Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Senin, 13 Juni 2016

Pemerintah Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo, saat membacakan pembatalan 3.143 Perda bermasalah.  
Foto: Eva Kusuma Sundari

 Indonesia adalah bangsa besar yang harus menyiapkan diri, sehingga mempunyai kapasitas nasional yang kuat, sehingga mempunyai kapasitas nasional yang tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat.

“Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebhinnekaan. Dengan toleransi dan persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa ke depan,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Senin 13 Juni 2016.

Dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat, lanjut Presiden, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah tujuan yang sama serta saling berbagi tugas. 

“Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdapat 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah, yang menghambat kapasitas nasional dan menghambat kecepatan kita untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinnekaan dan persatuan kita,” ucap Presiden.

“Untuk itu saya sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang bermasalah,” ujar Presiden. 

3.143 Perda itu meliputi Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, Perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, Perda yang menghambat kemudahan berusaha dan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing,” ucap Presiden. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Pembatalan 3.143 Perda ini sesuai dengan instruksi Presiden agar Perda bermasalah dihapus dan tidak perlu dikaji kalau memang menyulitkan rakyat. “Saya sudah perintahkan Kementerian Dalam Negeri hapuskan 3.000 Perda, tak perlu dikaji lagi. Nggak perlu kaji-kajian kalau mau hapuskan," ujar Presiden pada beberapa kesempatan.

13 Juni 2016
Tim Komunikasi Presiden

Ari Dwipayana

Minggu, 12 Juni 2016

Lingkungan Kita Rusak Lebih Cepat Dibanding Waktu Pulih

2016 / Juni / 12   22:14

Laporan terbaru dari PBB memaparkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya.


Banyak tembok laut mini menyebar di sepanjang garis pantai, yang tidak terlalu membuat Jakarta aman dari naiknya permukaan laut. (www.utarakanjakarta.com)

Laporan terbaru dari PBB memaparkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kerusakan ini juga terjadi jauh lebih cepat, jika dibandingkan dengan waktu lingkungan untuk pulih.

Studi ini dilakukan oleh United Nations Environment Programme (UNEP). Mereka mengumpulkan data kerusakan lingkungan yang paling komprehensif. 
Pengumpulan data ini melibatkan lebih dari 1.200 ilmuwan, lebih dari 160 pemerintah, dan ratusan lembaga ilmiah. Tanpa perubahan besar-besaran, dalam artian hanya mengandalkan tindakan pemerintah dalam degradasi lingkungan, maka ekosistem dunia akan rusak tak bisa pulih.

"Sangat penting bahwa kita mesti memahami langkah dalam perubahan lingkungan yang terjadi, dan kita mulai memahami alam, bukan melawannya dalam mengatasi berbagai ancaman lingkungan yang kita hadapi," jelas Direktur Eksekutif UNEP, Achim Steiner dalam sebuah pernyataan

Studi ini mengkompilasi enam laporan terpisah yang melihat secara rinci berbagai daerah di dunia. Daerah tersebut antara lain wilayah Eropa, Amerika Utara, Asia dan Pasifik, Asia Barat, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika.

Isu-isu utama dan ancaman berbeda dari satu tempat ke tempat, tetapi pada umumnya mereka menemukan bahwa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan kelangkaan air merupakan masalah global yang perlu ditangani sesegera mungkin.

Penulis berharap penelitian mereka dapat membantu dalam upaya memerangi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Mereka menyimpulkan, walaupun kerusakan lingkungan lebih cepat terjadi dari waktu lingkungan untuk pulih, masih ada waktu untuk melindungi ekosistem.

Tentu pemerintah memiliki andil besar dalam menghentikan masalah, seperti kerusakan lingkungan laut dan tingkat polusi udara yang terus naik. Namun, kita sebagai warga negara mestinya dengan kesadaran pribadi turut andil membantu pemerintah.

(K.N Rosandrani / Iflscience)
 
http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/06/lingkungan-kita-rusak-lebih-cepat-dibanding-waktu-pulih

Kamis, 09 Juni 2016

Amdal Pabrik Semen PT Gombong Dinilai Tak Layak

KAMIS, 09 JUNI 2016 | 14:44 WIB
Perwakilan warga dari lima desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah membakar dokumen izin Amdal milik PT Semen Gombong di halaman kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, 8 Juni 2016. Warga menolak pembangunan pabrik Semen Gombong dengan alasan kerusakan lingkungan. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Semarang - Komisi Penilai Amdal Jawa Tengah, mengeluarkan rekomendasi dokumen� analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan PT Semen Gombong, tidak memenuhi kelayakan. Keputusan itu diambil dalam sidang tim penilai amdal pada Rabu 8 Juni 2016.
Koordinator Tim Pakar Komisi Penilai Amdal Jawa Tengah, Dwi Purwantoro Sasongko, menyatakan ada beberapa alasan penyebab pendirian pabrik semen di Kawasan Karst Gombong Selatan oleh PT Semen Gombong (Medco Group) itu tidak layak lingkungan. “Kawasan IUP (izin usaha penambangan) eksplorasi PT Semen Gombong dinyatakan bagian dari ekosistem kawasan karst, sehingga tidak boleh ditambang,” kata Dwi, kepada Tempo, di Semarang, Kami 9 Juni 2016.
Ekosistem kawasan karst ini, masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KBAK masuk kategori kawasan lindung karst atau kategori karst kelas satu, sehingga tidak bisa ditambang. Hal ini sesuai Keputusan Menteri ESDM, Nomor 17, tahun 2012, tentang Penetapan Kawasan Bentang Karst.
Dwi menyatakan, karena kawasan IUP ekplorasi PT Gombong merupakan ekosistem karst, maka penambangan batu gamping di kawasan itu akan menyebabkan perubahan pola karst, baik eksokarst mau pun endokarst-nya. “Akan menganggu sistem air bawah tanah di kawasan karst tersebut,” kata Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Diponegoro itu.
PT Gombong mengajukan IUP batu gamping seluas 99,7 hektare dari area yang ada seluas 147,5 hektare. Dia menambahkan karena penambangan merupakan kegiatan utama pada bagian hulu untuk penyiapan bahan baku semen dan dinyatakan tidak layak, maka seluruh rencana kegiatan tidak layak lingkungan. “Baik penambangan dan proses produksi pabrik semennya,” kata Dwi.
Dalam sidang penilai amdal, pemrakarsa PT Semen Gombong juga hadir. Mereka mempresentasikan dokumen amdal yang telah disusunnya. Dwi bercerita, saat tim penilai mengumumkan hasil rekomendasi, PT Semen Gombong tak diberi sesi tanggapan. “Tim penilai harus independen,” kata Dwi lagi.
Di sela-sela sidang, ratusan warga dari Gombong juga unjuk rasa. Mereka menolak pendirian pabrik semen itu. Saat mengetahui amdal tidak layak, mereka pun meluapkan kegembiraan dengan membakar dokumen amdal.�
Tim penilai amdal Jawa Tengah akan segera mengirimkan hasil rekomendasinya ke Bupati Kebumen. Sebab, kewenangan menerbitkan surat keputusan kelayakan dan penertiban sebuah izin lingkungan ada di tangan bupati.
Selain dari tim pakar, tim penilai amdal juga ada dari unsur tim teknis. Anggota tim teknis, Rahmad Bowo, menyatakan tim bertugas memeriksa dan menilai dokumen. “Kami periksa keabsahannya. Dokumen yang ada juga dicocokan dengan kesesuaian teori dan metodologi,” kata dosen Hukum Universitas Sultan Agung Semarang itu.
Sementara itu, PT.Semen Gombong, berkali-kali dihubungi Tempo belum ada jawaban. Pesan pendek yang dikirim pun belum ada respon
ROFIUDDIN
https://m.tempo.co/read/news/2016/06/09/058778281/amdal-pabrik-semen-pt-gombong-dinilai-tak-layak

Rabu, 08 Juni 2016

Perpag Aksi dan Jawa Darurat Tambang

rilis: Eggy Yunaedi
 
BAKAR AMDAL: Warga yang tergabung dalam PERPAG membakar dokumen Amdal Pt Semen Gombong, sebagai bentuk protes atas dilangsungkannya proses Amdal yang sejak awal disebut warga sebagai dokumen "Amdal Abal-abal". [Foto: Eggy Yunaedi]
 
Kali ini di Gombong Kebumen, warga menolak pabrik dan tambang semen yang mengancam lingkungan, pertanian dan penghidupan. Karena ijin cukup dikeluarkan oleh pemerintah daerah Tingkat II. Setelah Pati dan Rembang, masih banyak ijin siap menyusul antrian. Jawa Darurat Tambang.

Kebijakan umum Pemerintahan Jokowi-JK sampai hari ini senyatanya ialah semakin membuka keran investasi menjadi kucuran modal yang lebih deras. Hal tersebut berkorelasi dengan deras pula kemungkinan potensi konflik.

 Pembangunan infrastruktur, perluasan perkebunan sawit serta pengerukan sumberdaya alam lewat usaha-usaha pertambangan besar akan berdampak bagi rakyat. Dengan masuknya investasi yang secara terang difasilitasi pula melalui proses deregulasi dan debirokratisasi yang menjadi salah satu pokok kerja pemerintahan Jokowi-JK di tambah dengan penguatan keamanan nasional yang dapat mengancam produktivitas rakyat. 

Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Buayan dan Rowokele Kabupaten Kebumen. Rencana Pembangunan pabrik semen serta penambangan di Kawasan Karst Gombong Selatan Oleh PT Semen Gombong memberi kekhawatiran besar, dimana Kurang lebih 40.000 masyarakat akan terdampak dengan pembangunan pabrik semen tersebut. Hal tersebut sekiranya dapat merusak ekosistem yang ada diwilayah kawasan karst gombong selatan bahkan berdampak dengan hilangnya sumber air yang selama ini digunakan masyarakat untuk menopang dan memenuhi kebutuhan ekonominya.


Aspirasi besar rakyat untuk menolak rencana pendirian pabrik semen dan penambangan oleh PT Semen Gombong merupakan pokok utama yang di suarakan Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG). Beberapa usaha dilakukan demi mengutarakan kegelisahan bilamana PT Semen Gombong mendapat izin, beroperasi dan kemudian memberi dampak. Di samping aksi di muka umum ataupun audiensi dengan Bupati dan DPRD kabupaten kebumen demi menyampaikan keberatan warga, Kegelisahan masyarakat tersebut telah pula di sampaikan lewat petisi yang ditandatangani oleh ribuan warga. Akan tetapi hingga saat ini proses amdal masih tetap berjalan.
Dokumen amdal yang di upayakan oleh PT Semen Gombong masih dinilai tidak memberikan rasa tenang kepada masyarakat yang akan terdampak. Disatu sisi aspirasi rakyat yang menolak masih terkesan terabaikan, di sisi lain telah tumbuh kesadaran baru dikalangan masyarakat bahwa dokumen AMDAL hanya menjadi instrumen yang melegitimasikan pendirian pabrik PT Semen Gombong. Sudah selayaknya AMDAL bukan hanya sebagai prosedur belaka.
Di bulan Ramadhan ini dimana umat islam sedang menjalankan ibadah puasa sidang pembahasan AMDAL terus berlanjut di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov Jateng tanggal 8 Juni 2016. Dalam momentum itu PERPAG dan segenap masyarakat yang peduli terhadap Karst Gombong tidak mengambil langkah pasif dengan terus menyuarakan kegelisahan terhadap rencana berdirinya pabrik PT Semen Gombong lewat aksi dimuka umum, dengan menitipkan pesan-pesan dari segenap masyarakat terdampak sebagai berikut:
Menitipkan pesan masyarakat kepada Pemprov Jateng dengan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur untuk menghentikan Proses perizinan Amdal PT Semen Gombong.


Menitipkan pesan masyarakat yaitu agar Pemerintah Pusat sampai ke pemerintah daerah dapat berlaku bijaksana dengan menolak pengajuan izin terhadap pertambangan Karst bahkan meninjau ulang setiap pertambangan karst di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah.


Pesan ini di sampaikan sebagai bentuk atas masih besarnya harapan masyarakat agar Pemerintah lebih bijaksana dan adil. Masyarakat dengan tegas bertekad untuk terus menyuarakan penolakan beroperasinya PT Semen Gombong. PERPAG mengkhawatirkan dengan beroperasinya PT Semen Gombong di wilayah Gombong Selatan malah akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif dan tidak stabil . 


Selain itu jika PT Semen Gombong diijinkan beroperasi, masyarakat dapat menarik simpulan bahwa Pemerintah hanya memiliki keberpihakan kepada aspirasi para pemodal dan pengusaha saja, dimana hal tersebut sangat tidak konstitusional dengan mengesampingkan asas kedaulatan rakyat. Nantinya atas simpulan tersebut akan menjadi tugas dan tekad bagi PERPAG pula untuk menyuarakannya di tengah rakyat, dimana terdapat ruang-ruang dari kedaulatan rakyat yang di langgar.

Salam Lestari….!!! 





Narahubung:
Ketua PERPAG - Samtilar (085226697661)


https://www.facebook.com/eggy.yunaedi/posts/10206513467022011

Tolak Pabrik Semen, Warga Bakar Izin Amdal PT Semen Gombong

Rabu, 08 juni 2016 | 18:00 WIB

Perwakilan warga dari lima desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah membakar dokumen izin Amdal milik PT Semen Gombong di halaman kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, 8 Juni 2016. Warga menolak pembangunan pabrik Semen Gombong dengan alasan kerusakan lingkungan. TEMPO/Budi Purwanto












 
https://m.tempo.co/read/beritafoto/42554/tolak-pabrik-semen-warga-bakar-izin-amdal-pt-semen-gombong

Rabu, 25 Mei 2016

Menanti Janji Jokowi



ilustrasi oleh Toni Malakian

Menjelang maghrib, kami mendengar kabar ibu-ibu Kendeng membongkar pasung semen di kaki mereka, di luar rencana. Ini baru hari kedua, padahal harusnya tujuh hari atau hingga Jokowi menemui. Kabar yang beredar: “Cor semen dilepas karena alasan medis”, “Cor semen dilepas karena Jokowi sudah ada itikad baik untuk berjanji menemui ibu-ibu Kendeng.”

SUDAH lebih enam ratus hari Sukinah mencari keadilan dengan tidur di tenda dekat jalan tapak menuju tempat pembangunan pabrik semen Rembang. Bersama puluhan ibu lainnya, ia bergantian menjaga tempat itu.
Misi mereka satu; memblokir kehadiran PT Semen Indonesia. Kata Sukinah, pabrik itu akan mengubah tanah subur Tegaldowo menjadi tandus.

Tegaldowo sebuah desa di kabupaten Rembang, utara pegunungan karst Kendeng yang membentang di empat kabupaten Jawa Tengah. Sebagai kawasan karst, Kendeng berfungsi sebagai penyimpan air yang memberi hidup ribuan hektar lahan pertanian hijau dan hutan jati. Ratusan ribu petani di wilayah itu menggerakkan roda ekonomi dari kesuburan tanah yang kini terancam oleh pembangunan pabrik semen.

Penolakan Sukinah terhadap kehadiran pabrik semen di desanya berdasar hukum. Tahun 2008 lalu, pemerintah pusat menetapkan karst sebagai wilayah terlarang bagi aktivitas tambang. Namun dua tahun berselang, pemerintah daerah Jawa Tengah mengabaikan larangan tersebut. Mereka menjadikan Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora dan Pati – di mana pegunungan karst Kendeng Utara melintas – sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara.

Merasa kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam, Sukinah dan puluhan ibu-ibu memutuskan untuk mendirikan tenda dan menjaganya bergantian, demi menolak pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air Kendeng. Sengaja yang menjaga tenda semuanya perempuan untuk menghindari gesekan dengan aparat, terang Sukinah. Meski tetap saja aparat melakukan kekerasan terhadap ibu-ibu pada hari pertama pendirian tenda. Mereka menyeret, memukul, dan melempar perempuan Tegaldowo.

Sukinah dan kawan-kawan juga sempat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang untuk membatalkan izin penambangan PT Semen Indonesia yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada 2012 lalu. Namun pada pertengahan April tahun lalu, PTUN menolak gugatan mereka.


Satu-Satunya Jalan: Semen Kaki

“SAYA ini merasa jengah dengan kehadiran semen. Mondar-mandir ke sana ke mari  untuk mencari keadilan tidak ada respons. Hanya di iya-iyakan saja. Pemerintah provinsi sudah tidak peduli dengan keadaan Rembang. Jadi kami berpikir bagaimana cara untuk melawan,” ujar Sukinah.

Sukinah memutuskan bahwa cara terbaik “untuk melawan” adalah memasung kaki dengan semen sebagai simbol nasib petani yang terbelenggu tambang.  Bersama delapan ibu-ibu lain dari pegunungan Kendeng, tanggal 11 April dia datang ke Jakarta untuk melakukan aksi tersebut di depan istana selama tujuh hari berturut-turut.

Menurut Sukinah, aksi memasung kaki dengan semen adalah “satu-satunya jalan” yang tersisa untuk “melawan” setelah kalah di pengadilan dan tidak mendapat respons di jalanan.

“Ini bulan Ibu Kartini yang dulu memperjuangkan kaum perempuan. Akhirnya kami menggunakan cara tersebut (menyemen kaki), karena kami pikir semen sudah membelenggu Indonesia seperti itu. Bukankah kalau semen sudah membelenggu Indonesia kita tidak bisa melakukan apa-apa, pangan sulit, bukankah kita akan mati? Makanya, kami pikir itu satu-satunya jalan.”

“Bagaimanapun orang seperti saya inilah yang berhubungan secara langsung dengan semen. Rumah saya dan tambang hanya berjarak 900 meter. Dan tapak pabrik dengan pemukiman desa saya, Tegaldowo, hanya berjarak 3 km.”
Sukinah menyebut ide menyemen kaki sebagai hasil  diskusi bersama dulur-dulur Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Sukinah bukan satu-satunya perempuan dalam aksi tersebut. Ada delapan “Kartini Kendeng” lain yang berasal dari dua kabupaten berbeda; Pati dan Grobogan.

Sembilan perempuan itu menyuarakan tuntutan yang sama akan keberlanjutan alam dan masa depan pertanian, dengan detail cerita yang berbeda. Sukinah menolak PT Semen Indonesia. Sementara Kartini Kendeng dari Pati melawan izin pendirian pabrik semen PT Sabahat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indocement. Perusahaan tersebut kini tengah mengajukan banding terhadap keputusan PTUN Semarang yang sebelumnya memenangkan gugatan warga.
Para “Kartini Kedeng” itu mulanya berniat akan memasung kaki selama tujuh hari atau sampai Jokowi menemui. Menurut Alexander Herlina, satu-satunya dokter yang bersedia mengawal ibu-ibu Kendeng, aksi tersebut memang beresiko besar. Dia sudah menghubungi kawan-kawan seprofesi, termasuk Bulan Sabit Merah Indonesia. Tidak ada yang menyanggupi.

Sebagai satu-satunya dokter pendamping, Lina hanya menjamin keselamatan Kartini Kendeng selama tiga hari. Dia tidak bisa memastikan kesehatan para perempuan itu jika rencana tujuh hari memasung kaki benar-benar terlaksana.
“Resikonya besar memang. 
Semakin tua kelenturan pembuluh darah semakin berkurang. Ini kan ibu-ibu rata-rata umurnya 35-40. Kalau disemen berarti kaki dan tubuh statis, ngga bergerak, padahal tubuh manusia itu dinamis untuk membantu kerja jantung. Tubuh butuh bergerak. Kebutuhan oksigen dan darah yang paling sedikit itu saat tidur, itupun kita masih gerak-gerak ubah posisi kan?”

Lina, yang juga aktif di JMPPK, mengajukan syarat teknis yang harus dipenuhi untuk keamanan kesehatan ibu-ibu: cara berdiri saat proses kaki disemen, bentuk kotak kayu yang mewadahi semen, kaki harus digips, sebagian kaki harus dikeluarkan ke depan sehingga jari kaki menyembul dari kotak kayu depan.

“Saya dapat tekanan dari kawan-kawan seprofesi karena ini bisa membahayakan ibu-ibu petani dan diri saya sendiri. Saya bilang, saya bisa memahami argumentasi kalian, kan saya juga dokter.
 Tapi saya ingin mengakomodir keinginan ibu-ibu petani. Saya jadi jembatan. Cara menjembataninya secara teknis harus nurut saran teknis saya.”

“Resiko terbesarnya adalah sumbatan. Apalagi ditambah tekanan psikologis ibu-ibu ini kan, panas-panasan juga.”


Karsupi dan Giyem

KARSUPI, peserta aksi Kartini Kendeng dari Rembang, baru mengetahui rencana menyemen kaki saat tiba di Jakarta.
“Saya dengarnya waktu kumpul di Kontras itu. Di perjalanan belum tahu. Saya ditanyai, ‘Mbak Sup, nanti sampeyan dicor kakinya ya?’ Ya sudah, pokoknya saya mau saja.”

“Saya diajak teman-teman. Dikasih tahunya akan ada aksi aja.”

Sementara Giyem, mengaku tidak punya kekhawatiran ihwal kakinya akan disemen. “Pokoknya saya ikhlas dan rela melakukan apapun untuk aksi ini,” ujar Giyem kepada kami. Namun, saat semen mulai mengering, ternyata posisi jari-jari kakinya lebih rendah daripada tumit. Rasanya sangat menyakitkan saat posisi duduk dan berdiri, kata Giyem. Seperti memakai hak tinggi sepanjang hari. Rasa sakit bertambah saat ia berbaring dengan posisi kaki di bawah, ototnya tertarik.

Ia sempat merasa tak akan kuat jika harus memasung kaki selama seminggu. Tapi Giyem terus menghibur diri: kesakitan yang ia alami sekarang demi anak cucunya kelak. “Tidak apa sakit sekarang, asal nanti anak cucu saya tidak perlu seperti ini.”

“Apa yang saya rasakan saat disemen tadi tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan anak cucu kami jika pembangunan pabrik semen terus dilanjutkan.”

Ia berusaha tidak mengeluh saat merasakan sakit supaya pasungnya tak perlu dibuka sebelum tuntutan terpenuhi. Meski sudah bertahan untuk tidak mengeluh, Giyem kaget saat mendengar keputusan bahwa semen di kakinya akan dibongkar pada hari kedua. Dia merasa lega tidak harus merasakan sakit selama seminggu. Ia senang bukan kepalang mengetahui aksinya kali ini akhirnya mendapat respons nyata dari presiden.

“Alhamdulillah yo mbak, ora salah milih presiden. Hampir semua orang Kendeng nyoblos Jokowi. Ora salah milih. Pancen ora salah.”
Giyem mengira Jokowi sudah benar-benar bersedia datang menemui mereka.

Pembongkaran di Luar Rencana 

TIBA DI JAKARTA, satu hari sebelum memulai aksi, para Kartini Kendeng berkumpul di wisma milik Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), di bilangan Jalan Borobudur, Jakarta pusat. Pada Selasa pagi sesaat setelah mereka tiba, Teten Masduki dan Jaleswari Pramowardhani dari Kantor Staf Presiden datang menemui.

“Kami siap menyelesaikan, membawa ke presiden,” kata Gunretno, salah seorang pendamping ibu-ibu Kendeng, menirukan ucapan Teten dan Dhani saat meminta para ibu untuk membatalkan aksinya.

“Ketika pihak kantor staf Presiden meminta, saya memutuskan tidak berhenti. Kita ingin mengetuk hati masyarakat Indonesia. Ibu-ibu semangat melakukan aksi tiga hari,” ujar Gunretno.

Tapi Gunretno, yang juga merupakan koordinator aksi, kaget saat mendapati Joko Prianto dan kawan-kawan membongkar semua pasung semen. “Rencana awalnya membongkar satu (cor) kaki secara simbolis. Selanjutnya aku tidak mengerti. Aku istirahat, kok ujug-ujug  semua dibongkar.”

Pembongkaran satu kaki dipakai sebagai strategi diplomasi: wadah pasung hendak dikirim ke istana untuk diperlihatkan kepada Jokowi.
Ngatemi,  berasal dari Pati yang ikut mendampingi sembilan kawannya yang disemen, tidak sepakat jika yang dibongkar hanya satu.

“Nanti akan menimbulkan rasa ngga enak di hati ibu-ibu yang lain. Kan disemennya bareng, jadi harusnya ya dilepas bareng.” Ujarnya.

Ngatemi tak ikut disemen. Beberapa hari sebelum ke Jakarta, ia jatuh dari motor. Dokter Lina tidak mengizinkan Ngatemi ikut menyemen kaki sebab luka di kakinya yang terkena knalpot. Ditunjuk Deni, dari Grobogan, untuk menggantikan Ngatemi. Deni satu-satunya yang masih lajang dari sembilan Kartini Kendeng. Sembilan perempuan itu: Sukinah, Surani, Karsupi, Ngadinah, Ambarwati, Giyem, Murtini dan Sutini, dan Deni.

Menurut Gunretno, pertimbangan awal dari aksi pengecoran kaki adalah mengetuk hati pemerintah menyelesaikan persoalan Kendeng. “Dari sisi medis, dokter menjamin hanya tiga hari. Sebenarnya dokter tidak memperbolehkan. Karena tekad warga, dokter ikut.”

“Setelah (semen) dibongkar Teten menelpon. Aku mendorong, (melalui Teten) supaya Pak Jokowi mau bertemu.”

“Alhamdulillah aku ditelfon. Tapi ini jadi evaluasi. Ini tanggung jawabku.”
Petang itu, pasca semen dibongkar, Teten Masduki dan Pratikno datang menemui ibu-ibu di seberang istana. Mereka berjanji akan mengatur pertemuan dengan Jokowi.

Selain dari istana, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga meminta agar para Kartini Kendeng membongkar semen di kaki mereka.

“Saya sudah mengikuti kasus ini selama bertahun-tahun. Reaksi pertama saat itu adalah, saya meneteskan air mata. Bagi saya, mereka melakukan itu karena memang sudah tak ada jalan lain untuk memperoleh keadilan. Saya mengerti bahwa belenggu semen ini adalah simbol bahwa negara tidak merespons dengan baik. Saya meminta kepada mereka untuk hentikan aksi itu karena takut dampaknya terhadap kesehatan, terutama kesehatan reproduksi mereka,” kata Sandra Moniaga dari Komnas HAM.

“Bagaimana jika presiden tidak memenuhi janjinya?” tanya kami kepada Sandra.

“Saya orang yang hidup di dunia nyata. Saya tidak mau berandai-andai. Kami akan bicarakan dengan kawan-kawan, kami menghormati niat baik pemerintah. Hormati korban. Saya berharap apapun yang terjadi nanti, jangan sampai mereka menyakiti diri sendiri. Saya bilang ke mereka untuk jaga kesehatan dan perjuangan masih panjang. Anak-anak di rumah harus ada yang merawat. Semoga semuanya baik-baik saja,” ujar Sandra, meski tentu saja kondisi warga pegunungan Kendeng tidak “baik-baik saja.”

Eko Cahyono, yang juga ikut membantu advokasi warga Kendeng, bercerita bahwa Gunretno sempat bimbang saat istana meminta Kartini Kendeng menghentikan aksinya. Selain dari istana, tekanan juga muncul dari dari para dokter yang menuding dokter Lina telah melanggar kode etik karena membahayakan ibu-ibu.

“Mas Gun cerita kalau pagi Mas Teten dan Mbak Dhani datang. Mereka bilang khawatir dengan kesehatan ibu-ibu dan juga citra Jokowi. Apalagi presiden akan mengadakan perjalanan ke Eropa (sehingga belum bisa menemui Kartini Kendeng–red). Mereka meminta ibu-ibu menghentikan rencana aksi dan berjanji akan mengatur waktu pertemuan dengan presiden. Karena pertemuan itu, Mas Gun kelihatan bimbang,”

“Dia mempertimbangkan untuk menghentikan aksi hari kedua. Aku mengatakan kepada Kang Gun jika kedatangan Mas Teten adalah langkah politik. Ada kemungkinan pemerintah mengutus Teten untuk menghentikan aksi ibu-ibu. Aku menyarankan kalau aksi hari kedua harus tetap dilakukan.”

“Aku berpikir bahwa aksi ini harus menghasilkan kesepakatan tertulis, dan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan masalah krisis ekologi di Jawa Tengah. 
Lalu aku menelpon mbak Sandra Moniaga. Bagaimana besok supaya mendesak ada kesepakatan yang bisa dipegang untuk komitmen penyelesaian kasus Kendeng. Kami  akan buat surat tertulis, kata mbak Sandra. Setelah itu Mbak Sandra menelpon Kang Gun,” lanjut Eko.

Gunretno bimbang, ia menelpon Sandra untuk minta pendapat. Kepada Gun, Sandra berjanji bersama dengan Komnas Perempuan akan memantau kasus ini dan akan berkoordinasi dengan Teten Masduki agar membuat jadwal pertemuan antara kawan-kawan Kendeng dengan Jokowi.

Saat dikonfirmasi tentang janji tersebut, Sandra membantah telah berjanji untuk membuatkan jadwal bertemu dengan presiden, “Saya hanya mengupayakan. Kita semua sedang berupaya. Saya tak punya kuasa semacam itu untuk bikin janji dengan Presiden.”

Post Scriptum:

Senin, 15 Mei 2016 Gunretno bersama tiga puluh orang dari Pati yang tergabung dalam JMPPK mengadakan aksi tolak pabrik semen di depan kantor Kedutaan Besar Jerman. PT. Indocement, induk perusahaan PT Sahabat Mulia Sakti, berencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya saat PTUN Semarang memenangkan gugatan warga Pati. PT Indocement Tunggal Prakasa sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan Jerman, Heidelberg Cerment AG. 
Budiono Hendranata, Direktur PT  Sahabat Mulia Sakti, mengatakan mereka tetap akan menargetkan uji coba operasional pabrik di Pati pada 2020. Yusril Ihza Mahendra ditunjuk oleh perseroan untuk menangani banding. Haryanto, Bupati bersama dengan PT. Indocement mengajukan banding ke PTUN Surabaya.

Dua puluh Mei 2016, bertepatan dengan hari Kebangkitan  Nasional, JMPPK, setelah long march sejauh dua puluh tiga kilometer, mengadakan aksi di depan DPRD Pati. Tujuannya, memberi masukan kepada DPRD Pati yang hendak merevisi Perda No 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, agar tetap menjadikan wilayah Pati Selatan sebagai kawasan pertanian, bukan tambang.

Hingga tulisan ini diturunkan, Jokowi belum menemui Kartini Kendeng.

Jumat, 20 Mei 2016

Protes Pembangunan Pabrik Semen, Ribuan Petani Dari Lereng Pegunungan Kendeng Long March 20 Kilometer di Hari Kebangkitan Nasional

Erwin Santoso