Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Selasa, 14 Juni 2016

Suap di Sektor Tambang Terjadi dari Hulu Sampai Hilir

Selasa, 14 Juni 2016 | 14:03 WIB 


Dua aktivis lingkungan membentangkan poster yang berisi sindiran terhadap blasting perdana PT Bumi Suksesindo di pinggir jalan dekat akses masuk area tambang Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi, 27 April 2016. TEMPO/DAVID PRIYASIDHARTA 
 
TEMPO.CO, Malang - Sekretaris Jenderal Transparansi International Indonesia (TII) Dadang Tri Sasongko mengatakan sebesar 5,2 persen total biaya produksi di sektor pertambangan digunakan untuk suap. “Suap di sektor tambang terjadi mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Dadang, di kantor Malang Corruption watch (MCW), Senin malam, 13 Juni 2016.

Suap diberikan dalam bentuk donasi politik saat pemilihan kepala daerah, dan uang pelicin. Juga gratifikasi kepada pejabat pemerintahan.

Korupsi sumber daya alam terjadi mulai proses legislasi, seperti mengubah pasal dalam Undang Undang demi menguntungkan kelompok usaha tertentu. Mempengaruhi Peraturan Gubernur, dan Peraturan Daerah. Selain itu juga dalam proses perizinan, dan suap kepada aparat penegak hukum.

"Meski bermasalah aparat penegak hukum membiarkan," kata Dadang. Persoalan kompleks, kata dia, mulai dari birokrasi, partai politik dan penegakan hukum terlibat. Ada jejaring korupsi multi level yang disebut korupsi politik. Dampaknya terjadi kerusakan lingkungan dan konflik horizontal.

Menurut dia, sumber daya alam adalah aset publik yang dikorupsi. Korupsi terjadi melalui kerjasama antara swasta, politikus, penegak hukum dan birokrat. "Seperti kasus Salim Kancil di Lumajang. Banyak yang terlibat, termasuk polisi."

KPK digoyang, Dadang menambahkan, setelah masuk wilayah pertambangan. Industri tambang, merupakan industri paling politis. Politikus pun terlibat. Mereka memiliki tambang, dan pejabat tinggi juga berperan. Bahkan juga melibatkan militer dan aparat hukum. Sedangkan kemampuan masyarakat sipil tak bisa membendung, perlu strategi dan diasah.

Survei TII menemukan lapangan usaha yang berisiko suap tinggi selain pertambangan adalah sektor konstruksi. Sektor ini menempati urutan paling tinggi.

EKO WIDIANTO

 
https://m.tempo.co/read/news/2016/06/14/206779701/suap-di-sektor-tambang-terjadi-dari-hulu-sampai-hilir

Senin, 13 Juni 2016

Perpag Pastikan Stop Tambang Semen Gombong

 SIDANG MASSA: Lebih dari 300-an warga Desa Sikayu, Nogoraji, Banyumudal tengah menggelar "brain-storming" di halaman rumah Lapiyo (11/6) sebagai respons atas hasil uji dokumen Amdal pt Semen Gombong, yang telah dinyatakan tidak layak. [Foto: MKGS]

Batal ketemu Bupati Kebumen di tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan (13/6) siang itu, tak menyurutkan 16 organiser dan pegiat Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag] untuk mendesak Pemkab Kebumen menghentikan semua proses dan rencana operasionalisasi tambang semen yang dipastikan bakal mengancam kelestarian Kawasan Bentang Alam Karst [KBAK] Gombong Selatan. 

Hasil uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh tim penilai di BLH Provinsi Jawa Tengah di Semarang (9/6) yang diajukan pt Semen Gombong dinyatakan tidak layak. Keputusan ini penting dikawal implementasinya di daerah. Kepentingan ini juga telah menjadi keputusan "rapat massal" dengan 300-an warga di sekitar kawasan karst Gombong selatan, yang digelar malam hari di halaman sekretariat Perpag; dua hari sebelumnya. 

Dengan mengendarai 2 mobil pribadi, belasan delegasi masyarakat kawasan karst akhirnya menemui Ketua DPRD Kebumen H Cipto Waluyo, di kantor barunya, Jalan Pahlawan di selatan alun-alun Kebumen. 

Kembalikan KBAK Gombong Selatan 

  PERPAG: Diskusi Lanjutan Perpag digelar informal di sebuah rest-area dekat kompleks rumdin Bupati Kebumen sebelum menemui Bupati Yahya Fuad [Foto: MKGS]
____________
    
Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM, Nomor 17, tahun 2012, tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong Selatan yang dinilai telah dimanipulasi untuk kepentingan pendirian industri semen; kini menjadi fokus kajian Perpag bersama warga di sekitar kawasan karst.

Hal ini lah yang sedianya akan ditekankan oleh delegasi masyarakat kepada Bupati Yahya Fuad, di pendopo Rumah Dinas Bupati. Namun Bupati Kebumen ini urung menemui warga karena di saat yang sama juga tengah dibahas 7 Raperda dalam pleno di ruang sidang DPRD Kebumen. 

Akhirnya perwakilan Perpag menyusul ke gedung dewan usai pleno yang membahas beberapa raperda ini digelar.

"Kami minta dikembalikannya penetapan KBAK Gombong Selatan seperti semula", pinta Supriyanto. Yang dimaksud seperti semula itu sesuai dengan KepMen ESDM No. 17 Tahun 2012. 

Ketua Perpag Samtilar dan wakil ketua Lapiyo serta beberapa pengurus Perpag juga ada di dalam delegasi ini. Belum ada keputusan tertulis yang signifikan dari Ketua DPRD Kebumen. 
Menyikapi ini semua, Perpag akan kembali melancarkan aksi massa lebih besar dalam waktu dekat.

"Semua telah menjadi tekad dan keputusan rapat warga", demikian Lapiyo memungkasi pernyataan yang diamini oleh Samtilar, Nanang Triadi dan seluruh delegasi yang hadir   

Pemerintah Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo, saat membacakan pembatalan 3.143 Perda bermasalah.  
Foto: Eva Kusuma Sundari

 Indonesia adalah bangsa besar yang harus menyiapkan diri, sehingga mempunyai kapasitas nasional yang kuat, sehingga mempunyai kapasitas nasional yang tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat.

“Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebhinnekaan. Dengan toleransi dan persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa ke depan,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Senin 13 Juni 2016.

Dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat, lanjut Presiden, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah tujuan yang sama serta saling berbagi tugas. 

“Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdapat 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah, yang menghambat kapasitas nasional dan menghambat kecepatan kita untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinnekaan dan persatuan kita,” ucap Presiden.

“Untuk itu saya sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang bermasalah,” ujar Presiden. 

3.143 Perda itu meliputi Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, Perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, Perda yang menghambat kemudahan berusaha dan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing,” ucap Presiden. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Pembatalan 3.143 Perda ini sesuai dengan instruksi Presiden agar Perda bermasalah dihapus dan tidak perlu dikaji kalau memang menyulitkan rakyat. “Saya sudah perintahkan Kementerian Dalam Negeri hapuskan 3.000 Perda, tak perlu dikaji lagi. Nggak perlu kaji-kajian kalau mau hapuskan," ujar Presiden pada beberapa kesempatan.

13 Juni 2016
Tim Komunikasi Presiden

Ari Dwipayana

Minggu, 12 Juni 2016

Lingkungan Kita Rusak Lebih Cepat Dibanding Waktu Pulih

2016 / Juni / 12   22:14

Laporan terbaru dari PBB memaparkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya.


Banyak tembok laut mini menyebar di sepanjang garis pantai, yang tidak terlalu membuat Jakarta aman dari naiknya permukaan laut. (www.utarakanjakarta.com)

Laporan terbaru dari PBB memaparkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kerusakan ini juga terjadi jauh lebih cepat, jika dibandingkan dengan waktu lingkungan untuk pulih.

Studi ini dilakukan oleh United Nations Environment Programme (UNEP). Mereka mengumpulkan data kerusakan lingkungan yang paling komprehensif. 
Pengumpulan data ini melibatkan lebih dari 1.200 ilmuwan, lebih dari 160 pemerintah, dan ratusan lembaga ilmiah. Tanpa perubahan besar-besaran, dalam artian hanya mengandalkan tindakan pemerintah dalam degradasi lingkungan, maka ekosistem dunia akan rusak tak bisa pulih.

"Sangat penting bahwa kita mesti memahami langkah dalam perubahan lingkungan yang terjadi, dan kita mulai memahami alam, bukan melawannya dalam mengatasi berbagai ancaman lingkungan yang kita hadapi," jelas Direktur Eksekutif UNEP, Achim Steiner dalam sebuah pernyataan

Studi ini mengkompilasi enam laporan terpisah yang melihat secara rinci berbagai daerah di dunia. Daerah tersebut antara lain wilayah Eropa, Amerika Utara, Asia dan Pasifik, Asia Barat, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika.

Isu-isu utama dan ancaman berbeda dari satu tempat ke tempat, tetapi pada umumnya mereka menemukan bahwa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan kelangkaan air merupakan masalah global yang perlu ditangani sesegera mungkin.

Penulis berharap penelitian mereka dapat membantu dalam upaya memerangi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Mereka menyimpulkan, walaupun kerusakan lingkungan lebih cepat terjadi dari waktu lingkungan untuk pulih, masih ada waktu untuk melindungi ekosistem.

Tentu pemerintah memiliki andil besar dalam menghentikan masalah, seperti kerusakan lingkungan laut dan tingkat polusi udara yang terus naik. Namun, kita sebagai warga negara mestinya dengan kesadaran pribadi turut andil membantu pemerintah.

(K.N Rosandrani / Iflscience)
 
http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/06/lingkungan-kita-rusak-lebih-cepat-dibanding-waktu-pulih

Kamis, 09 Juni 2016

Amdal Pabrik Semen PT Gombong Dinilai Tak Layak

KAMIS, 09 JUNI 2016 | 14:44 WIB
Perwakilan warga dari lima desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah membakar dokumen izin Amdal milik PT Semen Gombong di halaman kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, 8 Juni 2016. Warga menolak pembangunan pabrik Semen Gombong dengan alasan kerusakan lingkungan. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Semarang - Komisi Penilai Amdal Jawa Tengah, mengeluarkan rekomendasi dokumen� analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan PT Semen Gombong, tidak memenuhi kelayakan. Keputusan itu diambil dalam sidang tim penilai amdal pada Rabu 8 Juni 2016.
Koordinator Tim Pakar Komisi Penilai Amdal Jawa Tengah, Dwi Purwantoro Sasongko, menyatakan ada beberapa alasan penyebab pendirian pabrik semen di Kawasan Karst Gombong Selatan oleh PT Semen Gombong (Medco Group) itu tidak layak lingkungan. “Kawasan IUP (izin usaha penambangan) eksplorasi PT Semen Gombong dinyatakan bagian dari ekosistem kawasan karst, sehingga tidak boleh ditambang,” kata Dwi, kepada Tempo, di Semarang, Kami 9 Juni 2016.
Ekosistem kawasan karst ini, masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KBAK masuk kategori kawasan lindung karst atau kategori karst kelas satu, sehingga tidak bisa ditambang. Hal ini sesuai Keputusan Menteri ESDM, Nomor 17, tahun 2012, tentang Penetapan Kawasan Bentang Karst.
Dwi menyatakan, karena kawasan IUP ekplorasi PT Gombong merupakan ekosistem karst, maka penambangan batu gamping di kawasan itu akan menyebabkan perubahan pola karst, baik eksokarst mau pun endokarst-nya. “Akan menganggu sistem air bawah tanah di kawasan karst tersebut,” kata Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Diponegoro itu.
PT Gombong mengajukan IUP batu gamping seluas 99,7 hektare dari area yang ada seluas 147,5 hektare. Dia menambahkan karena penambangan merupakan kegiatan utama pada bagian hulu untuk penyiapan bahan baku semen dan dinyatakan tidak layak, maka seluruh rencana kegiatan tidak layak lingkungan. “Baik penambangan dan proses produksi pabrik semennya,” kata Dwi.
Dalam sidang penilai amdal, pemrakarsa PT Semen Gombong juga hadir. Mereka mempresentasikan dokumen amdal yang telah disusunnya. Dwi bercerita, saat tim penilai mengumumkan hasil rekomendasi, PT Semen Gombong tak diberi sesi tanggapan. “Tim penilai harus independen,” kata Dwi lagi.
Di sela-sela sidang, ratusan warga dari Gombong juga unjuk rasa. Mereka menolak pendirian pabrik semen itu. Saat mengetahui amdal tidak layak, mereka pun meluapkan kegembiraan dengan membakar dokumen amdal.�
Tim penilai amdal Jawa Tengah akan segera mengirimkan hasil rekomendasinya ke Bupati Kebumen. Sebab, kewenangan menerbitkan surat keputusan kelayakan dan penertiban sebuah izin lingkungan ada di tangan bupati.
Selain dari tim pakar, tim penilai amdal juga ada dari unsur tim teknis. Anggota tim teknis, Rahmad Bowo, menyatakan tim bertugas memeriksa dan menilai dokumen. “Kami periksa keabsahannya. Dokumen yang ada juga dicocokan dengan kesesuaian teori dan metodologi,” kata dosen Hukum Universitas Sultan Agung Semarang itu.
Sementara itu, PT.Semen Gombong, berkali-kali dihubungi Tempo belum ada jawaban. Pesan pendek yang dikirim pun belum ada respon
ROFIUDDIN
https://m.tempo.co/read/news/2016/06/09/058778281/amdal-pabrik-semen-pt-gombong-dinilai-tak-layak

Rabu, 08 Juni 2016

Perpag Aksi dan Jawa Darurat Tambang

rilis: Eggy Yunaedi
 
BAKAR AMDAL: Warga yang tergabung dalam PERPAG membakar dokumen Amdal Pt Semen Gombong, sebagai bentuk protes atas dilangsungkannya proses Amdal yang sejak awal disebut warga sebagai dokumen "Amdal Abal-abal". [Foto: Eggy Yunaedi]
 
Kali ini di Gombong Kebumen, warga menolak pabrik dan tambang semen yang mengancam lingkungan, pertanian dan penghidupan. Karena ijin cukup dikeluarkan oleh pemerintah daerah Tingkat II. Setelah Pati dan Rembang, masih banyak ijin siap menyusul antrian. Jawa Darurat Tambang.

Kebijakan umum Pemerintahan Jokowi-JK sampai hari ini senyatanya ialah semakin membuka keran investasi menjadi kucuran modal yang lebih deras. Hal tersebut berkorelasi dengan deras pula kemungkinan potensi konflik.

 Pembangunan infrastruktur, perluasan perkebunan sawit serta pengerukan sumberdaya alam lewat usaha-usaha pertambangan besar akan berdampak bagi rakyat. Dengan masuknya investasi yang secara terang difasilitasi pula melalui proses deregulasi dan debirokratisasi yang menjadi salah satu pokok kerja pemerintahan Jokowi-JK di tambah dengan penguatan keamanan nasional yang dapat mengancam produktivitas rakyat. 

Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Buayan dan Rowokele Kabupaten Kebumen. Rencana Pembangunan pabrik semen serta penambangan di Kawasan Karst Gombong Selatan Oleh PT Semen Gombong memberi kekhawatiran besar, dimana Kurang lebih 40.000 masyarakat akan terdampak dengan pembangunan pabrik semen tersebut. Hal tersebut sekiranya dapat merusak ekosistem yang ada diwilayah kawasan karst gombong selatan bahkan berdampak dengan hilangnya sumber air yang selama ini digunakan masyarakat untuk menopang dan memenuhi kebutuhan ekonominya.


Aspirasi besar rakyat untuk menolak rencana pendirian pabrik semen dan penambangan oleh PT Semen Gombong merupakan pokok utama yang di suarakan Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG). Beberapa usaha dilakukan demi mengutarakan kegelisahan bilamana PT Semen Gombong mendapat izin, beroperasi dan kemudian memberi dampak. Di samping aksi di muka umum ataupun audiensi dengan Bupati dan DPRD kabupaten kebumen demi menyampaikan keberatan warga, Kegelisahan masyarakat tersebut telah pula di sampaikan lewat petisi yang ditandatangani oleh ribuan warga. Akan tetapi hingga saat ini proses amdal masih tetap berjalan.
Dokumen amdal yang di upayakan oleh PT Semen Gombong masih dinilai tidak memberikan rasa tenang kepada masyarakat yang akan terdampak. Disatu sisi aspirasi rakyat yang menolak masih terkesan terabaikan, di sisi lain telah tumbuh kesadaran baru dikalangan masyarakat bahwa dokumen AMDAL hanya menjadi instrumen yang melegitimasikan pendirian pabrik PT Semen Gombong. Sudah selayaknya AMDAL bukan hanya sebagai prosedur belaka.
Di bulan Ramadhan ini dimana umat islam sedang menjalankan ibadah puasa sidang pembahasan AMDAL terus berlanjut di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov Jateng tanggal 8 Juni 2016. Dalam momentum itu PERPAG dan segenap masyarakat yang peduli terhadap Karst Gombong tidak mengambil langkah pasif dengan terus menyuarakan kegelisahan terhadap rencana berdirinya pabrik PT Semen Gombong lewat aksi dimuka umum, dengan menitipkan pesan-pesan dari segenap masyarakat terdampak sebagai berikut:
Menitipkan pesan masyarakat kepada Pemprov Jateng dengan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur untuk menghentikan Proses perizinan Amdal PT Semen Gombong.


Menitipkan pesan masyarakat yaitu agar Pemerintah Pusat sampai ke pemerintah daerah dapat berlaku bijaksana dengan menolak pengajuan izin terhadap pertambangan Karst bahkan meninjau ulang setiap pertambangan karst di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah.


Pesan ini di sampaikan sebagai bentuk atas masih besarnya harapan masyarakat agar Pemerintah lebih bijaksana dan adil. Masyarakat dengan tegas bertekad untuk terus menyuarakan penolakan beroperasinya PT Semen Gombong. PERPAG mengkhawatirkan dengan beroperasinya PT Semen Gombong di wilayah Gombong Selatan malah akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif dan tidak stabil . 


Selain itu jika PT Semen Gombong diijinkan beroperasi, masyarakat dapat menarik simpulan bahwa Pemerintah hanya memiliki keberpihakan kepada aspirasi para pemodal dan pengusaha saja, dimana hal tersebut sangat tidak konstitusional dengan mengesampingkan asas kedaulatan rakyat. Nantinya atas simpulan tersebut akan menjadi tugas dan tekad bagi PERPAG pula untuk menyuarakannya di tengah rakyat, dimana terdapat ruang-ruang dari kedaulatan rakyat yang di langgar.

Salam Lestari….!!! 





Narahubung:
Ketua PERPAG - Samtilar (085226697661)


https://www.facebook.com/eggy.yunaedi/posts/10206513467022011

Tolak Pabrik Semen, Warga Bakar Izin Amdal PT Semen Gombong

Rabu, 08 juni 2016 | 18:00 WIB

Perwakilan warga dari lima desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah membakar dokumen izin Amdal milik PT Semen Gombong di halaman kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, 8 Juni 2016. Warga menolak pembangunan pabrik Semen Gombong dengan alasan kerusakan lingkungan. TEMPO/Budi Purwanto












 
https://m.tempo.co/read/beritafoto/42554/tolak-pabrik-semen-warga-bakar-izin-amdal-pt-semen-gombong