itu akan dikembalikan kepada mereka ketika masa perizinan lahan (konsesi) berakhir. Mereka tidak tahu bahwa tanah itu secara otomatis menjadi tanah negara (ketika izin konsesi perkebunan berakhir). Sebagian besar dari mereka tidak menyadari hal itu. Tidak ada informasi yang disampaikan.

Hal lain yang tampaknya membuat masyarakat adat Marind begitu sulit untuk menolak transaksi tanah, adalah bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan sangat sadar akan pentingnya suatu hubungan timbal balik dan pertukaran di dalam komunitas adat. Dan itu benar-benar terjadi di wilayah Pasifik dan Melanesia. Idenya adalah seandainya seseorang memberi Anda hadiah, Anda tidak boleh menolaknya dan Anda harus membalas budi. Jadi, perusahaan-perusahaan perkebunan akan mengatur ritual pengorbanan babi, mereka akan memberikan mobil, mereka akan menyelenggarakan pesta, dan sebagainya. Itu membuat masyarakat seperti punya hutang dan kewajiban untuk melunasinya. Lantas, mereka akan merasa sungkan jika menolak menyerahkan tanah sebagai pertukaran yang dianggap selayaknya imbal jasa kepada perusahaan-perusahaan. Sekali lagi, pemahaman yang kritis terhadap nilai dari pertukaran dalam masyarakat Melanesia, memberikan saya petunjuk bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan itu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ada orang-orang di pihak perusahaan yang memahami serangkaian nilai, norma, dan adat istiadat tersebut. Itu jelas-jelas menciptakan persoalan.

Itulah alasan-alasan terbesar mengapa ada fragmentasi sosial. Tentu saja, ada skenario umum untuk memanipulasi masyarakat adat dengan minuman keras serta membawa mereka ke kota, tempat pelacuran, dan sebagainya. Ada beberapa kasus di mana laki-laki di desa tempat saya pernah bekerja, dikecohkan dengan mabuk alkohol dan tidur dengan pelacur. Dan itu semua difilmkan (didokumentasikan), kemudian rekaman itu digunakan untuk memeras. Ada juga berbagai strategi yang lebih terang-terangan terjadi secara langsung.

Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Pada kasus yang kami temui di Boven Digoel, ketika perusahaan datang ke desa-desa, orang-orang perusahaan menyuruh masyarakat menyiapkan babi yang akan disembelih untuk upacara. Kemudian, saat orang-orang perusahaan kembali, mereka membagi-bagikan uang dalam jumlah yang besar. Mereka menyodorkan amplop-amplop berisi uang kepada setiap setiap suku. Sangat blak-blakan. Mereka menggunakan istilah tali asih untuk menggantikan pembayaran. Tetapi, masyarakat desa bingung karena tak tahu untuk apa uang itu. Sepertinya, apa yang terjadi adalah orang-orang perusahaan memaksakan pertukaran hadiah upacara kepada masyarakat, suatu transaksi timbal balik yang dipaksakan. Itu adalah momen kunci dalam kisah proyek tersebut.
Apakah Anda memahami apa itu arti tali asih bagi mereka?

Teman bicara saya sangat bingung dengan konsep tali asih. Istilah itu kerap kali digunakan secara bergantian dengan istilah ganti rugi, uang ketuk pintu, kompensasi, pembayaran, sewa harga, kontrak sewa… Ada banyak sebutan untuk itu. Dan tidak jelas apa sebenarnya perbedaannya. Apakah itu menunjukkan niat baik? Apakah itu hadiah yang datang saat mereka membuka pintu? Apakah itu sekadar hadiah saja? Apakah ada ekspektasi untuk balasan hadiah? Uang ketuk pintu, secara harfiah berarti uang yang Anda bawa ketika Anda mengetuk pintu. Jadi, itu seperti perkenalan awal untuk membangun suatu hubungan sosial. Tetapi, sebagian besar masyarakat di sana merasa bahwa pemberian uang itu perlu dibalas. Satu-satunya cara yang mereka tahu dan memang satu-satunya hal yang tampaknya diinginkan oleh pihak perusahaan, adalah tanah-tanah masyarakat. Jadi, sangat tidak jelas apa makna dari istilah-istilah yang digunakan itu.

Saat ini, saya sedang menulis tentang ‘ritual-ritual yang gagal’. Para antropolog gemar menulis tentang ritual-ritual di luar masyarakat Barat, terutama masyarakat adat. Namun, sedikit sekali antropolog yang menulis tentang ritual-ritual yang gagal atau ritual-ritual yang justru menimbulkan masalah ketika ritual-ritual itu berhasil dilaksanakan. Dan bagaimana perusahaan mengkooptasi adat melalui pengorbanan babi dan hal-hal yang serupa. Lalu, masyarakat seolah-olah dipaksa untuk berpartisipasi pada praktik yang sebetulnya mereka jalankan sendiri, namun diadaptasi oleh aktor-aktor eksternal atau sebut saja ‘dukun korporasi.’ Persoalannya adalah, meskipun orang-orang perusahaan itu bukan bagian dari masyarakat adat Marind, — mereka juga bukan ahli ritual dan tak punya ikatan apa pun dengan masyarakat adat — tetapi mereka bisa melakukan ritual itu. Dan masalahnya, ritual itu berhasil.

Orang yang sakit jadi sembuh. Itu masalah yang sangat serius. ‘Mereka menggunakan berbagai nilai dan norma kami (masyarakat adat), sementara mereka bukan orang-orang Marind. Dan itu sukses… Lantas, apakah mereka juga dukun? Apakah mereka memiliki kekuatan atau kekuatan yang menurut kami adalah hak prerogatif kami? Dan jika demikian, bagaimana kami menghadapinya?’ Sangat menarik bagaimana penemuan kembali (reinvention) terhadap tradisi itu, dapat terjadi, dimanipulasi, dan dieksploitasi untuk melayani kepentingan yang sangat berbeda. Dan secara efektif memaksa masyarakat untuk berpartisipasi dalam penemuan kembali tradisi yang ditumbangkan itu.

Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Itu seperti granat tangan yang dapat tiba-tiba meledak di tengah-tengah komunitas mereka sendiri di Boven Digoel. Ada banyak kecurigaan tentang siapa yang mendapatkan apa dan untuk apa. Padahal, sebelumnya mereka hidup dengan damai. Setelahnya, muncul konflik dan — dalam beberapa kasus — mereka saling berkelahi. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang dampak hal itu terhadap tatanan sosial?

Ada persoalan antar-generasi yang begitu serius di banyak desa tempat saya bekerja. Tingkat hubungan sosial sedang terputus. Itu bekerja di dua arah. Pada suatu arah situasi, para tetua adat (generasi tua) bersikukuh bahwa hutan harus dilestarikan, sementara generasi muda ingin maju, modern, kaya secara materi, dan pergi ke kota — akses ke dunia yang modern. Ada ketegangan antar-generasi. Pada arah yang berbeda, ada juga pemuda-pemuda adat Marind yang berpendidikan, misalnya yang berprofesi sebagai guru dan perawat, yang sangat kritis terhadap para tetua adat yang justru telah menyerahkan tanah mereka tanpa memahami ketentuan kontrak maupun implikasi hukumnya. Siapa yang mengendalikan kerangka timbal balik itu? (Kaum muda akan mengatakan,) ‘Hal itu terlihat baik-baik saja bagi masyarakat adat Marind, tetapi Anda tidak berurusan dengan Marind di sini. Anda perlu berubah, budaya kami juga perlu berubah dan beradaptasi. Kami berhadapan dengan audiens yang sangat berbeda — yang tidak membalas dan tidak memahami timbal balik (hutang budi) dengan cara yang sama.’
Jadi sebagian anak-anak muda ini mendorong terjadinya semacam transformasi budaya Marind sebagai cara untuk bertahan dari suatu jenis kekuatan dan aktor baru yang mereka hadapi sehari-hari.

Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Kami telah melihat peta yang dibuat oleh perusahaan dengan cakupan tanah-tanah suku yang masuk ke dalam wilayah konsesi. Peta itu menunjukkan bagian kecil bidang tanah yang diduga diserahkan oleh Suku Auyu di Boven Digoel ke perusahaan. Tentu saja, pengkotakkan tanah-tanah tersebut berupa batas-batas yang ditandai dengan garis persegi yang rapi. Terkait dengan itu, Anda sebelumnya pernah menulis tentang kompleksitas pemetaan wilayah adat Marind di mana mereka memiliki konsep alam dan ruang yang jauh lebih kompleks. Bisakah Anda menjelaskan seperti apa gambaran peta wilayah adat yang akurat?

Itu tergantung musim. Juga tergantung pada suku mana yang melakukan pemetaan. Bisa saja seharusnya berupa peta tiga dimensi (3D). Peta yang dilengkapi dengan iringan suara. Dan itu harus menjadi peta yang terbuka untuk direvisi. Tetapi, itu adalah hal yang bertentangan dengan standar gagasan terkait GPS (Global Positioning System), sudut pandang udara, objektivitas, pandangan atas-bawah dari benda dan tempat yang relatif statis. Sekali lagi, peta itu harus terbuka untuk direvisi. Ketika ada perubahan hubungan terhadap suatu suku, mereka ingin titik GPS tersebut dipindahkan lebih dekat atau lebih jauh. Ketika terjadi peristiwa yang menguntungkan atau kejadian-kejadian di hutan yang melibatkan perpindahan hewan-hewan tertentu dari suku lain, maka batas-batas mesti berubah. Jadi teknologi kartografi (ilmu atau seni pembuatan peta) seharusnya punya fleksibilitas dalam mengakomodasi panca-indera kita dalam memahami dunia, termasuk suara. Peta yang bisa mewakili suatu pergerakan.  Saya tidak tahu apakah dengan melakukan overlay (pelapisan) terhadap peta-peta yang berbeda akan membantu. Salah satu tantangan terbesar, adalah masyarakat mengikuti pergerakan hewan-hewan sebab itu membantu mereka melacak atau mengidentifikasi batas-batas mereka sendiri. Karena banyak dari mereka mengikuti pola migrasi atau pengembalaan maupun perkawinan hewan-hewan di mana pula disinggung dalam dongeng-dongeng mereka. Jadi, kita bisa bilang ada peta berbeda yang mewakili pergerakan hewan-hewan tertentu di seluruh wilayah adat. Itulah mengapa seharusnya peta bersifat terbuka untuk perubahan dan perlu memasukkan suara.

Peta wilayah tanah adat dalam proyek Tanah Merah, Boven Digoel, menurut perusahaan

Jadi, bisa dibilang bahwa peta seperti itulah yang mampu menjelaskan hubungan yang jauh lebih kompleks dengan alam dibandingkan peta yang kita miliki sekarang?

Tentu saja. Saya ingat pernah bertanya pada salah seorang informan saya (masyarakat adat). Saya bertanya, apa sih peta itu menurut kamu? Lalu, dia menjawab, ‘Lagu dan cerita.’ Saya pergi ke sana dengan pola pikir aktivis yang mengajak untuk membuat peta wilayah adat sebagai bukti yang sangat penting. Tapi kemudian, saya malah berkeliling memetakan suara burung. Saya mendengar cerita yang luar biasa indah dan berlarut-larut tentang hewan-hewan itu. Dari mana mereka berasal dan apa hubungan masyarakat dengan burung-burung. Maka, itu selayaknya lagu dan cerita terkait manusia dan burung. Itulah yang kemudian membangun semua narasi — peristiwa, dongeng, dan sebagainya. Dan itu adalah suatu proses yang sangat menyentuh, baik itu dalam hal terkait dengan gerakan pemetaan wilayah adat maupun bagi orang yang melakukan pemetaan. Sebab, apa yang dipetakan seperti orang yang melakukan pemetaan. Individu yang melakukan kartografi ini dilibatkan ke dalam proses. Dia akan menghasilkan peta yang secara inheren dibentuk oleh hubungannya dengan apa yang sedang dipetakan. Jadi, bagi mereka, mereka merangkul subjektivitas pemetaan. Sehingga, perspektif top-down (atas ke bawah) dalam pemetaan sangat tidak masuk akal.

Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Apakah menurut Anda masyarakat punya cara untuk menolak atau menentang perusahaan pemegang konsesi? Apakah itu sepenuhnya tergantung pada perusahaan atau pemerintah yang akan memberikan mereka pilihan?

Sebetulnya, sangat sulit untuk mempertimbangkan soal persetujuan dalam konteks tersebut. Militer ada di sana dan terlibat dalam sosialisasi. Orang-orang tidak punya banyak pilihan karena tekanan yang dihadapi sangat besar. Ada penindasan terhadap orang-orang yang terlibat pada urusan advokasi hak atas tanah. Dan situasi di sana diliputi dengan tindak kekerasan fisik maupun psikologis, penyitaan KTP (Kartu Tanda Penduduk), penahanan ekstra yudisial (tindakan aparat di luar hukum), hingga interogasi secara sporadis.

Menurut Anda, apa dampak jangka panjangnya?

Sepengetahuan saya, tanah tersebut dapat kembali ke pemilik tanah yang semula (masyarakat adat) begitu HGU (Hak Guna Usaha, izin konsesi lahan perkebunan selama 35 tahun) berakhir. Tetapi, itu pun selama masyarakat adat masih mempraktikkan kehidupan secara tradisional dalam hal pemberlakuan hukum adat dan kepemilikan tanah secara adat (kolektif). Sementara itu, tidak mungkin masyarakat masih dapat mempraktikkan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah adat jika tanah-tanah mereka telah dikonversi menjadi perkebunan monokultur berskala besar. Jadi, begitu HGU berakhir, peluang tanah-tanah itu untuk dikembalikan ke masyarakat, sangat kecil. Ada suatu paradoks yang melekat kuat di mana masyarakat adat dituntut untuk mempertahankan cara-cara hidup secara tradisional di tengah-tengah bentangan wilayah adat yang telah dibuat produktif secara ekonomi melalui penggunaan teknologi industri yang intensif. Jadi, tanah yang sudah dirampas sangat tidak mungkin untuk bisa kembali ke mereka.

Bentuk atau dimensi hutan adat itu unik. Yang sebetulnya berfungsi sebagai tapal batas wilayah adat suku tertentu, adalah penanda alam, seperti pohon-pohon tertentu maupun pohon sagu. Jadi, jika hutan hilang, maka itu berarti mereka kehilangan titik atau lokasi yang menjadi rujukan atau acuan mereka dalam menentukan batas-batas wilayah adat. Itu cukup rumit untuk kemudian (setelah adanya konsesi) mereka bisa mengidentifikasi kembali batas-batas kepemilikan tanah mereka. Ketika tanda-tanda alam itu hilang, bagaimana mereka akan membuat batas-batas lagi dan membagi-bagi bentangan wilayah adat yang telah dihancurkan. Itu adalah tantangan yang serius.

Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Sepuluh tahun ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan perkampungan adat di mana kebun sagu telah hilang bersamaan dengan sebagian besar hutan adat mereka? Lantas, ke mana masyarakat adat akan pergi jika mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup? Apa yang terjadi dengan budaya mereka?

Satu hal yang mungkin dapat terjadi, adalah masyarakat masih bisa tinggal di perkampungan, tetapi mereka menjadi sepenuhnya bergantung pada pemberian pemerintah dan perusahaan. Banyak desa adat di tempat saya bekerja, mereka mendapatkan paket kompensasi. Sebab, masyarakat sudah tidak bisa lagi berburu atau mencari makan. Mereka menyantap mi instan dan raskin (beras bersubsidi) sebagai program yang disediakan pihak pemerintah untuk masyarakat miskin maupun perwujudan program CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari pihak perusahaan. Sumber pangan maupun cara konsumsi masyarakat adat sedang diubah secara radikal. Itu berdampak pada kesehatan. Bayi-bayi yang menderita malnutrisi, meningkat terus menerus. Makanan-makanan tersebut tidak bergizi sama sekali. Jadi, saya mengantisipasi bahwa pasti akan ada dampak kesehatan bagi masyarakat yang tidak dapat lagi mengakses protein dari hutan dan kini hanya bisa makan makanan instan dengan nilai gizi yang amat sedikit. Tetapi, bisa jadi pula mereka akhirnya benar-benar bergantung secara material dan finansial pada pihak perusahaan terkait dengan makanan dan uang.

Di perkampungan tempat saya bekerja, sangat kritis terhadap desa-desa lain yang mereka anggap telah mencapai tingkat kemalasan. Jadi mereka ada yang hanya tinggal menunggu dana cair atau menanti uang perusahaan. Itu penyebab munculnya fragmentasi yang lain terkait dengan kritik internal. Sebagian orang yang tidak lagi berjuang kemudian hanya akan makan dari pemberian atau belas kasihan perusahaan dibandingkan makan dari hasil buruan sendiri. Itu terjadi secara nyata. Sebagian anak muda Marind kini lebih suka makan nasi dan mi instan. Mereka tidak tertarik lagi untuk berburu. Mereka lebih suka berada di kota, menjadi modern dan maju. Saya menduga perubahan ini akan berpengaruh pada generasi selanjutnya. Sejauh ini, itu hal-hal yang bisa saya bayangkan terjadi sekarang, baik itu terkait dengan ketergantungan total masyarakat adat maupun migrasi masyarakat adat ke kota-kota.
Kita berbicara tentang orang yang kini menjadi minoritas (dan ditindas) di tanah mereka sendiri. Statistik terbaru mengungkapkan bahwa jumlah warga masyarakat adat Marind hanyalah 38 hingga 40 persen dari total populasi penduduk di Merauke. Dilusi populasi (kemerosotan persentase populasi masyarakat adat Marind) adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Itu benar-benar terjadi. Maka, mungkin erosi budaya akan berjalan seiring dengan semakin berkurangnya jumlah masyarakat adat.

Merauke, 2012. Foto oleh Nanang Sujana

Perubahan nyata apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi masyarakat adat Marind maupun masyarakat adat lainnya di Papua?

Saya pikir, di tingkat akar rumput, kuncinya adalah penguatan kapasitas masyarakat adat. Hal itu akan memperluas akses masyarakat adat pada mekanisme di level nasional dan internasional terkait dengan pemulihan hak-hak mereka yang telah diabaikan. Dan juga meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang dijamin dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Tetapi, inisiatif tersebut perlu diiringi reformasi hukum yang akan mengharmonisasikan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Saat ini ada kesenjangan di antara kedua sistem itu.
Standar keberlanjutan seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) merupakan suatu langkah penting untuk mendorong pendekatan berbasis hak terhadap produksi minyak sawit. (RSPO sendiri adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi terkait sektor industri sawit yang menerapkan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.) Tetapi sekali lagi, standar-standar tersebut hanya akan efektif seandainya disertai dengan reformasi hukum. Jika tidak, bahkan perusahaan yang mencoba menerapkan FPIC (Free Prior and Informed Consent atau Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) secara komprehensif, justru akan terjebak di antara persyaratan RSPO dan hukum nasional. Tentu saja, reformasi hukum membutuhkan waktu dan itu tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Marind saat ini. Namun dalam jangka panjang, hal itu akan memberikan perubahan bagi generasi masyarakat adat Marind ke depan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup secara lebih efektif.

Sabtu, 30 Maret 2019

Aliansi Masyarakat Peduli Karst Menolak Semen


Mar 30th, 2019



Senin, 25 Maret 2019, Aliansi Masyarakat Peduli Karst melakukan aksi menolak pembangunan pabrik semen yang ada di Kutai Timur dan Berau. Ratusan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Karst ini terdari dari 56 organisasi mahasiswa dan organisasi kedaerahan lainnya, dengan 6 tuntutan massa yang disuarakan pada aksi di depan kantor gubernur, yaitu: 1) Tolak pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur. 2) Tolak segala bentuk eksploitasi yang merusak alam. 3) Berikan hak atas tanah untuk mengembangkan ekonomi terbarukan yang ramah lingkungan. 4) Tolak RPJMD, R2WP3K, RT/RW Kalimantan Timur. 5) Tolak segala bentuk kriminalisasi gerakan. 6) Cabut semua IUP yang ada di Karst Sangkulirang Mangkalihat.

Sebelum memulai aksinya, ratusan massa aksi berkumpul di depan Museum Samarendah pukul 09:00 WITA. Pukul 10:45, massa aksi melakukan long march dari Taman Samarendah menuju titik aksi di depan kantor gubernur Kalimantan Timur dengan membawa bendera organisasi. Ketika melewati depan kantor DPD RI Kaltim, massa aksi melakukan jalan mundur sebagai wujud kemunduran berpikir dari gubernur yang menggadaikan kekayaan alam yang dimiliki Kaltim kepada pemilik modal. Setelah sampai di depan kantor gubernur, massa yang dipimpin oleh korlap secara bergantian melakukan orasi politik mewakili setiap organisasi yang tergabung di dalam aliansi AMPK.
Ketua senat fakultas hukum UNTAG Samarinda, dalam orasinya mengatakan bahwa jangan sampai kawasan karst yang merupakan sumber air akan menjadi sumber air mata jika pembangunan pabrik semen terjadi di diwasan Karst Sangkulirang Mangkalihat karena akan menghancurkan sumber air petani dan masyarakat disana.
Dilanjut oleh Rifki dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa pabrik semen akan menyerap tenaga kerja itu merupakan logika yang salah, dan kalau mau belajar dari kasus penolakan pabrik semen yang ada di Kendeng, warga disana berjuang selama 10 tahun dan sampai saat ini pembangunan semen tetap berlanjut, jadi kita harus menyadarkan masyarat Kaltim secara luas tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik semen.
Perwakilan dari HMI cabang Balikpapan yang ikut bersolidaritas ke Samarinda, dalam orasinya menyampaikan penolakan terhadap pabrik semen yang akan dibangun di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat dan Biduk-Biduk. Kalimantan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia tetapi nyatanya banyak konflik agraria yang terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Ini ditambah lagi dengan rencana pembangunan pabrik semen banyak rakyat yang terampas lahannya untuk kepentingan segelintir orang.
HMI Kaltara lewat perwakilannya mengatakan bahwa janji kampanye Isran Noor dengan jargon “Kaltim Berdaulat” nyatanya yang berdaulat harii ini adalah korporasi-korporasi perusak lingkungan.
Perwakilan mahasiswa Kutim yang terdampak langsung oleh pabrik semen berorasi dengan tegas mereka menolak adanya pabrik semen karena akan merusak pariwisata disana yang baru akan dikembangkan. Mereka menuntut agar memajukan sektor pariwisata yang lebih menjaga kelestarian alam dalam pendapatnya.
Ditengah orasi orasi politik yang disampaikan, ada sebuah truk kontainer yang melintas jalan dibajak oleh beberapa mahasiswa yang terlibat massa aksi, ini sekaligus mencerminan gaya organisasi yang tidak mampu mengorganisir anggotanya sendiri, dan penyakit heroisme yang menjangkiti mahasiswa.
Setelah beberapa perwakilan organisasi menyampaikan orasi politik secara bergantian. Massa aksi meminta agar Isran Noor sebagai gubernur Kaltim datang dan menemui massa. Karena terlalu lama menunggu dan tidak dihiraukan oleh gubernur, massa yang sebelumnya sudah memanas mencoba merobohkan gerbang yang ada di kantor gubernur dan akhirnya berhasil roboh berhadap-hadapan langsung dengan aparat dan saling dorong. Sekitar pukul 13:22 salah seorang massa aksi terkena pukulan di bagian kepala hingga bocor, dan terjadi pelemparan batu dan tanaman yang dicabut oleh massa aksi. Sementara itu dari pihak jurnalis yang terkena lemparan batu tidak terima dan terjadi keributan antara mahasiswa dengan beberapa jurnalis. Ada dua orang dari massa yang diamankan oleh aparat dan menerima kekerasan fisik. Salah satu diantaranya perempuan perwakilan dari GMKI, dia diseret oleh polwan kehalaman kantor gubernur dan tidak hanya mengalami kekerasan fisik namun aparat juga merampas atribut organisasi miliknya
Kericuhan ini mengakibatkan korban berjatuhan dari mahasiswa dan aparat. Salah seorang aparat terkena lemparan batu yang mengakibakan luka di bagian kepala, namun dari mahsiswa juga ada yang terluka di bagian kepala, memar di bahu dan lengan, serta memar di bagian rusuk karena terkena pukulan dari aparat yang mengakibatkan setidaknya sembilan orang menjadi korban. Selain itu beberapa mahasiswa ada yang jatuh pingsan dan sesak nafas.
Pihak kantor gubernur dan kepolisian berdialog dengan Humas aksi dan bersepakat menunggu 30 menit dari pukul 14:00. Ternyata sampai pukul 15;00 gubernur tetap tidak mau untuk menemui massa. Korlap meminta kepada ketua masing-masing organisasi untuk melakukan konsolidasi dengan humas aksi terkait kelanjutan aksi. Konsolidasi menghasilkan kesepakatan massa harus masuk ke kantor gubernur, kemudian terjadi lagi dorong-dorongan antara massa dan aparat kepolisian. Tidak adanya kejelasan dari gubernur akhirnya disepakati untuk menghentikan aksi dan melakukan konferensi pers.
Beberapa jurnalis sempat menolak untuk meliput konfresni pers karena insiden pelemparan batu yang mengenai salah satu wartawan. Setelah humas dan korlap meminta maaf atas insiden yang terjadi akhrinya konfrensi pers diliput. Seluruh organisasi hadir dalam konfrensi pers melalui perwakilannya.
Perlu diketahui dalam penyampaian orasi perwakilan organisasi, bahwa pembangunan pabrik semen, batu bara, perkebunan kelapa sawit dan perampasan lahan rakyat yang terjadi di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari akumulasi primitif di negeri kapitalisme terbelakang, dan semakin tinggi kapitalisme mengkonsolidasi kekuatannya maka praktik perampasan lahan dan penghancuran alam semacam itu akan sering terjadi. Penguasaan negara borjuis ditangan kapitalis birokrat hanya memperkuat agenda penguasaan sumber-sumber daya alam yang merupakan buah kebijakan pemerintah di negri kapitalisme terbelakang yang menghamba pada kepentingan imperialisme global. Dan dalam beberapa orasi masih memuat sentimen rasis seperti investor asing, cina. Seolah hanya menyalahkan investor dari negara imperialis dan membenarkan investor dalam negri yang sebenarnya sama-sama memiliki watak penindas memperkaya diri sendiri dengan merusak alam, contoh sederhananya adalah perusahaan Lapindo yang dimiliki Abu Rizal Bakrie yang menenggelamkan beberapa kecamatan. Dilain hal masih ada yang berharap pada pemerintah bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan membangun sektor pariwisata, seolah itu akan mensejahteraka dan menyelamatkan rakyat dari ketimpangan hari ini. Harapan agar pemerintah mensejahterakan rakyat dengan sektor pariwisata tidak bisa dibenarkan, karena persoalan pariwisata ini tidak terlepas dengan kepentingan kapitalis birokrat dengan pemodal untuk menumpuk kapital dalam penguasaan industri pariwisata, berharap pemerintah menjaga kelestarian alam yang tidak akan mungkin terjadi dibawah tatanan sistem kapitalisme yang selalu membutuhkan lahan baru untuk dieksploitasi demi menumpuk kapital.
Persoalan ini senada dengan penyampaian Aswin dari LSK dalam orasi terakhir sebelum evaluasi aksi. Aswin mengatakan bahwa hari ini pemerintah tidak sama sekali berpihak kepada rakyat. Semua janji lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan untuk rakyat hanyalah dalih bagi penguasa dan pemodal untuk mengeruk dan terus menumpuk kapital karena nyata dibalik kekayaan kaltim masih banyak yang hidup miskin sedangkan kekayaan tersentral di beberapa orang saja. Persekongkolan antara elit politik dan pemodal membuat rakyat semakin sengsara, dan persoalan ekspansi dan eksploitasi ini tidak terlepas dari sistem ekonomi politik yang ada hari ini yakni sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme dengan watak eksploitasi, ekspansi, dan akumulasinya kan terus memiskinkan rakyat dan menghancurkan ruang hidup, ini konsekuensi logisnya. Maka dari itu untuk menunjukkan kerpada rakyat  bahwa pemerintah tidak berkepentingan dalam mensejahterakan rakyat maka tugas kita hari ini adalah mendorong gerakan rakyat yang lebih maju dengan tidak memisahkan antara petani, buruh, mahasiswa dan sektor rakyat lainnya, mendorong kesadaran rakyat dengan kerja-kerja politik, dengan praktek-praktek yang revolusioner dan tentunya dengan kepemimpinan partai revolusioner.
Setelah itu, dilakukan evaluasi aksi. Dalam evaluasi, ada organisasi yang menyayangkan atas kericuhan yang terjadi dan tidak terpimpinnya massa dalam aksi sehingga substansi dari apa yang diperjuangkan tidak tersampaikan kepada mayarakat. Disepakati oleh aliansi bahwa setelah 7×24 jam, jika tidak ada sikap resmi dari gubernur maka akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk aksi selanjutnya yang lebih besar. Semua sepakat bahwa selama 7×24 jam ini akan diisi dengan kampanye kepada masyarakat tentang dampak jika pabrik semen didirikan,  dan nahaya-bahaya yang mengancam Kalimantan Timur. Pukul 17:00 masa membubarkan diri dan berjalan beriringan kembali menuju taman Samarendah.
Memperjuangkan lingkungan untuk keselamatan bumi dan manusia tidak bisa dilakukan satu dus hari saja, perjuangan ini akan menjadi perjuangan yang panjang. Maka dari itu, untuk kami mengajak seluruh gerakan rakyat, petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa untuk bersolidaritas dan bergabung menguatkan barisan menolak industri perusak lingkungan dan berbagai bentuk penindasan. (pa)

Jumat, 29 Maret 2019

Yang Penting, Tapi Tak Disambut Gempita: Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani


By Dianto Bachriadi - 29 March 2019


©eurovia.org

Sidang Umum PBB pada 17 Desember 2018 akhirnya mengesahkan Deklarasi Hak-hak Petani dan Kelompok Masyarakat Lainnya yang Bekerja di Pedesaan (UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, disingkat UN-DROP). Terbitnya UNDROP menandai perjuangan panjang petani dan berbagai kelompok di berbagai belahan dunia—yang penghidupannya bergantung pada sumberdaya alam pedesaan—telah tiba di satu terminal penting.

Melalui UN-DROP sejumlah hak mereka, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional, memperoleh peneguhan dan penegasan kembali untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Selama ini, hak-hak tersebut lebih sering tidak dihormati, mudah dilanggar, dan tidak dipenuhi oleh negara akibat berbagai kepentingan ekonomi besar dan akumulasi modal yang bekerja di pedesaan. Korporasi mendominasi penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya serta mengontrol produksi serta perdagangan hasil-hasil pertanian di pedesaan. Negara memfasilitasi korporasi untuk menguasai sumber-sumber penghidupan di pedesaan, mengeksploitasi bahkan menyingkirkan kaum tani dan kelompok masyarakat kecil lainnya.

Pengesahan UN-DROP tersebut patut membuat bangsa Indonesia bangga. Sebab, gagasan awal tentang “hak-hak petani” dirumuskan dan disusun oleh sejumlah aktivis dan kelompok-kelompok tani di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an. Gagasan ini berawal dari kerja-kerja advokasi demi perbaikan hidup kaum tani di Indonesia yang lahannya semakin menyempit, semakin sulit mengakses sarana produksi pertanian, dan semakin berkurangnya kualitas lingkungan serta konflik-konflik yang mereka hadapi.

Menjelang masuk tahun 2000 disusunlah formula awal gagasan “hak-hak petani” di Yogyakarta, yang kemudian dibahas dan disemai ke berbagai daerah di Indonesia. Gagasan “hak-hak petani” itu dibahas secara serius dan menjadi salah satu deklarasi yang lahir pada Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak-hak Petani tahun 2001 di Cibubur. Sejak itu, dokumen deklarasi tersebut diperjuangkan dan menjadi bahan kampanye internasional kelompok petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI), anggota serikat petani internasional La via Campesina (LVC).

Setelah proses sosialisasi dan negosiasi panjang, baru pada 2008 LVC mengadopsi bulat-bulat dokumen Deklarasi Hak-hak Petani yang digagas oleh kelompok petani Indonesia dan para pendukungnya. LVC dan sejumlah lembaga masyarakat sipil transnasional kemudian segera mengagendakan advokasi internasional yang lebih kuat untuk mendorong naskah tersebut masuk ke dalam arena pembahasan resmi di PBB.

Gagasan hak-hak kaum tani didesakkan bersamaan dengan berbagai pembahasan tentang perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan (right to food) di Dewan HAM PBB, yang kemudian meminta Komite Penasihat Dewan HAM PBB mempelajarinya. Pada 2012, Komite Penasihat Dewan HAM PBB melaporkan hasil studinya dan menyatakan bahwa Dewan HAM PBB perlu melahirkan satu deklarasi tersendiri yang terkait dengan hak-hak petani dan kelompok lainnya yang bekerja di pedesaan.

Perjalanan panjang kampanye, advokasi, dan lobi internasional para pejuang reforma agraria, pembela hak-hak kaum tani, buruh tani, nelayan, dan peternak kecil yang memakan waktu sekitar dua dekade itu, akhirnya membuahkan hasil. Sidang Dewan HAM PBB pada September 2018 memuat agenda pengesahan UN-DROP. Dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB, 33 negara mendukung, 11 negara menyatakan abstain, dan 3 negara lainnya—Australia, Hungaria, dan Britania Raya—menolak kehadiran DROP. Deklarasi itu pun kemudian bergulir ke Sidang Umum PBB, Desember 2018, yang kemudian mengesahkannya sebagai bagian dari instrumen hukum HAM internasional melalui Resolusi SU-PBB No. A/RES/73/165.

Deklarasi PBB, meskipun bukan instrumen hukum yang mengikat (legally binding), merupakan sebentuk pernyataan politik antarbangsa atas hal penting demi keberlangsungan kehidupan umat manusia yang beradab. Deklarasi PBB menunjukkan adanya kemauan politik bersama dari komunitas internasional untuk memajukan peradaban dengan saling menghormati hak asasi dan mendudukan kembali posisi negara untuk melindungi dan memenuhinya. Karena itu, Deklarasi PBB tetap patut dijadikan rujukan hukum dalam pembentukan kebijakan negara-negara anggotanya, terlebih bagi negara-negara yang bersetuju dengan isi deklarasi tersebut.

UN-DROP menegaskan kembali perlunya perlindungan yang lebih baik bagi petani, termasuk petani tak bertanah (landless, tunakisma) dan buruh tani, nelayan, serta peternak kecil, tanpa melihat perbedaan latar belakang mereka, agar memperoleh penghidupan yang lebih baik. UN-DROP menggarisbawahi perlunya reforma agraria dijalankan sungguh-sungguh dalam rangka pemenuhan hak atas pangan dan mendorong terciptanya kedaulatan pangan serta peningkatan kesempatan wong cilik di pedesaan untuk berusaha secara mandiri.

UN-DROP juga menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak petani dalam memelihara, mengembangkan, dan memuliakan bibit-bibit asli, termasuk untuk mempertukarkan dan memperjualbelikannya. Tujuannya bukan saja penghormatan kepada pengetahuan asli dan hak-hak kultural mereka, tetapi juga dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan dan memajukan keanekaragaman hayati.

Sebagian besar isi UN-DROP memang hanya menegaskan kembali sejumlah hak yang telah tercantum dalam berbagai instrumen HAM internasional dan kesepakatan internasional lainnya. Meskipun demikian ada beberapa jenis hak baru dalam ranah HAM yang muncul, seperti: hak atas tanah dan teritori, hak atas bibit dan perlindungan pengetahuan asli yang berkaitan dengan perbenihan, hak atas keanekaragaman hayati dan melindungi lingkungan, hak atas perangkat produksi pertanian, hak atas kedaulatan pangan, hak kaum tani dan kelompok lainnya di pedesaan untuk memperoleh pendapatan yang layak, serta hak-hak mereka untuk mengembangkan sistem perdagangan yang berbasis pada komunitas.

Pada saat pengesahan deklarasi di Sidang Umum PBB, ada 121 negara yang menyatakan setuju. Sedangkan 54 negara abstain dan 8 negara menyatakan menolak. Sebagian besar mereka yang menolak adalah negara-negara yang sudah mengambil posisi sama sejak awal draf deklarasi ini dibahas dan disahkan di Dewan HAM PBB. Alasan-alasannya berkisar pada argumen bahwa sejumlah hak yang dinyatakan dalam DROP telah termaktub dengan jelas di sejumlah instrumen HAM internasional. Selain itu, ada keengganan untuk semakin memperjelas keberadaan “hak-hak kolektif”, selain hak-hak yang sifatnya individual dalam ranah hukum HAM.

Analisa yang lebih dalam dari kacamata ekonomi-politik diperlukan untuk melihat posisi sejumlah negara yang selama ini sering dianggap sebagai kampiun yang menghormati HAM. Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Selandia Baru, dan Britania Raya, misalnya, ternyata konsisten menolak DROP sejak awal. Patut diduga, dibalik penolakan mereka yang menggunakan berbagai terminologi dalam diskursus HAM sebagai dalih, ada kepentingan terkait persoalan kontrol dalam produksi dan dominasi tata niaga barang-barang hasil pertanian di dunia selama ini.

DROP memang menekankan perlunya perlindungan atas kegiatan produksi pertanian rakyat dan pertanian subsistensi, yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar penduduk pedesaan, agar tidak mudah dilibas oleh mesin ekonomi skala besar. DROP secara implisit juga menekankan hak-hak kaum tani dan kelompok masyarakat lainnya di pedesaan untuk menahan derasnya gempuran kapital skala besar dan eksploitasi di pedesaan, serta menekankan hak-hak mereka untuk mengembangkan alternatif atas sistem yang eksploitatif dan merugikan mereka selama ini.

Instrumen HAM baru dalam DROP ini diperlukan untuk meningkatkan koherensi serta perwujudan sejumlah hak asasi—sebagaimana dinyatakan dalam berbagai instrumen HAM internasional yang lahir lebih dahulu—secara khusus di tengah-tengah kehidupan kaum tani dan kelompok lainnya di pedesaan yang selama ini terus dipinggirkan. Kenyataan yang sulit untuk dibantah ialah justru setelah setengah abad masyarakat dunia memiliki Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, mayoritas penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan parah (extreme poverty) dan yang menderita kelaparan ada di pedesaan. Hak-hak buruh tani pun selama ini tidak terlindungi, karena tidak terjangkau oleh konvensi-konvensi perburuhan yang umumnya hanya efektif dapat diterapkan pada pekerja-pekerja di sektor formal.

Statistik kemiskinan, baik nasional maupun global, memberikan gambaran bahwa daerah-daerah pedesaan tetap merupakan kantong kemiskinan yang besar. Data global menunjukkan, hingga 10 tahun yang lalu sekitar 75% penduduk miskin ada di pedesaan. Jika dilihat lebih komprehensif dengan memasukan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan (standard of living) selain pendapatan sebagai indikator pengukur utama, maka hingga 4 tahun  lalu, dari sekitar 1,4 milyar jiwa penduduk miskin di dunia, 85% di antaranya tinggal di pedesaan (Alkire et al. 2014).

Di Indonesia, terhitung 61% penduduk yang masuk dalam kategori miskin ada di pedesaan (BPS 2018). Sementara jumlah penduduk yang berada dalam kondisi “sangat miskin” (extreme poverty) pada 2017, menurut cara penghitungan Bank Dunia yang menggunakan garis kemiskinan USD 1.90 per hari, memang dinyatakan turun cukup signifikan dalam satu setengah dekade belakangan ini.  Menurut Bank Dunia jumlahnya sekarang tinggal sekitar 15,1 juta jiwa (5,7% dari jumlah penduduk).

Dengan metodologi baru menghitung angka kemiskinan yang disesuaikan dengan status perekonomian Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-bawah (Lower Middle-Income Country), jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per harinya kurang dari USD 3.20 ada sekitar 72,1 juta atau sekitar 27,3% dari total jumlah penduduk. Tetapi mesti dicatat bahwa Bank Dunia menggunakan nilai tukar berdasarkan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) global yang nilainya sekitar Rp 5.366 per US dolar. Jika digunakan nilai tukar yang berlaku di pasar, atau saat ini sekitar Rp 14 ribuan per satu dolar, maka jumlah penduduk “sangat miskin” paling tidak ada sekitar 16% dari total penduduk. Dengan menggunakan nilai tukar yang sama, maka lebih dari setengah penduduk Indonesia, yang saat ini berjumlah sekitar 260 juta, dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 menyatakan ada sekitar 27,7 juta rumah tangga petani, atau ada sekitar 38% penduduk, yang hidupnya bergantung pada aktivitas ekonomi pertanian. Aktivitas itu meliputi aktivitas pertanian, perkebunan, mengusahakan dan mengelola hasil hutan, menangkap ikan, dan peternakan. Jika tidak menguasai tanah untuk bertani atau beternak, maka kesempatan kerja lainnya yang tersedia di pedesaan adalah pekerjaan serabutan (upahan informal) di bidang pertanian atau konstruksi.

Persentase tenaga kerja informal (buruh serabutan) di sektor pertanian jumlahnya mencapai 88,5% (BPS 2018). Rata-rata pendapatan bersih buruh di sektor pertanian hanya berkisar 54% dari rata-rata upah minimum yang ditetapkan pemerintah (BPS 2018). Selain upah yang sangat rendah, buruh-buruh di pedesaan (seperti buruh tani, buruh harian/lepas di perkebunan, atau kuli-kuli lainnya) juga tidak memiliki kepastian dan jaminan baik dalam hal upah, kesempatan kerja, maupun keselamatan kerja.

Ketimpangan penguasaan tanah yang berkembang sejak masa kolonial dan  semakin parah saat ini menjadi alas pokok dari bertahannya kemiskinan di pedesaan. Ketimpangan yang makin besar dari waktu ke waktu ditambah dengan gencarnya alih fungsi lahan pertanian untuk aktivitas non-pertanian, telah mempersempit kesempatan kerja, dan menyisakan jenis kerja-kerja serabutan (upahan lepas) di pedesaan. Perhitungan rasio gini penguasaan tanah oleh rumah tangga tani di Indonesia sejak 1963 hingga sekarang menunjukkan permasalahan yang menjadi penyebab pokok kemiskinan tersebut tidak pernah diselesaikan secara sungguh-sungguh.

Sejak 1963 hingga sekarang, kisaran rasio gini ketimpangan penguasaan tanah berada pada angka 0,52–0,59 (Bachriadi 2017). Artinya, distribusi penguasaan tanah di Indonesia selalu berada dalam keadaan sangat timpang. Kelompok rumah tangga petani tak bertanah (landless peasants) tidak dimasukkan dalam penghitungan ini. Jika mereka dimasukkan sebagai faktor pembagi, maka angka rasio gini penguasaan tanah di Indonesia sangat mengerikan: berkisar antara 0,64–0,72.

Selain struktur penguasaan tanah yang timpang, kaum tani di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga sekarang rata-rata juga hanya menguasai lahan skala kecil: tidak pernah lebih dari 1 hektar. Sensus Pertanian (SP) dan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) terakhir yang diselenggarakan BPS pada 2013 dan 2018, menunjukkan bahwa mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem atau petani yang hanya menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar. Pada waktu sensus diadakan tahun 2013, jumlahnya sekitar 55%, lima tahun kemudian (2018) jumlahnya bertambah menjadi 57%. Persentase petani gurem kita terus meningkat sejak tahun 1960-an. Tahun 1963 dan 1993, misalnya, jumlahnya 44% dan 49% dari total rumah tangga tani (Bachriadi 2017).

Proses de-peasantization atau berkurangnya jumlah petani dan kegiatan pertanian rakyat di Indonesia sebagai konsekuensi logis dari industrialisasi, ternyata tidak membawa kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini bekerja di pedesaan—sebagian besar adalah kaum tani—ke taraf penghidupan yang lebih baik. Sebaliknya, wong cilik di pedesaan semakin dipinggirkan dengan maraknya penggusuran dan perampasan tanah, penutupan akses kawasan perairan bagi nelayan kecil, serta beragam konflik agraria. Begitu pun dengan kriminalisasi terhadap mereka dan para pembelanya yang tidak pernah berkurang—meskipun rezim otoritarian sering dikatakan sudah berakhir, dan sekarang adalah era kembalinya demokrasi serta penghormatan pada hak asasi.

Kehadiran UN-DROP tentu tidak akan menghentikan semua perlakuan negatif kepada kaum tani dan kelompok marjinal lainnya yang tinggal di pedesaan. Teks deklarasi PBB sekali pun hanyalah sebuah teks. Apalagi sifatnya bukan instrumen hukum yang mengikat (legally binding). Deklarasi UN-DROP hanya akan berarti jika rezim yang memerintah—apalagi pada pemerintah yang negaranya turut menandatangani—melakukan langkah-langkah nyata seturut isi teks deklarasi tersebut.

Satu hal yang menarik terdapat dalam proses perjuangan pengesahan DROP ini. Sejak awal, ketika petani dan kelompok masyarakat sipil dari Indonesia dan sekutunya dari berbagai belahan lain di dunia memperjuangkan DROP, pemerintah Indonesia dan delegasi tetapnya di PBB tidak terlalu menganggapi usulan masyarakatnya ini. Justru beberapa negara dari Amerika Tengah dan Selatan serta Afrika yang ada di Dewan HAM PBB, sejak awal menjadi menyokong utama gagasan hak-hak petani. Padahal sejak tahun 2007 hingga 2017 Indonesia beberapa kali menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Tahun 2015, misalnya, ketika Dewan HAM PBB memutuskan pembentukan Intergovernmental Working Group, grup yang dibentuk untuk membahas lebih dalam rancangan UN-DROP. Empat negara yang menjadi “kelompok penyokong utama” atau “core group of sponsors” adalah Bolivia, Kuba, Ekuador, dan Afrika Selatan. Sementara Indonesia, bersama dengan Brasil dan Swiss, “hanya” menjadi kelompok yang disebut sebagai “friends of the core group”. Ini tentu menarik dibahas di lain tempat: untuk melihat bagaimana relasi kuasa yang berkembang antara kelompok-kelompok gerakan sosial dan rezim penguasa di Indonesia dan di negara-negara yang disebut di atas, terkait dengan prioritas isu hak asasi yang diperjuangkan di PBB.

Semoga pemerintah Indonesia pasca Pemilu 2019 dan seterusnya—siapa pun kepala negara yang akan terpilih—konsisten menyikapi posisi Indonesia sebagai salah satu penanda tangan UN-DROP. Yakni memberikan perlindungan penuh kepada kaum tani dan kelompok masyarakat lainnya yang bekerja di pedesaan. Terutama adalah menjalankan reforma agraria yang sesungguhnya—sebagai dasar penting untuk menegakkan kedaulatan pangan; bukan reforma agraria “jadi-jadian” seperti yang dipertontonkan selama satu dasawarsa belakangan ini.

Kyoto, Awal Februari 2019