Menyelamatkan Karst Gombong

16 Jul 2013

Petani usai panen padi dengan latar bukit bukit karst Gombong / Karangbolong (Foto: Rasyid Gumoong)

Oleh Emil Salim

PRAJURIT tua tak pernah mati, mereka hanya memudar hilang”. Kalimat Jenderal Mac Arthur melintas di ingatan saat membaca laporan Otto Soemarwoto, Kajian Pro-Kontra Rencana Pembangunan Pabrik PT Semen Cigombong (April 2003).
Sebuah perusahaan berencana membangun pabrik semen di Desa Nagaraji, Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bahan baku semen berupa batu gamping terletak di kawasan gua karst Gombong Selatan.

Kebanyakan penduduk daerah rendah pendapatannya. Pengusaha beranggapan pembangunan pabrik bermanfaat bagi daerah karena mengurangi kemiskinan dan menaikkan pendapatan asli daerah. Tetapi, pembangunan pabrik semen juga merusak gua karst Gombong, merusak habitat tempat bersarang burung walet dan kelelawar serta menghancurkan fungsinya sebagai “waduk alam” penyimpan air.

Muncul persoalan yang mempertentangkan “pembangunan semen” melawan “pelestarian gua karst Gombong”. Pengusaha telah mengantongi izin pemerintah (1996) tentang “Analisis mengenai Dampak Lingkungan” (amdal) sehingga syarat legal dipenuhi. Namun, banyak pihak menentang pembangunan pabrik semen yang dianggap bakal merusak lingkungan kawasan karst Gombong.

DALAM laporannya Bung Otto berpendirian soal pro-kontra pembangunan pabrik semen harus dilihat dari kaca mata “Pembangunan Berkelanjutan”. Sejak Presiden Soeharto menyepakati keputusan “Konferensi Tingkat Tinggi Bumi” di Rio, Brasil, 1992, Indonesia menganut kebijakan pembangunan berkelanjutan yang intrinsik masuk dalam pembangunan nasional rumusan Bappenas.

Bila “pembangunan konvensional” menempuh hanya satu jalur pembangunan ekonomi, “pembangunan berkelanjutan” merajut tiga unsur yang menyatu, yakni sustainabilitas ekonomi, sustainabilitas sosial, dan sustainabilitas ekologi-lingkungan. Agar usaha ekonomi berlanjut, perlu diperhitungkan dampaknya pada keberlanjutan kehidupan masyarakat sosial yang ditopang keberlanjutan fungsi ekologi-lingkungan sebagai sistem penunjang kehidupan makhluk alam.

Ekonomi tidak bisa berlanjut di tengah masyarakat yang menderita dampak negatif pembangunan berupa penggusuran penduduk, marginalisasi penduduk setempat karena tidak berpendidikan dan karena miskin tidak punya jaminan meminjam kredit perbankan. Pembangunan ekonomi serta sosial tidak bisa berlanjut bila sistem ekologi-lingkungan yang mendukung kehidupan alami amburadul, rusak, dan cemar.

Dalam mengkaji pro dan kontra pembangunan pabrik semen Gombong ini, Bung Otto memakai tolok ukur pembangunan berkelanjutan yang mencakup ketiga unsur ekonomi, sosial, dan ekologi-lingkungan. Unsur ekonomi mencakup ikhtiar memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, mengembangkan eko-wisata. Unsur sosial memuat penanganan masalah gender dan masalah sosial akibat penutupan penambangan semen setelah bahan bakunya habis. Unsur ekologi-lingkungan meliputi konservasi karst Gombong Selatan, melestarikan volume dan kualitas air, menggunakan proses dan teknik produksi yang memperkecil pencemaran udara yang berdampak pada pemanasan global, dan mengembangkan produksi semen dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Unsur ekonomi, sosial, dan ekologi-lingkungan seyogianya terungkap melalui kajian amdal yang program penanggulangannya termaktub dalam “Rencana Kelola Lingkungan” (RKL) maupun “Rencana Pemantauan Lingkungan” (RPL). Kajian kritis terhadap hasil amdal yang disetujui Pemerintah tahun 1996 dan diuji di lapangan menunjukkan berbagai kelemahan prinsipiil. Yang paling serius adalah tak digunakannya pendekatan ekosistem yang mencakup ruang lingkup kawasan karst ini.

Dari sudut sustainabilitas ekonomi, kehadiran pabrik semen tidak otomatis mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja penduduk setempat karena rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk lokal sehingga mudah termarginalisasi oleh pendatang. Hal-hal ini tidak digubris RKL yang disusun.

Dari sudut sustainabilitas sosial, rendahnya indeks kesempatan perempuan masuk angkatan kerja dan menduduki jabatan kunci menunjukkan adanya diskriminasi perempuan di kabupaten Kebumen, sehingga dibutuhkan upaya khusus guna menanggapinya. Namun, hal ini tidak disinggung dalam RKL.

Dari sudut sustainabilitas ekologi-lingkungan tampak kelemahan pokok hasil amdal yang mengabaikan fungsi karst Gombong Selatan sebagai “waduk alam” yang amat penting karena mampu menyimpan air di Jawa Tengah selatan yang dikenal kering. Kawasan karst bagai busa yang menampung dan menyimpan air hujan untuk dialirkan dalam danau, air di bawah kawasan karst, dan sungai sepanjang tahun.

Akibat tekanan pertambahan penduduk pada dekade mendatang, Jawa akan menjadi “pulau kota” (tahun 2020). Dan air tawar menjadi bahan paling langka sehingga kemampuan alam melestarikan sumber air menjadi amat penting.

“Sumbangan” Indonesia pada pencemaran udara global sudah amat besar. Jika di masa depan Indonesia masih tidak aktif mengendalikan emisi karbon dari kebakaran hutan dan pembakaran minyak bumi untuk energi, transportasi, dan industri, maka “sumbangan” Indonesia kian berarti bagi pencemaran udara. Hal ini meninggikan suhu global sehingga menaikkan permukaan laut yang bakal menenggelamkan pulau-pulau kecil di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Ia juga mengubah iklim kawasan Asia. Kenaikan suhu bumi juga memperbesar pengeringan air permukaan dan berpengaruh buruk pada pola pertanian kita yang masih banyak mengandalkan aliran air permukaan daratan. Semua ini menaikkan nilai air bawah tanah yang dihasilkan kawasan karst Gombong Selatan.

TEKNOLOGI produksi semen di Indonesia boros energi dan menimbulkan emisi CO2 yang menyumbang pada kenaikkan suhu global. Kini, para produsen semen berbagai negara, antara lain Jepang, sudah menerapkan pola produksi blended cement yang bisa menurunkan separuh emisi CO2. Tidak tampak dalam RKL rencana mengurangi emisi CO2. Khusus dalam menanggapi dampak “penutupan penambangan bahan baku semen” ketika bahan baku habis, tidak ada dalam RKL usaha memelihara keberlanjutan pembangunan kawasan ini.

Sehingga Bung Otto menyimpulkan, suatu pola pembangunan berkelanjutan yang secara sadar memuat unsur keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi-lingkungan tidak bisa menerima kehadiran pembangunan pabrik semen di Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pola pembangunan berkelanjutan yang didambakan perlu tertuang dalam rencana induk pengembangan kawasan karst Gombong. Rencana ini perlu disusun sebagai hasil musyawarah yang melibatkan semua pemuka masyarakat Kebumen di tempat dan di perantauan dan kita semua yang sadar akan kekhasan fungsi karst serta ancaman kelangkaan air kelak. Rencana ini perlu difokuskan pada penyelamatan kawasan karst Gombong yang sekaligus menjadi sentra penggerak pembangunan kawasan dan mencakup lima bidang kegiatan.

Pertama, pengembangan pariwisata seperti wisata gua, wisata bahari, dan eko-wisata yang didasarkan prinsip “pembangunan oleh masyarakat”. Bentuk wisata berupa menelusuri gua, berjalan-kaki, berkuda, dan bersepeda. Penginapan berupa “inap dan sarapan”, home-stay mengutamakan rumah-rumah rakyat bertoilet bersih serta dihindarinya pengembangan hotel berbintang.

Kedua, agro-perhutanan, mengembangkan agro-ekosistem terpadu dengan struktur tajuk bertingkat yang mencakup tumbuhan, hewan ternak, dan ikan. Sistem dibangun atas dasar pencagaran terintegrasi bermuatan kearifan ekologi penduduk.

Ketiga, pengembangan laboratorium geologi mencakup ilmu speleologi, hidrologi, bio-speleologi, dan sebagainya untuk kawasan alam tropis dan bekerja sama dalam jaringan lembaga ilmu pengetahuan Karangsambung, Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan.

Keempat, pelestarian dan pembudidayaan burung walet yang melibatkan masyarakat serta pakar burung walet sebagai stakeholders.

Kelima, pengembangan energi-terbarukan berupa mikroair, solar-matahari, angin, biomassa yang terdesentralisasi sehingga menunjang pembangunan di atas.

Dengan lima pokok Rencana Induk ini, dari kawasan karst Gombong dapat ditembakkan “peluru” contoh pola pembangunan berkelanjutan yang tidak lagi mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan tetapi menyatu dan terpusat meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Prajurit tua memang tak pernah mati. Mereka hanya melepaskan tembakan jika perlu.

Emil Salim, Mantan Menteri Lingkungan Hidup

Sumber : Kompas, 5 Juni 2003
(https://www.facebook.com/groups/138821779543097/)

Read More

Membedah Putusan PTUN Soal Tambang Semen Rembang, Berikut Kata Para Pakar

July 14, 2015 | Tommy Apriando, Yogyakarta

 

Aksi warga Rembang dan berbagai elemen di luar gedung PTUN Semarang, Kamis (16/4/15) saat sidang pembacaan putusan gugatan warga Rembang. Foto : Tommy Apriando

Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, pekan lalu, berbagai kalangan hadir menggelar eksaminasi publik terhadap putusan PTUN Semarang terkait izin lingkungan pendirian pabrik dan pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah. Mereka antara lain, perwakilan warga Rembang menolak pabrik dan pertambangan PT. Semen Indonesia (SI), Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), pakar hukum, lingkungan, dan pakar kebencanaan serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Herlambang P. Wiratrama, penggagas eksaminasi dari Fakultas Hukum Unair Surabaya mengatakan, eksaminasi penting untuk menguji putusan PTUN Semarang terkait gugatan Joko Suprianto cs yang menggugat Gubernur Jateng terkait izin SI. Hasil putusan  tidak diterima dengan alasan daluarsa. Padahal, penjelasan warga penolak menyatakan, mereka tak pernah mendapatkan sosialisasi dan pemberitahuan izin lingkungan.

“Ini akan menjadi pembelajaran hukum dan publik terhadap suatu kasus , mendorong partisipasi publik sekaligus peradilan yang profesional,” katanya.
Dia mengatakan, surat izin lingkungan baru diketahui masyarakat 14 Juni 2015. Pada 5 Juni 2015, warga mengirim surat ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) menanyakan soal penambangan. Dalam balasan BLH menyebutkan, SK Gubernur Jateng. Tidak lama berselang, warga dan Walhi mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada gubernur.

Pada September 2015, ada tujuh lembaga menggugat gubernur soal izin lokasi ke PTUN. Dalam putusan, argumentasi majelis hakim menuliskan, ada sosialisasi terkait SK yang ditempel di BLH, kecamatan, dimuat di koran, dan internet, hingga gugatan dianggap daluarsa. Jadi, katanya, perlu argumentasi menjawab daluarsa itu.

“Apakah pengumuman di kantor kecamatan, balai desa dan situs website BLH Jateng dianggap sosialisasi atau bukan? Argumentasi hukum hakim lebih banyak dipenuhi asumsi formalitas, bukan substansial. Faktanya, proses hukum hanya menyampaikan formalitas hukum. Hakim tidak pernah menggali pikiran lebih cerdas agar tidak melanggar hak-hak masyarakat,” kata Herlambang.

V. Hadiyono dari Fakultas Hukum Soegijapranata mengatakan, putusan PTUN sepintas tidak ada kejanggalan. Masyarakat dianggap tahu sosialisasi, melalui wayang dan silaturahmi. Kegiatan ini,  menjadi acuan hakim menghitung waktu 90 hari. “Persoalannya, apakah keputusan hakim sudah adil atau belum? Apakah sosialisasi menangkap semua kebutuhan hak dan kewajiban masyarakat, terutama yang terdampak?”  Sosialisasi semacam itu, katanya,  tidak ada dan hanya  terkait aturan pendirian pabrik semen.

“Apakah ada azas keseimbangan antara semen, pemerintah dan masyarakat. Jika mengacu good governance ada azas transparansi, dan fairplay yang diacu dalam pembuatan putusan PTUN.”

Ketika pengadilan hanya memeriksa dokumen, katanya, maka bisa dianggap tidak adil, tanpa melihat kondisi lapangan. Jadi, perlu memaksa hakim sidang lapangan. “Fakta lapangan menemukan ada gua dimusnahkan dengan dinamit. Artinya, ada upaya penghilangan bukti awal. Hakim harus memeriksa iud facti tidak hanya iud juris, perlu ada argumentasi kuat agar hakim mau sidang lapangan. Itu mutlak harus diminta.”

Sedangkan Prof. Sudharto P Hadi, Pakar Lingkungan Undip mengatakan, sosialiasi izin lingkungan harus utuh, berbeda dengan kala akan operasional pabrik dan pertambangan. Dalam UU PPLH Pasal 39 ayat 2,  dikenal pengumuman bukan sosialisasi. Pengumuman dengan cara mudah diketahui masyarakat. Wayangan, katanya, pengumumam terkait operasional semen bukan soal izin lingkungan. 
“Apakah pengumuman di balai desa itu mudah diketahui dan diakses masyarakat? Pengumuman terkait Amdal seharusnya formal biasa melalui media massa. Itu saja tidak cukup perlu penyampaian langsung kepada masyarakat.”

Prof. Esmi Warassih dari Undip mengatakan, azas keterbukaan pemerintah belum terpenuhi dalam sosialisasi. Izin lingkungan menyangkut hajat hidup orang banyak, karena bisa berdampak  luas. Untuk itu, katanya, harus ada kesetaraan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. 
“Harus ada respon masyarakat setuju dan tidak terhadap pendirian pabrik dan pertambangan. Respon ini partisipasi, jika hanya diumumkan, bagaimana cara masyarakat merespon? Lalu bagaimana dampak budaya masyarakat? Dalam putusan PTUN Semarang azas proporsionalitas juga tidak dipenuhi.”

Dia juga tidak setuju sosialisasi. “Itu model top down, tidak ada partisipasi, jikapun ada, partispasi semu, tidak ada respon masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan. Dalam putusan ini tidak ada masyarakat diajak bicara. Sosialisasi mesti ada persetujuan, masukan, bukan sekadar diumumkan,” kata Esmi.

Iman Prihandono, Pakar Hukum Unair mengatakan, dalam konteks hukum internasional, ada free prior informed and consent (FPIC). Prinsip ini,  menekankan masyarakat terdampak harus bebas dari tekanan, tak dalam todongan senjata. “FPIC ada di konvensi indegenous people, dan self determination untuk hak atas pembangunan.  FPIC adalah prinsip umum yang harus dipakai dan jadi acuan.”

Franky Butar-butar, pengajar hukum pertambangan dan lingkungan Unair menambahkan, dalam Amdal diisyaratkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat, katanya,  harus didasarkan prinsip informasi lengkap.

Menurut Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institute, majelis lebih mengedepankan prosedur. Majelis hakim, katanya,  tak mengeksplorasi lebih jauh tujuan penyampaian. “Tidak ada bukti foto, kecuali dokumen. Tidak ada permintaan terkait notulensi, kecuali daftar hadir. Para saksi tidak ditanya apakah mereka paham isi sosialisasi dan metode apa yang digunakan.  Semua itu tidak muncul dalam pembahasan yang dituliskan di putusan.”

Dia melanjutkan, majelis tidak mengikutkan putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 terkait pengujian pasal terkait tambang dan batubara. Mekanisme hanya bersandar pada formal prosedural bertentangan dengan UUD  1945. 
Pengumuman di Balai Desa, katanya, bisa gugur berdasarkan putusan MK.
“Menurut saya, penemuan hukum dalam putusan ini sangat minimal. Majelis hanya mengacu pada dokumen seadanya,” ucap Myrna.

Eko Teguh Paripurna dari Universitas Pembangunan Nasional  Veteran Yogyakarta mengatakan, kasus Rembang harus melihat dimana  keberpihakan. Keberpihakan dimulai dari rantai kebijakan. “Artinya, dalam konteks ini, hakim bertindak sebagai perangkat bisnis kebijakan. Apakah ini peradilan yang sesungguhnya atau bukan?”

Sedangkan, Widodo, peneliti dari Komisi Yudisial mengatakan, dalam kasus lingkungan ketua majelis minimal harus memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Jika tidak, bisa disebut unproffessional conduct dan putusan menjadi cacat hukum.

Pukul 15.00, sidang eksaminasi ditutup. Hasil eksaminasi akan diserahkan kepada PTUN Semarang, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, institusi akademik dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dari para narasumber, Prof. Benny Riyanto, Dekan Fakultas Hukum Undip, tak bersedia menandatangani dokumen eksaminasi karena dianggap tak obyektif.
 

http://www.mongabay.co.id/2015/07/14/membedah-putusan-ptun-soal-tambang-semen-rembang-berikut-kata-para-pakar/ 

Read More