Perpag Aksi Tanam Pohon

Menghijaukan kembali kawasan karst Gombong selatan, tengah diritis menjadi tradisi aksi berkelanjutan yang dimulai dari Desa Sikayu Buayan [Foto: Div.Media-Perpag]

Bentang Karst Kendeng Utara di Pati

Perbukitan Karst selalu identik dengan sumber-sumber air yang bukan hanya menjadi andalan kebutuhan domestik harian, melainkan juga kebutuhan utama sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan agraris lainnya

KOSTAJASA

Koperasi Taman Wijaya Rasa membangun komitmen Bersama Hutan Rakyat - Kostajasa; berslogan "Tebang Satu Tanam Lima" [Foto: Div.Media-Perpag]

Ibu Bumi Dilarani

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

UKPWR

Warga UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) tengah melakukan aksi penolakan PLTU Batubara Batang. Aksi dilakukan di perairan Roban (9/1) yang sekaligus merupakan perairan tempat para nelayan setempat mencari ikan [Foto: Uli]

Sabtu, 18 Mei 2019

Hari Anti Tambang: Bikin Banyak Masalah, Indonesia Mesti Tinggalkan Industri Pertambangan

oleh Della Syahni, Jakarta di 29 May 2017


Memperingati Hari Anti Tambang (Hatam), setiap 29 Mei, sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Pemerintah Indonesia memulai langkah meninggalkan industri pertambangan sebagai tumpuan ekonomi negara. Dari berbagai sisi, tambang jelas lebih banyak menimbulkan kerugian dibanding keuntungan.

Benny Wijaya dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan,  pertambangan menimbulkan persoalan paling rumit dalam agraria.
 “Semua protes terkait permasalahan agraria selalu dijawab pemerintah ‘untuk kepentingan negara’ seperti protes pangan tergerus tambang,” katanya di Jakarta, dalam diskusi Jatam.
Benny menyoroti, empat hal menyebabkan tambang makin menghancurkan sumber pangan di Indonesia. Pertama, pemerintah masih sangat bergantung industri ekstraktif yang mengeruk kekayaan alam dan membuat lahan pertanian makin sempit.

Kedua, pengelolaan industri ekstraktif oleh korporasi dengan izin negara, merampas hak-hak masyarakat lokal. Ketiga, marak korupsi sektor agraris, mulai pemberian izin hingga penggunaan aparat negara untuk menghadapi rakyat dalam konflik agraria.
“Ironis, dengan semangat desentralisasi yang mestinya memberi daerah kuasa mengontrol sumber daya alam, malah jadi ajang eksploitasi.”
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk pertambangan praktis berimbas pada daerah lain di sekitar wilayah tambang. Terjadi perampasan ruang kelola rakyat secara paksa.

Benny mencontohkan, kasus warga Surokonto Wetan, Kendal, jadi korban tukar guling lahan PT. Semen Indonesia di Rembang. “Itu tanah sudah digarap warga. Tanpa tranparansi, tanpa sosialisasi diambil Perhutani untuk tukar guling.”

Dalam setiap kasus yang didampingi KontraS, pertambangan selalu hadir dari sisi yang ditutupi dari warga.
 “Kalaupun ada sosialisasi hanya memberitahu tambang masuk, tanpa masyarakat punya pilihan,” kata Rivanlee, mewakili KontraS.
Dari sisi administratif, UU Mineral dan Batubara, kata Bondan Adriyanu dari Greenpeace, lebih berpihak pada pengusaha dan korporasi. Berbagai dampak pertambangan terutama kontaminasi tanah, erosi, keasaman air, longsor dan debu belum jadi pertimbangan.
“Logam berat misal yang masuk UU hanya besi, mangan. Merkuri tak ada,” ucap Benny.
Dengan begitu, kata Bondan, saat dimintai tanggungjawab seringkali perusahaan tambang berdalih merek a tak menyalahi UU. Belum lagi efisiensi batubara, misal untuk pembangkit listrik hanya 30%. 
 “Sisanya dibakar.”
Alat berat milik penambang emas ilegal sedang mengeruk Sungai Pamong Besar, Sangir, Solok Selatan. Foto: Vinolia

Data Dirjen Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencatat nyaris semua desa di Jawa, sudah teraliri listrik. Program 35.000 megawatt gagasan Presiden Joko Widodo, sebagian besar dibangun di Jawa.
“Masyarakat belakangan juga sering mengeluhkan listrik mahal. Jadi listrik ini buat siapa? Murahnya di mana?”
Belakangan, dampak PLTU batubara juga makin parah. Di Jakarta, misal, udara makin pengap diduga karena PLTU terdekat, salah satu di Bekasi nyala 24 jam. PLTU dengan klaim teknologi paling bersih sekalipun, seperti PLTU Jepara tetap menyisakan ISPA bagi masyarakat sekitar.
“Jadi, bersihnya di mana?” tanya Bondan.
Masyarakat pesisir juga kerap jadi sasaran aktivitas hilir tambang batubara. Data Kiara 2016, 18 pesisir  di Indonesia telah jadi tambang. Penambangan dan pembangkit listrik di pesisir pantai Indonesia, cenderung menghilangkan ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Padahal, penambangan pesisir jelas dilarang,” kata Rosiful Amirudin dari Kiara.
Krimininalisasi warga juga banyak terjadi ketika masyarakat pesisir mempertahankan mata pencaharian mereka.
 “Perlawanan masyarakat Jepara terhadap tambang pasir besi, misal, membuat dua perempuan dikriminalisasi,” katanya.

Lama dan primitif

Tambang batubara di Indonesia termasuk paling lama dan paling primitif. Khalisah Khalid dari Walhi Nasional mengatakan, tak hanya soal usia, praktik pertambangan seringkali merampas tanah-tanah rakyat, daya rusak besar, dan akrab dengan polusi dan pencemaran.

Narasi paling buruk dari tambang batubara di Indonesia yakni 27 anak meninggal di lubang-lubang tambang perusahaan di Kalimantan Timur.
“Padahal kewajiban jelas, ada jaminan reklamasi, dana pasca tambang. Perusahaan wajib menutup lubang tambang,” kata Alin, panggilan akrabnya.
Laporan 81 perusahaan ke Dinas Pertambangan Kaltim, hingga Desember 2016, ada 314 lubang bekas tambang batubara. Temuan Dinas Pertambangan dua kali lipat. Hingga Agustus lalu, ada 632 lubang tambang diperoleh dari pemotretan dari udara lewat satelit Landsat.

Bekas tambang terbanyak di Kutai Kartanegara, ada 264 lubang. Di Samarinda, 164 lubang, Kutai Timur 86, Paser 46, Kutai Barat 36, Berau 24, dan Penajam Paser Utara, satu lubang.


Alasan pembangunan sering menjadi argumen pro tambang, kata Alin, berbanding terbalik dengan tujuan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.
“Biaya lingkungan, kesehatan tak pernah dihitung dalam politik anggaran. Argumentasi pertumbuhan ekonomi terbantahkan dengan kerugian dampak tambang.”
Pada sisa masa pemerintahan Jokowi, katanya, mestinya presiden gunakan waktu untuk perbaikan, evaluasi dan melihat alternatif ekonomi selain industri ekstraktif.

Senada dengan Alin, Ki Bagus Hadikusuma dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengataka,n momen Hatam jadi waktu tepat bagi Presiden membuktikan apa yang disampaikan pada korban lumpur Lapindo dua tahun silam.
“Tepat Hatam dua tahun lalu presiden mengatakan negara harus hadir untuk warga semburan lumpur Lapindo. Kini, sudah 11 tahun lumpur Lapindo, di mana negara?” katanya.

Pertanian warga sangat subur walau di musim kemarau. Mereka tinggal di kaki Pegunungan Kendeng yang berlimpah air. Kawasan ini terancam tambang dan pabrik semen. Foto: Tommy Apriando

Sabtu, 04 Mei 2019

Sexy Killers : Agar Masyarakat Bisa Melanjutkan Hidup Setelah Tambang [3]


oleh Jalal* - 4 May 2019



·              Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

·              Aspek sosial dengan berbagai indikator menjadi syarat penting dalam proses pascatambang untuk meminimalisir dampak buruk, dengan rencana pascatambang sedini mungkin yang memperhatikan enam isu sosial penting, antara lain pemanfaatan lahan pascatambang.
·              Aspek sosial tersebut menjadi prasyarat dalam dokumen mutakhir ICMM, Integrated Mine Closure, Good Practice Guide, 2nd Edition, 2019 sebagai bagian dari pertambangan yang berkelanjutan. Tetapi umumnya aspek sosial tidak diperhatikan oleh perusahaan menjelang pascatambang. Bagaimana praktiknya di lapangan?
·              Artikel opini ini merupakan bagian ketiga dari tiga tulisan opini.



Lubang bekas galian tambang PIT 7D5, milik PT. Gunung Bayan Pratama Coal. Foto: Jatam Kaltim/Mongabay Indonesia

Ada empat tema besar terkait dengan prosedur dan proses penutupan tambang, yaitu integrasi dan keberlanjutan; pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan; penilaian data dasar, risiko, dan dampak; tata kelola dan negara. Tema pertama itu terkait dengan tujuan dari perusahaan (keberlanjutan bisnis) dan ekspektasi dari masyarakat (keberlanjutan kehidupan), serta bagaimana memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai.

Sangat dominan dalam pustaka yang ditemukan adalah nasihat seperti keharusan untuk merancang sejak awal. “Thinking about the end before you start” adalah nasihat dari S.J. Finucane yang dikutip pada dokumen tersebut. Hasil dari mengintegrasikan pemikiran keberlanjutan dari awal adalah peluang untuk peningkatan kinerja sosial sekaligus penurunan biaya.

Terkait erat dengan prosedur pertama, ketika memetakan apa yang penting dilakukan terkait pembinaan hubungan dengan masyarakat, yang sangat menonjol adalah tentang pentingnya pembinaan hubungan sejak awal dan kontinum. Masyarakat harus dibuat sadar sepenuhnya bahwa usia tambang itu terbatas, sehingga, apabila kehidupan mereka terkait dengan ekonomi pertambangan, mereka harus menyadari kapan perlunya sudah memiliki sumber penghidupan yang lain.

Hal ini membutuhkan komunikasi yang transparen dan efektif, juga kesadaran perusahaan bahwa keputusan tentang apa yang akan dibangun untuk pascatambang bukanlah keputusan unilateral. “Decisions about the closure vision do not belong to mining companies alone; they also belong to the people who will remain in the area after the mine closes,” tegas Baiton dan Holcombe, dan hal itu membutuhkan kesadaran tentang aksesibilitas bagi dan inklusi para pemangku kepentingan.

Karena nasihat terpentingnya adalah memulai perencanaan pascatambang sedini mungkin (mining for closure), maka penilaian tentang kondisi awal, risiko dan dampak menjadi sangat penting. Kalau alat seperti social impact assessment dikembangkan dengan optimal, dan dipergunakan bersama-sama dengan environmental impact assessment, seharusnya penilaian yang dimaksud sudah termaktub di dalamnya.

Sayangnya, penilaian dampak sosial tampak tidak menonjol di dalam dokumen-dokumen penilaian dampak yang biasanya diajukan oleh pertambangan ketika memulai operasinya. Konsekuensinya, perusahaan perlu membuatnya ketika operasi sudah berjalan. Beberapa literatur menegaskan tentang perlunya perusahaan untuk membuat studi tentang kerentanan masyarakat serta membangun skenario tentang kehidupan masyarakat pascatambang, sedini mungkin.

Tentang tata kelola dan negara, pustaka biasanya menegaskan bahwa perusahaan tambang skala besar memiliki kepatuhan yang lebih tinggi kepada aturan yang ada. Bahkan, mereka juga memiliki standar penutupan tambang yang melampaui regulasi pemerintah—walau secara sosial masih memiliki kelemahan mendasar. Alasannya adalah bahwa regulasi biasanya tidak cukup untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam hal ini, yang kerap disebut mengecewakan dalam pustaka adalah keterlibatan yang sangat rendah atau artifisial dari pemerintah. Karena penutupan tambang tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah—padahal sangat penting bagi masyarakat—pemerintah biasanya enggan bersungguh-sungguh dalam mengurusnya.

Pertambangan bauksit hanya menyisakan limbah bekas galian dan pencemaran udara tanpa ada upaya mereklamasi bekas tambangnya. Foto: Andi Fachrizal/Mongabay Indonesia

Isu Sosial Penutupan Tambang

Lalu, isu sosial apa saja yang penting diurus dalam penutupan tambang?
Ada enam, yaitu normalisasi perumahan dan kota, penyediaan layanan dan infrastruktur, transisi ekonomi, pembinaan hubungan dengan masyarakat adat terkait pemanfaatan lahan pascatambang, perjanjian dengan masyarakat pemilik lahan, serta infrastruktur tambang sebagai warisan budaya.

Banyak pertambangan yang merupakan satu-satunya operasi dengan teknologi modern di tempat terpencil. Lalu, ketika tambang hendak berakhir, maka ada dua kemungkinan dari perumahan, atau bahkan kota, yang tadinya ramai. Pertama, terus dimanfaatkan sebagai pemukiman dan fasilitas pendukungnya, manakala ada ekonomi yang bisa terus tumbuh pascatambang. Tetapi, kemungkinan kedua, bakal berubah menjadi ghost town, lantaran tak ada penduduk yang bersedia tinggal di situ lagi—kecuali masyarakat lokal yang tak bisa meninggalkan wilayahnya. Pemanfaatan perumahan dan bangunan lain hanya akan terjadi bila sedari awal dirancang tumbuhnya bentuk-bentuk ekonomi baru di wilayah tersebut.

Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang rentan, mungkin belum benar-benar bisa mencapai kondisi kesejahteraan dan kemandirian ketika tambang berhenti beroperasi. Karenanya berbagai layanan dasar (essential services) masih perlu diberikan, hingga batas waktu tertentu. Demikian juga, kemungkinan ada infrastruktur tambahan yang masih perlu dibangun dan/atau diperbaiki agar masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya. Namun, tentu saja, hal yang sangat penting untuk dihindari adalah ketergantungan terus-menerus, yang mana menunjukkan kegagalan pascatambang.

Untuk memastikan bahwa ketergantungan tidak terjadi, transisi ekonomi memang sudah harus dirancang sedari awal. Banyak perusahaan tambang yang menerima masyarakat setempat sebagai tenaga kerja, selain memberikan peluang bisnis terkait dengan pertambangan yang dilakukan. Namun, dengan terbatasnya usia pertambangan, maka penyapihan harus dirancang untuk memastikan masyarakat dapat mandiri pada waktunya. Pilihan-pilihan ekonomi lokal yang dapat tumbuh pascatambang, termasuk pertanian dan pariwisata, harus dipetakan terlebih dahulu, lalu transisinya dijalankan melalui program pengembangan masyarakat, terutama di fase operasi.

Korlap Forum Masyarakat Bela Wawonii, Mando, membacakan surat pernyataan penolakan tambang di Wawonii, yang selesai ditanda tangani oleh Wagub Sultra, Lukman Abunawas. Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesia

Berikutnya soal masyarakat adat. Di antara beragam jenis kelompok rentan, masyarakat adalah salah satu yang paling kerap disengsarakan sepanjang operasi, misalnya lantaran penggusuran. Perusahaan tambang yang memiliki pemahaman atas HAM dan social license to operate biasanya jauh lebih menghormati masyarakat adat, termasuk dengan merundingkan pemanfaatan pascatambang dari lahan-lahan mereka yang secara temporal dimanfaatkan oleh perusahaan. Kearifan lokal masyarakat adat sangatlah bermanfaat untuk mengembalikan kondisi lahan atau mengembangkannya untuk pemanfaatan yang lain.

Bainton dan Halcombe menemukan terlampau sedikit catatan dan praktik tentang bagaimana perusahaan dan masyarakat membuat perjanjian tentang kondisi pascatambang, termasuk soal pemanfaatan lahan. Sudah terlampau lama pemahaman perusahaan, dan pemerintah, bahwa lahan tambang akan direklamasi, dan direhabilitasi, dengan sudut pandang lingkungan semata. Padahal, selain kerap tidak benar-benar ditegakkan, pilihan pemanfaatan lahan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat mungkin tersedia. Seandainya hendak dihutankan kembali sekalipun, seharusnya dipertimbangkan beragam tanaman produktif dalam pola agroforestri.

Terakhir, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa bila pertambangan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat mungkin mengembangkan budaya pertambangan. Sehingga, ada kemungkinan masyarakat ingin melestarikannya sebagai warisan budaya. Pada kasus-kasus yang demikian, masyarakat ingin menyandingkan tambang tradisional dengan yang modern.

PLTU di dekat pemukiman warga di Desa Muaramaung, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumsel. Warga terkena dampak buruk asap batubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Menuju Penutupan Tambang yang Terpadu

Studi literatur yang komprehensif sangat jelas menunjukkan bahwa perhatian atas aspek sosial penutupan tambang sangatlah tertinggal dibandingkan aspek lingkungannya. Sebagaimana yang juga dipahami, wacana dan praktik aspek sosial pertambangan memang tertinggal dibandingkan aspek teknis serta lingkungan. Namun, perhatian atas aspek sosial itu terus menguat dalam beberapa dekade terakhir, dan akhirnya aspek sosial dalam penutupan dan pascatambang juga mendapat perhatian memadai, setidaknya dari para pakar dan perusahaan tambang yang progresif.

Salah satu bukti bahwa penutupan tambang akhirnya mengarusutamakan sudut pandang sosial adalah dokumen mutakhir ICMM, Integrated Mine Closure, Good Practice Guide, 2nd Edition, yang terbit di awal tahun 2019. Visi, prinsip, dan tujuan penutupan tambang sudah sangat jelas komponen sosialnya. Demikian juga, sangat tegas perspektif sosial dalam bab-bab mengenai pemanfaatan lahan pascatambang, pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan, risiko dan peluang, aktivitas, transisi sosial, dan perhitungan biaya. Dapat dikatakan bahwa dokumen 18 bab tersebut memang mengkokohkan perspektif sosial atas penutupan tambang; benar-benar jauh melampaui edisi pertama yang terbit 11 tahun sebelumnya.

Di samping 18 bab, dokumen itu juga menyediakan 12 alat (tool) yang seluruhnya jelas menunjukkan perspektif sosial. Beberapa alat yang sangat secara tegas merupakan alat untuk mewujudkan tujuan sosial pascatambang adalah alternatif pemanfaatan (Alat 4), pesan kunci untuk aspek sosial (Alat 5), checlist aktivitas transisi sosial (Alat 6), penilaian dan manajemen risiko/peluang (Alat 8), dan investasi sosial untuk penutupan tambang (Alat 11).

Dokumen itu, menyatakan dengan tegas bahwa transisi sosioekonomi adalah salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam penutupan tambang, yang dijabarkan sebagai: “…to promote, to the extent practical, a smooth transition from the socioeconomic conditions that existed during mining activities to the state that will be present after mining. Where practicable, the net socioeconomic impact on the affected region should be beneficial.”

Walaupun ada klausa ‘to the extent practical’ dan ‘where practicable’ pada pernyataan prinsip itu, tentu mengupayakan perwujudan transisi yang mulus serta dampak bersih sosioekonomi yang positif adalah keharusan. Apabila mau lebih tegas, tujuan sosial penutupan tambang bisa dinyatakan untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah tambang berakhir. Tak ada indikator yang lebih baik lagi dalam menggambarkan keberlanjutan (manfaat) pertambangan selain kondisi masyarakat yang ditinggalkan perusahaan.

Masalah di daerah pengerukan batubara di Samarinda, Kalimantan Timur. Rahmawati, ibunda Raihan, memegang foto anaknya, korban ke-9 yang tewas di kolam tambang. Hingga Juni 2017, kasus tak ada kejelasan. Foto: Tommy Apriando/Mongabay Indonesia

Dari Standar dan Norma Menuju Praktik

Beragam kemajuan yang tampak itu sesungguhnya bukanlah merupakan norma dan kenyataan yang bisa disaksikan di majoritas perusahaan tambang. Perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota ICMM bisa dikatakan adalah perusahaan tambang yang memiliki kinerja sosial yang secara rerata jauh di atas industri. Namun, itu tidak berarti perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki masalah sosial. Hasil audit atas prinsip-prinsip ICMM terhadap perusahaan anggotanya selalu menunjukkan kesenjangan—dan di antaranya ada yang benar-benar lebar.

Perusahaan-perusahaan itu menjadi paling menonjol kinerja sosial (dan lingkungan)-nya mungkin lantaran dua hal: manajemen reputasi dan kemampuan sumberdaya. Yang pertama sangat jelas merupakan pendorong yang penting bagi perusahaan-perusahaan tambang yang skalanya besar, berorientasi ekspor dan melantai di bursa saham. Mereka yang besar itu sangat tampak di mata pemangku kepentingannya, dengan dampak positif maupun negatif yang kentara. Perusahaan tambang yang mengekspor produknya akan berhadap-hadapan dengan pemangku kepentingan global yang lebih kritis. Demikian juga, perusahaan tambang yang menjadi perusahaan publik punya berbagai keharusan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi, selain menjadi fokus para analis.

Bergabung dengan organisasi promotor keberlanjutan dalam sektor tertentu seperti ICMM memiliki keuntungan pengetahuan, bantuan praktik, maupun asosiasi positif di mata pemangku kepentingannya. Karenanya, perusahaan-perusahaan tambang yang kondisinya seperti yang disebutkan di atas itu cenderung untuk bergabung, dengan motivasi besar untuk menjaga reputasinya. Ini biasanya—namun tidak selalu—bertentangan secara diametrikal dengan perusahaan sedang/kecil, berorientasi pasar domestik, dan tidak melantai di bursa. Mereka merasa tak memerlukan manajemen reputasi yang sungguh-sungguh, lantaran ekspektasi dan tekanan pemangku kepentingan yang rendah.

Penjelasan lainnya adalah bahwa perusahaan-perusahaan besar, berorientasi ekspor, dan menyandang status perusahaan publik adalah perusahaan yang memiliki sumberdaya finansial yang cukup besar, sehingga mereka mampu berinvestasi di peningkatan kinerja sosialnya. Slack-Resources Hypothesis menjelaskan mekanisme tersebut.

Sementara, kebanyakan perusahaan tambang sesungguhnya sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit, sehingga merasa tak memiliki untuk kemewahan menyisihkan sumberdaya finansial untuk mengelola kinerja sosialnya. Banyak di antara perusahaan-perusahaan itu berdalih dengan situasi ekonomi untuk menekan biaya pengelolaan sosialnya. Terlebih lagi, ketika mereka mendekati fase penutupan dan pascatambang.

Dita, seorang anak yang menderita lumpuh layu, diduga terdampak merkuri dari tambang emas, akhir Agustus 2015, baru meninggal dunia. Foto: Eko Rusdianto/Mongabay Indonesia

Di Indonesia, dalih seperti itu terlalu kerap didengar dan dimaklumi. Lagi-lagi ini karena sudut pandang yang dipergunakan biasanya bias kepentingan korporasi. Apakah sesungguhnya masyarakat Indonesia tega membiarkan perusahaan tambang mengabaikan hak-hak masyarakat sepanjang masa operasinya hingga pascatambang? Atau sekadar tidak peduli lantaran tidak tahu kondisi yang sebenarnya?

Film Sexy Killers kini telah membuka mata puluhan juta orang atas berbagai isu di pertambangan batubara, termasuk kondisi masyarakat di sekitar tambang. Masyarakat Indonesia berhutang untuk menonton film dokumenter itu untuk mengedukasi dirinya, mencari pengetahuan lain yang lebih dalam dan berimbang, lalu mengambil tindakan yang bisa dilakukan. Setidaknya sebagai konsumen yang melek informasi, kalau belum mau secara langsung menjadi aktivis yang mengubah praktik pengelolaan sosial dan lingkungan pertambangan di Indonesia.

Sebetulnya, terdapat perkembangan yang sangat menarik sejak 2016 dalam kebijakan pertambangan di Indonesia, yaitu munculnya regulasi tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM)—sebuah istilah yang ganjil, lantaran pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat memiliki arti yang sama—yang menyaratkan perusahaan pertambangan memiliki rencana induk pengembangan masyarakat hingga penutupan tambang. Kebijakan ini membuat perusahaan tambang seperti memiliki rencana penutupan tambang bidang sosial, setelah selama ini yang menjadi fokus perhatian pada dokumen rencana penutupan hanyalah aspek lingkungan.

Namun demikian, regulasi tersebut sesungguhnya tidak cukup kuat. Di samping ada banyak isu sosial yang harus dikelola di luar pengembangan masyarakat, tujuan sosial dari penutupan tambang tidaklah dinyatakan secara eksplisit. Karena tidak eksplisit, maka tidak ada jaminan bahwa perusahaan tambang akan memastikan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah dampaknya setelah tambang berhenti beroperasi. Lantaran Kementerian ESDM menyerahkan keputusan memberi arahan yang lebih detail kepada pemerintah provinsi, dalam bentuk Cetak Biru PPM Provinsi, maka bagaimana seeksplisit atau seimplisit apa tujuan tersebut akan tergantung dari setiap provinsi yang membuatnya.

Kolam-kolam bekas tambang timah yang menganga di Bangka. Anak-anak tanpa rasa takut bermain di dekat kolam yang tak ada pagar. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

Tahun 2019 adalah tahun ketika perusahaan-perusahaan tambang itu wajib memasukkan dokumen tersebut. Namun, mengingat perkembangan wacana dan praktik pengelolaan sosial pertambangan sebagaimana yang telah dipaparkan, agaknya peluang untuk melihat sebuah Rencana Induk PPM yang memuaskan sangatlah tipis. Apalagi, memaksakan perusahaan membuatnya tahun ini sesungguhnya tidak tepat waktu secara perencanaan pembangunan.

Di tingkat nasional RPJMN 2020-2024 dan RAN SDGs memang sudah ada bentuknya. Namun, keduanya perlu diturunkan menjadi RPJMP dan RAD SDGs, yang belum semua provinsi memilikinya. Kalau kemudian pemerintah provinsi membuat Cetak Biru PPM, itu sesungguhnya dibuat dengan rencana pembangunan yang sebentar lagi tidak berlaku.

Agaknya para pemangku kepentingan di Indonesia perlu kembali mengaji alifbata aspek sosial pertambangan secara serius. Pertambangan adalah sektor yang menjanjikan peluang pembangunan berkelanjutan yang penting, namun pada praktiknya itu telah gagal diwujudkan oleh praktik majoritas perusahaan tambang yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hanya apabila prinsip-prinsip itu dikuasai secara menyeluruh, diejawantahkan dalam kebijakan dan regulasi, dan didukung sepenuhnya oleh para pemangku kepentingan saja maka pertambangan di Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik. Hanya dengan demikian pula masyarakat di sekitar tambang bisa melanjutkan kehidupannya setelah tambang selesai beroperasi.

***
*Jalal, Reader on Corporate Governance and Political Ecology Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Artikel ini merupakan opini penulis.

Jumat, 03 Mei 2019

Sexy Killers : Masyarakat Sebagai Anak Tiri Pertambangan? [2]


oleh Jalal* - 3 May 2019

  • ·         Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.
  • ·         Wacana tentang pertambangan berkelanjutan semakin komprehensif, mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling memengaruhi dan dampak tiga fungsi seharusnya kepada ketika sebuah pertambangan telah berhenti beroperasi.
  • ·         Sayangnya secara umum aspek sosial dalam pertambangan kinerjanya memang masih rendah bila merujuk pada 6 kriteria Deanna Kemp dan John Owen dalam makalah Social Performance Gaps in the Global Mining Industry.
  • ·         IIED dan WBCSD menyebutkan sangat tampak bahwa kehidupan masyarakat pascatambang belumlah mendapat perhatian yang memadai.
  • ·         Artikel opini ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan opini.

***
“Viewing social performance through a purely social licence lens  provides no incentive for companies to obtain a more detailed,  operationally useful understanding of community needs and issues,  or of ‘out-bound’, company-induced social risk.”  Deanna Kemp dan John Owen
  
Perkembangan Mutakhir Wacana Pertambangan Berkelanjutan

 Setelah publikasi Botin di tahun 2009 itu, perkembangan wacana pertambangan keberlanjutan terus menguat. Di antaranya mewujud dalam prinsip yang dirumuskan oleh International Council on Mining and Metals (ICMM), standar pelaporan berkelanjutan Mining and Metals Sector Disclosure (MMSD) yang dibuat oleh Global Reporting Initiative (GRI), serta upaya untuk menjelaskan keterkaitan sektor pertambangan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

ICMM didirikan pada tahun 2001. Kini beranggotakan 27 perusahaan pertambangan dan metal, organisasi ini menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan industri pertambangan dan metal yang aman, adil dan berkelanjutan. Laman muka dari website-nya menyatakan komitmen “Only by mining with principles can the mining and metals industry contribute to sustainable development and protect the planet.” ICMM pertama kali membuat Kerangka Pembangunan Berkelanjutan atau ICMM Principles di tahun 2003 sebagai respons atas seluruh isu keberlanjutan yang diidentifikasi pada projek Mining, Metals, and Sustainable Development.

Pada tahun 2015, rumusan ICMM Principles diperbarui menjadi sepuluh prinsip sebagai berikut:
“1. Apply ethical business practices and sound systems of corporate governance and transparency to support sustainable development; 2. Integrate sustainable development in corporate strategy and decision-making processes; 3. Respect human rights and the interests, cultures, customs and values of employees and communities affected by our activities; 4. Implement effective risk-management strategies and systems based on sound science and which account for stakeholder perceptions of risks; 5. Pursue continual improvement in health and safety performance with the ultimate goal of zero harm; 6. Pursue continual improvement in environmental performance issues, such as water stewardship, energy use and climate change; 7. Contribute to the conservation of biodiversity and integrated approaches to landuse planning; 8. Facilitate and support the knowledge-base and systems for responsible design, use, re-use, recycling and disposal of products containing metals and minerals; 9. Pursue continual improvement in social performance and contribute to the social, economic and institutional development of host countries and communities; And, 10. Proactively engage key stakeholders on sustainable development challenges and opportunities in an open and transparent manner. Effectively report and independently verify progress and performance.”

Film dokumenter Sexy Killer yang menceritakan tentang industri batubara dari hulu ke hilir, dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, ekonomi sampai kesehatan masyarakat. Foto : watchdoc

Setiap prinsip tersebut kemudian diuraikan lebih jauh dengan butir-butir ekspektasi tindakan dan kinerja yang perlu dicapai. Prinsip-prinsip yang diajukan ICMM ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan apa yang diajukan di dalam pustaka sebelum tahun 2010-an. Hal yang sama juga bisa dilihat pada dokumen MMSD yang dikeluarkan GRI untuk laporan keberlanjutan versi keempatnya, atau G4. Di situ dapat dilihat bahwa GRI menginginkan perusahaan pertambangan untuk melaporkan secara komprehensif dalam kategori ekonomi, lingkungan dan sosial, yang jumlah total indikatornya melampaui 100.

Pada masing-masing kategori terdapat aspek-aspek spesifik pertambangan yang harus dilaporkan, di antaranya melalui penekanan tertentu, bahkan ada aspek khusus yang diciptakan. Dalam kategori ekonomi kinerja ekonomi dan kehadiran di pasar menjadi penekanan. Dalam kategori ekonomi, yang ditekankan adalah material, keanekaragaman hayati, emisi, serta limbah cair dan padat. Kategori sosial dibagi ke dalam empat subkategori, yaitu praktik ketenagakerjaan, HAM, Masyarakat, serta Tanggung Jawab atas Produk. Selain menekankan pelaporan pada aspek seperti K3, kebebasan berserikat, dan masyarakat lokal; kategori ini juga membuat aspek-aspek baru, yaitu: tanggap bencana, pertambangan rakyat dan skala kecil, pemukiman kembali, rencana penutupan tambang, dan pengelolaan matarial yang baik.

Cakupan yang sangat komprehensif juga ditunjukkan ketika lembaga-lembaga terkemuka dan para pakar menunjukkan bagaimana tambang bisa merisikokan dan memberi kontribusi terhadap pencapain SDGs. SDGs adalah kesepakatan global tentang bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan akan diwujudkan oleh seluruh negara yang menandatanganinya antara tahun 2016-2030. Sebagai formalitas atas keberlanjutan, maka setiap sektor industri, termasuk pertambangan, sangat penting untuk melihat bagaimana dirinya dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs di tingkat daerah dan nasional.

Mapping Mining to the Sustainable Development Goals: An Atlas yang dipublikasikan oleh Columbia Center on Sustainable Investment, SDSN, UNDP dan WEF di tahun 2016 serta SDG Industry Matrix: Energy, Natural Resources, & Chemicals yang dibuat oleh UNGC dan KPMG di tahun 2017 adalah dua di antara beberapa publikasi tentang sektor pertambangan dan SDGs yang paling menonjol. Di dalamnya, ke-17 Tujuan SDGs dipetakan menunjukkan apa saja yang telah dan bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.

PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali yang menggunakan batubara menyebabkan emisi dan pencemaran udara. Foto : Anton Muhajir/Mongabay Indonesia

Kinerja Sosial yang Rendah

 Hal yang paling jelas terlihat dari seluruh diskusi tentang pertambangan berkelanjutan adalah bahwa pemahaman atasnya semakin komprehensif. Bukan saja soal ekonomi, sosial dan lingkungan yang diuraikan dengan makin terperinci dan digambarkan sifat hubungannya yang saling memengaruhi, namun juga terkait dengan harus berjalannya ketiga fungsi itu secara baik di masyarakat ketika sebuah pertambangan telah berhenti beroperasi.

Ini menunjukkan bahwa salah satu hal paling penting sebagai penanda apakah pertambangan itu memang berkelanjutan adalah apakah kehidupan di tempat tersebut terus mengalami perbaikan jauh setelah perusahaan tambang meninggalkan lokasi. Kondisi inilah yang seharusnya menjadi aspirasi dan pemandu operasi seluruh perusahaan tambang. Karenanya, perencanaan pascatambang yang dibuat sedini dan sekomprehensif mungkin adalah kunci pertambangan berkelanjutan.

Tetapi, bagaimana aspirasi itu bisa diwujudkan dalam waktu segera apabila ternyata secara umum aspek sosial dalam pertambangan kinerjanya memang masih rendah? Ruang perbaikan yang sangat besar itulah yang ditemukan ketika di tahun 2018 Deanna Kemp dan John Owen mencoba merumuskan apa yang terjadi selama ini dalam pengelolaan sosial pertambangan lewat makalah ringkas Social Performance Gaps in the Global Mining Industry.

Ada enam hal yang menurut Kemp dan Owen yang membuat kinerja sosial, terutama yang terkait dengan masyarakat, menjadi rendah, yaitu “1. There is a focus on risks to mining from the community; rather than on risks to the community from mining; 2. The ‘social licence to operate’ approach limits understanding of social issues; 3. There is an assumption that doing ‘good deeds’ equates to social responsibility, 4. Community relations and public relations are conflated and confused; 5. There is limited understanding of the value of social performance activities; 6. Social performance capacity within companies is at perilously low levels.”

Butir pertama menunjukkan bahwa cara berpikir kebanyakan perusahaan tambang memang masih melihat masyarakat sebagai faktor risiko, sementara mereka gagal melihat dirinyalah yang membawa risiko ke kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui oleh siapapun yang pernah membuat AMDAL dengan benar untuk perusahaan tambang, ada banyak dampak sosial negatif yang timbul karena pertambangan. Namun, setelah AMDAL disahkan, kebanyakan perusahaan kemudian mengalihkan pandangannya, tidak lagi melihat aktivitasnya yang membawa risiko dan dampak, melainkan masyarakatkah yang menjadi risiko terhadap mereka.

Fatria, salah satu perempuan Wowanii, yang berjuang menolak tambang.
Dia meneteskan air mata usai mendengar pernyataan Lukman Abunawas yang akan mencabut 15 IUP di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan. Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesia

Dukungan masyarakat untuk operasi (social license to operate) adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan tambang. Namun, bila itu menjadi satu-satunya tujuan, maka beragam isu sosial lain bisa tak tergarap dengan benar. Salah satu yang paling menonjol adalah bahwa menjelang penutupan operasi, perusahaan tambang makin merasa tidak membutuhkan masyarakat, dan perhatian mereka atas kehidupan masyarakat pascatambang sangat menurun.

Kebanyakan perusahaan tambang menyamakan tindakan karitatif (charity) dengan pengembangan masyarakat (community development), bahkan CSR secara keseluruhan. Padahal, sebagai tanggung jawab perusahaan atas seluruh dampak yang ditimbulkannya, CSR sangatlah luas. Reduksi CSR menjadi sekadar tindakan karitatif sangat menonjol, bahkan di kalangan mereka yang bertitel manajer atau direktur CSR di pertambangan. Demikian juga kekacauan terkait pengertian hubungan dengan masyarakat (community relations) dengan pembinaan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Di Indonesia, di mana public relations diterjemahkan dengan humas (hubungan masyarakat), kekacauan itu semakin menjadi-jadi.

Terakhir, walau sudah jauh berkurang dibandingkan satu hingga hingga dua dekade lampau, penghargaan atas apa yang dilakukan oleh mereka yang mengurusi aspek sosial di pertambangan memang masih kurang. Ada banyak perusahaan pertambangan yang memberlakukan para pengelola sosial itu sebagai orang-orang yang menghabiskan uang perusahaan semata.

Di sisi lain, para pengelola itu juga tidak atau belum fasih dalam menjelaskan manfaat pengelolaan sosial terhadap kelancaran operasi dan kinerja keuangan perusahaan tambang secara keseluruhan. Hal ini, sangat boleh jadi, terkait dengan pemahaman yang salah atas CSR. Hingga sekarang, sebagian besar perusahaan melihat CSR sebagai cost center belaka, sehingga menganggapnya sebagai ‘fungsi’ yang tak perlu diurus dengan serius. Akibatnya, sumberdaya yang disediakan biasanya seadanya saja, dan pengembangan kapasitasnya tidak diprioritaskan.
Biasanya, perusahaan tambang tidak berani terlampau mengabaikan masyarakat ketika ada di tahapan konstruksi dan operasi. Mereka tahu bahwa keamanan operasi adalah prasyarat agar mereka bisa bekerja dengan baik. Tetapi, menjelang akhir operasi, kebutuhan perusahaan atas hubungan yang baik dengan masyarakat tiba-tiba menurun.

Apalagi, di perusahaan-perusahaan yang menetapkan sumberdaya finansial untuk pengembangan masyarakat dan pengelolaan sosial lainnya sebagai fungsi dari besaran produksi. Begitu produksi menurun menjelang penutupan, turun pula urusan dengan masyarakat. Hal ini sebetulnya juga terlihat dari literatur tentang pascatambang yang baru-baru ini saja memasukkan pertimbangan sosial secara komprehensif.

Rahmawati memperlihatkan foto anaknya yang meninggal di lubang tambang. Foto: Jatam Kaltim/Mongabay Indonesia

Pascatambang yang (Hampir) Melupakan Masyarakat

Ketika di tahun 2002 IIED dan WBCSD mengeluarkan sebuah dokumen berjudul Mining for the Future dengan salah satu apendiksnya berjudul Mine Closure Working Paper, sangat tampak bahwa kehidupan masyarakat pascatambang belumlah mendapat perhatian yang memadai. Terdapat 7 isu penting yang dibahas pada dokumen tersebut, yaitu manajemen air, infrastruktur pertambangan, pekerjaan tambang bawah tanah, pekerjaan tambang terbuka, limbah bebatuan dan ore, tailing, serta mitigasi sosio-ekonomi. Kondisi masyarakat hanya mendapatkan perhatian selintasan saja.

Menurut dokumen tersebut, ada dua isu penting terkait dengan mitigasi sosio-ekonomi pascatambang, yaitu itu ketenagakerjaan dan masyarakat lokal. Tujuan dari pengelolaan isu ketenagakerjaan disebutkan untuk memastikan mereka mendapatkan pekerjaan baru dan relokasi ke tempat baru dengan lancar. Yang dapat dilakukan untuk tujuan itu adalah memberi bantuan pencarian kerja dan tempat tinggal baru, bantuan keuangan, konseling, serta pelatihan.

Terkait dengan masyarakat lokal, tujuan pengelolaan isunya adalah stabilitas ekonomi, kesehatan yang baik, serta ketersediaan fasilitas pendidikan. Untuk tujuan tersebut, yang dapat dilakukan adalah perencanaan pembangunan wilayah sejak awal, membangun perusahaan-perusahaan lokal yang mandiri, membangun yayasan atau menyediakan dana perwalian untuk menjamin layanan esensial, dan relokasi pendatang.

Berselang tiga tahun, laporan bersama dari UNDP dan UNEP bertajuk Mining for Closure: Policies and Guidelines for Sustainable Mining Practice and Closure of Minesditerbitkan. Para penulisnya menjelaskan bahwa publikasinya bertujuan sebagai “a recipe for stimulating debate and public accountability of mining legacies and operations. Through applying the basic principles and guidelines, not only will mining become environmentally and socially more sustainable, it may also result in more democracy, increased wellbeing and security of those directly and indirectly affected.” Dokumen tersebut, walaupun menyatakan hendak menginklusikan secara eksplisit keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rencana penutupan tambang, ternyata tidak cukup memberikan ruang bagi diskusi tentang keberlanjutan sosial.

Pada tahun 2008 muncul buku terkenal Mine Closure Handbook. Tujuan buku tersebut diterbitkan dinyatakan sebagai berikut: “The handbook provides general guidelines for mine closure planning. Decisions on closure strategy should always be ultimately based on a case-specific assessment, taking into consideration the full diversity of characteristics and requirements at each mine site.” Buku tersebut disunting oleh P. M. Heikkenen, P. Noras dan R. Salminen. Hal yang sangat menonjol dari buku tersebut adalah hampir tidak adanya pembahasan tentang aspek manusia di dalam penutupan tambang. Kecuali pembahasan singkat tentang berbagai regulasi terkait, isi buku tersebut adalah tentang aspek teknis penutupan tambang.

Surayah mengaku lebih sering sakit termasuk cucunya setelah PLTU Celukan Bawang beroperasi. Foto : Anton Muhajir/Mongabay Indonesia

Di tahun 2011, Pemerintah Australia mengeluarkan sebuah dokumen bertajuk A Guide to Leading Practice Sustainable Development in Mining. Bab terakhir pada dokumen tersebut adalah tentang rehabilitasi dan penutupan tambang. Masyarakat menjadi salah satu dari sembilan isu yang dibahas, dan pesan kunci terkait masyarakat adalah “Community engagement at the earliest possible time is essential. The goal should be community ownership as the community will inherit the project eventually. Community liaison or advisory groups established specifically for the mining project can help the operation focus its engagement program.” Pesan tersebut tentu saja penting. Namun tidak menjelaskan tujuan yang dari pascatambang untuk masyarakat secara memuaskan.

Mine Closure: Leading Practice Sustainable Development Program for the Mining Industry adalah dokumen yang juga dikeluarkan oleh Pemerintah Australia, mengikuti dokumen terdahulu. Terbit di tahun 2016, menaruh isu masyarakat di bagian akhir bab Sustainable Development and Closure. Isi bagian tersebut adalah seputar bagaimana melakukan pembinaan hubungan dengan masyarakat dalam penutupan tambang dan social license to operate sebagai modal penting dalam penutupan tambang.

Kalau seluruh pustaka tersebut dan yang lain diperhatikan, aspek sosial dari pertambangan tampak sangat menonjol pada fase operasi, sedikit pada fase konstruksi, dan hampir-hampir tidak ada pada fase eksplorasi. Agaknya, hingga baru-baru ini, perhatian terhadap masyarakat di sekitar tambang seperti mengikuti kurva lonceng fase pertambangan: tak ada atau sangat sedikit di awal, naik dengan pesat ketika masuk operasi, kemudian menurun untuk menghilang di fase penutupan dan pascatambang.

Di tahun 2012, Lamb dan Coakes menyimpulkan dalam artikel mereka, Effective Social Planning for Mine Closure, bahwa pada praktiknya “Planning for closure from a social perspective appears to be one of the last considerations in the project cycle: with many companies afraid that engagement with stakeholders in relation to closure planning will raise stakeholder expectations about final land use options that may not be feasible.”

Hal tersebut sesungguhnya sangat mengecewakan, dan membahayakan pertambangan sendiri. Masyarakat yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pascatambang sangat boleh jadi akan melakukan tindakan yang mereka anggap perlu untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Sudah banyak kasus yang menunjukkan masyarakat yang tahu bahwa mereka masih tergantung pada industri pertambangan—tak soal apakah mereka merupakan penduduk asli atau pendatang—kemudian menyandera perusahaan tambang dengan keharusan untuk menopang hidup mereka setelah perusahaan tidak lagi beroperasi.

Agaknya, kalau industri pertambangan sudah cukup lama mengenal istilah social license to operate—yang oleh Kemp dan Owen dinyatakan tidak memadai sebagai pemandu pengelolaan sosial itu—perlu kesadaran bahwa ada juga semacam social license to leave yang diperlukan perusahaan apabila mereka hendak meninggalkan masyarakat di penghujung masa operasinya.

Bagian berikutnya dari seri tulisan ini akan membahas lebih jauh tentang aspek sosial pascatambang itu, lalu membicarakan bagaimana perwujudannya di Indonesia.

***
*Jalal, Reader on Corporate Governance and Political Ecology Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Artikel ini merupakan opini penulis.

Kamis, 02 Mei 2019

Sexy Killers : Pertambangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan? [1]

oleh Jalal* - 2 May 2019

  • Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.
  • Adanya perdebatan wacana penghentian total pertambangan di dunia melihat dampak kerusakan lingkungan atau mendorong pertambangan yang berkelanjutan ramah lingkungan
  • Karena hasil tambang tetap dibutuhkan dunia, berkembang konsep pertambangan berkelanjutan dengan berbagai persyaratan dan indikatornya, seperti efisiensi ekonomi, dampak sosial masyarakat dan lingkungan
  • R.G. Eggert dalam bukunya menekankan aspek lingkungan justru menjadi bagian sangat penting dalam konsep keberlanjutan pertambangan

***

”….pertanyaannya bukan setuju atau tidak setuju pertambangan, melainkan bagaimana cara menambang agar dapat tercapai pembangunan berkelanjutan.”
Otto Soemarwoto

Tambang: Sebuah Pedang Bermata Dua

Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Di satu sisi ia menyediakan sumber energi dan materi penting yang menjadikan kemajuan umat manusia menjadi mungkin. Hasil tambang dan turunannya terdapat pada semua produk yang dimanfaatkan manusia modern. Di sisi lain, pertambangan juga dikenal sebagai sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Lantaran sifatnya yang kerap ditemukan di lokasi-lokasi terpencil, pertambangan banyak dilakukan di kawasan yang sensitif secara ekologi; selain juga bersisian, bersinggungan, atau bahkan berada di dalam kawasan yang dihuni oleh masyarakat-masyarakat tradisional. Apabila dikelola dengan benar, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bisa diminimalkan, selain juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif seperti peluang bisnis, peluang kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah dan nasional, dan kemajuan-kemajuan lain yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan yang buruk menghasilkan kerusakan lingkungan yang parah. Lubang-lubang bekas tambang dengan air asamnya merupakan gambaran yang bisa dilihat di seluruh bagian dunia. Penggusuran penduduk secara paksa, serta konflik dengan masyarakat adalah dampak pertambangan yang banyak dilaporkan. Demikian juga, kekayaan dari pertambangan yang seharusnya bisa dinikmati oleh negara dan warganya banyak yang hilang lantaran korupsi.

Sayangnya, harus diakui bahwa kinerja buruk pertambangan dalam pengelolaan lingkungan, sosial dan ekonomi masih sangat banyak terjadi, kalau bukan malah merupakan gambaran dominan. Karenanya, secara umum pertambangan memang dikenal sebagai sektor yang tidak baik. Film Sexy Killers—yang pada saat tulisan ini dibuat sudah diklik lebih dari 20 juta kali di YouTube, plus entah berapa ratus acara menonton bersama—menggambarkan sisi buruk pertambangan batubara yang sudah lama diketahui secara luas. Dalam dunia yang sedang berharap-hadapan dengan perubahan iklim, tambang dan pembangkit listrik tenaga batubara memang tidak popular.

Film dokumenter Sexy Killer yang menceritakan tentang industri batubara dari hulu ke hilir, dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, ekonomi sampai kesehatan masyarakat. Foto : watchdoc

Alih-alih memperbaiki praktik dan kinerjanya yang buruk, sejumlah besar perusahaan pertambangan malah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kosmetikal untuk memberi kesan positif kepada publik, sambil terus mempertahankan cara beroperasi yang membawa dampak negatif. Tentu saja, hal yang demikian bukan saja menghambat perbaikan industri pertambangan, melainkan juga membuat publik dan para pakar skeptis atas kemungkinan perubahan itu.

Salah satu pakar dalam bidang ini, Stuart Kirsch, menulis artikel bertajuk Sustainable Mining di dalam jurnal Dialectical Anthopology Vol.34/1 2010, dengan membeberkan bukti-bukti kuat soal keburukan pertambangan.
Dia menyatakan “The mining industry moves more earth than any other human endeavor. Yet mining companies regularly claim to practice sustainable mining. Progressive redefinition of the term sustainability has emptied out the concept of its original reference to the environment. Mining companies now use the term to refer to corporate profits and economic development that will outlast the life of a mining project. The deployment of corporate oxymorons like sustainable mining is one of the key strategies corporations use to conceal harm and neutralize critique.”
Berbeda dengan pendirian tersebut, The Plundered Planet: Why We Must—and How We Can—Manage Nature for Global Prosperity, buku karya Paul Collier yang terbit 3 tahun sebelum artikel Kirsch memang dimulai dengan menyediakan gambaran suram tentang sektor pertambangan di Afrika. Namun kemudian meyakinkan pembacanya bahwa pertambangan yang berkelanjutan itu bukan saja mungkin, melainkan sangat penting bagi kemakmuran dan keberlanjutan dunia.

Buku tersebut sangatlah popular dan menjadikan sentimen positif terhadap isu ini sangat menguat. Dengan semakin banyaknya jumlah manusia, kebutuhan materi dan energi yang berasal dari pertambangan—material dasar, material turunan, serta hasil pemanfaatan kembali—jelas juga akan meningkat. Karenanya, memastikan bahwa pertambangan yang berkontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang diserukan Collier, adalah keniscayaan.

PLTU di dekat pemukiman warga di Desa Muaramaung, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumsel. Warga terkena dampak buruk asap batubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Tafsir Awal atas Keberlanjutan Pertambangan

Pada tahun 2005, dua tahun sebelum seruan Collier, tiga orang praktisi pertambangan, Vasudevan Rajaram, Subijoy Dutta, dan Krishna Parameswaran menyunting sebuah buku bunga rampai, Sustainable Mining Practices—A Global Perspective. Buku tersebut menjelaskan seluruh konsep dan praktik pertambangan yang berkelanjutan yang telah dilakukan pada saat itu.
Secara konseptual, buku tersebut menyajikan perdebatan tentang apakah pertambangan mungkin dinyatakan berkelanjutan, mengingat pertambangan adalah sektor yang mengambil materi yang tak terbarukan. Kalau pendiriannya bahwa apapun yang memanfaatkan materi tak terbarukan itu mustahil dinyatakan berkelanjutan, maka perdebatannya tentu sudah selesai.

Tetapi, dalam dunia keberlanjutan, memang dikenal paradigma  complementarity versus substitutability. Kalau yang pertama mengasumsikan bahwa seluruh bentuk sumberdaya harus tersedia karena sifatnya yang saling melengkapi, yang kedua berpendirian bahwa sesungguhnya beragam sumberdaya itu bisa saling menggantikan, setidaknya sampai batas-batas tertentu.

Karena ternyata istilah pertambangan berkelanjutan tetap dipergunakan, itu berarti paradigma substitutability-lah yang dianut. Buku tersebut menyatakan eksistensi pertambangan berkelanjutan dengan mengacu pada tiga kesepakatan yang dirumuskan oleh Douglas Yearley, yaitu: 
 “ 1. Integrated approaches to decision making on a full, life-cycle basis that satisfy obligations to shareholders and that are balanced and supported by sound science and social, environmental and economic analysis within a framework of good governance; 2. Consideration of the needs of current and future generations; and 3. Establishment of meaningful relationships with key constituencies based on mutual trust and a desire for mutually beneficial outcomes, including those inevitable situations that require informed trade-offs.”    
Tentu, kesepakatan tersebut tidak memuaskan bagi mereka yang melihat bahwa pertimbangan pertama menyatakan “…satisfy obligations to shareholders…” walaupun ada pernyataan diimbangi dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan analisis ekonomi, sosial dan lingkungan. Bagaimanapun pernyataan itu seperti memberikan bobot yang sama antara kepentingan pemilik modal dengan keseluruhan kepentingan lainnya. Butir kedua yang menggunakan kata consideration juga kerap dipandang tidak memadai, lantaran kata tersebut tidak merujuk pada hasil—seperti misalnya dalam definisi pembangunan berkelanjutan, yang menjamin generasi mendatang untuk bisa memenuhi kebutuhannya—melainkan hanya pada proses.

Lebih jauh daripada perdebatan konseptual, ketika membicarakan isu-isu apa saja yang masuk ke dalam pertambangan berkelanjutan, buku tersebut menyebutkan tentang reklamasi, penutupan tambang, dan pascatambang sebagai isu pertama. Jelas bahwa para penulisnya memahami bahwa keberlanjutan pertambangan sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi yang ada setelah pertambangan berhenti beroperasi.

Batubara, di tambang timbulkan masalah lingkungan dan kesehatan warga, di hilir, antara lain, pembangkit batubara, juga ciptakan beragam masalah. Apakah para calon pemimpin daerah, tak ada yang peka masalah rakyat ini? Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Aspirasi tentang Lingkungan dan Masyarakat

Di tahun 2009, J. A. Botin menyunting bunga rampai Sustainable Management of Mining Operations. Botin kembali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan yang berkelanjutan bukanlah operasinya yang terus-menerus di satu tempat, karena di tempat tersebut material yang diambilnya pasti akan habis atau tidak lagi ekonomis untuk diambil. R. G. Eggert, yang menulis bab ketiga buku tersebut, What Sustainability and Sustainable Development Mean for Mining, menjelaskan bahwa ada empat prinsip pertambangan berkelanjutan: “1. Facilitate the creation of mineral wealth; 2. Ensure that mineral development occurs in an economically (socially) efficient manner; 3. Distribute the surpluses from mining fairly; and 4. Sustain the benefits of mining even after a mine closes.”

Berbeda dengan rumusan Yearley, Eggert menegaskan pentingnya efisiensi ekonomi dan sosial dalam menghasilkan mineral dari pertambangan. Eggert juga menekankan tentang distribusi surplus dari pertambangan secara adil, selain menegaskan bahwa manfaat pertambangan harus terus bisa dirasakan setelah pertambangan selesai.

Prinsip keempat tersebut semakin mengokohkan pentingnya penutupan dan pascatambang sebagai bagian penting dari keberlanjutan pertambangan.  Rumusan prinsip dari Eggert tersebut agaknya jauh lebih bisa diterima dibandingkan dengan yang sebelumnya diajukan Yearley. Hanya saja, prinsip itu malah tidak disebut sama sekali soal aspek lingkungan secara eksplisit.
Lingkungan, oleh Eggert kemudian dimunculkan dalam salah satu di antara tujuh pertanyaan untuk menguji keberlanjutan pertambangan. Ketujuh pertanyaan tersebut—yang dikutip Eggert dari publikasi International Institute for Sustainable Development di tahun 2002—adalah: “1. Engagement: Are engagement processes in place and working effectively? 2. People: Will people’s well-being be maintained or improved? 3. Environment: Is the integrity of the environment assured over the longer term? 4. Economy: Is the economic viability of the project or operation assured, and will the economy of the community and beyond be better off as a result? 5. Traditional and Non-Market Activities: Are traditional and non-market activities in the community and surrounding area accounted for in a way that is acceptable to the local people? 6. Institutional Arrangements and Governance: Are rules, incentives, programs, and capacities in place to address project or operational consequences? And, 7. Synthesis and Continuous Learning: Does a full synthesis show that the net result will be positive or negative in the long term, and will there be periodic reassessments?”

Dengan demikian, sesungguhnya aspek lingkungan jelas menjadi bagian sangat penting dalam konsep keberlanjutan pertambangan, yaitu dengan memastikan terjaganya integritas (daya dukung dan daya tampung) lingkungan. Ketika berbicara tentang masyarakat, pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pertambangan yang berkelanjutan adalah pertambangan yang minimal memertahankan kesejahteraan masyarakat, kalau bukan malah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakatnya harus meningkat, dan aktivitas tradisional masyarakat bisa terus terjaga.

Tetapi, hal itu adalah aspirasi di tingkat yang abstraksinya sangat tinggi. Prinsip dan pertanyaan panduan tentu masih sangat jauh dari strategi, program, eskekusi, dan kinerja. Bagian kedua dari seri tulisan ini akan menunjukkan tentang bagaimana tafsir yang lebih mutakhir atas pertambangan berkelanjutan, dan bagaimana isu kesejahteraan masyarakat ditempatkan.

Dua orang anak berjalan di kawasan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon I di Desa Kanci, Astanajapura, Cirebon, Jabar, pada awal Maret 2017. Menurut Greenpeace, PLTU berbahan batubara berpengaruh pada kesehatan karena mencemari udara karena asapnya mengandung polutan berbahaya. Foto : Donny Iqbal/Mongabay Indonesia

Artikel ini merupakan bagian pertama dari tiga tulisan opini.
* Jalal, Reader on Corporate Governance and Political Ecology Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Artikel ini merupakan opini penulis.