Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Kamis, 16 Juni 2016

Mengecam Keras Penangkapan dan Kekerasan Terhadap Petani Rembang Serta Menolak Penambangan Karst demi Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Jawa Tengah

[Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria Atas Kekerasan Terhadap Warga Rembang yang Menolak Penambangan Karst dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Sermen Indonesia]

Jakarta, 16 Juni 2014: Di tengah hingar-bingar situasi politik dalam negeri menyongsong pemilihan Presiden Langsung 2014, penderitaan petani tak pernah surut. Penderitaan Petani seakan terus dilestarikan dengan ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria yang mengancam keberlangsungan hidup petani.

Belum selesai kasus konflik agraria antara TNI dengan Petani di Kebumen; Konflik agraria antara petani Sambirejo, Sragen dengan PTPN IX yang menyebabkan tiga petani, yaitu Sunarji, Sarjimin dan Suparno, ditahan di Polda Jawa Tengah sejak 22 Maret 2014. Kini petani Rembang, Jawa tengah mendapatkan kesempatan merasakan penderitaan akibat konflik agraria (16/6/2014).

Adalah Para petani di desa Tegaldowo, Kecamatam Bunem, Kabupaten Rembang, Jateng yang menolak penambangan karst dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Para petani warga Rembang yang menolak justru mendapatkan kekerasan, penangkapan dan intimidasi dari aparat kemanan yang selama ini memiliki jargon “melayani rakyat”. 4 orang petani ditangkap serta ibu-ibu petani yang memblokade pabrik semen terluka akibat kekerasan dari aparat keamanan.

Alasan penolakan warga desa yang mayoritas adalah petani yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan air di pegunungan Kendeng tak pernah didengarkan oleh Pemda terkhususnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Ratusan mata air, gua dan sungai bawah tanah di kawasan karst Watuputih yang dipertahankan warga dari penambangan Karst dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia justru ditanggapi dengan kekerasan dari aparat, preman dan tentara yang mengawal pembangunan pabrik semen. Penolakan warga terhadap penambangan karst dan pembangunan pabrik semen cukup logis bagi keberlangsungan keselamatan rakyat dan keberlanjutan hidup rakyat, yaitu:
  1. Sumber mata air di kawasan karst Watuputih harus dilindungi demi sumber air untuk kegiatan pertanian petani gurem dan sumber kehidupan seluruh mahluk hidup di pegunungan Kendeng.
  2. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber agraria berupa tanah dan air warga Rembang . Pabrik semen mengancam lahan-lahan petani dan buruh tani yang selama ini menjadi sumber hidup petani.
  3. Dampak buruk keberadaan tambang karst dan pabrik semen berupa matinya sumber air, polusi debu dan terganggunya keseimbangan ekosistem akan membuat petani semakin menderita dan sengsara.
  4. Informasi rencana pabrik semen tidak pernah diketahui warga dan melibatkan warga dalam musyawarah sehingga pembangunan pabrik adalah pembangunan sepihak yang menganulir keberadaan petani dan warga desa. Bahkan dokumen AMDAL diragukan keberadaannya, karena warga tidak pernah mengetahui ada AMDAL terkait penambangan karst dan pendirian pabrik semen di Rembang
  5. Warga mencurigai ada korupsi yaitu gratifikasi dalam proses keluarnya izin tambang karst dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia.
  6. Warga bahkan sering mendapatkan intimidasi karena gigih ingin mendapatkan informasi akan penambangan karst dan pembangunan pabrik semen.
  7. Ada beberapa pelanggaran hukum yang diabaikan begitu saja, antara lain:

a)    Penggunaan daerah ini sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi.

b)   Penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, surat Nomor S. 279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda no 14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.

c)    Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mengenai peran masyarakat, pasal 70: (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a) Pengawasan sosial; b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan /c. Menyampaikan informasi dan atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;; c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun ketidaktransparanan dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan saat ini telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat atas informasi terkait rencana pembangunan pabrik semen. Ketidaktransparanan dan ketidakadilan ini muncul dalam proses penyusunan AMDALl, kebohongan publik dengan menggeneralisir bahwa seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan pabrik semen, dan tidak adanya partisipasi masyarakat yang menolak rencana pembangunan ini.

d)   Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 : Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

e)    Temuan KOMNAS HAM akan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kecamatan Gunem Rembang harus segera ditindak tegas. Aparat POLRI dan TNI harus netral.

Atas dasar tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria menyatakan sikap:
  1. Mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk menghentikan dan mencabut segala rencana dan izin penambangan Karst dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng;
  2. Menuntut PT. Semen Indonesia Menarik alat berat yang sedang beroperasi menambang Karst di Rembang karena mengancam penghidupan warga Rembang;
  3. Mengusut tuntas kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang menyebabkan Petani yang melakukan aksi blokade luka-luka;
  4. Mendesak pihak kepolisian untuk segera membebasan keempat petani yang ditangkap dari segala tuduhan dan proses hukum, sekaligus melakukan pemulihan nama baik. Serta menuntut semua pihak khususnya aparat kepolisian dan TNI untuk menghentikan: cara-cara kekerasan dan tindakan represif terhadap warga; keterlibatan kepolisian dalam proses penanganan konflik agraria di Jawa Tengah;
  5. Mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk menyelesaikan konflik agraria di Jawa Tengah secara tuntas dan menyeluruh dalam kerangka reforma agraria, khususnya di Kebumen, Sragen dan Rembang agar tercipta keadilan sosial dan kemakmuran bagi petani di Jawa Tengah.

Demikian Pernyataan Sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak.

Jakarta, 16 Juni 2014
Konsorsium Pembaruan Agraria
Iwan Nurdin,
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Kontak lebih lanjut: Sdr. Suprayitno: 087782411103 dan Sdr. Lukito:085385588200 (DN KPA Jawa Tengah)
Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA): Jl. Pancoran Indah I Blok E-3 No. 1, Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan 12760. T/F. 021 7984540; 021 7993834; www.kpa.or.id; email: kpa@kpa.or.id. Fb: Konsorsium Pembaruan Agraria; Twitter: @SeknasKPA

http://www.kpa.or.id/news/blog/mengecam-keras-penangkapan-dan-kekerasan-terhadap-petani-rembang-serta-menolak-penambangan-karst-demi-pembangunan-pabrik-semen-di-rembang-jawa-tengah/

[Press-Release] Revisi Perda RTRW Jateng


ORA LOYO RONG TAHUN MBELO IJO ROYO-ROYO

Amung butuh
Wektu rung tahun lumaku
Kanggo ngrusak alam
Lemah subur den kedhuki
Sedoyo nuruti srakahe kapital 

Sumberdaya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi masa kini maupun bagi masa yang akan datang. 
Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang dikembangkan pola tata ruang yang menyertai tata guna lahan, air serta sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis. 

Ironisnya banyak wilayah yang rencana akan dijadikan pertambangan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan namun di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sendiri mengakomodir hal tersebut, dari sini dapat dilihat bagaimana proses pertarungan serta perebutan ruang ekologi yang menjadi awal lahirnya konflik sumber daya alam sektor pertambangan yang melibatkan Pemerintah, Pemodal, dan masyarakat.
Dalam posisi ini maka senantiasa menjadi korban atas penataan ruang yang tidak sesuai dan jauh dari kata keberlanjutan.

Eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan berakibat pada kehancuran dan kepunahan nilai-nilai ekologis terutama dalam kawasan karst yang seharusnya dilindungi melalui kebijakan yang ada dan ancaman kerusakan lingkungan dan krisis air di Jawa ini semakin nyata dengan adanya beberapa rencana proyek pertambangan semen di wilayah kawasan karst, yakni di Rembang, Pati, Grobogan, Blora, Wonogiri, Gombong, Ajibarang, Cilacap dan wilayah-wilayah lainnya.

Kebijakan pemerintah provinsi mempunyai andil besar dalam penyelamatan Jawa dari kehancuran dan krisis air, melalui Peraturan Daerah Provinsi jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jateng yang sedang dibahas kembali pada tahun ini; harus menetapkan kawasan karst sebagai kawasan lindung dan melibatkan masyarakat terdampak dalam proses peninjauan kembali Perda tata ruang tersebut. 


Berdasarkan hal tersebut kami meminta kepada pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk: 

1. Menetapkan kawasan karst di Jawa sebagai kawasan lindung geologi. 


2. Melibatkan masyarakat terdampak dalam proses peninjauan kembali Perda Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng Tahun 2009-2029.


Kontak person:
Gunritno 081391285242
Joko Prianto 082314203339


https://www.facebook.com/rumah.perjuangan

Depan Kantor Kanselir Jerman: Band Simponi & LSM Jerman Aksi Solidaritas 2 Tahun Perjuangan Kendeng & Aksi Kamisan

SIMPONI ·16 Juni 2016
 
Siaran Pers

Kanzleramt (kantor Kanselir Jerman Angela Merkel)
 
Hari ini, band Simponi bersama 2 LSM di Jerman, Rettet den Regenwald & Watch Indonesia, melakukan “aksi solidaritas 2 tahun perjuangan warga Kendeng melawan pabrik semen” di 4 lokasi penting & bersejarah di ibukota Jerman, Berlin. Aksi ini dilakukan karena warga Kendeng tidak hanya sedang mempertahankan wilayah hidupnya dari pembangunan yang tidak adil, tapi juga sedang menyelamatkan Indonesia dan dunia dari bencana ekologi yang luar biasa. 
 
Aksi solidaritas ini dilakukan di depan Kanzleramt (kantor Kanselir Jerman Angela Merkel), di depan Reichstag (gedung parlemen Jerman), & di depan Brandenburger Tor (gerbang utama/simbol bersejarah kota Berlin). Foto-foto aksi terlampir di bawah.
 
Simponi melakukan aksi solidaritas ini sebagai bagian dari “Sisters in Danger Europe Tour 2016” (perempuan dalam bahaya kekerasan & kerusakan lingkungan) yang berlangsung di Berlin-Jerman, Paris-Perancis, Turin & Bergamo-Italia, dari 12 Juni sampai dengan 8 Juli 2016 (siaran pers: https://t.co/8zP7HWeomx). 
Sedangkan warga Kendeng sendiri memperingati 2 tahun perjuangan dengan aksi doa & audiensi di kantor DPRD Jawa Tengah, Semarang.
 
Aksi di Berlin sangat tepat dilakukan untuk menekan pihak Jerman agar peduli & bersikap, mengingat perusahaan Jerman Heidelberg Cement AG, lewat Birchwood Omnia Ltd. memiliki saham besar di PT. Indocement Tunggal Prakarsa, yang sedang membangun pabrik semen baru di Pati, salah satu pabrik semen yang dibangun di Pengunungan Kendeng, Jawa Tengah. 
Padahal ada norma di Jerman bahwa semua perusahaan mereka tidak boleh melakukan investasi yang merusak lingkungan & melanggar HAM di seluruh dunia. LSM Jerman Rettet den Regenwald (Selamatkan Hutan) juga sudah mengeluarkan petisi mengenai hal ini (petisi: https://www.hutanhujan.org/petisi/1...#) 
 
Poster Munir kami kibarkan juga karena pada hari Kamis ini bertepatan dengan Aksi Kamisan di depan Istana Presiden RI.
 
Isu Kendeng, Kamisan, kekerasan seksual terhadap perempuan & anak, Papua, reklamasi, & berbagai isu lain di Indonesia juga Simponi sampaikan & nyanyikan dalam pentas kemarin malam di Engels Cafe & malam ini di Nachtigall-Bar.
 
Salam dari Berlin, Jerman - Kamis, 16 Juni 2016
 
M.Berkah Gamulya-Simponi (Sindikat Musik Penghuni Bumi): 081287338314
Marianne Klute-Rettet den Regenwald (Selamatkan Hutan): +49 176 24526549
Basilisa Dengen-Watch Indonesia: +49 176 35457871
 
https://www.facebook.com/notes/simponi/depan-kantor-kanselir-jerman-band-simponi-lsm-jerman-aksi-solidaritas-2-tahun-pe/1084074674986556

Selasa, 14 Juni 2016

Suap di Sektor Tambang Terjadi dari Hulu Sampai Hilir

Selasa, 14 Juni 2016 | 14:03 WIB 


Dua aktivis lingkungan membentangkan poster yang berisi sindiran terhadap blasting perdana PT Bumi Suksesindo di pinggir jalan dekat akses masuk area tambang Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi, 27 April 2016. TEMPO/DAVID PRIYASIDHARTA 
 
TEMPO.CO, Malang - Sekretaris Jenderal Transparansi International Indonesia (TII) Dadang Tri Sasongko mengatakan sebesar 5,2 persen total biaya produksi di sektor pertambangan digunakan untuk suap. “Suap di sektor tambang terjadi mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Dadang, di kantor Malang Corruption watch (MCW), Senin malam, 13 Juni 2016.

Suap diberikan dalam bentuk donasi politik saat pemilihan kepala daerah, dan uang pelicin. Juga gratifikasi kepada pejabat pemerintahan.

Korupsi sumber daya alam terjadi mulai proses legislasi, seperti mengubah pasal dalam Undang Undang demi menguntungkan kelompok usaha tertentu. Mempengaruhi Peraturan Gubernur, dan Peraturan Daerah. Selain itu juga dalam proses perizinan, dan suap kepada aparat penegak hukum.

"Meski bermasalah aparat penegak hukum membiarkan," kata Dadang. Persoalan kompleks, kata dia, mulai dari birokrasi, partai politik dan penegakan hukum terlibat. Ada jejaring korupsi multi level yang disebut korupsi politik. Dampaknya terjadi kerusakan lingkungan dan konflik horizontal.

Menurut dia, sumber daya alam adalah aset publik yang dikorupsi. Korupsi terjadi melalui kerjasama antara swasta, politikus, penegak hukum dan birokrat. "Seperti kasus Salim Kancil di Lumajang. Banyak yang terlibat, termasuk polisi."

KPK digoyang, Dadang menambahkan, setelah masuk wilayah pertambangan. Industri tambang, merupakan industri paling politis. Politikus pun terlibat. Mereka memiliki tambang, dan pejabat tinggi juga berperan. Bahkan juga melibatkan militer dan aparat hukum. Sedangkan kemampuan masyarakat sipil tak bisa membendung, perlu strategi dan diasah.

Survei TII menemukan lapangan usaha yang berisiko suap tinggi selain pertambangan adalah sektor konstruksi. Sektor ini menempati urutan paling tinggi.

EKO WIDIANTO

 
https://m.tempo.co/read/news/2016/06/14/206779701/suap-di-sektor-tambang-terjadi-dari-hulu-sampai-hilir

Senin, 13 Juni 2016

Perpag Pastikan Stop Tambang Semen Gombong

 SIDANG MASSA: Lebih dari 300-an warga Desa Sikayu, Nogoraji, Banyumudal tengah menggelar "brain-storming" di halaman rumah Lapiyo (11/6) sebagai respons atas hasil uji dokumen Amdal pt Semen Gombong, yang telah dinyatakan tidak layak. [Foto: MKGS]

Batal ketemu Bupati Kebumen di tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan (13/6) siang itu, tak menyurutkan 16 organiser dan pegiat Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag] untuk mendesak Pemkab Kebumen menghentikan semua proses dan rencana operasionalisasi tambang semen yang dipastikan bakal mengancam kelestarian Kawasan Bentang Alam Karst [KBAK] Gombong Selatan. 

Hasil uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh tim penilai di BLH Provinsi Jawa Tengah di Semarang (9/6) yang diajukan pt Semen Gombong dinyatakan tidak layak. Keputusan ini penting dikawal implementasinya di daerah. Kepentingan ini juga telah menjadi keputusan "rapat massal" dengan 300-an warga di sekitar kawasan karst Gombong selatan, yang digelar malam hari di halaman sekretariat Perpag; dua hari sebelumnya. 

Dengan mengendarai 2 mobil pribadi, belasan delegasi masyarakat kawasan karst akhirnya menemui Ketua DPRD Kebumen H Cipto Waluyo, di kantor barunya, Jalan Pahlawan di selatan alun-alun Kebumen. 

Kembalikan KBAK Gombong Selatan 

  PERPAG: Diskusi Lanjutan Perpag digelar informal di sebuah rest-area dekat kompleks rumdin Bupati Kebumen sebelum menemui Bupati Yahya Fuad [Foto: MKGS]
____________
    
Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM, Nomor 17, tahun 2012, tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong Selatan yang dinilai telah dimanipulasi untuk kepentingan pendirian industri semen; kini menjadi fokus kajian Perpag bersama warga di sekitar kawasan karst.

Hal ini lah yang sedianya akan ditekankan oleh delegasi masyarakat kepada Bupati Yahya Fuad, di pendopo Rumah Dinas Bupati. Namun Bupati Kebumen ini urung menemui warga karena di saat yang sama juga tengah dibahas 7 Raperda dalam pleno di ruang sidang DPRD Kebumen. 

Akhirnya perwakilan Perpag menyusul ke gedung dewan usai pleno yang membahas beberapa raperda ini digelar.

"Kami minta dikembalikannya penetapan KBAK Gombong Selatan seperti semula", pinta Supriyanto. Yang dimaksud seperti semula itu sesuai dengan KepMen ESDM No. 17 Tahun 2012. 

Ketua Perpag Samtilar dan wakil ketua Lapiyo serta beberapa pengurus Perpag juga ada di dalam delegasi ini. Belum ada keputusan tertulis yang signifikan dari Ketua DPRD Kebumen. 
Menyikapi ini semua, Perpag akan kembali melancarkan aksi massa lebih besar dalam waktu dekat.

"Semua telah menjadi tekad dan keputusan rapat warga", demikian Lapiyo memungkasi pernyataan yang diamini oleh Samtilar, Nanang Triadi dan seluruh delegasi yang hadir   

Pemerintah Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo, saat membacakan pembatalan 3.143 Perda bermasalah.  
Foto: Eva Kusuma Sundari

 Indonesia adalah bangsa besar yang harus menyiapkan diri, sehingga mempunyai kapasitas nasional yang kuat, sehingga mempunyai kapasitas nasional yang tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat.

“Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebhinnekaan. Dengan toleransi dan persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa ke depan,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Senin 13 Juni 2016.

Dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat, lanjut Presiden, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah tujuan yang sama serta saling berbagi tugas. 

“Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdapat 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah, yang menghambat kapasitas nasional dan menghambat kecepatan kita untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinnekaan dan persatuan kita,” ucap Presiden.

“Untuk itu saya sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang bermasalah,” ujar Presiden. 

3.143 Perda itu meliputi Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, Perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, Perda yang menghambat kemudahan berusaha dan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing,” ucap Presiden. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Pembatalan 3.143 Perda ini sesuai dengan instruksi Presiden agar Perda bermasalah dihapus dan tidak perlu dikaji kalau memang menyulitkan rakyat. “Saya sudah perintahkan Kementerian Dalam Negeri hapuskan 3.000 Perda, tak perlu dikaji lagi. Nggak perlu kaji-kajian kalau mau hapuskan," ujar Presiden pada beberapa kesempatan.

13 Juni 2016
Tim Komunikasi Presiden

Ari Dwipayana

Minggu, 12 Juni 2016

Lingkungan Kita Rusak Lebih Cepat Dibanding Waktu Pulih

2016 / Juni / 12   22:14

Laporan terbaru dari PBB memaparkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya.


Banyak tembok laut mini menyebar di sepanjang garis pantai, yang tidak terlalu membuat Jakarta aman dari naiknya permukaan laut. (www.utarakanjakarta.com)

Laporan terbaru dari PBB memaparkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kerusakan ini juga terjadi jauh lebih cepat, jika dibandingkan dengan waktu lingkungan untuk pulih.

Studi ini dilakukan oleh United Nations Environment Programme (UNEP). Mereka mengumpulkan data kerusakan lingkungan yang paling komprehensif. 
Pengumpulan data ini melibatkan lebih dari 1.200 ilmuwan, lebih dari 160 pemerintah, dan ratusan lembaga ilmiah. Tanpa perubahan besar-besaran, dalam artian hanya mengandalkan tindakan pemerintah dalam degradasi lingkungan, maka ekosistem dunia akan rusak tak bisa pulih.

"Sangat penting bahwa kita mesti memahami langkah dalam perubahan lingkungan yang terjadi, dan kita mulai memahami alam, bukan melawannya dalam mengatasi berbagai ancaman lingkungan yang kita hadapi," jelas Direktur Eksekutif UNEP, Achim Steiner dalam sebuah pernyataan

Studi ini mengkompilasi enam laporan terpisah yang melihat secara rinci berbagai daerah di dunia. Daerah tersebut antara lain wilayah Eropa, Amerika Utara, Asia dan Pasifik, Asia Barat, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika.

Isu-isu utama dan ancaman berbeda dari satu tempat ke tempat, tetapi pada umumnya mereka menemukan bahwa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan kelangkaan air merupakan masalah global yang perlu ditangani sesegera mungkin.

Penulis berharap penelitian mereka dapat membantu dalam upaya memerangi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Mereka menyimpulkan, walaupun kerusakan lingkungan lebih cepat terjadi dari waktu lingkungan untuk pulih, masih ada waktu untuk melindungi ekosistem.

Tentu pemerintah memiliki andil besar dalam menghentikan masalah, seperti kerusakan lingkungan laut dan tingkat polusi udara yang terus naik. Namun, kita sebagai warga negara mestinya dengan kesadaran pribadi turut andil membantu pemerintah.

(K.N Rosandrani / Iflscience)
 
http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/06/lingkungan-kita-rusak-lebih-cepat-dibanding-waktu-pulih