Perbukitan
karst di Gombong, dengan hamparan sawah menghijau. Keindahan alam ini
terancam pertambangan semen. Foto: Tommy Apriando
Lapiyo, Samtilar dan warga lain tergabung dalam Persatuan Rakyat
Penyelamat Karst Gombong (Perpag) pada 3 Februari 2016, dikejutkan
pengumuman permohonan izin lingkungan Semen Gombong. Surat bernomor
503/03/P-IL/II/2016 itu dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kebumen.
Kontan warga langsung merespon. Perpag mengumpulkan perwakilan warga
desa menyikapi hal ini. Di rumah Lapiyo, warga memutuskan aksi damai di
Kantor Bupati dan DPRD Kebumen.
Samtilar mengatakan, pengumuman ini membuat warga resah. Mereka takut
pertambangan beroperasi, merusak lingkungan, air hilang dan polusi
udara (debu).
“Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Gombong harus menolak izin ini” kata Samtilar.
Dari awal, urusan Amdal saja sudah bermasalah tetapi malah lanjut ke
pengumuman permohonan izin lingkungan. Hersito warga Desa Nogoraji,
Kecamatan Buayan mengatakan, tak pernah ada sosialisasi dampak-dampak
pertambangan dari perusahaan semen.
Dia datang mendengarkan sidang Amdal akhir Oktober 2015. Perusahaan
semen menyatakan, akan pakai air PDAM. Dalam dokumen Kerangka Acuan
Amdal disebutkan perusahaan akan mengunakan air PDAM 35 liter perdetik.
“Saat ini, sumber air di Banyu Mudal sekitar 17 liter perdetik. Ada tambang berdampak besar pada pasokan air warga,” katanya.
Dia masih ingat kala pembebasan lahan sepihak dulu. Perusahaan,
menggunakan aparat desa memaksa warga menjual tanah. Kini, banyak warga
menyesal.
Janji perusahaan, katanya, akan menyejahterakan warga dan memberikan
lowongan kerja. “Kebohongan besar. Dalam dokumen Amdal, lapangan kerja
hanya 360 orang ketika produksi. Tak mungkin petani bisa kerja di
pabrik.”
Pemerintah daerah menanggapi kekhawatiran warga. Plt Kepala BPMPT
Kebumen, Aden Andri Susilo, mengatakan, saat ini Semen Gombong baru
mengajukan permohonan izin lingkungan melalui BPMPT dan akan diteruskan
kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah.
“Perlu saya klarifikasi, kemarin itu baru pengumuman permohonan izin
lingkungan. Bukan pengumuman izin lingkungan. Itu berbeda. Kalau izin
lingkungan kalau sudah jadi,” katanya.
Pengumuman ini, katanya, keharusan ketika ada yang akan melakukan
kegiatan wajib Amdal atau upaya kelola lingkungan dan upaya pengawasan
lingkungan (UKL/UPL). Tujuannya, agar masyarakat terdampak tahu, dan
turut memberi masukan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidak
kegiatan itu.
Dengan pengumuman, justru masyarakat diminta aktif
memberikan masukan saran dan tanggapan kepada BPMPT. “Yang memutuskan
izin kewenangan pemerintah provinsi.”
Masukan masyarakat, katanya, dikirim ke provinsi untuk penilaian.
Untuk proses ini, BPMPT melibatkan 17 perwakilan warga, termasuk yang
menolak.

Samtilar sebagai Ketua Perpag akan berjuang penuh untuk menolak pertambangan semen di Gombong. Foto: Tommy Apriando
Gubernur perintahkan proses terbuka
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun menanggapi penolakan warga
terhadap tambang semen di Gombong. Dia meminta Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup Jateng bersikap terbuka
dalam proses perizinan pabrik Semen Gombong.
“Saya sudah lama meminta agar seluruh proses dibuka untuk umum. Kan
izin (perusahaan) juga sudah kedaluwarsa. Maka harus diperbaiki
(ditinjau kembali).”
Dia mempelajari dan mendalami alasan yang mendasari warga menolak
serta pengurus izin juga harus terbuka. Hingga hasil layak atau tidak
bisa ditentukan baik-baik. “Kalau tak layak, tak layak.
Enggak ya
enggak. Kalau layak semua bisa tahu. Orang bisa mengerti dengan jernih semua.”
Ganjar meminta, warga penolak dan investor maupun Semen Gombong bisa terbuka memberikan alasan masing-masing.
Dia menekankan, jangan sampai terulang macam pembangunan pabrik semen
di Rembang dan Pati. “Kita dudukkan bersama. Semua dibuka. Sudah
kejadian di Rembang, saya ingatkan juga di Pati. Sekarang kalau di
Gombong, ayo peduli. Peduli, kemudian kita melihat tingkat kelayakan.
Kita harus
fair betul,” ujar dia.
Ganjar meminta, seluruh jajaran Pemprov Jateng tetap sebagai penengah antara warga dan investor.
“Pemprov harus
fair betul. Kita mau proses terbuka. Kalau
dulu tertutup, sekarang terbuka. Termasuk keterlibatan pakar dan
ahli-ahli terkait karst di sekitar area yang akan dibangun pabrik.
Apakah berdampak pada perusakan ekologi atau tidak.”
Penelitian PT Semen Gembong pada 1996, menyebutkan, bukit karst
memiliki potensi sangat besar sebagai bahan baku pendirian semen.
Penelitian mengungkapkan, kandungan batu kapur di Perbukitan karst
Gombong Selatan, tak akan habis bila ditambang selama 200 tahun dengan
kapasitas produksi 1,8-2 juta ton per tahun.
Berdasarkan survei Dinas SDA-ESDM Kebumen, luas sebaran batu gamping
di Pegunungan Gombong Selatan mencapai 5.083,5 hektar. Jumlah ini setara
389,25 juta metrik ton.
Meskipun Ganjar berkata seperti itu tak membuat warga tenang. Di
lapangan, warga harap-harap cemas. Mereka menunggu kejelasan izin
lingkungan pertambangan semen ini. Warga meminta izin pertambangan
dibatalkan.
“Kami tak minta muluk-muluk, selamatkan karst. Karst sumber air dan kehidupan kami,” pinta Lapiyo.
Habis

Spanduk penolakan pabrik semen di Warung, Desa Sikayu. Foto: Tommy Apriando

Ornamen indah di dalam goa-goa di Perbukitan karst Gombong. Foto: Tommy Apriando