PBB Sebut Industri Ekstraktif Indonesia Sarat Pelanggaran HAM

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Kamis, 08/02/2018 05:17 WIB

Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein menyebutkan praktik industri ekstraktif Indonesia sarat pelanggaran HAM. (Foto: CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta -- Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein, menganggap praktik bisnis industri ekstraktif Indonesia seperti perkebunan dan pertambangan sarat akan pelanggaran hak asasi manusia.

Anggapan itu, papar Zeid, didapatnya setelah bertemu berbagai tokoh masyarakat sipil selama dua hari terakhir berada di Indonesia dan laporan keluhan warga yang didapat lembaganya selama ini.

"Aktor masyarakat sipil menyampaikan kepada kami, bahwa dari Sumatera hingga Papua, pertambangan dan penebangan hutan dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi penyebab utama pelanggaran HAM terhadap petani, pekerja, dan masyarakat adat," ucap Zeid dalam jumpa pers di kantor perwakilan PBB untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (7/2).

"Karena itu, saya mendesak pemerintah Indonesia dan perusahaan terlibat dalam esktraksi sumber daya alam,perkebunan, dan usaha perikanan skala besar untuk mematuhi UN Guiding Principles on Bussiness and Human Rights supaya memastikan kegiatan bisnis tidak melanggar HAM dan merusak lingkungan," kata Zeid.

Zeid menilai selama ini perusahaan kurang melibatkan masyarakat lokal dalam perundingan perencanaan proyeknya. Hal itu, katanya, menyebabkan kepentingan warga sekitar menjadi disampingkan, bahkan terabaikan.

Sebagai contoh, dia menyoroti hampir 200 pejuang lingkungan dan hak tanah di Indonesia menghadapi tuntutan hingga Agustus 2017 lalu.

Zeid mendorong perusahaan hendaknya menyertakan unsur masyarakat lokal dalam sebuah dialog inklusif dan konsultasi mengenai proyek-proyek mereka. Menurutnya, perencanaan bisnis, terutama yang menyangkut sumber daya alam seharus tidak dilakukan tanpa kesepakatan yang adil, di mana masyarakat terdampak proyek harus diinformasikan dengan baik.

"Secara luas, proyek perusahaan telah disetujui dan dilaksanakan tanpa konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan pencemaran sumber daya air telah memicu munculnya masalah kesehatan," kata Zeid.

"Setelah kehilangan sumber daya alam mereka karena ulah perusahaan yang memiliki kekuasaan besar, masyarakat menyampaikan rasa frustasi mereka kepada saya," lanjut salah satu pangeran Jordania itu.

Zeid tak menampik bahwa industri ekstraktif mampu menggenjot pembangunan dan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Namun, semua keuntungan tersebut, ujar Zeid, harus bisa dirasakan hingga level masyarakat terendah dan terkecil.

Sebab, menurutnya, jika masyarakat sipil tidak bisa menyuarakan kekhawatiran mereka dan ikut dalam pengambilan keputusan, manfaat pembangunan yang didapat dari keuntungan industri ekstraktif tidak akan memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Zeid berada di Indonesia 5-7 Februari. Selain presiden dan pejabat negara, eks duta besar Jordania untuk PBB itu juga telah menemui sejumlah komisioner Komnas HAM dan beberapa komunitas masyarakat sipil, terutama orang-orang yang mengalami diskriminasi di Indonesia. (rah)

Sumber: CNN Indonesia