Perjalanan dengan jarak tempuh 20 kilometer sembari membawa obor ini
dimulai dari petilasan Nyai Ageng Ngerang di Kecamatan Tambakromo,
sebagai lokasi yang akan terdampak dari rencana pendirian pabrik dan
pertambangan yang akan dilakukan oleh PT. Indocement hingga di Alun-alun
Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Gunretno, koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menerangkan bahwa
Long March
warga yang tergabung dalam JMPPK ini muncul dari kesadaran, panggilan
moral dan hati nurani yang tidak ingin masa depan anak cucu terwarisi
lingkungan yang rusak dan menyengsarakan hidup mereka kelak. Selain itu,
long march ini juga merupakan bentuk usaha untuk mempertahankan slogan Kabupaten Pati sebagai “Bumi Mina Tani”.
“Dengan slogan tersebut, pemerintah daerah Pati seharusnya berpihak
pada para kaum tani yang telah membuat daerah tersebut menjadi lumbung
pangan selama ini, Bukan berpihak pada industri pertambangan yang akan
merusak sumber air untuk pengairan irigasi dan kehidupan warga,” ungkap
Gunretno.
Seperti diketahui, PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS), sebagai anak
perusahaan dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa berencana melakukan
ekspansi pembangunan pabrik semen dan penambangan di wilayah Kecamatan
Kayen dan Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
Namun rencana ekspansi tersebut ditolak warga dengan melakukan
gugatan atas ijin pabrik dan penambangan tersebut di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Semarang. Hasilnya, PTUN Semarang, pada 17 November
2015 memenangkan gugatan warga.
Sayangnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan PT SMS kembali
mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)
Surabaya.
Lewat Long March ini, para petani yang ikut serta mewakili suara
masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari industri pabrik semen
yang akan berdiri di Pati tersebut.
“Berkaitan dengan kasus gugatan izin lingkungan PT. SMS yang sedang
dalam proses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya,
lewat
Long March ini, warga hendak mengingatkan majelis hakim
yang menyidangkan, memeriksa dan akan memutus kasus pabrik semen di
Kabupaten Pati untuk terus memegang prinsip-prinsip keadilan, serta saat
pengambilan keputusan nanti, tidak hanya mempertimbangan keputusannya
dengan semata mengacu pada berkas-berkas tertulis saja, melainkan perlu
juga melihat bukti di lapangan dan dampak terhadap kehidupan petani dan
lingkungan di masa yang akan datang,”terang Gunretno.
“Kami yang hidup sehari-hari di lokasi rencana pabrik semen tersebut
meyakini bahwa dari sudut manapun pertimbangannya sungguh tidak layak
jika di Kecamatan Tambakromo dan Kayen didirikan pabrik semen,” tambah
Gunretno.
Dari segi kepadatan penduduk saja, lanjut Gunretno, kalau di
bandingkan dengan kepadatan penduduk Kecamatan Sukolilo yang telah
terbukti gagal dalam rencana pendirian pabrik semen gresik tahun 2009
lalu, maka Kecamatan Tambakromo lebih padat jumlah penduduknya.
“Sehingga para hakim harus memegang teguh prinsip keadilan dan
berpihak pada fakta dan kebenaran. Salah satunya demi tujuan kelestarian
alam Pegunungan Kendeng yang harus tetap terjaga, demi keberlangsungan
kehidupan dan keberlanjutan ekosistem,” kata Gunretno.
Ia menambahkan bahwa keadilan dan ketukan palu dari majelis Hakim
yang berkeadilanlah, yang dapat membantu dan menyelamatkan kelestarian
Pegunungan Kendeng dari ancaman bencana sosial, ekonomi dan ekologis.
“Berdasarkan keterangan dari Bappeda Pati, pendapatan domestik bruto
(PDB) Pati 54% dari pertanian. Sungguh ironis jika 35% dari Kayen dan
Tambakromo yang selama ini pertaniannya sangat produktif akan menjadi
pertambangan.
Lahan pertanian Pati berdasarkan BPS makin berkurang.
Artinya jika pertambangan jalan, tidak ada upaya serius pemerintah
mempertahankan lahan pertanian, tapi justru sengaja mematikan kehidupan
petani.” jelas Gunretno.
Selain itu, menurut Gunretno, dalam dokumen Amdal, 60% lebih
masyarakat menolak pertambangan. Tawaran kesejahteraan pemerintah dan
perusahaan belum tentu terwujud. Sebaliknya, kesejahteraan warga dari
bertani sudah terbukti mencukupi kehidupan sehari-hari bahkan lahan bisa
diwariskan untuk anak-cucu mereka.
“Untuk pembuktian, kami meminta majelis hakim sidang lapangan.
Membuktikan langsung kebohongan data dalam Amdal,” tambah Gunretno.
Dilansir dari
Mongabay Indonesia,
dalam sidang lanjutan gugatan warga Pati terhadap izin lingkungan PT.
Sahabat Mulia Saksi (SMS), anak usaha PT. Indocement, Selasa (29/9/15)
di PTUN Semarang, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yakni
Dr. Cahyo Rahmadi, ahli speleologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) menerangkan bahwa pertambangan semen di Pegunungan
Karst Kendeng Utara berpotensi memutus fungsi karst sebagai
pendistribusi air melalui goa.
“Jika distribusi air terputus menyebabkan mata air hilang, dan
pemulihan seperti sediakala sangat sulit. Kawasan karst merupakan
bentang alam di batuan mudah larut seperti batugamping. Proses memakan
waktu puluhan ribu tahun,” terangnya.
Karst, lanjutnya, memiliki jaringan goa sebagai “pipa” air alami yang
menghubungkan zona resapan, zona simpanan dan mata air yang penting
bagi masyarakat di kawasan itu.
“Aktivitas tambang yang menghilangkan lapisan tanah pucuk dan lapisan
epikarst (karst permukaan) akan memutus jaringan air bawah tanah.
Akhirnya menyebabkan fungsi karst sebagai akuifer air bersih bagi
masyarakat sekitar hilang,” imbuh Cahyo.
Hilangnya tanah pucuk dan lapisan epikarst hanya menyisakan
batugamping yang memiliki sedikit lubang-lubang pelarutan. Dampaknya,
air hujan sulit terserap dan berpotensi menjadi aliran liar di
permukaan.
Cahyo juga menunjukkan hasil penelitian geoteknologi LIPI yang
membandingkan laju serap batu gamping belum dan sudah ditambang, serta
direklamasi dengan batugamping ditambang tetapi tidak direklamasi.
Hasilnya, direklamasipun tidak mampu mengembalikan separuh dari nilai
laju serap batu gamping yang telah ditambang dibanding batugamping asli
ditambang. Dan walau pun direklamasi, kemampuan karst tidak bisa
kembali maksimal dan tidak mungkin diperbaharui lagi.
“Ekosistem karst bernilai penting. Sudah tentu gangguan pada
keseimbangan komponen biotik dan abiotik di karst akan mengganggu
kehidupan manusia itu sendiri,” kata Gunretno.
“Dengan Long March Kendeng ini, sekali lagi, kami ingin menghidupkan
Slogan “Pati Bumi Mina Tani” dengan cara mempertahankan Pegunungan
Kendeng.
Kendeng wajib dilestarikan untuk mendukung misi Nawacita
Presiden Joko Widodo, yakni terwujudnya kedaulatan pangan. Jika kawasan
karst ini ditambang maka akan berdampak pada rusaknya keseimbangan
ekosistem, hilangnya sumber air dan sungai bawah tanah yang selama ini
digunakan warga untuk pertanian , ternak, dan kebutuhan hidup
sehari-hari.”pungkasnya.
Editor Erwin Santoso
Sumber Foto: Aralee Niken