Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Minggu, 10 April 2016

Bila Tambang Semen Gombong Datang, Air dan Karst Bakal Hilang

Liputan 1 | |

Sungai-sungai besar di Desa Sikayu untuk menyuplai air pertanian warga di Gombong. Foto: Tommy Apriando

Hamparan hijau padi di sawah ditambah jejeran pepohonan jati di Perbukitan Karst Gombong, menyempurnakan keindahan ketika saya memasuki Desa Sikayu, Kebumen, Jawa Tengah, medio Februari lalu.

Arus air cukup deras mengalir jernih dari sungai dan saluran irigasi. Elang terbang berputar-putar. Suara kutilang dan burung gereja bersahutan.
Sore itu, Lapiyo, warga Desa Sikayu, sedang memberi makan nila, kakap dan gurame. Empat kolam ikan ini teraliri air tanpa henti dari sumber Kali Sirah, sungai bawah tanah Pegunungan Gombong.

“Saya baru pensiun dari tentara. Pulang ke desa untuk pelihara ikan, diganggu rencana pertambangan semen,” katanya memulai cerita.

Lapiyo pada 1980, merantau ke Lampung dari Desa Sikayu, Kebumen. Lalu jadi tentara di Jakarta. Dia sempat menjadi penjaga rumah Soeharto di Jalan Cendana. Pada 2000, tugas ke kampung. Sempat juga tugas di Yogyakarta.
Ketika pensiun, dia memilih menghabiskan waktu bersama anak istri di kampung, dan berernak ikan. Rumahnya, tepat di lereng pegunungan karst Gombong. Kekhawatiran datang ketika dia mendapatkan kabar dari tetangga bahwa pabrik dan pertambangan semen akan beroperasi di pegunungan karst. Selama ini, sumber air dari sana mengaliri kolam, mengisi tong air untuk mandi, masak dan minum.

“Selama ini, air gratis dan mengalir tiap hari. Kemarau tidak kekeringan, kok gunung mau di rusak? Apa tidak mikir ya?” kata Lapiyo.

Dia tak anti investasi tetapi harus sinergis, berkesinambungan dengan rakyat. Kalau investasitambang semen, sumber air rusak, suplai air mati, bahkan polusi udara. Terlebih, masyarakat Gombong mayoritas petani dan ternak ikan. Mereka bertopang pada air dari pegunungan karst.

Airmengalir cukup deras dari Kali Sirah untuk perikanan, pertanian dan kebutuhan sehari-hari warga. Foto: Tommy Apriando
Airmengalir cukup deras dari Kali Sirah untuk perikanan, pertanian dan kebutuhan sehari-hari warga. Foto: Tommy Apriando

Warga mapan dengan bertani. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Gombong juga pakai air dari sumber di pegunungan karst. Kemarau panjang, pemerintah daerah menggunaan air untuk mensuplai yang kekeringan.
“Pemerintah daerah dan pusat harus teliti, lihat dampak, khusus air. Tolong pikirkan, pegunungan karst mengandung air berlimpah.”

Saya mendatangi lokasi sumber-sumber air di Pegunungan Gombong. Air keluar dari mulut goa. Di pinggiran jalan desa, ratusan selang berbahan plastik dan pipa-pipa mengalirkan air ke tong penampungan. Ada juga langsung ke rumah warga. Setiap pagi, puluhan perempuan Desa Sikayu, Banyu Mudal, dan beberapa desa lain membawa pakaian kotor untuk dicuci di sungai.

“Ibu-ibu sudah tahu akan ada tambang semen di Gombong?” tanya saya.
“Tidak tahu,” jawab mereka serentak.

Mereka tak rela ada tambang yang akan merusak sumber air.
Beberapa sumber air juga untuk rekreasi warga sekitar ketika akhir pekan dan hari libur. Irigasi sawah warga juga tersuplai langsung sumber air yang mengalir dari sungai bawah tanah di Pegunungan Gombong.

Siti Hanifah, warga Desa Sikayu, sehari-hari berternak ikan. Sekitar dua tahun lalu, dia mulai gencar mencari dukungan sesama kaum perempuan untuk menolak tambang semen. Baginya, tambang berdampak pada air. Perempuan, paling merasakan dampak terlebih mayoritas warga desa petani dan peternak ikan.

Menurut Siti, perempuan ingin anak-anak mereka tumbuh sehat. Jika ada pabrik semen, sumber air bakal hilang, berganti polusi.
“Bagaimana anak bisa cerdas, jika terkena limbah debu dan air tidak ada?’ tanya Siti.

Tambang juga bisa menyebabkan manusia terkena penyakit ganguan pernapasan. “Kami tidak mau anak sakit. Kami mampu menyekolahkan, tapi mereka sakit karena polusi. Belum lagi pendapatan warga dari pertanian dan perikanan akan hilang.”

Memang, katanya, perusahaan janji menawarkan pekerjaan bagi warga terdampa. “Kami tak perlu. Kami sudah sejahtera dengan bertani. Setiap sore, petani memanen sayur di ladang. Jika kami ditawari pekerjaan, tak mungkin petani yang berpendidikan rendah merasakan. Ujung-ujungnya pendatang yang bekerja.

“Kami mutlak menolak, tambang akan membawa penyakit dan hilang air. Selama air ada, warga bisa mendapatkan penghasilan, walau lewat pertanian.”

Saya mengunjungi ladang pertanian warga di Desa Sikayu. Pagi dan sore hari, mereka memanen sayur di ladang. Ada bayam, terong, cabai, sawi, singkong sampai pepaya. Antarmereka saling bertukar hasil tani, dan beberapa dijual ke pasar.

Di rumah-rumah, warga memiliki kolam ikan. Air dari sumber mata air Pegunungan Gombong.

Sukini, juru kunci Mata Air Sendang Pelus bercerita. Air mengalir ke rumah warga dan sungai irigasi. Walaupun kemarau, air tetap melimpah dan jernih. Warga menjaga mata air dan menggunakan secara bijak. Warga juga punya tradisi potong kerbau sebagai bentuk syukur atas limpahan sumber air.
“Jika ditambang dan merusak sumber air, kami menolak. Air punya peran penting bagi warga desa di Gombong,” kata Sukini.

Air dari sumber air Jeblosan digunakan ratusan kepala keluarga. Foto: Tommy Apriando
Air dari sumber air Jeblosan digunakan ratusan kepala keluarga. Foto: Tommy Apriando

***
Kami memasuki Goa Paes. Lembab dan dingin. Air tampak menetes dari ujung stalatit goa. Beberapa kekelawar berterbangan di langit-langit goa. Menggunakan Global Positioning System (GPS), sesuai koordinat lokasi izin Semen Gombong, Goa Paes masuk dalam lokasi.
Bersama tim Indonesian Speleological Society (ISS), saya menelusuri lokasi izin Semen Gombong.

Goa ini berjarak sekitar 500 meter dari perkampungan warga. Dari mulut goa, pemandangan hijau sawah dan perkampungan warga terlihat indah.
Samtilar, Ketua Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) bercerita, tahun 1995, oleh Lurah Elani, warga Desa Sikayu berkumpul di Balai Desa Sikayu. Saat ini, ada tawaran perusahaan semen masuk dan meminta izin warga. Mayoritas warga tak mengiyakan, namun tak menolak. Ada juga menerima.

“Warga dulu tak tahu fungsi gunung dan karst. Warga dulu tahu itu gunung batu, tak bisa ditanami,” kata Samtilar.
Pada tahun sama, jelang beberapa bulan, ada sosialisasi oleh asisten bupati waktu itu. Dalam sosialisasi, mengatakan, bumi, air dan semua di bumi dikuasai negara. Berhenti disitu.

“Yang saya ketahui, isi utuh, semua untuk kesejahteraan rakyat. Warga tak ada berani menentang penguasa. Takut. Ketika warga bertanya, dampak pertambangan terhadap air, perusahaan dan pemerintah bilang kalau di tambang air tidak hilang, bahkan bertambah deras.”

Tahun itu pula terjadi negosiasi dengan perwakilan masyarakat. Ada tujuah tokoh masyarakat, termasuk saya. Ketika itu menjelang bulan puasa, warga kumpul di Balai Desa Sikayu. Perusahaan ingin membeli lahan warga. Saat itu, warga meminta Rp10.000 permeter. Perusahaan menawar Rp1.200 permeter. Tak ada kesepakatan. Menjelang mahgrib warga bubar. Tanpa ada negosiasi, lalu ada surat edaran, intinya perusahaan menawar dan membeli lahan warga Rp1.500 permeter persegi.

“Akhirnya melalui birokrasi di desa dan kecamatan, warga diintimidasi. Jika tidak menjual, berarti melawan pemerintah. Warga takut, mereka door to door mencari warga yang mau melepas lahan,” kata Samtilar.

Aparat desa, kecamatan dan kabupaten terlibat dalam pembebasan lahan warga. Warga diintimidasi dan diteror. Aparatur desa, membujuk pemilik tanah di kalangan keluarga, mengajak tetangga. Bahkan hingga kini masih ada rekan-rekan anggota Perpag diintimidasi.

“Jika tidak dijual lahan akan dibongkar tanpa dibayar.”

Mesin-mesin pompa menyedot air dari sumber air untuk disalurkan ke tong penyimpanan lalu di distribusikan ke warga. Foto: Tommy Apriando
Mesin-mesin pompa menyedot air dari sumber air untuk disalurkan ke tong penyimpanan lalu di distribusikan ke warga. Foto: Tommy Apriando

Samtilar memiliki lahan IUP Semen Gombong. Dia tak akan menjual, walaupun sudah banyak warga melepas lahan ke perusahaan. Dia tahu benar, pembebasan lahan dengan upaya paksa, teror dan intimidasi.
Rekan Samtilar, Meri, warga Desa Sikayu belum rela tanah terjual untuk pertambangan semen. “Jika bisa dibeli, saya akan beli. Akan saya gunakan untuk bertani,” katanya.

Menanjaki Pegunungan Gombong, Samtilar menjinjing jerigen dua liter teh hangat dan makanan. Sepanjang perjalanan, pepohonan bambu lebat, jati dan sayuran warga seperti singkong, cabai, jahe, temulawak, buah srikaya, kami jumpai.

“Kita sudah masuk IUP semen,” kata Rasyid Wisnu Aji, dari ISS Jawa Tengah.
Tanah masih basah, hujan baru turun. Tebing-tebing batu gamping persis di samping jalan setapak yang kami lalui. Sembari berjalan, kami menemui beberapa lubang ponor. Kami juga mendatangi beberapa goa yang tak masuk dalam dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Semen Gombong. Di dalam goa, masih dijumpai kekelawar berterbangan dan serangga. “Dalam dokumen Amdal mereka tak menyebutkan ada goa dan ponor,” kata Samtilar. Temuan ini akan dicatat dan disampaikan kepada para penilai Amdal.

Perpag sudah menyampaikan penolakan pertambangan Semen Gombong. Tahun 2015, dia mengumpulkan lebih 1.000 warga menandatangai petisi penolakan. Dia juga sudah bertemu anggota DPRD Kebumen Oktober 2015. Saat itu, jawaban akan dipelajari. Hingga kini belum ada tindaklanjut mereka.
“Ketemu DPRD Komisi B bidang pembangunan, jawabnya akan dipertimbangkan. Hingga sekarang tidak tahu apa hasil pertimbangan itu.”

Air irigasi menyuplai lahan pertanian warga di Gombong. Foto: Tommy Apriando
Air irigasi menyuplai lahan pertanian warga di Gombong. Foto: Tommy Apriando

Dengan berbagai upaya, Perpag bisa mengundang perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya. Pada Sabtu, 19 Desember 2015, Siti blusukan ke beberapa sumber mata air. Salah satu ke Kali Sirah. Bersama ratusan warga dan beberapa pelajar menyaksikan dan pendengarkan langsung pemanfaatan air bersih yang selama ini dimanfaatkan warga.

Siti berjanji meninjau kembali Amdal Semen Gombong di karst Gombong Selatan. Bahkan, akan menghentikan sementara izin penambang di sana.

“Saya akan meminta izin kepada Bapak Presiden (Joko Widodo), selama penyusunan aturan perlindungan ini dilakukan,” kata Siti terlihat dalam video dokumentasi Perpag.

Siti akan mengusulkan moratorium izin-izin di kawasan karst Jawa. “Sambil kita dalami kesuluruhan.”

Siti meninjau langsung ke karst dan mendengarkan keluhan warga. Ekosistem karst, kata Siti, harus dilindungi. Kawasan itu, sumber mata air untuk kehidupan masyarakat.

“Jadi kunci perlindungan. Yang paling penting, pengendalian. Ini harus diawasi, yang merusak harus kena sanksi. Itu akan diatur,” ucap Siti.

Untuk Amdal yang diajukan Semen Gombong, dia meminta warga dan semua pihak mengawasi proses sedang berjalan. Amdal masih tahap awal.

“Saya minta tolong, nggak boleh marah, nggak boleh anarkis, tidak boleh galak-galak. Sabar. Kita selesaikan bersama dengan bupati dan gubernur. Hadirnya saya dan bupati disini, itu artinya kita ini bersama rakyat,” kata Siti.

Lapiyo menelusuri goa-goa di Gombong untuk membuktikan bahwa masih banyak air menetes dari dinding goa. Foto: Tommy Apriando
Lapiyo menelusuri goa-goa di Gombong untuk membuktikan bahwa masih banyak air menetes dari dinding goa. Foto: Tommy Apriando


Lahan subur di Gombong mendapat suplai air gratis dari sungai dan goa di pegunungan karst Gombong. Foto: Tommy Apriando
Lahan subur di Gombong mendapat suplai air gratis dari sungai dan goa di pegunungan karst Gombong. Foto: Tommy Apriando

“Ora Wedi Semen Larang, Sing penting Bumi Lestari. Tolak Semen Gombong,” Begitu tulisan spanduk-spanduk tolak pabrik semen terpasang di pingiran dan tengah jalan di Desa Sikayu dan Nogoraji, Kecamatan Buayan, Kebumen Gombong, Jawa Tengah.

Saya melewati jalan aspal selebar tiga meter, menuju Desa Nogoraji. Rumah-rumah warga cukup padat. Sekitar 500 meter dari Balai Desa Nogoraji, saya tiba di bangunan dengan halaman ditumbuhi ilalang. Tampak beberapa pohon mangga dan jati tumbuh.

Banyak sepeda motor terparkir. Dari luar tak terlihat aktivitas perkantoran, kecuali bunyi mesin printer dan nada dering telepon gengam.
Bangunan inilah bakal lokasi pabrik Semen Gombong. Perusahaan ini, anak usaha Medco Energi. Dalam website perusahaan, medcogroup.co.id menyebutkan, pengembangan pabrik pengolahan semen berkapasitas 2,5 juta ton terpusat di Desa Nogoraji, Gombong, Jateng. Cadangan batu kapur kualitas tinggi sebesar 70,1 juta ton usia 46 tahun. Cadangan tanah liat 20 juta ton berumur 41 tahun.

Awal proyek ini 1994. Krisis ekonomi Asia, termasuk Indonesia, mengakibatkan proyek tertunda pada 1997. Ketika proyek terhenti, pembangunan mencapai 7,83% terdiri dari desain teknis dan infrastruktur dasar.

Tahun 2014, Medco Group berhasil mengembangkan studi kelayakan dan pemutakhiran izin terkait khusus Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Hari itu, Wisnu Basuki, Kepala Teknis Tambang Semen Gombong, menemui saya. Wisnu menjelaskan seputar perusahaan yang katanya berprinsip ramah lingkungan hingga warga tak perlu khawatir. Soal polusi debu, misal, Semen Gombong, ada teknologi buat mengantisipasi, seperti pakai alat ramah lingkungan dan bapperzone. Ada lokasi hijau, jarak 50 meter dari tambang.

Sebelum operasi akan tanam tanaman yang mengurangi debu pertambangan ke pemukiman warga.“Masalah air, semua sudah didesain dan didata. Kami akan menambang 25 meter di atas titik jenuh air di daerah kering. Jika masalah air berkurang, justru air bertambah.”

Perusahaan sudah memetakan lokasi mata air, goa dan lain-lain. “Elevasi tertinggi sudah kami ketahui. Tak akan menambang di bawah elevasi mata air.”

Guna mengatasi air yang khawatir akan hilang, perusahaan bakal menampung air. “Jadi bekas lokasi tambang dibuat pon, hingga air run off ke permukaan. Kami tampung di dalam kolam, hingga air infiltrasi ke tanah, masuk ke bawah.”

Perusahaan, katanya, akan membuat laporan tentang pengelolaan dan pengawasan lingkungan setiap semester. Kala terjadi sesuatu yang tak sesuai—kekhawatiran warga terjadi—, dia memastikan pemerintah bisa menghentikan kegiatan. “Bisa menutup sebagian atau seluruhnya jika pertambangan menggangu dan berdampak pada lingkungan. ”

Ornamen indah di dalam goa-goa yang terancam hilang akibat pertambangan semen. Foto: Tommy Apriando
Ornamen indah di dalam goa-goa yang terancam hilang akibat pertambangan semen. Foto: Tommy Apriando

Perusahaan, katanya, tak menambang di kawasan penting, seperti kawasan bentang alam karst (KBAK) Gombong. Penambangan di luar KBAK. “IUP kami dulu luasan 271 hektar, berkurang lebih100 hektar.”

Soa Amdal, dia mengklaim tim penilai sudah melibatkan masyarakat termasuk penolak. “Perbedaan pandangan biasa saja. Kami selalu dialog untuk bicara tentang keberatan warga yang menolak. Adapun lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman warga, mesin produksi ramah lingkungan. Kami mengkuti standar baku mutu lingkungan,” kata Wisnu.

Tak jauh beda dengan pernyataan Aris Pardjimanto, Direktur Utama Semen Gombong, dalam siaran pers Februari 2015, Dia mengatakan, hasil kajian Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, tak ada goa basah dan mata air dalam IUP eksplorasi batugamping Semen Gombong. Arah aliran sungai bawah tanah berada di luar penambangan.

“Batas penggalian batugamping maksimal sampai elevasi 80 meter atas permukaan air laut (mdpl) dan minimal 25 meter atas lapisan jenuh air. Jadi tak mengganggu sumber air yang dikhawatirkan warga.”

Perusahaan, katanya, mengantisipasi dengan menjajaki kerjasama pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memasok air dari Waduk Sempor. Juga akan membangun jaringan pipa 19 kilometer untuk kebutuhan Semen Gombong dan masyarakat sekitar.

Soal banyak warga menolak penambangan, Aris tak mempersoalkan. Menurut dia, pro kontra masyarakat biasa terjadi pada proyek investasi cukup besar.

 “Saya melihat itu bukan malapetaka tetapi dinamika. Bahwa masyarakat peduli, bagaimana kita bisa memberikan jawaban atas aspirasi masyarakat baik pro dan kontra. Kita dengarkan semua. Yang penting jangan sampai terjadi konflik horisontal. Kita tak menginginkan itu terjadi.”



Karst rusak tak tergantikan

Petrasa Wacana, Koordinator Bidang Konservasi, Advokasi dan Kampanye Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) mengatakan, penambangan karst Gombong akan menghilangkan zona epikarst. Zona ini, sebagai penyimpan utama air hujan antara 5-50 meter bagian atas perbukitan karst. Ia sebagai sebagai pengontrol sistem kartifikasi.

Air tersimpan mampu melarutkan batuan gamping melalui zona-zona rekahan menuju sungai bawah tanah. Fungsi utama air ini sebagai media pelarut membentuk speleothem dan sistem perguaan atau sungai bawah tanah.

Kali sirah digunakan warga Desa Sikayu dan desa lain untuk beragam keperluan. Foto: Tommy Apriando
Kali sirah digunakan warga Desa Sikayu dan desa lain untuk beragam keperluan. Foto: Tommy Apriando

Berdasarkan hasil penelitian mereka 2015, hasil water tracing menggunakan merang, pada Goa Pucung dan Goa Jeblosan, setelah beberapa hari merang yang dilepaskan keluar pada mata air Goa Candi, Kali Winong dan Kali Sirah.

“Berdasarkan analisis pola aliran, sungai bawah tanah melewati areal IUP hingga penambangan di IUP dapat berdampak langsung terhadap sungai bawah tanah yang mengalir ke Kali Winong dan Kali Sirah,” katanya.

Kala bukit-bukit yang menjadi tandon penyimpan air utama hilang mengakibatkan air hujan tak tersimpan pada zona epikarst. Ia meningkatkan debit air permukaan (run off), hilang mata air sumber air utama Desa Sikayu.

“Peningkatan run off, karena air tak terserap karst akan mengakibatkan banjir.”

Selain itu, kata Petrasa, industri semen menyumbang emisi gas rumah kaca. Berdasarkan laporan Inventerarisasi gas rumah kaca, Kementerian Lingkungan Hidup 2014, .industri semen menyumbang 22.674,6 gram emisi karbon ke udara. Ini baru pengukuran di pabrik PT. Indocement Prakarsa, Cibinong-Bogor.

“Karst menjadi salah satu rantai penting dalam siklus karbon dunia, hingga hilang karst akan menjadi penyumbang pemanasan global dan perubahan iklim.”

Berdasarkan kajian MSI, industri semen penyumbang polutan terbesar dan mengandung bahan berbahaya. Pada 2010, Tiongkok menutup 762 pabrik semen karena industri ini menyumbang polutan terbesar.

Zat berbahaya yang dilepas pabrik semen karena pembakaran bersuhu tinggi antara lain Nitrogen Oksida (NOx). Ia menyebabkan kerusakan lapisan ozon, memicu hujan asam, kualitas air rusak dan gangguan penglihatan.

Sulfur Dioksida (SO2), menyebabkan gangguan pernafasan, memperparah penderita asma dan infeksi bronchitis, memicu penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, stroke, kelainan jantung pada bayi, gagal jantung dan berbagai macam penyakit kardiovaskular lain. Ia juga mengandung mercuri.

Indonesia, katanya, tak sedang krisis semen. Dari penelitian Rodhialfalah dkk pada 2014, Indonesia surplus cadangan semen jika untuk kebutuhan nasional.
Indonesia ada tiga perusahaan dengan delapan IUP. Yakni, PT. Semen Indonesia (Tuban, Indarung, Tonasa), PT. Indocement (Cieterep, Cirebon, Tarjun), dan PT. Holcim (Cilacap dan Tuban).

Pada 2025, berdasarkan asumsi pertumbuhan konsumsi 10% tiap tahun, rata-rata pertumbuhan kebutuhan (konsumsi) semen tiap tahun 5%, total kebutuhan Indonesia dari 2015-2025 diperkirakan 1259,8 juta ton.

Perbukitan karst Gombong menyimpan air dari celah-celah lubang karst. Foto: Tommy Apriando
Perbukitan karst Gombong menyimpan air dari celah-celah lubang karst. Foto: Tommy Apriando

Cadangan batugamping tertambang dihimpun dari delapan IUP tiga perusahaan terbesar itu tercatat 13.930,60 juta ton. Dengan asumsi efisiensi bahan baku 85%, cadangan batugamping ini bisa menjadi produk semen 11.841,01 juta ton. Nilai ini, katanya, belum memperhitungkan cadangan batugamping IUP tujuh perusahaan semen besar lain. Kondisi ini menunjukkan, investasi baru industri semen di Indonesia tak perlu, karena dari cadangan sudah surplus memenuhi kebutuhan nasional.

Kebijakan penutupan industri semen di Tiongkok 2010, dan beberapa negra-negara Eropa, guna melindungi karst, terjadi peningkatan  investasi besar-besaran di Indonesia. Indonesia berusaha mengambil pasar Asia sebagai pemasok semen terbesar. Tiongkok, pemasok semen terbesar pertama Asia, disusul Vietnam dan Indonesia.

Mengenai penetapan KBAK di Gombong, tak serta merta melindungi fungsi ekosistem esensial karst. Karst Gombong Selatan pertama kali ditetapkan sebagai Karst Gombong pada 2003 seluas 48.94 kilometer persegi. Pada 6 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan sebagai kawasan eko karst pemanfaatan berkelanjutan.

Implementasi Kawasan Ekokarst Gombong Selatan, katanya, tak membawa perkembangan. Pada 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan karst Gombong sebagai KBAK Gombong luas 101.02 km2. Tak lama berselang, masih tahun sama, dengan alasan ada kekeliruan keluar Kepmen ESDM menyatakan, luasan mengecil menjadi 40.89 km2.
Penetapan KBAK Gombong pun memunculkan pertanyaan karena goa-goa dengan mata air sangat penting justru berada di luar kawasan lindung alias tak masuk KBAK Gombong.

“Secara potensi ekosistem karst Gombong belum terlindungi karena masih banyak di luar KBAK padahal habitat berbagai jenis kelelawar.”
Kalau perusahaan mengatakan, dampak lingkungan dan pertambangan akan reklamasi, kata Petrasatak akan mengembalikan kualitas dan kuantitas air.

Kemampuan batugamping hilang dalam menyerap dan menyimpan air hujan. Nilai infiltrasi air hujanpun berkurang ketika batugamping permukaan terkupas.

Salah satu goa yang belum terdata dalam dokumen Amdal PT. Semen Gombong. Foto: Tommy Apriando
Salah satu goa yang belum terdata dalam dokumen Amdal PT. Semen Gombong. Foto: Tommy Apriando

Hasil riset Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI di penambangan Indocement Tunggal Prakarsa di Citeurep, batugamping asli belum tersentuh mampu meyerap air 54 mm perjam, batugamping ditambang dan reklamasi baik memiliki laju infiltrasi 14 mm perjam. Batugamping ditambang tetapi tak reklamasi hanya memiliki laju infiltrasi satu mm perjam. Kondisi ini mengakibatkan sumber air hilang, kuantitas air kemarau kurang dan kala musim hujan air permukaan tak tersimpan tinggi.

Perhitungan debit beberapa mata air dan sungai di karst Gombong, antara lain Goa Pucung 16,58 liter per detik, Goa Candi 16,03 liter perdetik, Kali Winong 18,63 liter perdetik, dan Kali Sirah 72,07 perdetik. Dari data debit ini, bisa diasumsikan  dalam satu hari, Goa Pucung menghasilkan air 1.432,512 M3. Kali Sirah memiliki debit lebih tinggi, sehari mampu menghasilkan air 61.980,2 M3.

Jumlah air ini, setiap hari disediakan karst Gombong. Ia jadi pengontrol utama sistem hidrologi karst.

Terkait kualitas air, komposisi kimia air tanah cenderung memiliki PH rendah atau asam. Keadaan ini, karena penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama industri semen memicu hujan asam.

Sutanto dan Iriani pada 2011 dari Pusat Teknologi Limbah, Radiaktif dalam penelitian di Cibinong-Bogor, Cieterep, menemukan peningkatan kadar nitrat dalam sumur warga. Dari rata-rata 0,4 mg perliter, pada 1999 menjadi 5,3 mg perliter 2009. Ambang batas kadar asam nitrat boleh terminum 10 mg perliter, bila kadar nitrat lebih tiga mg/lt harus pemantauan rutin tiap tahun.

Dia juga membahas soal Amdal. Dalam dokumen Amdal awal tak memasukkan data hidrogeologi seperti lintasan sungai bawah tanah, water tracing dan lain-lain. Dari kajian ISS, ada sungai bawah tanah melintasi IUP. Kawasan ini memiliki kriteria sebagai karst, justru keluar dari kawasan karst karena IUP Semen Gombong.

“ISS berdasarkan kajian mendalam dan menyeluruh merekomendasikan penolakan rencana pendirian pabrik semen dan penambangan batugamping  Semen Gombong di Kebumen,” ucap Petrasa.

Presiden MSI, Cahyo Rahmadi memberikan surat dan kertas posisi MSI terkait Karst Gombong. Dalam surat ini, MSI, menolak eksploitasi Semen Gombong dan mengimbau tak memberikan izin lingkungan  dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu pertimbangan, Cahyo menuliskan, rencana pendirian pabrik semen dan penambangan batugamping mengancam mata air seperti Banyumudal dan Kali Sirah. Berdasarkan penelitian, menunjukkan sistem sungai bawah tanah dari Goa Pucung ke Candi berakhir berujung di Kali Sirah mengalir di dalam IUP Semen Gembong.

Berdasarkan valuasi nilai guna tak langsung, kelelawar pemakan serangga di Desa Candirenggo mencapai  Rp 270.687.541, selama satu kali musim panen.

“Kelelawar pemakan serangga mampu mengendalikan populasi serangga yang berpotensi hama di persawahan sekitar karst (perikarst) radius 20 km. Potensi sawah mendukung ketahanan pangan  terancam jika kelelawar terganggu,” tulis Cahyo.

Kelelawar pemakan serangga berpeluang melindungi 1.142.000 jiwa tersebar di empat kabupaten, 33 kecamatan   dan 384 desa dari ancaman berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria dan penyakit lain.

Sedangkan, kelelawar pemakan buah mampu  menjelajah  sampai 20 km berpotensi  menjadi agen penyebar biji untuk regenerasi hutan, mencakup sedikitnya 577,18   km2. Beberapa spesies juga berperan untuk proses penyerbukan di  hutan-hutan yang disangga oleh  kelelawar Karst Gombong.
Selain itu, penambangan dan pabrik semen, sekitar 11.500 jiwa berpotensi terpapar langsung partikel debu. Jumlah ini dalam pemukiman seluas 82.223.79 hektar. Anak-anak bersekolah di 33 sekolah rentan terserang pernapasan.

Belum lagi lahan pertanian produktif rentan terpapar debu mencapai 252.367,08 hektar meliputi kebun, sawah dan tegalan.
“MSI mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi mencari alternatif pemanfaatan karst berkelanjutan.”

Salah satu sumber air warga untuk mencuci dan berekreasi ketika akhir pekan. Foto: Tommy Apriando
Salah satu sumber air warga untuk mencuci dan berekreasi ketika akhir pekan. Foto: Tommy Apriando

Jumat, 08 April 2016

Lagi, Warga Aksi Tolak Tambang Semen Gombong

8 April 2016 21:23 WIB 

TOLAK TAMBANG: Warga yang tergabung dalam Perpag menggelar unjuk rasa di depan sumber Kalisirah Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jumat (8/4). (suaramerdeka.com/Supriyanto)
____

KEBUMEN, suaramerdeka.com – Gelombang penolakan terhadap rencana penambangan di Kawasan Karst Gombong Selatan yang dilakukan oleh PT Semen Gombong terus terjadi.

Kali ini aksi penolakan digelar di Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kebumen bersamaan dengan rapat Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Semen Gombong yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (8/4).

Di sela-sela kesibukan musim panen padi warga menggelar aksi di depan sumber Kalisirah yang pernah ditinjau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Rapat terbuka menyikapi perkembangan terakhir ini didominasi kehadiran ibu-ibu yang juga menyampaikan aspirasi dengan megaphone.

Mereka membawa poster berisi berbagai tuntutan penolakan tambang di kawasan karst gombong selatan. Antara lain; ” Kami Butuh Air”, Tolak Korporasi Tambang”, Bupati Pro Penambang, Bunuh Kami”, “Bupati Kebumen Selamatkan Nasib Kami dari Ancaman Tambang Semen”.

Ketua Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) Samtilar menyampaikan, pihaknya tidak anti investasi. Tetapi jika pilihan investasi ini mengancam kerusakan lingkungan, terutama sumber air yang merupakan kebutuhan vital masyarakat luas, dengan tegas mereka akan menolak.

“Sampai kapan pun kami menolak,” tegas Samtilar di sela-sela aksi.Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Perpag Lapiyo. Perpag tidak akan berhenti dalam perjuangannya. Dia mengakui bahwa tanah-tanah yang bakal menjadi area tambang itu telah jadi milik PT Semen Gombong.

“Tetapi bukan berarti investor bisa semaunya memanfaatkan untuk kegiatan yang jelas bakal merusak lingkungan,” imbuh Lapiyo dalam orasinya.
Tolak Tambang

Penolakan masyarakat terhadap rencana operasionalisasi tambang batuan di kawasan karst menempuh jalan panjang. Saat pembahasan uji Amdal PT Semen Gombong di Balai Uji dan Laboratorium Lingkungan, BLH Jawa Tengah November 2015 lalu, Perpag bersama masyarakat menggelar aksi di kompleks BLH dan kantor Gubernur Jateng.

Lebih dari 1.700 warga menandatangani sebuah petisi penolakan operasionalisasi tambang karst yang telah dilayangkan kepada presiden, kementrian dan berbagai pemangku kebijakan terkait.

Tetapi rupanya rencana operasionalisasi tambang PT Semen Gombong tetap bergulir. Meskipun ada resistensi kuat dari masyarakat sekitar kawasan karst. Perihal penolakan ini juga telah disampaikan ke Badan Penanaman Modal dan Perijianan Terpadu (BPMPT) serta Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kebumen.

Seperti diberitakan, PT Semen Gombong mengajukan ijin lingkungan untuk industri semen dan industri kimia dasar. Antara lain tambang batu lempung di Desa Kretek, Jatiluhur, Jatiroto, dan Bumiagung Kecamatan Rowokel. Kebumen tambang batu gamping di Desa Banyumudal dan Sikayu Kecamatan Buayan.

Kemudian pabrik semen di Desa Nogoraji, Kecamatan Buayan, dan rencana jalan produksi melewati Desa Nogoraji, Jogomulyo, Semampir, Jatiroto, Banyumudal dan Purbowangi Kecamatan Buayan dan Desa Kretek Kecamatan Rowokele. Tambang batu lempung seluas 124 hektare, tambang batu gamping seluas 147,5 hektare. Adapun kapasitas produksi mencapai 1,9 juta ton klinker per tahun untuk produksi semen 2,3 juta ton per tahun
(Supriyanto/CN19/SMNetwork)

http://berita.suaramerdeka.com/lagi-warga-aksi-tolak-tambang-semen-gombong/

Gubernur Pimpin Rapat di Kantornya, Perpag Gelar Mimbar di Desanya



PEREMPUAN & MIMBAR: Sarmiyah perempuan warga Desa Sikayu Buayan menyampaikan orasinya dengan mengucurkan airmata; kesedihan akan ancaman kerusakan lingkungan yang mewakili lintas generasi. Kegiatan ekstraktif tambang batuan karst jelas akan mengepras dan mengeksploitasi lapis resapan terbaik alam. Pada gilirannya akan merusak tata air "hydro-karst" Gombong Selatan yang jadi andalan memasok air bagi irigasi pertanian, perikanan serta kebutuhan domestik harian rumahtangga [Foto: MKGS] 

Di saat Ganjar Pranowo memimpin rapat Andal, RPL-RKL pt Semen Gombong di kantor gubernur hari ini (8/4) Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag] menggelar rapat terbuka di depan sumber mata air Kalisirah, tlatah Karangkamal desa Sikayu. Rapat terbuka dikemas dalam bentuk mimbar bebas ini digelar di salah satu zona yang jadi bagian dari tata air hidro-karst Gombong selatan.

Rapat terbuka menyikapi perkembangan terakhir ini didominasi kehadiran ibu-ibu yang juga menyampaikan aspirasi dengan megaphone. Seorang perempuan Desa Sikayu, Mujiyati, bahkan sampai menangis manakala menyampaikan orasi penolakan terhadap rencana tambang semen di pegunungan karst terumbu di bagian hulu desanya.

“Kami harap tak ada tambang semen di desa kami”, ujar Mujiyati terbata-bata. Saat KebumenNews mendekati ibu ini setelah berorasi, Sarmiyah dan beberapa perempuan lain nyerocos mendesakkan ketidaksetujuannya terhadap penambangan semen di wilayah ini.

Ratusan warga yang berkumpul di sela kesibukan musim panen padi di desa Sikayu, menggelar aksi di zona sumber Kalisirah yang pernah ditinjau Menteri LHK; dengan membawa poster berisi berbagai tuntutan penolakan tambang.


Resistensi Tambang Semen

 PERPAG: Ketua Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) Samtilar tengah berorasi di lokasi sumber air Kalisirah, dukuh Karangkamal, Desa Sikayu [Foto: MKGS] 
______

Penolakan masyarakat dan resistensi Perpag terhadap rencana operasionalisasi tambang batuan karst di wilayah Gombong selatan memang telah disampaikan melalui berbagai kesempatan. Termasuk saat pembahasan uji Andal (Analisis Dampak Lingkungan) pt Semen Gombong di Balai Uji dan Laboratorium Lingkungan, BLH Provinsi Jawa Tengah (29/11/2015) lalu.

Perpag bersama massarakyat bahkan menggelar aksi ribuan massa di kompleks BLH dan bahkan ke kantor Gubernur Jateng waktu itu. Tetapi rupanya rencana operasionalisasi tambang pt Semen Gombong tetap bergulir dan telah memasuki ambang krussial, meskipun ada resistensi kuat dari masyarakat sekitar kawasan karst. Perihal penolakan ini juga telah disampaikan ke BPMPT (Badan Peneneman Modal dan Perijianan Terpadu) serta KLH (Kantor Lingkungan Hidup) Kabupaten Kebumen.

Dalam kaitan ini, Samtilar dan Lapiyo, ketua dan wakil ketua Perpag tak pupus menggalang solidaritas meluas. Tak kurang, pakar karstologi dan ahli lingkungan, Dr. Ko dan Emil Salim; ikut mendukung gerakan tolak tambang yang mengeksploitasi batuan karst, khususnya di Jawa.

“Kami tidak anti investasi. Tetapi jika pilihan investasi ini mengancam kerusakan lingkungan, terutama sumber air yang merupakan kebutuhan vital masyarakat luas; sampai kapan pun kami menolak”, tegas Samtilar.

“Tanah-tanah bakal areal tambang itu memang telah jadi milik pt Semen Gombong. Tetapi bukan berarti investor ini bisa semaunya memanfaatkan untuk kegiatan yang jelas bakal merusak lingkungan”, kata Lapiyo dalam orasinya.

Ditegaskan pula bahwa Perpag tak akan berhenti dalam perjuangannya. Namun, apakah rencana operasionalisasi tambang pt Semen Gombong akan dipaksakan berjalan di tengah kuatnya gelombang penolakan?
Ironi demikian juga terjadi di berbagai daerah Jawa Tengah. Dalam waktu dekat akan dipersiapkan aksi koalisi yang menyatukan gerakan penolakan itu ke istana.    
        

Kamis, 07 April 2016

Perlawanan Petani Kendal: Kronologi Konflik Lahan Antara Warga Surokonto Wetan dan PT. Perhutani Kab. Kendal, Jawa Tengah

April 7, 2016

Penyusun: Rasyid Ridha Saragih dan Kiai Nur Aziz 
Catatan Pembuka:
Kronologi ini disusun setelah dilangsungkannya dialog antara peserta Sekolah Kader Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam dan para petani penggarap lahan sengketa di desa Surokonto Wetan pada tanggal 3 dan 4 April 2016. Penyusun utama kronologi adalah Rasyid Ridha Saragih dari peserta sekolah kader FNKSDA dan Kiai Nur Aziz sebagai perwakilan petani penggarap lahan sengketa. Acuan dari kronologi konflik lahan antara warga Surokonto Wetan dan PT. Perhutani Kabupaten Kendal ini berdasarkan dokumentasi warga dan seluruh regulasi yang berkaitan dengan konflik lahan tersebut. Penyelarasan bahasa dari dokumen kronologi ini dikerjakan oleh Dwicipta.

Hingga kuartal pertama tahun 2016, kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat pemilik atau penggarap lahan, korporasi, dan aparatur pemerintahan terus meletup di berbagai daerah. Hal ini menjadi ironi tersendiri mengingatsemenjak dicanangkannya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Peraturan Agraria di Indonesia, sudah ditegaskan bahwa permasalahan agraria harus direformasi secepat mungkin dan harus berdasarkan kepentingan masyarakat itu sendiri agar mampu mensejahterakan mereka.
Diantara sekian konflik agraria ini, konflik lahan perkebunan dan pertanian di daerah Surokonto Wetan, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal, merupakan konflik lahan paling baru yang muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Konflik ini berawal dari masalah Tanah Negara yang dijadikan sebagai lahan tukar-menukar yang diterima oleh PT. Perhutani sebagai lahan pengganti kawasan hutan di Desa Surokonto Wetan, Kec. Pageruyung, Kab, Kendal, Jawa Tengah. Lahan yang menjadi objek sengketa memiliki luas sekitar kurang-lebih 127 Hektar.Hingga kini sebagian besar dari lahan tersebut merupakan lahan yang sudah digarap sebagai perkebunan dan pertanian oleh warga Surokonto Wetan semenjak tahun 1950-an.
Jauh sebelum berkuasanya kekuasaan kolonial dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lahan di Desa Surokonto Wetan yang kini disengketakan ini merupakan lahan milik nenek-moyang warga Surokonto. Beberapa perusahaan berbadan hukum sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan yang tercatat pernah memiliki hak kepemilikan tanah hingga pengelolaan lahan secara otomatis tidak berlaku sejak 1965-1966 akibat terjadinya kisruh G30S.Tanahtersebut dialihkan status kepemilikannya menjadi tanah negara. Demi mempermudah pemetaan sejarah kepemilikan atas lahan seluas 127 Hektar di Surokonto Wetan tersebut, maka perlu kiranya diterangkan melalui kronologi singkat kepemilikan atas tanah.

I
  1. Dalam catatan hukum kolonial Belanda yang masih bisa terlacak, hak kepemilikan lahan 127 Hektar di Desa Surokonto Wetan Kab. Kendal dimiliki oleh Rotterdamsche Culture Maschapij dan NV. Cultuur Maatschapij.Kedua Perusahaan tersebut berkedudukan di Rotterdam dan Amsterdam, Belanda, serta mengolah perkebunan kopi, karet randu, dan kelapasebagai tanaman budidayanya. Kepemilikan itu berlaku sejak era kolonial Pemerintah Hindia Belanda dan terus berlangsung hingga pasca-kemerdekaan Republik Indonesia.
  2. Pada tanggal 23 Desember 1952, Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) atas nama Pemerintah Republik Indonesia membeli perkebunan tersebut dari Rotterdamsche Culture Maschapij dan NV. Cultuur Maatschapij dengan Akte Jual Beli Nomor: 45 tanggal 23 Desember 1952. Bertindak selaku notaris RM Soeprapto. Dengan demikian, hingga saat ini lahan tersebut secara sah menjadi tanah Negara, dan hak miliknya tidak bisa diperjualbelikan.
  3. Pada 1956 Badan Rekonstruksi Nasional (BRN) menyerahkan pengelolaan tersebut kepada Komuved Tk. I Provinsi Jawa Tengah menjadi “Credit Bedrij”. Setelah itu, di tanggal 20 April 1956 dibentuk Badan Hukum NV. Sekecer/Wringinsari oleh pribadi-pribadi atas nama Veteran dihadapan Notaris RM. Soeprapto dengan akte Notaris Nomor. 54 tanggal 20 April 1956 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: J.A.5/40/5 tanggal 11 Juni 1956 dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juli 1956 Nomor: 172 diumumkan dalam Berita Negara tanggal 28 Desember 1956 Nomor: 104 tambahan Berita Negara Nomor: 1379.
  4. Pada 1965 NV. Sekecer/Wringinsari dinyatakan dan dituduh terlibat G30S. Akibat dari tuduhan tersebut, maka berdasarkan SK Menteri Perkebunan Nomor: 160/Men Perk/65 tanggal 17 November 1965, dilaksanakanlah instruksi kepada semua kepala inspektorat di daerah seluruh Indonesia untuk menguasai manajemen perkebunan milik swasta dan koperasi daerah yang nyata-nyata terlibat G30S/PKI. SK Menteri Perkebunan Nomor: 160/Men Perk/65 tanggal 17 November 1965 ini diperkuat oleh SK Task Force Siap Siaga Nomor: 48/TF SS/65 tanggal 26 November 1965 tentang pedoman/ketentuan untuk menguasai manajemen perkebunan milik swasta, koperasi dan daerah yang pemilik/direksi/pengurus/karyawan terlibat G30S/PKI atau menjadi anggota organisasi PKI/dibawah naungan PKI, serta membantu secara finansial/materiil/moril kepada G30S/PKI.
  5. Dengan diperkuat oleh dua Surat Keputusan tersebut, Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY mengeluarkan SK Nomor: Kep-PPD/00102/7/1966 tanggal 22 Juli 1966 tentang pembekuan dan penyitaan hak milik pengelolaan lahan NV. Sekecer/Wringinsari yang kemudian pengelolaan diserahkan kepada Komuved Jateng. Penyerahan pengelolaan kepada Komuved Jateng ini didasarkan pada SK. Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY Nomor: Kep-PPD/0032/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang Penetapan Semua Perusahaan-perusahaan swasta yang diambil langkah penertiban dikuasai oleh Komuved.
  6. Pada 11 Agustus 1966 PT. Sumurpitu Wringinsari yang merupakan perusahaan dibawah naungan Yayasan Rumpun Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro) didirikan  berdasarkan Akte Notaris RM. Soeprapto Nomor: 26 tanggal 11 Agustus 1966 dan baru disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor: J.A.5/118/3 tanggal 9 November 1970. Perusahaan ini dicatat Panitera Pengadilan Negeri Kendal Tanggal 12 November 1970 Nomor: 12/1970 dan dimuat dalam Berita Negara RI Nomor: 32 tanggal 20 April 1971.
  7. Setelah pendirian perusahaan tersebut dibawah akte notaris, Komuved Provinsi Jawa Tengah menyerahkan pengelolaan perkebunan pada tanggal 10 Juli 1967, dan pada 1972 PT. Sumurpitu Wringinsari mengajukan HGU (Hak Guna Usaha)  kepada Depdagri Cq. Agraria.Pengajuan ini dikabulkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria Nomor: SK. 16/HGU/DA72 tanggal 13 Oktober 1972. HGU ini berlaku sampai 31 Desember 1997 dengan status tanah sebagai tanah negara. PT. Sumurpitu Wringinsari memiliki hak pengelolaan bukan menguasai tanah
  8. Setelah masa habis berlakunya HGU yang dimiliki PT. Sumurpitu Wringinsari di tahun 1997, pada 1998 PT Sumurpitu Wringinsari mengajukan perpanjangan HGU dengan Nomor: Dir.K.029.a/SE/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 kepada Mendagri/BPN tentang Perpanjangan HGU PT. Sumurpitu Wringinsari. Pengajuan perpanjangan HGU ini dikabulkan berdasarkan SK Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor: SK/540.2/005/7/504/33/1999 tanggal 20 Februari 1999. HGU ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Dengan demikian, sampai kronologi ini dibuat, status kepemilikan lahan ini masih ada pada negara, bukan pada PT. Sumur Pitu Wringinsari.
  9. Pada 12 Maret 2012 telah dikeluarkan Surat Penawaran Bersama Penjualan Saham PT. Sumurpitu Wringinsari. Didalamnya diterangkan mengenai penjualan saham berupa lahan perkebunan seluas kurang-lebih 610 Ha yang dikelola PT. Sumurpitu Wringinsari di wilayah Desa Surokonto Wetan. Saham tersebut dijual dengan standar ukur berupa tanah—yang justru dalam jual-beli saham, saham dijual dengan ukuran per-lembar dengan ukuran nilai rupiah tertentu—dengan ukuran luas per-meter persegi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).Bila dikalkulasi, total harga keseluruhan menjadi Rp. 20.000,- x 610 = Rp. 122.000.000.000,-.
  10. Di kemudian waktu, saham dengan ukuran luas tanah per-meter persegi tersebut dibeli oleh PT. Semen Indonesia dengan luasan lahan sebesar 400Ha dengan harga Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah). Pada tahun 2013, tanah yang dibeli oleh PT. Semen Indonesia pada luasan 125,53 hektar telah ditunjuk sebagai lahan pengganti dalam rangka tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT. Semen Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013.
  11. Tukar-menukar lahan ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya dua regulasi tukar-menukar lahan tersebut, tanah negara yang mulanya “dibeli” oleh PT. Semen Indonesia dari PT. Sumurpitu Wringinsari tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik PT. Perhutani KPH. Kab. Kendal.
  12. Pada 21 Januari 2015, tiba-tiba pihak  PT. Perhutani KPH Kab. Kendal mengadakan sosialisasi dan ajakan kerjasama kepada para warga Desa Surokonto Wetan untuk turut bergabung dengan perusahaan sebagai mandor, pihak keamanan, dan lain-lain. Warga yang tidak tahu menahu persoalan perubahan status kepengelolaan hak guna usaha oleh PT. Sumurpitu Wringinsari ini kembali kaget ketika mengetahui bahwa ternyata status lahan garapan perkebunan warga yang merupakan tanah negara telah berubah status menjadi milik PT. Perhutani KPH Kab. Kendal yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
  13. Pada 30 Maret 2016, PT. Perhutani Kab. Kendal melakukan intimidasi terhadap warga Surokonto Wetan dengan mengadakan upacara simbolik penanaman pohon yang juga diiringi oleh 400 aparat Kepolisian, Brimob, dan TNI di Jawa Tengah. 100 personel Brimob itu kemudian mendirikan tenda dan berkemah di sekitar depan SDN 01 Surokonto Wetan sampai tanggal 2 April 2016. Bahkan di rumah Kiai Nur Aziz ditempatkan beberapa intel yang selalu mengikuti keberadaan Kiai yang mencoba menenteramkan keresahan warga Surokonto Wetan. Intimidasi terhadap warga dan petani penggarap lahan ini menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi pada beberapa warga Desa Surokonto Wetan.
II
Semenjak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda hingga tahun 1999, hak pengelolaan lahan di Desa Surokonto Wetan Kab. Kendal telah berganti beberapa kali. Namun semenjak 1952warga Desa Surokonto Wetan sudah menggarap lahan, persisnya semenjak Pemerintahan Indonesia mulai menguasai lahan seluas kurang-lebih 127 Hektar sebagai tanah negara.
Dengan status lahan perkebunan sebagai tanah negara dan hak pengelolaannya dipegang oleh NV. Sekecer/Wringinsari di tahun 1956-1965 sebelum kemudian beralih kepada PT. Sumurpitu Wringinsari dari tahun 1972-1997 dan 1998-2022, secara fakta sosial, masyarakat Desa Surokonto Wetan telah mengelola sebagian lahan perkebunan tersebut dengan berbagai perjanjian bagi hasil usaha dengan pihak perusahaan. Misalnya di tahun 1972, warga dan sesepuh Desa Surokonto Wetan pernah mengadakan perjanjian terkait penggarapan lahan kebun bersama PT. Sumurpitu Wringinsari dengan syarat bilamana ada warga Desa Surokonto Wetan yang hendak bergabung dan turut menggarap lahan perkebunan, maka warga tersebut harus ikut bergabung dengan Sekber Golkar. Selain itu, porsi pembagian hasil usaha pun turut diperjanjikan, dengan bagi hasil 1/3 untuk pihak Perusahaan, dan 2/3 untuk pihak penggarap.
Namun dalam kurun waktu dari tahun 1972 hingga tahun 2016, penggarapan lahan tanah negara oleh pihak warga Desa Surokonto Wetan  tak selamanya berjalan mulus. Pernah beberapa kali mereka mengalami kendala dan halangan. Misalnya di tahun 1970-an akhir hingga 1980-an, penggarapan lahan oleh warga pernah mengalami pemberhentian dikarenakan lahan disewakan kepada PG Cepiring yang bergerak di bidang penanaman tebu untuk produksi gula. Dengan adanya penyewaan pengolaan lahan tersebut, warga Desa Surokonto Wetan akhirnya mensiasati dengan cara bekerja borong harian di PG Cepiring.
Setelah habisnya masa kontrak PG Cepiring yang berkisar 10 tahun tersebut, warga Desa Surokonto Wetan kemudian menggarap kembali lahan bekas perusahaan tersebut dengan cara menggali tunas tebu. Penggarapan lahan ini mengalami kendala kembali dikarenakan lahan kemudian disewakan kepada  PT. Ulat Sutra dari kurun waktu 1984-1990, dan ditanami pohon murbai untuk kemudian dijadikan pakan ternak ulat sutera. Setelah habisnya masa kontrak PT. Ulat Sutera, warga desa Surokonto Wetan meminta izin untuk menggarap kembali lahan tersebut.Penggarapan berjalan sekitar 4 tahun hingga akhirnya terhenti kembali karena lahan disewa oleh PT. Kayu Manis untuk ditanami pohon tebu yang berlangsung selama belasan tahun.
Perpanjangan HGU milik PT. Sumurpitu Wringinsari di tahun 1997 merupakan awal mulanya permasalahan yang menyengsarakan warga Desa Surokonto sekarang ini. Perpanjangan tersebut tidak diiringi profesionalitas dan itikad baik dari pihak PT. Sumurpitu Wringinsari. Semenjak 1997 lahan seluas 127 Hektar tersebut tidak dikelola dengan semestinya oleh pihak PT. Sumurpitu Wringinsari. Lahan justru ditelantarkan oleh PT. Sumurpitu Wringinsari dan pengelolaannya justru dialih-sewakan pada pihak lain. Dalam rentang waktu penelantaraan (1998 hingga 2016), lahan perkebunan justru dirawat dan diberdayagunakan oleh warga Desa Surokonto Wetan.
Di tahun 2009-an, masa sewa lahan oleh PT. Kayu Manis telah habis dan lahan kembali digarap oleh warga desa Surokonto Wetan. Penggarapan kembali pada lahan perkebunan ini sempat mengalami kekisruhan dikarenakan adanya ketimpangan pengelolaan lahan kebun.Pangkal persoalannya adalah sebagian besar warga desa Surokonto Wetan tidak mendapatkan pengelolaan lahan semestinya. Hingga akhirnya, melalui jalan musyawarah dan kesepakatan masyarakat desa, lahan garapan perkebunan kemudian dibagi rata antar Kepala Keluarga dengan luas 1250 Meter persegi untuk satu Kepala Keluarga.
Dalam kekacauan tukar-guling antara PT Sumur Pitu dengan PT. Semen Indonesia, ada cacat hukum dalam hal pengelolaan yang dilaksanakan oleh PT. Sumurpitu Wringinsari. Cacat tersebut bahkan dimulai dari penelantaran lahan semenjak tahun 1998, hingga adanya jual-beli saham dengan standar ukur berupa luasan tanah per-meter persegi di tahun 2012 oleh PT. Sumurpitu Wringinsari yang kemudian dibeli oleh PT. Semen Indonesia untuk kemudian ditukarkan kepemilikan lahannya kepada PT. Perhutani KPH Kab. Kendal. Bila pun yang dialihkan oleh PT. Sumurpitu Wringinsari—yang dalam bahasa transaksinya adalah “jual beli saham”—kepada PT. Semen Indonesia adalah Hak Guna Usaha dalam artian sebenarnya, apakah PT. Semen Indonesia memenuhi syarat sebagai perusahaan yang dapat memiliki Hak Guna Usaha?
Bila menilik pada UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Peraturan Umum Agraria pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan”. Selain itu pada PP No. 40 tahun 1996 tentang peraturan mengenai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa HGU dapat beralih dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan perwarisan haruslah didaftarkan kembali sesuai UUPA pasal 33 ayat (1), ayat (2). Tidak boleh meninggalkan pasal 28 ayat (1) sebagai syarat utama pemohon HGU. PP No. 40 tahun 1996 pada pasal 14 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa HGU hanya diberikan untuk perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan. Disinilah warga Surokonto Wetan bisa bertanya: Apakah PT. Semen Indonesia termasuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan?  Hingga sejauh ini, PT. Semen Indonesia tidak pernah bergerak di bidang-bidang tersebut. Dengan adanya cacat hukum pada “transaksi jual-beli” saham dari PT. Sumurpitu Wringinsari kepada PT. Semen Indonesia, maka sesungguhnya telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Sumurpitu Wringinsari selaku pemegang Hak Guna Usaha pada lahan seluas 127 Ha.
Perbuatan melawan hukum ini bisa dilihat bagaimana transaksi PT. Sumurpitu Wringinsari tidak didasari oleh PP No. 40 tahun 1996. Menurut PP No. 40 tahun 1996, HGU hanya bisa dialihkan pengelolaannya kepada perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Selain itu, bila pun yang dimaksudkan dalam “transaksi jual beli saham” yang dilakukan oleh PT. Sumurpitu Wringinsari di tahun 2012 diartikan sebagai jual beli hak milik lahan, maka dengan jelas tindakan tersebut juga melawan hukum, karena HGU atas lahan 127 Ha yang dimiliki PT. Sumurpitu Wringinsari berdiri diatas tanah negara yang hak miliknya tidak bisa diperjualbelikan.
Dengan adanya cacat hukum pada transaksi “jual beli saham berupa ukuran luasan tanah per-meter persegi” yang dilakukan PT. Sumurpitu Wringinsari kepada PT. Semen Indonesia, maka kepemilikan PT. Semen Indonesia di tahun 2013 atas lahan 127 Ha tersebut tidak bisa dikatakan sah. Kepemilikan lahan yang tidak sah ini kemudian juga berimplikasi pada cacat hukum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 yang menunjuk lahan seluas 127 Ha tersebut ditunjuk-dijadikan lahan objek tukar-menukar kepada PT. Perhutani Kab. Kendal, yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, PT. Perhutani Kab. Kendal kemudian melakukan penanaman papan informasi mengenai kepemilikan lahan di beberapa titik areal lahan perkebunan. Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut di kemudian hari dijadikan dasar hukum untuk menjerat beberapa warga yang menggarap lahan dengan tuduhan pembalakan liar. Tuduhan ini didasarkan bahwa sebagian warga melakukan penanaman dan pengrusakan lahan yang diduduki oleh PT. Perhutani. Tuduhan ini tidak didasari dengan bukti yang jelas karena sebelumnya PT. Perhutani belum pernah menanam pohon di areal perkebunan. Areal perkebunan justru telah ditanami oleh warga semenjak 1952, yang dengannya tuduhan ini justru menafikan fakta sosial yang ada di masyarakat.
Selain tuduhan pembalakan liar, beberapa warga tersebut juga dikriminalisasikan oleh Polres Kab. Kendal dengan tuduhan merencanakan permufakatan jahat. Selain tidak didasari bukti yang jelas, tuduhan ini juga melawan hak asasi manusia dan demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia. []

http://www.daulathijau.org/?p=751

Sabtu, 02 April 2016

Kawasan Kars Cibinong – Puluhan Tahun “Berdiam Diri” Dalam Gemuruh Alat Berat Dan Mesin-Mesin Industri Ekstraktif


Survey dan inventarisasi sebaran mulut gua, mata air dan ponor yang dilakukan kali ini memusatkan konsentrasi pada blank spotdi area kars Cibinong. Tim yang dimotori oleh Indonesian Speleological Society dengan melibatkan kawan-kawan Penggiat Speleologi di sekitar Jakarta dan Bogor, selain bertujuan untuk memetakan potensi kars juga bertujuan untuk memetakan konflik yang ada di masyarakat terkait keberdampingan masyarakat lokal dengan industri ekstraktif pertambangan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.


INVENTARISASI SEBARAN MULUT GUA

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari 2 malam pada 6 s/d 8 Februari 2016, tim gabungan penggiat caving dan speleologi Jakarta dan Bogor yang terdiri dari: Adhy Irawan (Gempor), Ayuni Wulandari (Cen-cen), Yudha Budiman (Dasoy), Syahrul Romadhon, Tiara E. Ardi, M. Iqbal Willyanto (Bimbim), Suhandi Rahayu (Bandot), Agra Nur Arama (Bagong), Aris Julyanto (Ampun) dan Tepus berhasil menginventaris sebanyak 34 sebaran mulut gua, 3 mata air dan 2 ponor di dua Dukuh CIbuntu dan Cioray, Desa Leuwikaret, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

i. Melakukan verifikasi data awal yang berupa 24 titik koordinat sebaran mulut gua yang terdiri dari:
a. 9 data koordinat mulut gua MAPA Gunadarma (2008-2012);
b. 10 data koordinat mulut gua PALAWA UNPAD (2014);
c. 5data koordinat mulut gua KPA Linggih ALAM;

ii. Memverifikasi keberadaan 4 (empat)mulut gua baru, diantaranya:
a. Gua Cimareme;
b. Gua Cidangdeung;
c. Gua Citepus; dan
d. Gua N;

iii. Melakukan pencatatanberdasarkan keterangan warga setempat mengenai keberadaan mulut gua baru, dimana titik-titik koordinat mulut gua tersebut belum terverifikasi dan di data keberadaannya. Diantaranya:
a. Gua Kobak;
b. Gua N2;
c. Gua Cipisang 1;
d. Gua Cipisang 2;
e. Gua Sijengkol;dan
f. Gua Jenjeng;

Sebaran gua di sekitar tambang semen kawasan Karst Cibinong. (Tim Survei)

Sebaran gua di sekitar tambang semen kawasan Karst Cibinong. (Tim Survei)
Selain di dukuh Cibuntu dan Cioray, sebaran mulut gua juga berada di desa Lulut, Desa Tajur dan dukuh Siangin yang juga berada di kars Cibinong. Pada sebaran 13 mulut gua di lokasi ini, lokasi mulut gua Gajah hanya berjarak 18.04 meter dari lokasi industri ekstraktif pertambangan batu kapur.


IDENTIFIKASI FAUNA EKSOKARS

Selama proses pendataan mulut gua berlangsung, tim survey dan pendataan juga melakukan pencatatan terhadap temuan satwa yang berupa kelelawar dan atau burung sriti baik yang terlihat masuk maupun keluar dari mulut gua. Dari 28 mulut gua, keberadaan kelelawar terlihat hanya pada Gua Cigepeng dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 5-10 ekor. Perkiraan jumlah populasi ini berdasarkan pada jumlah kelelawar yang terlihat berterbangan pada mulut lorong horizontal Gua Cigepeng. Sedangkan pada survey sebelumnya yang dilakukan pada Mei 2014 oleh MAPA Gunadarma dan KPA Linggih Alam, populasi kelelawar juga terlihat di dalam gua Cicau. Namun, pada saat pendataan kali ini, tim hanya melakukan verifikasi dan plotting ulang titik koordinat Cicau tanpa melakukan eksplorasi kadalam gua tersebut.

Selain kelelawar, tim survey juga mencatat keberadaan populasi burung sriti yang terbang keluar mulut gua. Populasi burung sriti saat pendataan berlangsung hanya terlihat di 2 mulut gua yaitu Gua Cimareme dan Gua Cikaret 2 dimana pada kedua mulut gua tersebut terlihat tidak lebih dari seekor burung sriti terbang keluar dari mulut gua.

Selama perjalanan menuju mulut Gua Singembeng, terhampar ratusan meter sawah yang dipenuhi populasi ulat hama padi. Dengan metode sample populasi, setidaknya terdapat 30 ekor hama ulat padi pada area sawah seluas 1 (satu) meter persegi. Dari data ini, tim memperkirakan telah terjadi migrasi populasi satwa pemangsa seperti burung dan kelelawar pemakan serangga pada daerah sekitar yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan di kawasan kars ini.

Selain satwa arboreal, tim juga menemukan satwa terrestrial berupa ular yang diduga merupakan jenis Bandotan Macan (Ptyas mucosa) dengan diameter kepala 2 cm dan panjang sekitar 30cm yang diketemukan oleh tim dalam kondisi mati. . Lokasi temuan satwa ini yaitu di atas serasah dengan jarak sekitar 1-2 meter di depan mulut gua (entrace) Cikaret 1, dengan kondisi lokasi sekitar entrance yang dipenuhi vegetasi rumpun bambu. Ular ini ditemukan secara tidak sengaja tepat dibawah salah satu anggota tim yang duduk dan melakukan pencatatan data survey.


INVENTARISASI POTENSI HIDROLOGI

Selain melakukan pendataan sebaran mulut gua, pada kesempatan survey dan pendataan kali ini, tim juga berhasil melakukan identifikasi titik mata air dan sumur diantaranya:

i. Mata air Cibuntu Hulu

Mata air cibuntu hulu merupakan sumber mata air utama bagi warga dukuh Cibuntu, desa Leuwikaret Kec.Klapanunggal.Dengan debit yang relatif stabil sepanjang tahun, tidak kurang dari 37 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 2 wilayah RUkun Tetangga di dukuh Cibuntu menggantungkan hidupnya pada mata air ini untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, minum maupun mencuci.

Pada mata air ini dapat dijumpai pipa-pipa air sisa pengeboran sample batu gamping milik PT Indocement yang dimanfaatkan warga untuk mendistribusikan air ke Masjid dan beberapa rumah warga.Tidak sedikit juga warga yang mengambil air dari mata air ini dengan mengangkut 1 – 2 ember secara berkali-kali untuk memenuhi bak penampungan di rumah mereka.

ii. Mata air Cibuntu Hilir 1-2

Berbeda dengan mata air cibuntu hulu, mata air cibuntu hilir 1 -2 memiliki debit air yang relative kecil dengan jarak antar mata air Cibuntu Hilir 1 dengan mata air Cibuntu Hilir 2 berkisar antara 1 – 2 meter.

iii. Sumur Pak Mudin

Sumur ini terletak persis disebelah rumah warga yang biasa mengantar kami ketitik mulut gua. Sumur ini merupakan sumur resapan dengan kedalaman +- 8 meter dan tinggi permukaan saat survey sekitar 6 meter. Pada musim kemarau panjang, sumur ini menjadi alternative sekurang-kurangnya 8 KK yang berada disekitar sumur untuk memenuhi kebutuhan air mereka.Selain karena jaraknya yang lebih dekat, permukaan yang landai ke pemukiman juga menjadi pilihan warga untuk mengambil air di sumur ini.

iv. Sinkhole Singembeng

Pada lokasi survey dan pendataan, tepatnya 10-20 meter dari titik entrance gua Singembeng, tim mengidentifikasi keberadaan sinkhole Singembeng. Sinkhole ini merupakan tempat masuknya 2 aliran air kedalam permukaan tanah pada daerah cerukan.Vegetasi disekitar sinkhole dipadati oleh rumpun bambu dan semak belukar dimana terlihat jelas perbedaan vegetasi pada area sinkhole dan area sekitarnya.

v. Mata air disepanjang Jalan desa Kp.Siangin – Kp.Cibuntu

Disepanjang jalan desamenuju sekretariat KPA Linggih Alam, tim juga melakukan pendataan terhadap temuan mata air, jalur air dan potensi hidrologi lainnya. Namun, dikarenakan kendala waktu membuat pendataan ini terbatas pada menandakan titik koordinat dengan menggunakan peralatan GPS pada potensi hidrologi yang ditemukan berupa 24 titik koordinat yang terdiri dari aliran air permanen dan musiman, ponor serta spring/mata air.


KAWASAN KARS CIBINONG, POTENSI, TANTANGAN DAN ANCAMAN

Seperti hal nya kawasan Kars di daerah lain, kawasan kars Cibinong juga di yakini memiliki potensi yang cukup besar. Hanya saja, masih memerlukan pendataan dan penelitian lebih dalam untuk dapat menguak potensi yang saat ini dirasa masih tersembunyi.Kurangnya aktifitas penelusuran gua yang lebih mengarahke sisi keilmuan (Speleologi) menjadi kendala utama dalam melakukan penelitian di bidang Speleologi ini. Keterbatasan sumber daya manusia di Jakarta dan sekitarnya yang memiliki keahlian khusus dibidang Geologi, hidrologi maupun bidang kelimuan speleogenesis lainnya disamping kemampuan penulusan gua yang dimiliki.

Dengan Semangat yang di miliki, kendala tersebut tidak serta merta melemahkan langkah kawan-kawan penggiat caving dan speleologi di Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan inventarisasi dan pendataan potensi kars Cibinong. Kendala tersebut selama ini di siasati dengan sharing, diskusi maupun berbagi literatur dan catatan perjalanan dari kawan-kawan lain di daerah yang sudah terlebih dahulu melakukan inventarisasi ini di daerah masing-masing. Survei dan pendataan yang dilakukan pada Februari 2016 ini, mungkin dapat dibilang sebagai langkah awal berupa survey dan pendataan terpadu eksokars kawasan kars Cibinong.

Kawasan kars Cibinong tercatat memiliki luas area tidak kurang dari 65.000 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, diantaranya: Kec. Klapanunggal, Kec. CIleungsi, Kec. Gunung Puteri dan Kec. Jonggol.Area yang cukup luas dengan banyaknya lokasi yang belum terjamah oleh penelitian speleologi. Infrastruktur jalan serta akomodasi yang belum memadai juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan pendataan dan penelitian di lokasi ini.Tim pendataan yang mengunjungi kampung cibuntu awal februari kemarin, mencatat membutuhkan waktu selama kurang lebih 3-4 jam berjalan kaki untuk mencapai desa Cibuntu tanpa membawa peralatan penelusuran.

Sebagaimana dilansir pada media online possore.com (04/02/2014), Sebagian besar kawasan Karst Tajur berada di bawah pengelolaan perusahaan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk dan PT Semen Cibinong yang bergerak di bidang pertambangan kapur, karena wilayah itu mengandung kapur yang dijadikan bahan baku semen. Aktivitas penambangan sudah memakan sebagian dari lahan perbukitan Karst, kemungkinan besar setiap tahun area penambangan terus diperluas dan dampaknya akan merusak kehidupan perbukitan Karst Tajur.

Area pertambangan di kawasan kars Cibinong yang pada 2012 masih berlokasi di Kp. Siangin dan Kp. Lulut Desa Leuwikaret, saat ini sudah melakukan perluasan ke arah timur memasuki Kp. Cioray dan Cibuntu. Tentunya hal ini akan berdampak besar pada terjadinya kerusakan sumber air bawah tanah atau habitat fauna gua seperti: kelelawar, walet, beragam serangga dan juga satwa-satwa bertubuh transparan (tak berpigmen) akan hilang seiring rusaknya kawasan ini.Untuk itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak baik itu penggiat speleologi, pemerintah, pihak swasta dan masyarakat lokal untuk saling bersinergi melakukan pendataan dan inventarisasi akan potensi serta pentingnya peran kawasan kars terhadap tatanan masyarakat baik di lingkungan kars iru sendiri maupun kawasan disekitarnya.

“Inventarisasi yang saat ini kawan-kawan jakarta lakukan, seperti berkejar-kejaran dengan exploitasi industri tambang yang sudah ada disana sejak puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, mari bersama, berkarya dan bermakna untuk mewujudkan kelestarian kars Cibinong serta pembangunan desa yang berkesinambungan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan bersinergi bersama, tentunya segala tantangan dan hambatan dapat lebih ringan kita emban serta potensi kars Cibinong yang selama ini tersembunyi dibalik “alat-alat berat pertambangan” dapat segera terungkap.”


KESIMPULAN

Ancaman kelestarian ekosistem karst bukan lagi hanya sekedar wacana dan berita lalu yang hanya sekedar menjadi topik perbincangan hangat. Ancaman kelestarian ekosistem karst sekarang sudah menjadi ancaman yang nyata dan massif, yang dilakukan oleh industri-industri ekstraktif yang menggunakan batuan gamping sebagai bahan baku utamanya, terutama pabrik semen.

Polemik mengenai penambangan karst oleh pabrik semen belakangan mulai terangkat lagi akibat kasus rencana pembangunan pabrik semen PT.Semen Gombong di Karst Gombong, Jawa Tengah (Indonesian Speleological Society 2016). Sebelumnya di Jawa Tengah, masyarakat Pegunungan Kendeng baru saja memenangkan sidang gugatan warga terhadap PT.SMS yang merupakan anak perusahaan PT.Indocement Tbk yang juga berencana melakukan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati (Apriando 2015; Susanto 2015).

Seakan tidak ada habisnya, baru-baru ini di Sukabumi, Jawa Barat pun, mulai terlihat gerakan warga Sirnaresmi yang menolak keberadaan PT.Semen Jawa yang merupakan hasil dari kebijakan ekonomi pemerintah melalui proyek nasional MP3EI (Walhi 2016; Walhi Jawa Barat 2015).

Di bagian lain Jawa Barat, yaitu di Karst Cibinong, ancaman kelestarian karst juga sedang berlangsung akibat keberadaan 2 pabrik semen yang telah berdiri sejak 2002-2003 Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pertambangan, yaitu PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk dan PT. Semen Cibinong (sekarang berganti nama menjadi PT. Holcim (Wibisono 2006)). Berdasarkan RTRW Kabupaten Bogor (Perda 19/2008), Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Citeureup masuk ke dalam kawasan pertambangan Bahan Galian C, beberapa diantaranya yaitu batu kapur, kalsit dan dolomit (PP 27/1980).

Berbeda dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim di Kampung Cibuntu dan Kampung Cioray, ekosistem karst cibinong memiliki peranan yang penting bagi pemenuhan kebutuhan dan merupakan sumber penghidupan (livelihood) bagi warga 2 desa ini. Keberadaan pabrik semen di Ekosistem Karst Cibinong, terutama di Kecamatan Klapanunggal, sebenarnya bertentangan dengan RTRW Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa Kecamatan Klapanunggal merupakan kawasan resapan air sehingga menjadikan Kecamatan Klapanunggal masuk ke dalam kategori kawasan lindung berdasarkan Paragraf 2 BAB IV dalam RTRW Kabupaten Bogor. Hal ini tentu saja bertabrakan dengan Pasal 36 di dalam RTRW yang mengatur Kecamatan Klapanunggal sebagai kawasan pertambangan, dimana pengaturan ini menyalahi nilai penting dari kawasan resapan air. Sementara di Pasal 52 ayat 7e sendiri rencana pengelolaan budidaya pertambangan harus mempertimbangkan kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Pentingnya kawasan resapan air di Kecamatan Klapanunggal ini juga dituangkan dalam rencana pola ruang wilayah di dalam RTRW yang menyebutkan bahwa Kecamatan Klapanunggal akan dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya di luar kawasan hutan yang sebagian besar berupa kawasan pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan tanaman tahunan).
 
Dalam banyak kasus rencana pembangunan pabrik semen, seringkali izin lingkungan menjadi perdebatan utama dalam persidangan. Data-data temuan yang dimasukan dalam dokumen Amdal perusahaan seringkali berbeda dari pengetahuan dan temuan masyarakat lokal, seperti kasus di Pegunungan Kendeng (Kompas 2015). Tentunya data-data dalam dokumen Amdal ini disusun oleh tim penyusun dokumen Amdal yang diajukan oleh calon pendiri pabrik, sehingga data-datanya pun bisa saja sudah dipelintir atau disembunyikan sebagian sesuai kebutuhan perusahaan. Hal inilah yang membuat masyarakat terkadang tidak dapat berkutik melawan perusahaan, karena tanpa adanya data dan informasi mengenai lokasi yang menjadi target perusahaan, masyarakat tidak dapat menyanggah dan membuktikan kebenarannya.Sehingga keberadaan data dan informasi mengenai suatu ekosistem karst menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat secara luas, sebagai upaya pencegahan untuk ancaman di masa depan.

Pengumpulan data dan informasi mengenai kawasan karst biasanya dilakukan oleh para pegiat-pegiat karst dan penelusur gua yang biasanya berasal dari kelompok-kelompok pecinta alam atau kelompok-kelompok caving, seperti juga survey yang dilakukan dalam kegiatan ini. Para pegiat speleologi memegang peranan penting dalam kelestarian ekosistem karst karena tidak bisa dipungkiri bahwa karst merupakan lahan bermain mereka. Namun harus diingat bahwa speleologi, gua, atau kawasan karst bukan hanya taman bermain milik mereka saja, melainkan juga relung hidup bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Sehingga ini menjadi tantangan bagi para pegiat-pegiat karst dan penelusur gua untuk melawan ego diri dalam melakukan kegiatan hanya untuk kesenangan pribadi. Terlebih, maraknya rencana pembangunan pabrik semen belakangan merupakan tantangan bagi para pegiat-pegiat karst dan penelusur guauntuk saling berlomba adu cepat dalam pengumpulan. Kebutuhan akan data dan informasi mengenai kawasan karst dinilai sangat penting karena dapat menjadi senjata dan tameng bagi masyarakat di sekitar kawasan karst, walaupun data tersebut adalah pisau bermata dua.

Referensi
  • Apriando, T. 2015. Gugat Izin Lingkungan Tambang Semen, Warga Kendeng Menang. Mongabay. Online: (http://www.mongabay.co.id/2015/11/18/gugat-izin-lingkungan-tambang-semen-warga-kendeng-menang/)
  • Bupati Bogor. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.
  • Indonesian Speleological Society. 2016. Tinjauan Ancaman Kelangsungan dan Daya Dukung Ekosistem Esensial Karst Gombong. Jawa Barat: ISS
  • Kompas. 2015. Warga Kendeng Tagih Janji. Kompas, 10 Maret 2014 hlm. 14
  • Presiden Republik Indonesia. 1980. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Diunggah dari (http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_27_80.htm)
  • Susanto, A.2015. Hakim mengabulkan gugatan warga Kendeng. Rappler. Online: (http://www.rappler.com/indonesia/113093-ptun-semarang-keputusan-pabrik-semen-kendeng)
  • Walhi.2015. Industri Tambang Ancaman Kawasan Ekosistem Karst. Online: (http://www.walhi.or.id/industri-tambang-ancaman-kawasan-ekosistem-karst.html)
  • Walhi Jawa Barat. 2015. Pemda Sukabumi dan PT Semen Jawa (SCG) Abaikan Keluhan Warga Terdampak!. Online: (http://www.walhijabar.org/2015/05/04/pemda-sukabumi-dan-pt-semen-jawa-scg-abaikan-keluhan-warga-terdampak/)
  • Wibisono, A. 2006. Semen Cibinong Berubah Jadi Holcim. Detik Finance. Online: (http://finance.detik.com/read/2006/01/04/170816/512570/6/semen-cibinong-berubah-jadi-holcim-indonesia)