Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Rabu, 16 Maret 2016

Petani Jambi Minta Gubernur Nyatakan ‘Darurat Agraria’

16 Maret 2016 | 17:00


Sedikitnya 700-an petani Jambi dari empat Kabupaten, yakni Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur, mendatangi kantor Gubernur Jambi, Rabu (16/3/2016).

Para petani yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) ini meminta Gubernur Jambi yang baru, Zumi Zola, untuk segera menyatakan keadaan “darurat agraria” di Provinsi Jambi.

“Di Jambi ini ada banyak sekali konflik agraria yang melibatkan petani dengan perusahaan. Bahkan sebagian konflik itu sudah ada yang berpuluh tahun,” kata koordinator aksi, Joko Supriadinata, kepada berdikarionline.com di sela-sela aksi.

Joko mengungkapkan, konflik agraria telah menyebabkan petani kehilangan aksesnya terhadap tanah. Akibatnya, selama konflik itu tidak terlesaikan, nasib petani pun akan terkatung-katung tidak jelas.
Karena itu, kata Joko, dengan menyatakan “darurat agraria”, pemerintah Provinsi hingga Kabupaten bisa menjadikan penyelesaian konflik agraria ini sebagai salah satu prioritas kerja.

Selain itu, para petani mendesak Gubernur Zumi Zola segera membentuk Komite Penyelesaian Konflik Agraria yang bekerja berdasarkan amanat pasal 33 UUD 1945.

“Komite ini harus melibatkan pemerintah, lembaga atau badan yang terkait dengan agraria, serta organisasi-organisasi petani dan masyarakat adat. Dan Komite ini dipimpin langsung oleh Gubernur,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, para petani juga mendesak Gubernur untuk memperjuangkan pengembalian tanah ulayat milik Suku Anak Dalam (SAD) 113 seluas 3550 ha yang dirampas oleh PT Asiatic Persada.

Selain menggelar orasi-orasi, perwakilan petani diterima untuk berdialog dengan Asisten I Setda Provinsi Jambi, Kailani, SH, M.Hum. Pihak Asisten I berjanji akan menyampaikan tuntuan petani langsung ke Gubernur.

Usai menggelar aksi di kantor Gubernur, para petani kembali ke Pendopo kantor Gubernur. Ratusan petani ini akan menginap di Pendopo tersebut.

Besok pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, petani akan menggelar konferensi pers dan memulai aksi jalan kaki menuju Ibukota Republik Indonesia, Jakarta.
Rencananya, keberangkatan para petani ini secara seremonial akan dilepas langsung oleh Gubernur Jambi Zumi Zola.

Muhammad Idris

http://www.berdikarionline.com/petani-jambi-minta-gubernur-nyatakan-darurat-agraria/

[Press-Release] Warga Rembang Gugat Kesaksian Palsu Camat Gunem

Pers Rilis:

Warga Rembang mendatang Polda Jateng guna melaporkan kesaksian palsu Camat Gunem terkait gugatan pt. Semen Indonesia. [Foto: Jk.Priyanto-JMPPK]

Rembang - Warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Joko Prianto pada Rabu, 16 Maret 2016 melaporkan camat Gunem, Teguh Gunawarman ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas keterangannya yang dianggap palsu dan bohong ketika sidang kesaksian gugatan ijin lingkungan warga Rembang terhadap PT. Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Selain camat Gunem, warga atas nama Dwi Joko Supriyanto yang juga kepala sekolah SD N di Desa Tegaldowo juga ikut dilaporkan. Menurut Joko Prianto, keduanya memberikan kesaksian palsu pada persidangan tanggal 26 februari 2015 dan tanggal 5 maret 2015 dalam perkara No. 064/G/2014/PTUN SMG di pengadilan PTUN semarang dengan mengatakan bahwa Joko Prianto yang merupakan salah satu penggugat dalam Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN Smg datang pada acara silaturohmi yang diadakan Pemda rembang di balai Desa Tegaldowo 22 juni 2013. 

Padahal Joko Prianto sendiri menampik kesaksian tersebut, namun Majelis Hakim justru menjadikan keterangan Camat Gunem Teguh Gunawarman dan Kepala Sekolah SDN Desa Tegaldowo Dwi Joko Supriyanto untuk dijadikan pertimbangan dalam putusannya sehingga Majelis Hakim memutuskan tidak menerima gugatan warga Rembang, dampak dari putusan gugatan yang tidak mendasar itu menentukan nasib anak cucu para petani Rembang kedepan karena pembangunan pabrik semen di Rembang yang prosesnya tidak bermartabat itu membuat dampak negatif lingkungan dan sosial di daerah sekitar pembangunan pabrik semen.

"Pada kenyataanya saya tidak datang dan tidak mengetahui acara tersebut," kata Joko Prianto.

Lanjutnya, untuk membutikan keterangan keduanya saya akan membawakan bukti valid yang nantinya akan disampaikan kepada pihak kepolisian.

"Bukti baru ini sangat jelas membuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 064/G/2014/PTUN SMG didasarkan pada keterangan saksi yang palsu ini yang mengakibatkan hakim mmberikan putusan yg lemah berdasarkan keterangan palsu saksi tersebut.

Harapan besar Joko Prianto, agar pihak kepolisian bisa menindak cepat dan tegas terhadap kesaksian palsu camat Gunem dan Dwi joko supriyanto, kesaksian keduanya bukan hanya melanggar sumpah saksi yang telah diambil pengadilan saja tapi juga melecehkan pengadilan. Kami masih yakin polisi baik dan jujur itu ada dan laporan kami ini bisa segera di proses.
Joko Priyanto JMPPK Rembang

Selasa, 15 Maret 2016

Pemerintah akan pangkas izin hambat investasi

Pewarta:

Seskab Pramono Anung (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
____
"Ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta kepada Bapak Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga menteri terkait mengenai izin-izin yang akan dihilangkan, diantaranya adalah izin gangguan atau HO, izin tempat usaha, dan izin prinsip bagi usaha m.."
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memangkas sejumlah izin di tingkat daerah dan pusat yang dinilai menghambat pembangunan iklim investasi dan bisnis di Tanah Air.

"Ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta kepada Bapak Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga menteri terkait mengenai izin-izin yang akan dihilangkan, diantaranya adalah izin gangguan atau HO, izin tempat usaha, dan izin prinsip bagi usaha menengah kecil," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden pada Selasa sore.

Menurut Pramono, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih membutuhkan kemudahan perizinan untuk menarik investasi ke Indonesia.

Selain itu, pemerintah akan mengkaji penerbitan izin lingkungan hidup melalui analisis dampak lingkungan (amdal) apakah masih diperlukan atau tidak.

Pramono menjelaskan pemerintah akan menerbitkan peraturan yang mencakup seluruh izin tersebut.

"Mudah-mudahan minggu depan bapak Menko Perekonomian (Darmin Nasution) akan menyampaikan dalam rapat paripurna," kata Pramono.


Peran Kemdagri

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan institusinya akan melaksanakan koordinasi untuk pemangkasan sejumlah izin tersebut mulai dari pemerintahan terkecil di tingkat desa.

"Ya yang menghambat investasi, yang menghambat perizinan, yang terlalu birokratis, yang merugikan kepentingan masyarakat kecil menengah ke bawah dan sebagainya itu akan kami pangkas sebagaimana arahan Presiden," tegas Tjahjo.

Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas mengenai harmonisasi regulasi antara lain izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin gangguan.

Menteri yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pupera Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

Lily Rusna Fajriah

Jokowi berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin Amdal secara individu. Foto: Dok/Sindo
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎bagi perusahaan yang berada di kawasan industri dan kawasan tersebut telah memiliki Amdal kawasan maka pengurusan Amdal individual perusahaan tidak dibutuhkan lagi. Perusahaan hanya berkewajiban memberikan rencana pengelolaan rinci kepada pemilik kawasan sebagai penanggung jawab.

"‎Kalau kawasan industri itu sudah punya Amdal kawasan, maka terhadap individu perusahaan di dalam kawasan industri atau istilahnya tenant (penggunanya)‎ itu dia bukan pakai izin lingkungan atau Amdal lagi. Tetapi pakainya rencana pengelolaan rinci dan pemantauan rinci saja yang menjadi tanggung jawab pemilik kawasan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Pada dasarnya, lanjut Siti, sejak dulu aturan dalam proses perizinan di kawasan industri tidak membutuhkan Amdal secara individual. Namun, pada 2011 aturan‎ tersebut diubah sehingga selain pemilik kawasan industri, perusahaan wajib menyertakan Amdal individual untuk bisa memulai usahanya tersebut.

Karena itu, pemerintah pun berencana mengembalikan aturan tersebut seperti yang ada sebelum 2011. "‎Makanya diubah lagi aturannya, kita mau kembali ke yang dulu dan memang sebetulnya betul. Jadi memang kalau ada amdal kawasan, izin lingkungan harusnya sudah," imbuhnya.

Siti memberikan catatan, perusahaan secara individual tetap memiliki kewajiban menyusun surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang kemudian diberikan kepada pemilik kawasan. Menurutnya, aturan tersebut akan membuat pemilik kawasan juga lebih bertanggung jawab atas kawasan industri yang dimilikinya.

"‎Memang bagus juga pola seperti itu, supaya pemilik kawasan ini jangan cuma jadi jual kavling. Kalau kayak gini kan dia jadi bertanggung jawab, dia mengikuti pernyataan registrasi yang diberikan tenant kepada dia. Dia ikut kontrol, kalau ada apa-apa dia ikut tanggung jawab ke pemerintah. Gitu. Jadi ini sebetulnya memang lebih ideal dalam rangka mengaktualisasikan izin itu apa," tandasnya.

(dmd)
http://ekbis.sindonews.com/read/1093165/34/pemerintah-beri-keringanan-amdal-perusahaan-di-kawasan-industri-1458039020

Senin, 14 Maret 2016

Pengumuman Semen Grobogan


PENGUMUMAN
Nomor 660.1/203/BLH.II/2016
Tentang 
PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN BATU GAMPING DAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PT SEMEN GROBOGAN

Berdasarkan Pasal 44 dan 45 Peraturan Pemerintahan RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri LH RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dengan ini diumumkan Permohonan Perubahan Izin Lingkungan sebagai berikut :

1. Nama Pemrakarsa : PT SEMEN GROBOGAN
2. Alamat Pemrakarsa : Kompleks Puri Anjasmoro Blok N5 No 16 Semarang
3. Jenis Usaha : Industri Semen yang dibuat melalui produksi klinker
4. Lokasi
   a. Pabrik Semen : Desa Sugihmanik dan Desa Kaliweang Kecamatan Tanggungharjo Kab Grobogan
   b. Penambangan Batugamping : Desa Tanggungharjo (Blok Mas Kumambang), Desa Sugihmanik, Desa Kaliwenang, Desa Mrisi dan Desa Kapung (blok Watu    Dukun) Kecamatan Tanggungharjo dan Desa Temurejo, Desa Putatnganten, Desa Termas, Desa Dempel, Desa Ketro (Blok Candragen) Kecamatan Karangrayung
Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas Pengumuman paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan melalui
1. Wakil masyarakat yang terkena dampak yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah
2. Pemrakarsa
   Kantor Lokasi Desa Sugihmanik Kec Tanggungharjo Kab Grobogan
3. Badan Lingkungan Hidup Kab Grobogan
   Jl Dr Sutomo No 8 Purwodadi Telp (0292) 421193 Email : blh@grobogan.go.id
4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
   Jl Setiabudi Komplek Diklat Provinsi Jawa Tengah Srondol, Semarang
   Telp (024) 7478812/7475453 Email : amdal.jateng@yahoo.com
 
http://blh.grobogan.go.id/info-lh/berita/33-pengumuman-semen-grobogan

Sabtu, 12 Maret 2016

Belajar dari Tragedi Nuklir Fukushima, Jerman Beralih ke Kincir Angin

Sabtu, 12 Maret 2016 | 23:17 WIB
 
Pembangkit listrik tenaga angin

BERLIN, KOMPAS.com – Jerman, negara berekonomi kuat di Eropa, saat ini mulai beralih ke penggunaan energi kincir angin. Lima tahun setelah bencana kebocoran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushina, Jepang, Jerman mengambil sikap tegas untuk mulai menghentikaan penggunaan tenaga nuklir dan beralih ke energi terbarukan.

Belum lama ini di Berlin, ibu kota Jerman, ada diskusi tentang penghentian penggunaan energi nuklir. Hadir antara lain  mantan menteri lingkungan dari Partai Kristen Demokrat (CDU), seorang wakil dunia ekonomi dan seorang aktivis lingkungan. Mereka merundingkan penggunaan pembangkit energi kincir angin, meski kadang  juga membicarakan energi nuklir.

Jerman mulai memikirkan masa depannya yang go green. Menurut Deutche Welle (www.DW.com), hanya tinggal delapan instalasi PLTN berfungsi di Jerman dari hampir 20 lokasi. Dalam enam tahun ke depan, delapan lainnya akan berhenti beroperasi. Tidak ada kontroversi lagi di parlemen, tidak ada lagi debat besar di masyarakat.

Secara mengejutkan Kanselir Angela Merkel mengumumkan penghentian penggunaan energi nuklir setelah peristiwa Fukushima. Padahal baru beberapa waktu sebelumnya ia memutuskan untuk memperpanjang masa penggunaan reaktor. Partainya sendiri, CDU tidak diminta pendapatnya. Politisi CDU masih banyak yang marah dengan Merkel karena hal itu.

Setelah bencana Fukushima, penggunaan energi alternatif sangat digiatkan. Sekarangpun sepertiga kapasitas listrik di Jerman berasal dari sumber energi terbarukan. Saluran listrik baru dibangun di seluruh negeri, listrik yang dihasilkan dari taman pembangkit energi angin di pantai utara dialirkan ke Jerman selatan yang kaya industri.

Subsidi tarif listrik tenaga angin dan matahari meningkatkan harga listrik, dan rakyat marah. Namun, kurang besar untuk bisa menghentikan proyek. Orang yang pesimis mengungkap kemungkinan kurangnya pasokan. Faktanya, tidak ada negara lain yang lebih terjamin pasokan listriknya dibanding Jerman.


Berubah total

Di luar Jerman, pandangan berbeda. Di banyak negara, Fukushima dianggap bencana alam. Jepang sendiri kembali memakai energi nuklir tak lama setelah bencana itu. Perancis dan AS tidak pernah memperhitungkan sama sekali untuk berhenti menggunakan energi nuklir.

Di antara negara-negara yang mempunyai tenaga nuklir, hanya Jerman yang mengambil konsekuensi sebesar itu.

Mengubah sumber energi dengan mentalita warganya, itulah kekhasan Jerman. Namun, mentalitas warga Jerman yang mengerjakan segala sesuatu secara 100 persen atau secara total ikut berperan dalam hal ini. Kalau mau dikerjakan, harus sungguh-sungguh.

Jerman sebenarnya kurang disinari matahari. Namun, berani menginvestasikan dana besar pada instalasi listrik tenaga matahari. "Kalian serius?" tanya seorang profesor pakar energi dari Texas, AS tahun lalu, kepada pejabat Jerman.

Kekaguman juga mencuat atas mentalitas Jerman. Klaus Töpfer, pakar politik lingkungan hidup Jerman di PBB bercerita, di luar negeri, orang biasanya mengatakan, "Orang Jerman gila. Namun, kalau ada yang akhirnya berhasil, pasti itu orang Jerman."
 
Pemenang Nobel Sastra dari Jepang Kenzaburo Oe mengingatkan Indonesia agar tidak menggunakan energi nuklir. Ia mengatakan, masyarakat harus sadar tentang bahaya nuklir.


Editor : Pascal S Bin Saju
Sumber: DW

Jumat, 11 Maret 2016

SIARAN PERS: LBH SEMARANG KIRIM KONTRA MEMORI BANDING SENGKETA IZIN LINGKUNGAN PT. SMS

11 - Mar - 2016 | adplus

[Semarang, 11 Maret 2016]
Perkara Tata Usaha Negara Nomor 015/G/2015/PTUN tentang pembatalan izin lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung oleh PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) yang dikeluarkan oleh Bupati Pati (surat izin lingkungan bupati Pati nomor 660.1/4767/2014 yang terbit 8 Desesmber 2014) masih belum berakhir. Tiga belas hari setelah dibacakan putusan perkara aquo (tigabelas hari setelah 17 November 2015) PT. SMS dan Bupati Pati mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Tidak tanggung-tanggung Bupati Pati dan PT SMS mengirimkan 3 (tiga) memori banding sekaligus terhadap Putusan ini. Tiga memori banding ini diajukan oleh: 1. Bupati Pati; 2. PT SMS yang diwakili oleh kuasa hukumnya A. Hakim G. Nusantara dan Rekan, dan 3. PT SMS yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra dan Rekan.

Pada intinya Bupati Pati dan PT SMS menolak Putusan Majelis Hakim yang menerima gugatan Warga Pati. Bupati Pati dan PT SMS menolak Putusan yang mencabut izin Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung oleh PT SMS (surat izin lingkungan bupati Pati nomor 660.1/4767/2014). Mereka menganggap telah melibatkan warga dalam proses pendirian pabrik semen, disamping itu pengajuan memori banding ini mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Tata Wilayah Kab. Pati yang menyebutkan bahwa di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati ada wilayah yang merupakan kawasan pertambangan.

Menjawab memori banding ini, LBH Semarang telah mengajukan 3 kontra memori banding yang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Jumat 4 Maret 2016 yang lalu. “LBH Semarang sebagai kuasa hukum warga sudah kirimkan kontra memori banding Jumat 4 Maret yang lalu. Intinya kami menjawab ke-3 memori banding tersebut dengan menguatkan dasar hukum pencabutan izin lingkungan tersebut. Dalam putusan tingkat pertama, hakim sudah jelas menimbang pelibatan warga dalam proses pendirian pabrik semen yang hanya sekedar formalitas, dan tidak mewakili seluruh kepentingan warga Pati yang akan terkena dampak lingkungan pabrik semen. Selain itu dalam putusan tingkat pertama juga jelas menimbang peraturan turunan Perda RTRW Kabupaten Pati yang menyebutkan tidak ada kawasan pertambangan di Pegunungan Kendeng (Kabupaten Pati). Menurut kami memori banding yang diajukan baik Bupati Pati maupun PT SMS tidak berdasar sama sekali dan wajib di tolak” Ungkap Zainal Arifin, S.H.I. (Direktur LBH Semarang, kuasa hukum warga Pati) Senin 7 Maret 2016.

Sementara berdasarkan Putusan (tingkat pertama) nomor 015/G/2015/PTUN SMG pertimbangan hakim menerima gugatan masyarakat terhadap izin lingkungan PT. SMS adalah bahwa izin lingkungan yang diterbitkan bupati Pati bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Pati. Berpedoman pada Pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka kawasan pertambangan belum termasuk pada rencana pola ruang tahun 2010-2030 sebagai wujud dari pendistribusian peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pati.

Hakim juga mempertimbangkan hasil survei kepada warga mengenai respon terhadap pendirian pabrik semen, 67% responden menyatakan menolak rencana pembangunan pabrik, 79% menyatakan kegiatan dengan pembebasan lahan tidak perlu dilakukan dengan alasan mereka tidak mau kehilangan lahan. Ini mengindikasikan tidak maksimalnya konsultasi publik. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 lamp. B angka 3 yakni masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Penerbitan ijin lingkungan juga bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Perkara banding akan mulai diperiksa bulan Maret ini, dan putusan akan dibacakan kurang lebih 6-8 bulan setelah memori banding dikirimkan. “LBH Semarang telah meminta Komisi Yudisial untuk mengawasi pemeriksaan perkara ini, disamping itu LBH juga telah mengirimkan surat ke PT TUN Surabaya agar hakim pemeriksa perkara ini adalah hakim yang bersertifikasi lingkungan berdasarkan Keputusan MA no. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup” ungkap Zainal. Setelah mengkonfirmasi ke PT TUN Surabaya perkara banding ini belum memiliki nomor register.

Diperkirakan berkas kontra memori banding akan tiba pada minggu ini. Selain Komisi Yudisial, LBH Semarang juga berharap agar warga terus memantau jalannya pemeriksaan perkara ini, agar keadilan dan penyelamatan lingkungan tetap ditegakkan.

Contact Person:
Atma (LBH Semarang) 0857-4321-0103

 
http://omahkendeng.org/2016-03/2320/siaran-pers-lbh-semarang-kirim-kontra-memori-banding-sengketa-izin-lingkungan-pt-sms/?platform=hootsuite